cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 3   4   5   6   7 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI KABUPATEN TAKALAR Nur Asia; Zulfahmi Zulfahmi; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21880

Abstract

AbstrakKlausula baku nampak aturan atau syarat-syarat yang telah disiapkan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak, sedangkan Penerapan praktik jual beli diketahui melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian jual beli tersebut. Bagi penggiat usaha sesuai Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata, mereka diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan yang menurut ketentuan haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. klausula baku dalam praktik jual beli di toko-toko maubel di Keluharan Manongkoki Kabupaten Takalar berkembang, meskipun sistem jual beli secara lisan, tapi pola perkembangan klausula baku yang terterah pada sistem jual beli berdasarkan ketentuan kebutuhan pembeli. hukum Islam terhadap praktik klausula baku dalam jual beli, membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip klausula baku take it or leave it sejalan dengan konsep khiyar yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi pembeli untuk malanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. masyarakat Manongkoki perlu meningkatkan kreativitas keterampilan membuat lemari, kursi dan meja agar banyak konsumen yang menyukai dan membelinya.Kata Kunci: Klausula Baku, Hukum Islam, Praktik jual beli.  AbstractThe standard clause appears that the rules or conditions that have been prepared are unilaterally determined beforehand, while the application of the practice of buying and selling is known to give rise to obligations in return to the parties making the sale and purchase agreement. For business activists in accordance with Article 1333 of the Civil Code, they are required to submit a material which according to the provisions must be a tradable material and at least a specified type. standard clause in the practice of buying and selling in maubel shops in Keluharan Manongkoki Takalar Regency develops, even though the system of buying and selling verbally, but the pattern of development of standard clauses that are scattered on the buying and selling system based on the provisions buyer's requirements. Islamic law against the practice of standard clauses in buying and selling, allows a custom to run as long as it does not conflict with Islamic law. The principle of the take it or leave it standard clause is in line with the khiyar concept applicable in Islamic law, namely the freedom for the buyer to continue or cancel a transaction. Manongkoki community needs to improve their creativity in making cabinets, chairs and tables so that many consumers like and buy them.Keywords: Islamic Law, Modern Justice, Supreme Court.
Pendirian Bank Tanpa Izin Melakukan Usaha Perbankan (Shadow Banking) Dalam Perspektif Hukum Islam Nurfyana Narmia Sari; Dudung Abdullah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10936

Abstract

AbstrakPenerapan hukum pidana tidak terlepas dari bukti-bukti yang terdapat di dalam putusan, selain mengacu ke putusan, hakim juga menerapkan apa yang telah tertuang di dalam Undang-undang tentang pelanggaran bank, salah satu penerapan hukum pidana pada kasus Nomor 222/Pid.Sus/2018/Pn.Mks yaitu terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 46 ayat 1 Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan adanya bukti-bukti, dakwaan jaksa penuntut dan keterangan terdakwa. Sehingga penerapan hukumnya hanya berdasarkan Undang-Undang dan surat keputusan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam pendirian bank tanpa izin melakukan usaha perbankan (Shadow Banking) yaitu: haram zatnya, haram selain zatnya, tidak sah (lengkap) akadnya, dan termasuk Syirkah Amwāl (kongsi dana) dibolehkan dalam Islam tetapi bisa menjadi tidak sah karena tidak memiliki izin.Kata Kunci : Pendirian Bank, Tanpa Izin Usaha, Hukum Islam. AbstractThe application of criminal law is inseparable from the evidence contained in the decision, in addition to referring to the decision, the judge also applies what has been stated in the Law on bank violations, one of the applications of criminal law in case Number 222/Pid.Sus/2018/Pn.Mks ie the defendant is declared to have violated Article 46 paragraph 1 Jo. Article 16 of Law Number 7 of 1992 concerning banking. With the evidence, the prosecutor's indictment and the defendant's statement. So that the application of the law is only based on laws and decrees. Sentencing the defendant to imprisonment for 7 (seven) years less the detention that has been served, with the order that the defendant remain detained, a fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison. Whereas in view of Islamic Law the establishment of a bank without a license to conduct banking (Shadow Banking) business, namely: illicit substances, illicit other than substances, illegitimate (complete) contracts, and including Syirkah Amwāl (joint venture funds) are permitted in Islam but can be invalid because they aren’t legal have permission.Keywords: Establishment of Bank, Without Business License, Islamic Law.
Kedudukan Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Pencegahan Perkara Cerai Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.20029

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui bagaimana kedudukan mediasi di pengadilan dalam meminimalisir perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama. 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam menerapkan mediasi untuk menekan kasus perceraian. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar’i (hukum Islam) . Hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksaan mediasi sebagai salah satu ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang dilakukan di pengadilan untuk mengurangi angka perceraian yang akan terjadi dinilai belum berhasil.  Ketidakberhasilan proses mediasi di pengadilan agama disebabkan antara lain karena   masih kurangnya dukungan dari advokad. Adapun terhadap perkara perceraian yang berhasil menemui jalan keluar atau win-win solution maka Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonvensi). Adapun kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama yakni karena adanya kendala struktur, kultur dan budaya.Kata Kunci: Cerai, Mediasi, Pencegahan. AbstractThe objectives of this study are 1) to determine the position of mediation in court in minimizing divorce cases that enter the religious court. 2) to find out the obstacles faced by religious courts in implementing mediation to suppress divorce cases. The author uses a multidisciplinary approach, namely the juridical approach and the syar'i (Islamic law) approach. The results show that mediation as an ADR (Alternative Dispute Resolution) conducted in court to reduce the divorce rate that will occur is considered unsuccessful. The failure of the mediation process in the religious courts is partly due to the lack of support from advocates. As for divorce cases that have met a win-win solution, the Plaintiff or Petitioner is obliged to withdraw their lawsuit or petition. However, if the peace agreement is only partially reached apart from divorce (cumulated with other cases), then the results of the agreement can be requested to be included in the decision or revoked (eg either in a convention and / or in a reconciliation). The obstacles faced by the religious courts are structural, cultural and cultural constraints.Keywords: Divorce, Mediation, Prevention.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen Nurapriani Nurapriani; Ashabul Kahfi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16307

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, Bagaimana praktik jual beli dengan pembayaran sebelum panen yang dilakukan oleh tengkulak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah peneitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan Pendekatan Sosiologi Normatif, dan Pendekatan Yuridis dengan sumber data dari pelaku transaksi jual beli, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian tehnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya, pengelolaan data, reduksi data, dan analisis data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan praktik jual beli gabah yang terjadi di Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sudah sah menurut pasal 1457 dan 1450 KUHPerdata karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu peranjian jual beli dalam hukum positif, dan sah menurut hukum Islam Quran surah Al-baqarah 185 dan juga telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan akad salam.Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Panen. AbstractThe subject matter in this study examines the review of Islamic law on the practice of buying and selling grain with payment before harvest in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. How is the practice of buying and selling with payments before harvest carried out by middlemen in Bulujaya Village, Bangkala Barat District, Jeneponto Regency. What is the view of Islamic law regarding the practice of buying and selling unhulled rice with payment before harvest in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. This type of research is field research (field research) using qualitative methods where it is carried out with the Normative Sociological Approach, and a Juridical Approach with data sources from the buying and selling transactions, then the data collection methods used are observation, interviews and documentation, then data management techniques are carried out. through several stages including, data management, data reduction, and data analysis. The results of this study indicate that the practice of buying and selling grain that occurs in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency is legal according to articles 1457 and 1450 of the Civil Code because the elements and principles of a sale and purchase agreement are fulfilled in positive law, and are valid according to the Islamic law of the Quran surah Al. -baqarah 185 and has also fulfilled the requirements and is in harmony with buying and selling using the salam contract.Keywords: Buying and Selling, Harvest, Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN KREDIR PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH Muh Ansar Azis; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161

Abstract

AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin? Pokok masalah tersebut  selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?, 2) Bagaimana tinjauan syariat pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan secara sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pimpinan dan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Amanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin kepada Nasabah. Di dalam akad Murabahah ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan.Kata Kunci: Amanah, Hukum Islam, Pegadaian Syariah. AbstractThe main problem of this research is how the review of Islamic law on the mechanism of credit distribution for Amanah products at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian? The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) What is the mechanism for providing trustworthy product credit at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?, 2) How is the review of the mandate product credit provision in PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?. This type of research is classified as qualitative with a juridical empirical approach with a sociological approach. The data sources of this research are the Operational Leaders and Managers of PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. Hasanuddin Branch Syariah Pegadaian uses the Murabahah Akad on the Amanah financing product offered by PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian to Customers. In this Murabahah contract, PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian Providing financing accompanied by guarantees, where sale and purchase in the form of service leases which end in transfer of ownership.Keywords: Amanah, Islamic Law, Sharia Pawnshop.
PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Siti Rismayanti Basri; Nila Sastrawati; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829

Abstract

AbstrakPenelitian Ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan handphone secara online dan bagaimana tinjauan hukum islam serta untuk mengetahui sistem yang dilakukan pada arisan handphone di akun instagram @arisanonline_mks. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk menngumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pemilik arisan dan anggota arisan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, analis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan handphone secara online pada @arisanonline_mks bertentangan dengan syariat islam dimana arisan ini menetapkan suatu persyaratan denda dan biaya admin diawal perjanjian, semua bentuk denda yang diberlakukan diawal perjanjian bertentangan dengan syariat islam dan disebut sebagai riba jahiliyah (riba nasi’ah) dan segala bentuk riba adalah haram dalam hukum islam, sementara di dalam al-qur’an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat islam, dan sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya menentukan suatu kegiatan dalam memperoleh harta yang tidak hanya menguntungkan di dunia tetapi bernilai pahala di sisi Allah swt dan mengantarkan kepada surga-Nya.Kata Kunci : Arisan Online, Hukum Islam, Pelaksanaan. AbstractThis research discusses the purpose of knowing the implementation of mobile social gathering online and how to review Islamic law and to find out the system carried out on mobile social gathering on the Instagram account @arisanonline_mks. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approach used is: empirical juridical. The sources of data for this research are arisan owners and arisan members. Furthermore, the data collection methods used are: interviews, and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: 1). Data management, data analysis conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of online mobile social gathering at @arisanonline_mks is against Islamic law where this social gathering stipulates a requirement for fines and admin fees at the beginning of the agreement, all forms of fines imposed at the beginning of the agreement are contrary to Islamic law and are referred to as usury jahiliyah (riba nasi'). ah) and all forms of usury is forbidden in Islamic law, while in the Qur'an it has been explained how to obtain property according to Islamic law, and as Muslims who are religious and knowledgeable, they should determine an activity in obtaining wealth that is not only profitable in the world. but worth the reward in the sight of Allah swt and lead to His paradise.Keywords: Implementation, Islamic Law, Online Gathering.
Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam Nurhayati Nurhayati; Muh. Saleh Ridwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941

Abstract

AbstrakBentuk pengelolaan dana desa di desa benteng paremba dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama, perencanaan dimana yang dimulai dari musyawarah dusun kemudian musyawarah desa rencana kerja pemerintah Desa untuk menampung usulan masyarakat desa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana anggaran biaya setiap kegiatan yang lalu dituagkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai dasar untuk menggunakan anggaran dana desa. Kedua tahapan pelaksanaan dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pandangan hukum islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa benteng paremba yaitu dimana dalam islam kita diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat. Kata Kunci : Dana Desa, Hukum Islam, Pengelolaan. AbstractThe form of village fund management in Benteng Paremba village is carried out in several stages, firstly, planning which starts from the hamlet consultation and then village consultation. The village government work plan is to accommodate the proposals of the village community as the basis for carrying out village fund activities and then proceed with the making of a budget plan for each cost. past activities are highlighted in the village income and expenditure budget as a basis for using the village budget. Both stages of implementation require openness from the village implementation team to the whole community. This information disclosure is an attempt by the village government to implement the principle of transparency in managing village funds. The view of Islamic law towards managing village fund allocation in Benteng Paremba village, where in Islam we are taught to always instill openness and honesty in running a plan in life both in the form of individuals and society.Keywords: Islamic Law, Management, Village Funds.
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Hendryanto Hendryanto; Nur Taufiq Sanusi; Musyifikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510

Abstract

AbstrakTujuan untuk dari penelitian ini untuk memahami mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekan dan untuk mengetahui sebuah implementasi program pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq. Jenis penulis gunakan adalah tergolong penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian yuridis, teologi normatif dan sosiologis. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara. teknik pengelolaan yang digunakan yaitu analisis reduksi data dan penyajian datanya adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu (1) mekanisme pendayagunaan zakat produktif adalah Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan. (2) implementasi program modal usaha produktif badan amil zakat  nasional (baznas) kabupaten Enrekang yaitu diberikan secara hibah atau semata-mata membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. (3) manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq pada dasarnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah kepada badan amil zakat agar  dan melakukan pengawasan terhadap mustahiq penerima manaat zakat, amil zakat sekiranya dapat memberikan juga pemahaman kepada mustahiq agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar modal yang diberikan dapat dikembangkan secara optimal. Sedangkan untuk mustahiq sendiri dapat menggunakan modal tersebut dengan baik.Kata Kunci: Hukum Islam, Produktif, Zakat. AbstractThe purpose of this research is to understand the mechanisms for the utilization of productive zakat on BAZNAS in Enrekan Regency and to find out an implementation of the productive zakat utilization program at BAZNAS in Enrekang Regency and to find out the benefits of zakat funds given to mustahiq. The type the author uses is classified as qualitative research using juridical research approaches, normative theology and sociology. The data collection method used is the interview method. The management technique used is data reduction analysis and data presentation is drawing conclusions. From the results of the research that the authors get, namely (1) the mechanism of productive zakat utilization is the priority scale of zakat utilization which is arranged based on the needs of mustahik based on the annual budget work plan. (2) the implementation of the productive business capital program of the national amil zakat agency (Baznas) of Enrekang Regency, which is given on a grant basis or solely to help mustahiq be able to live independently, improve their economic situation and assist the government in alleviating poverty. (3) the benefits of zakat funds given to mustahiq are basically in order to fulfill their daily needs. The implication of this research is for the amil zakat agency to supervise the mustahiq recipients of zakat management, if the amil zakat can also provide understanding to the mustahiq in order to have the spirit to work harder and take advantage of the opportunities they have so that the capital provided can be developed optimally. As for the mustahiq itself, you can use this capital properly.Keywords: Islamic Law, Productive, Zakat.
PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG Nur Aidil; M. Thahir Maloko; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16229

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas peran lembaga keungan mikro baitul maal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari  BMT fastabiqul Khorat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak  yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tanwil, Pedagang, Pembiayaan Mikro. AbstractThis thesis discusses the role of microfinance institutions baitul maal wa tamwil (BMT) in the development of merchant businesses, and the impact caused by BMT financial institutions in the development of merchant businesses. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which is carried out with a theological approach. normative, sociological and phenomenological with data sources from BMT fastabiqul Khorat, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing. The results of this study indicate that Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) as a microfinance institution has a role in reducing the practice of usury, and in prospering the poor. Meanwhile, the impact given by BMT on the development of merchant business, namely BMT contributes to the development of merchant business because BMT provides financing to traders so that it can encourage economic growth of traders.Keywords: Baitul Mal Wa Tanwil, Micro Financing, Trader.
ANALISIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG Musfira Musfira; Jamal Jamil; Istiqamah Istiqamah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.23521

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng. Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan persidangan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yang ditetapkan/dikabulkan adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan sesuai dengan ketentuan tertentu yang berhak untuk mengajukan itsbat nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3). Kemudian prosedurnya sudah sesuai berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II serta Peraturan lainnya. Namun yang menjadi faktor tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng khususnya pada tahun 2019 sebesar 26,71% dengan jumlah 136 itsbat nikah yang telah diputuskan yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan nikah, sehingga pernikahan sirri sering terjadi, dan beberapa faktor lainnya.Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pelaksanaan, Pengadilan.AbstractThe main problem of this research is the Analysis of the Implementation of Itsbat Marriage on Sirri's Marriage at the Bantaeng Religious Court. The sub-problems are: 1) How is the implementation of the marriage itsbat trial against sirri marriages at the Bantaeng Religious Court? 2) How is the judge's consideration in resolving the marriage itsbat case? The results of this study indicate that the application for itsbat marriage at the Bantaeng Religious Court that is determined/accepted is a marriage that meets the requirements and pillars of marriage, and in accordance with certain provisions who are entitled to apply for a marriage certificate which is described in the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3). Then the procedure is in accordance with the Guidebook for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts Book II and other regulations. However, what is a factor in the high application for marriage itsbat at the Bantaeng Religious Court, especially in 2019, is 26.71% with a total of 136 marriage certificates that have been decided, namely the lack of public understanding about marriage registration, so that sirri marriages often occur, and several other factors.Keywords: Implementation, Religious Courts, The Itsbat of Marriage.

Page 5 of 40 | Total Record : 395

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue