cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 31   32   33   34   35 
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA Neisty Pratiwi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60424

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pemilu di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu. Demokrasi di Indonesia, yang menjadi pilar utama kedaulatan rakyat dan kesejahteraan negara, sering kali diliputi oleh dinamika politik yang memperburuk potensi konflik, seperti politik uang dan kampanye hitam. Kewenangan Bawaslu, yang mencakup aspek pencegahan hingga penegakan hukum, sering kali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan ketidaksinkronan regulasi. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi tantangan dalam hal eksekusi rekomendasi, pengawasan di daerah terpencil, serta implementasi regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif dalam menangani pelanggaran kompleks. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Bawaslu dan memberikan rekomendasi untuk penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika politik dan teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi Bawaslu dan upaya untuk memperkuat peranannya dalam mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas. Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, BAWASLU, Penegakan Hukum Pemilu.   Abstract This study examines the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in handling election violations in Indonesia, focusing on the challenges and obstacles faced in implementing election supervision, prevention, enforcement, and dispute resolution. Democracy in Indonesia, a key pillar of popular sovereignty and national welfare, is often beset by political dynamics that exacerbate potential conflicts, such as money politics and smear campaigns. Bawaslu's authority, which spans aspects of prevention and law enforcement, is often hampered by various obstacles, including limited human resources, supporting facilities, and regulatory asymmetry. Bawaslu Regulation Number 3 of 2023 concerning the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) is a strategic step in strengthening coordination between Bawaslu, the police, and the prosecutor's office. However, Bawaslu still faces challenges in terms of executing recommendations, oversight in remote areas, and implementing regulations that are not yet fully comprehensive in handling complex violations. Using a normative juridical approach, this study analyzes the laws and regulations governing Bawaslu's authority and provides recommendations for strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency coordination, and adapting regulations to be more responsive to political and technological dynamics. The results are expected to provide a clear picture of the challenges Bawaslu faces and efforts to strengthen its role in realizing more democratic and integrity-based elections. Keywords: Election Supervision, BAWASLU, Election Law Enforcement.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK Aulya Stephanie Putri; Ismail Marzuki
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60687

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan UU ITE. Perkembangan internet memudahkan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan dan diatur dalam hukum Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi bagi pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sebagai bahan hukum primer. Hasilnya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur tindak pidana, baik dilakukan sengaja maupun lalai. Sanksi menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda Rp1 miliar, sedangkan UU Pornografi mengatur ancaman hingga 12 tahun penjara atau denda Rp6 miliar. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Konten Pornografi, Media sosial, UU ITE   Abstract This study examines the criminal liability of perpetrators of the distribution of pornographic content on social media based on the ITE Law. The development of the internet facilitates the distribution of content that violates moral norms and is regulated by Indonesian law. The purpose of this study is to determine the concept of criminal liability and the form of sanctions for perpetrators. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, using the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law as primary legal materials. The result is that perpetrators can be held accountable if they fulfill the elements of a criminal act, whether done intentionally or negligently. The sanction according to Article 45 paragraph (1) of the ITE Law is a maximum of 6 years imprisonment or a fine of IDR 1 billion, while the Pornography Law regulates the threat of up to 12 years imprisonment or a fine of IDR 6 billion. Keywords: Criminal Liability, Pornographic Content, Social Media, ITE Law
PERLINDUNGAN WARTAWAN PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA KAJIAN TERHADAP TEORI KEPASTIAN HUKUM Farahdilla Azzainia Fauzi; Musahfi Miftah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60688

Abstract

Abstrak Perlindungan hukum bagi wartawan perempuan dalam menjalankan tugasnya merujuk pada prinsip kebebasan pers yang termasuk dalam pilar keempat negara demokrasi. Meski telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menutup kasus banyaknya kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh wartawan perempun. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang mengkaji secara objektif menganai posisi wartawan perempuan dalam konstruksi Undang-Undang Pers dan akredibilitas Undang-Undang Pers sebagai dasar hukum perlindungan bagi wartawan perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa Secara komperehensif Undang-Undang Pers tidak cukup menjadi dasar perlindungan hukum bagi wartawan perempuan. Interpretasi perlindungan hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers memberikan pandangan luas dan menciptakan ambiguitas yurisdiksi, sehingga muncul ketidakpastian hukum terhadap kasus bias gender. Guna menjaga kebebasan pers diperlukan adanya upaya kolektif dan berbagai pihak secara multi-faceted. Perlu adanya revisi Undang-Undang Pers agar tetap efektif dan relevan memberi perlindungan hukum bagi wartawan perempuan dalam menghadapi beberapa tantangan masa kini. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan Perempuan, Kepastian Hukum   Abstract Legal protection for female journalists in carrying out their duties refers to the principle of freedom of the press, which is included in the fourth pillar of democracy. Although it has been protected by Law Number 40 of 1999 concerning the Press, it does not rule out the many cases of gender- based violence faced by female journalists. This research uses normative jurisprudence that objectively examines the position of women journalists in the construction of the Press Law and the credibility of the Press Law as a legal basis for the protection of women journalists. This study found that the Press Law is not sufficiently comprehensive as a basis for legal protection for women journalists. The interpretation of legal protection in Article 8 of the Press Law provides a broad view and creates jurisdictional ambiguity, resulting in legal uncertainty over gender bias cases. In order to maintain press freedom, a collective and multi-faceted effort is needed. There needs to be a revision of the Press Law so that it remains effective and relevant to provide legal protection for women journalists in facing some of today's challenges. Keywords: Legal Protection, Women Journalists, Legal Certainty
PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS ADAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT Aisyah Safyuddin; Sarwan; Ansar; Tri Eka Saputra
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60819

