Garuda - Garba Rujukan Digital

MASLAHAH SOSIAL DAN DISTORSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH GIYAN SUMANTRI
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66750

Abstrak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat. Kebijakan ini memiliki dimensi strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan dengan peningkatan kesehatan, kualitas pendidikan, serta pengurangan beban ekonomi keluarga. Namun, implementasi program MBG juga menimbulkan dinamika sosial-ekonomi di tingkat lokal, seperti potensi kenaikan harga bahan pangan, gangguan distribusi pasar, serta berkurangnya aktivitas ekonomi pedagang kecil di sekitar sekolah. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan ini tidak hanya penting dari sudut pandang ekonomi dan administrasi publik, tetapi juga dari perspektif etika dan nilai dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-konseptual yang memadukan analisis literatur maqāṣid klasik dan kontemporer dengan data empiris dari laporan kebijakan dan pemberitaan terkait implementasi MBG. Hasil analisis menunjukkan bahwa program MBG pada dasarnya mengandung kemaslahatan sosial yang signifikan, terutama dalam mendukung perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Namun demikian, beberapa dampak ekonomi seperti distorsi pasar dan ketimpangan distribusi menunjukkan adanya potensi mafsadah yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara maslahah dan mafsadah harus dijaga melalui penguatan tata kelola kebijakan, stabilisasi distribusi pangan, serta pelibatan pelaku ekonomi lokal agar tujuan kesejahteraan publik dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan. Kata Kunci : Makan Bergizi Gratis, kebijakan publik, maqāṣid al-syarī‘ah, maslahah sosial, distorsi pasar. Abstract The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a public policy aimed at improving the quality of human resources by fulfilling the nutritional needs of schoolchildren while simultaneously strengthening the social welfare of the community. This policy has a strategic dimension for national development because it is related to improving health, the quality of education, and reducing the economic burden on families. However, the implementation of the MBG program also creates socio-economic dynamics at the local level, such as potential increases in food prices, disruptions in market distribution, and reduced economic activity for small traders around schools. Therefore, evaluating this policy is important not only from an economic and public administration perspective, but also from an ethical and value perspective within the framework of the maqāṣid al-Shari'ah (obligatory principles of Islamic law). This research uses a qualitative approach with a normative-conceptual method that combines analysis of classical and contemporary maqāṣid literature with empirical data from policy reports and news reports related to the implementation of the MBG. The analysis shows that the MBG program essentially contains significant social benefits, particularly in supporting the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), descendants (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl). However, several economic impacts, such as market distortions and distributional inequality, indicate potential harms that need to be anticipated. Therefore, the balance between benefits and harms must be maintained through strengthening policy governance, stabilizing food distribution, and involving local economic actors so that public welfare goals can be achieved fairly and sustainably. Keywords: Free Nutritious Meals, public policy, maqāṣid al-syarī‘ah, social benefits, market distortion.

PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PUTUSAN PERWALIAN ANAK: TELAAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 102/PDT.P/2025/PA.YK BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (CRC) Imamul Muttamaqqin; Tiara Nurafifa Shafeena
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66751

Abstrak Artikel ini mengkaji penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK dengan menggunakan perspektif Convention on the Rights of the Child (CRC). Penelitian ini dilakukan melalui analisis yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perwalian dan pemberian kewenangan pengelolaan aset warisan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara formal putusan telah sejalan dengan ketentuan hukum nasional, terutama Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memenuhi aspek legalitas bukti, hubungan keorangtuaan, dan kelayakan moral calon wali. Namun, bila diukur dengan standar CRC, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan analisis substantif mengenai kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Putusan tidak menunjukkan keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, tidak memuat asesmen multidisipliner, dan tidak menetapkan mekanisme pengawasan terhadap wali dalam pengelolaan aset, sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Temuan ini menegaskan perlunya formulasi pertimbangan yang lebih komprehensif dan protektif dalam perkara perwalian, khususnya ketika berkaitan dengan aset anak. Penelitian ini merekomendasikan agar peradilan agama menerapkan analisis best interests of the child secara eksplisit serta menetapkan batasan dan pengawasan terhadap tindakan wali demi menjamin perlindungan maksimal terhadap hak anak. Kata Kunci: : Perwalian Anak, Convention on the Rights of the Child, Kepentingan Terbaik Anak, Pertimbangan Hakim. Abstract This article examines the application of the best interests of the child principle in Decision Number 102/Pdt.P/2025/PA.YK issued by the Religious Court of Yogyakarta. Using a normative juridical approach combined with a case-study method, this research finds that the decision complies with national legal standards on guardianship, including the legality of evidence, parental status, and the guardian's authority over the child’s assets. However, from the perspective of the Convention on the Rights of the Child (CRC), the judicial considerations do not fully reflect a substantive assessment of the child’s psychological, social, and economic needs, nor do they incorporate the child’s right to be heard or adequate oversight mechanisms for asset management. The absence of multidisciplinary assessment and the broad authority granted to the guardian create risks of conflict of interest and insufficient long term child protection. This study underscores the need for more comprehensive judicial reasoning aligned with CRC principles to ensure optimal protection for children in guardianship cases. Keywords: Child Guardianship, Convention on the Rights of the Child, Best Interests of the Child, Judicial Reasoning.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN DANA PARKIR OLEH TUKANG PARKIR LIAR DI MALL MATAHARI DAAN MOGOT Arief Awaludin Syah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.66809

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif praktik pemungutan retribusi parkir oleh tukang parkir liar di sekitar Mall Daan Mogot, Jakarta Barat, dan menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Fenomena ini muncul akibat disparitas antara kebutuhan akan lahan parkir yang terbatas dengan ketersediaan yang ada, di mana pihak tidak sah memungut biaya di lahan yang bukan area parkir resmi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di sekitar Mall Daan Mogot, Jakarta Barat, menggunakan metode Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional pemungutan disesuaikan dengan jam ramai pengunjung, dengan tarif kendaraan roda dua yang meningkat dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000, bahkan mencapai Rp 5.000 pada jam larut malam. Meskipun ilegal, juru parkir liar tidak memaksakan pembayaran. Dari tinjauan hukum Islam, praktik ini secara fundamental tidak sejalan dengan prinsip Fiqh Muamalah karena adanya unsur ketiadaan kerelaan konsumen, kezaliman (zulm), ketidakjelasan (gharar), potensi riba, serta pembentukan kebiasaan ('urf) yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Praktik ini dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Pemungutan Dana Parkir, Tukang Parkir Liar. Abstract The purpose of this research is to comprehensively describe the practice of parking fee collection by illegal parking attendants (tukang parkir liar) around Daan Mogot Mall, West Jakarta, and to analyze this practice from the perspective of Islamic law. This phenomenon arises due to the disparity between the limited need for parking space and the existing availability, where unauthorized parties collect fees in areas that are not official parking lots. The methodology used is a qualitative descriptive approach with the research location around Daan Mogot Mall, West Jakarta, utilizing the Purposive Sampling method. The research findings indicate that the collection operations are adjusted to peak visitor hours, with the fee for two-wheeled vehicles increasing from IDR 2,000 to IDR 3,000, even reaching IDR 5,000 during late-night hours. Although illegal, the attendants do not coerce payment. From the Islamic law review, this practice is fundamentally inconsistent with the principles of Fiqh Muamalah due to the elements of lack of consumer consent, oppression (zulm), ambiguity (gharar), potential for riba (usury), and the establishment of a custom ('urf) that cannot be religiously justified (shar'i). This practice is deemed to contradict the principles of justice and public interest (maslahah) in Islamic sharia. Keywords: Islamic Law, Parking Fee Collection, Illegal Parking Attendants

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECURANGAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN Amirullah; Muh.Ramli
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66810

ABSTRAK Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian yang melibatkan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam praktiknya sering terjadi berbagai bentuk kecurangan yang merugikan konsumen, seperti penipuan, manipulasi kualitas barang, dan praktik perdagangan tidak jujur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kecurangan dalam kegiatan perdagangan serta upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan telah diatur dalam berbagai regulasi, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan kurangnya efektivitas sanksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan perdagangan yang adil dan berkeadilan. Kata kunci: penegakan hukum, kecurangan, perdagangan, perlindungan konsumen ABSTRACT Trade activities constitute one of the most important sectors in the economy, involving interactions between business actors and consumers. However, in practice, various forms of fraud frequently occur, causing harm to consumers, such as deception, manipulation of product quality, and unfair trade practices. This study aims to analyze the forms of fraud in trade activities as well as the law enforcement efforts undertaken to address them. The research method employed is normative juridical, using statutory and conceptual approaches. The results indicate that law enforcement against fraud in trade has been regulated under various legal provisions; however, its implementation still faces several challenges, including low legal awareness among the public, weak supervision, and the lack of effectiveness in sanctions. Therefore, it is necessary to enhance coordination among institutions, increase public awareness through education, and enforce strict and consistent legal measures in order to create fair and equitable trade practices. Keywords: law enforcement, fraud, trade, consumer protection

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA Priyanto; Ahmad Fadli; Muh.Ramli
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66811

Abstrak Perjanjian jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya kreditur dan debitur. Pengaturan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak preferen serta kekuatan eksekutorial kepada kreditur. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait tindakan sepihak oleh kreditur yang berpotensi merugikan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia serta mengkaji implikasi perubahan hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur terletak pada hak preferen dan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, sedangkan perlindungan bagi debitur diwujudkan dalam hak atas penggunaan objek jaminan serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia dengan menekankan pentingnya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan, sehingga menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian jaminan fidusia telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih adil, meskipun masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan peningkatan pemahaman hukum masyarakat agar implementasinya berjalan efektif. Kata kunci: perlindungan hukum, jaminan fidusia, kreditur, debitur, eksekusi jaminan. Abstract Fiduciary guarantee agreements are a legal instrument widely used in financing practices in Indonesia to provide legal certainty and protection for parties, particularly creditors and debtors. Fiduciary guarantees are regulated by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which grants preferential rights and executorial powers to creditors. However, in practice, the execution of fiduciary guarantees often raises issues, particularly related to unilateral actions by creditors that could potentially harm the debtor. This study aims to analyze the forms of legal protection for creditors and debtors in fiduciary guarantee agreements and examine the implications of legal changes following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach, utilizing primary and secondary legal materials. The results indicate that legal protection for creditors lies in the preferential rights and executorial powers of the fiduciary guarantee certificate, while protection for debtors is realized in the right to use the collateral and protection from arbitrary actions. The Constitutional Court's ruling has transformed the fiduciary guarantee enforcement mechanism by emphasizing the importance of default agreements and voluntary surrender of the collateral, thus creating a balance of legal protection between creditors and debtors. Thus, it can be concluded that legal protection under fiduciary guarantee agreements has evolved towards fairer outcomes, although regulatory refinements and increased public legal understanding are still needed for effective implementation.Keywords: legal protection, fiduciary guarantee, creditors, debtors, guarantee enforcement.

ANALISIS KETIDAKTEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAKAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM Susi Saidah; Laisla Bilqis; Wuddatul Hisniah, Dita; Abdul Hammam, Fariz; Suryanto, Asep
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66812

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos) dalam implementasi kebijakan pengentasa kemiskinan di indonesia serta meninjaunya dari perspektif islam. Penelitian ini fokus pada masalah kesalahan termasuk dalam penyaluran bantuan sosial yang masih sering terjadi karena ketidak tepatan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan studi literatur seperti pada jurnal ilmiah, buku, dan data resmi dari lembaga pemerintah yang terkait. Analisis inii dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, terutama konsep keadilan(al-‘adl), kewajiban menjaga amanah, dan tanaggung jawab. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidak tepatan dalam pemberian bantuan sosial terjadi karena kurangnya pengecekan langsung di lapangan, kurangnya kerja sama antarinstansi, serta terlalu banyaknya penggunaan administratif dibandingkan pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam sudut pandang islam, situasi tersebut menunjukkan bahwa nilai keadilan dan amanah belum diterapkan dengan baik dalam pengelolaan harta hak milik umum. Novelty dalam penelitian ini terdapat penggabungan penilaian kebijakan bantuan sosial dengan prinsip maqashid syariah sebagai dasar penilaian, yang masih jarang diteliti secara mendalam dalam konteks keakuratan sasaran bantuan sosial di indonesia. Pada Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis bukti melalui penelitian langsung di lapangan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan prinsip maqashid syariah dalam sistem pengumpulan data dan distribusi bantuan sosial. Kata Kunci: Bantuan Sosial , Ketepatan Sasaran, Ekonomi Islam. Abstract This study aims to analyze the accuracy of social assistance programs in the implementation of poverty alleviation policies in Indonesia and review them from an Islamic perspective. This study focuses on problems including errors in the distribution of social assistance that still often occur due to the inaccuracy of updates to the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The research method used in this study is qualitative with a descriptive analytical approach, namely through a literature study of scientific journals, books, and official data from relevant government agencies. This analysis was conducted by comparing the results of direct research with the principles of Islamic economics, especially the concepts of justice (al-‘adl), the obligation to maintain trust, and responsibility. This study shows that inaccuracies in the provision of social assistance occur due to a lack of direct checks in the field, a lack of inter-agency cooperation, and the excessive use of administrative approaches compared to social and community empowerment approaches. From an Islamic perspective, this situation shows that the values of justice and trustworthiness have not been properly applied in the management of public property. The novelty of this research lies in the combination of social assistance policy assessment with the principles of maqashid sharia as the basis for assessment, which has rarely been studied in depth in the context of the accuracy of social assistance targets in Indonesia. This study shows that Future research should use an evidence-based approach through direct field research to evaluate the effectiveness of applying the principles of maqashid sharia in the data collection and social assistance distribution systems. Keywords: Social Assistance, Target Accuracy, Islamic Economics.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM KECELAKAAN KERJA DAN KETERLAMBATAN PELAPORAN (STUDI KASUS PT HARMONI PANCA USAHA KALIMANTAN TIMUR) Hanivah Fitriyani; Gunardi Lie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67000

Abstrak Penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam konstruksi perlindungan hukum ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebagai dampak dari tidak optimalnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh perusahaan, sekaligus mengkaji konsekuensi yuridis yang muncul akibat keterlambatan dalam pelaporan kejadian kecelakaan kerja. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus, yang bertumpu pada bahan hukum hasil studi kepustakaan serta dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif aspek perlindungan hukum terhadap pekerja telah dirumuskan melalui pengaturan mengenai K3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, dalam peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT Harmoni Panca Usaha Kalimantan Timur, implementasi atas ketentuan tersebut belum berjalan secara efektif, sehingga turut menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, keterlambatan penyampaian laporan kecelakaan kerja selama kurun waktu 19 hari menimbulkan berbagai implikasi hukum, antara lain tertundanya pemenuhan hak-hak pekerja, terhambatnya proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan kerja, serta terbukanya kemungkinan penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang bersangkutan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, kecelakaan kerja, ketenagakerjaan. Abstract This research aims to examine in depth the legal protection provided to workers who experience workplace accidents resulting from the company's suboptimal implementation of occupational safety and health (OHS). It also examines the legal consequences arising from delays in reporting workplace accidents. This research was conducted using a normative legal research method that combines a statutory regulatory approach and a case study approach. It relies on legal materials from a literature review and is analyzed through a qualitative approach. The research findings indicate that normative aspects of legal protection for workers have been formulated through regulations regarding OHS, the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), and the employment social security system. However, in the workplace accident incident that occurred at PT Harmoni Panca Usaha, East Kalimantan, the implementation of these provisions has not been effective, contributing to the accident. Furthermore, the 19-day delay in submitting the workplace accident report has various legal implications, including delayed fulfillment of workers' rights, hampered investigations, and the possibility of administrative sanctions against the company. Keywords: Legal protection, work accidents, employment.

DISTRIBUSI ZAKAT MAAL OLEH ORGANISASI NON-AMIL RESMI: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN KEPADA MUSTAHIK (STUDI PADA YAYASAN AL-FATIHA) Fadel Mohammad; Ali Imron; Andini Asmarini
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67001

Abstrak Dalam praktiknya, pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia umumnya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memperoleh legalitas dari pemerintah. Keberadaan lembaga resmi ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat. Namun demikian, di tengah masyarakat juga berkembang praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga non-amil resmi, seperti yayasan sosial dan panti asuhan. Lembaga-lembaga ini meskipun tidak memiliki legalitas formal sebagai amil zakat, tetap berperan aktif dalam menerima dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kepada kelompok fakir, miskin, dan dhuafa. Artikel ini berfokus pada pelaksanaan zakat maal di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha Desa Loru, Kabupaten Sigi, yang menyalurkan zakat kepada anak-anak binaan dan masyarakat sekitar yang tergolong mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat maal di Yayasan Panti Asuhan Al-Fatiha dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris untuk menilai kesesuaian praktik distribusi zakat maal dengan ketentuan Al-Quran, Hadis dan Kaidah-kaidah fiqh zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan zakat di Yayasan Al-Fatiha didominasi oleh zakat maal yang disalurkan melalui bantuan konsumtif serta momentum keagamaan lainya kepada anak-anak yatim, piatu, dhuafa masyarakat kurang mampu. Dalam Undang-Undang, praktek ini dibenarkan apabila lembaga pengelola zakat yang belum mendapatkan legalitas dari Pemerintah hanya sebagai wakil muzakki. Praktik distribusi tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi penerima zakat, karena penyalurannya diarahkan pada kebutuhan nyata yang mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mustahik sehingga sejalan dengan prinsip maslahah dalam hukum Islam. Kata Kunci: Distribusi, Mustahik, Zakat Maal Abstract In practice, the management and distribution of zakat in Indonesia are generally carried out by official institutions such as the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and authorized Zakat Management Organizations (LAZ), which have obtained legal recognition from the government. The existence of these formal institutions aims to ensure accountability, transparency, and accuracy in the distribution of zakat. However, within society, there has also been a growing practice of zakat distribution conducted by non-official amil institutions, such as social foundations and orphanages. Although these institutions do not possess formal legal status as zakat administrators, they continue to play an active role in collecting and distributing zakat to those in need, particularly among the poor and underprivileged (mustahik). This study focuses on the implementation of zakat maal at Al-Fatiha Orphanage Foundation located in Loru Village, Sigi Regency, which distributes zakat to foster children and surrounding communities categorized as mustahik. The aim of this research is to examine the mechanism of zakat maal distribution at the foundation and analyze it from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing a normative-empirical research design to assess the conformity of zakat maal distribution practices with the provisions of the Qur’an