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana model perlindungan hutan berbasis komunitas adat dapat di kembangkan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pelestarian linkungan dan apa saja faktor yang mempengaruhui efektifitas penerapan model  perlindungan  hutan berbasis komonitas adat dalam meningkatkan partispasi Masyarakat.metode penelitian yang di gunakan adalah normatif empiris dengan  menganalisis norma-norma yang ada, tetapi juga menguji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik melalui pengumpulan data empiris yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hutan berbasis komunitas adat sangat penting dan efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat adat memiliki peran aktif dalam pengelolaan hutan dan memiliki kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dengan hukum formal. Penerapan sanksi adat sebagai sanksi awal sebelum diterapkannya sanksi pidana juga diatur dalam hukum formal. Selain itu, pengelolaan hutan juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat adat .perturan mengenai Perlindugan hutan adat menggunakan peraturan UUD 1945, putusan MK 35/2012. Kata Kunci: Komunitas Adat, Partisipasi Masyarakat, Perlindungan Hutan.   Abstract This study aims to determine and analyze how a community-based forest protection model can be developed to increase community participation in environmental conservation and the factors that influence the effectiveness of implementing a community-based forest protection model in increasing community participation. The research method used is a normative-empirical approach, analyzing existing norms and also examining how these norms are applied in practice through the collection of empirical data related to this article. The results show that community-based forest protection is crucial and effective in maintaining forest sustainability. Indigenous communities play an active role in forest management and possess local wisdom that can be integrated with formal law. The application of customary sanctions as a preliminary sanction before criminal sanctions are also regulated in formal law. Furthermore, forest management also has a positive impact on the welfare of indigenous communities. Regulations regarding customary forest protection use the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision No. 35/2012. Keywords: Indigenous Communities, Community Participation, Forest Protection.
ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN HUKUM DALAM MENGURANGI LAJU DEFORESTASI DI LUWU UTARA Riska Yana; Anggita Pratiwi; Hafid Patabiran; Citra Nasir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60820

Abstract

Abstrak Salah satu upayah mengatasi Laju Deforestasi adalah membentuk Kesatuan Pengelolahan Hutan (KPH) sebagai institusi pengelolahan kawasan  hutan ditingkat tapak. KPH Rongkong merupakan KPH  Model Dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang di bangun  Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara pada tahun 1999 dan memiliki tingkat Deforestasi paling tinggi diantara 7 KPH model lainya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi atau laju Deforestasi sebelum dan sesudah KPH dibentuk serta mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang digunakan  KPH dalam mengatasi Deforestasi. Metode ini yang digunakan adalah metode kombinasi antara kuantitafi dan kualitatif dengan analisi deskripsi. Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa Deforestasi  di KPH rongkong mengalami penurunan perubahan tutupan dari hutan ke pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPH rongkong dalam mengatasi Deforestasi  antara lain factor komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan. KPH sudah banyak berperan dalam upayah mengatasi laju Deforestasi, dimana jika tidak ada KPH diindikasikan angka deforestasi  akan lebih besar dari saat ini. Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Deforestasi, Penyuluhan Hukum   Abstract One effort to address the rate of deforestation is the establishment of a Forest Management Unit (FMU) as a forest management institution at the site level. The Rongkong FMU is a model FMU established by the Environment and Forestry Service in North Luwu Regency, South Sulawesi Province, in 1999. It has the highest deforestation rate among the seven other model FMUs. This study aims to determine the condition or rate of deforestation before and after the FMU was established, as well as to examine the influencing factors and strategies used by the FMU to address deforestation. The method used is a combination of quantitative and qualitative methods with descriptive analysis. The results of this study indicate that deforestation in the Rongkong FMU has decreased due to changes in forest cover to agriculture. Factors influencing the implementation of the Rongkong FMU in addressing deforestation include communication, disposition, bureaucratic structure, community participation, and policy. The FMU has played a significant role in efforts to address the rate of deforestation; without the FMU, deforestation rates would likely be higher than they are today. Keywords: Policy Analysis, Deforestation, Legal Counseling
IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DEFORESTASI DI DAERAH KONSERVASI (STUDI PENELITIAN KPH RONGKONG) Adrian Riski Hermawan; Ugie Adirestu; Andi Almunir; Nasrah Hasmiati Attas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60823

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum dalam pencegahan deforestasi di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong. Konversi lahan hutan menjadi area pertanian, khususnya budidaya padi, menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Di sisi lain, penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan hukum dari praktik konversi lahan hutan yang tidak terkendali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan hukum oleh KPH Rongkong telah dilakukan dengan berbagai metode, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, terutama di kalangan kelompok usia produktif. Faktor penghambat utama dalam implementasi penyuluhan hukum mencakup ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan, sikap apatis masyarakat, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KPH Rongkong. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif dalam hal penurunan tingkat pelanggaran, meskipun praktik konversi lahan masih tetap terjadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan penyuluhan hukum yang lebih interaktif, partisipatif, serta dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan hutan yang berkelanjutan. Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Deforestasi, KPH Rongkong   Abstract This study aims to evaluate the effectiveness of legal counseling in preventing deforestation in Kalotok Village, Sabbang Selatan District, North Luwu Regency, which is part of the protected forest area managed by the Forest Management Unit (KPH) Rongkong. The conversion of forest land into agricultural areas, particularly for rice cultivation, has led to deforestation and environmental degradation, threatening the sustainability of the ecosystem. On the other hand, legal counseling seeks to raise community awareness of the environmental and legal impacts of uncontrolled forest land conversion practices. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, with data collection through semi-structured interviews and documentation. The results show that although legal counseling by KPH Rongkong has been conducted using various methods, the level of legal awareness in the community remains low, particularly among the productive age group. The main obstacles to the implementation of legal counseling include the inconsistency of regulations, community apathy, and the limited resources available to KPH Rongkong. Nevertheless, there has been positive progress in terms of the reduction of violations, although land conversion practices still persist. This study recommends the need for a more interactive and participatory approach to legal counseling, as well as further support from the local government to strengthen the implementation of sustainable forest protection policies. Keywords: Legal Counseling, Deforestation, KPH Rongkong
PERAN PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI WILAYAH HUTAN RONGKONG Sintya; Hendi; Desrita Sari; Nursyamsi Ichsan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60824

Abstract

Abstrak Judul penelitian ini adalah Peran Penyuluhan Hukum Sebagai Instrumen Pencegahan Deforestasi di Wilayah Hutan Rongkong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum dalam pencegahan deforestasi di wilayah hutan Rongkong, upaya-upaya apa yang dilakukan pihak KPH Rongkong dalam melaksanakan penyuluhan hukum untuk menanggulangi deforestasi hutan dan untuk mngetahui efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hutan Rongkong terhadap pentingnya pelestarian hutan dan pencegahan deforestasi. Metode penelitian yang di gunakan adalah Normatif empiris. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan di wilayah hutan rongkong, pihak KPH Rongkong rutin melaksanakan patroli di sekitar hutan lindung dan penyuluhan hukum secara langsung dan di hadiri oleh masyarakat sekitar hutan, toko Masyarakat, dan toko adat. Dengan ini menunjukkan bahwa adanya penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan, pemahaman masyarakat terkhususnya di desa Kalotok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam mencegah terjadinya kerusakan kawasan hutan akibat Deforestasi hutan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kebijakan Lingkungan,Dampak Deforestasi   Abstract This research is titled “The Role of Legal Counseling as an Instrument for Preventing Deforestation in the Rongkong Forest Region.” The aim of this study is to identify the factors that influence the success or failure of legal counseling in preventing deforestation in the Rongkong forest area, to examine the efforts made by the Rongkong Forest Management Unit (KPH Rongkong) in carrying out legal counseling as a strategy to mitigate deforestation, and to assess the effectiveness of such counseling in raising community awareness regarding forest conservation and deforestation prevention. The method used in this research is normative-empirical. In order to enhance public awareness of forest conservation in the Rongkong forest area, KPH Rongkong regularly conducts patrols around the protected forest and holds direct legal counseling sessions attended by local communities, traditional leaders, and community figures. These efforts indicate that legal counseling has provided knowledge and understanding to the community, particularly in Kalotok Village, Baebunta Subdistrict, North Luwu Regency, in preventing forest area degradation caused by deforestation. Keywords: Law Enforcement, Environmental Policy, Deforestation Impact
PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO (Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame) Azra Qatrunnada El Bathrisia; Muhammad Islahuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60835

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perizinan dan penegakan hukum pemasangan reklame di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perizinan melalui DPMPTSP telah diatur sistematis, namun terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pembongkaran reklame tanpa izin. Meskipun regulasi memadai, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, sebagaimana dianalisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reklame, Perizinan, Kabupaten Probolinggo, Peraturan Bupati.   Abstract This study analyzes the implementation of licensing and law enforcement for advertising installation in Probolinggo Regency based on Regent Regulation Number 12 of 2023 using a normative juridical method. The results show that licensing procedures through the DPMPTSP have been systematically regulated, but are hampered by low public legal awareness, minimal socialization, and weak supervision. Law enforcement is carried out through administrative sanctions in the form of warnings, fines, and the removal of unauthorized advertising. Although regulations are adequate, their effectiveness is not optimal due to limited facilities, weak inter-agency coordination, and a low level of legal culture in the community, as analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory. Keywords: Law Enforcement, Advertising, Licensing, Probolinggo Regency, Regent Regulation.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK Nike Ardillah; Mushafi Miftah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60836

Abstract

Abstrak Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menuntut pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan. Restorative justice menjadi pendekatan alternatif yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan yuridis penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana anak serta mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan restorative justice dalam perkara anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan diversi dan penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian perkara melalui restorative justice melibatkan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk pemulihan keadaan. Proses ini diawasi oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga penuntutan, dengan memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, Diversi.   Abstract The handling of criminal acts involving children as perpetrators requires an approach that is not solely punishment-oriented but also considers aspects of protection and restoration. Restorative justice has emerged as an alternative approach adopted within Indonesia’s juvenile criminal justice system. This study aims to examine the legal basis for the application of restorative justice in criminal cases involving children, as well as the mechanisms for resolving such cases through this approach. The method used is normative juridical, employing statutory and conceptual analysis approaches. The findings indicate that the legal foundation for implementing restorative justice in juvenile cases is reflected in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes diversion and out-of-court settlements. The resolution mechanism through restorative justice involves deliberation between the offender, the victim, their families, and other relevant parties, with the goal of reaching an agreement to restore the situation. This process is supervised by law enforcement officers from the investigation stage to prosecution, with due regard to the principles of justice, child protection, and the best interests of the child. Keywords: Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, Diversi.
PEMBERLAKUAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENANGKAPAN TERDUGA PENGEDAR NARKOTIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Deviatul Baliyah Mery Agusteja; Mushafi Miftah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60920

Abstract

Abstrak Penegakan hukum terhadap terduga pengedar narkotika sering mengabaikan asas praduga tidak bersalah, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan. Menganalisis penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga pengedar narkotika berdasarkan hukum positif dan praktik di lapangan serta mengidentifikasi implikasi hukumnya. Penelitian yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penerapan asas praduga tidak bersalah masih banyak dilanggar, seperti penangkapan tanpa surat perintah dan kurangnya pendampingan hukum sehingga berpotensi merusak proses hukum dan hak asasi tersangka. Perlu penguatan pengawasan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas praduga tidak bersalah, penegakan prosedur hukum yang konsisten, serta penyediaan pendampingan hukum sejak awal penangkapan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi. Kata Kunci: Praduga Tidak Bersalah, Penangkapan Terduga, Pengedar Narkotika, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.   Abstract Law enforcement against suspected drug dealers often disregards the principle of presumption of innocence, potentially leading to human rights violations and injustice. Analyzing the application of the presumption of innocence principle in the arrest of suspected drug dealers based on positive law and practices in the field, as well as identifying its legal implications. This is a normative legal study with an analysis of legislation, court decisions, and legal doctrine using a descriptive qualitative approach. The application of the presumption of innocence is still widely violated, such as arrests without warrants and a lack of legal assistance, which has the potential to undermine the legal process and the human rights of suspects. There is a need to strengthen oversight and understanding among law enforcement officials regarding the presumption of innocence, consistent enforcement of legal procedures, and the provision of legal assistance from the outset of arrest to ensure justice and the protection of human rights. Keywords: Presumption of Innocence, Arrest of Suspect, Drug Dealer, Human Rights, Law Enforcement.

Page 33 of 40 | Total Record : 395

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue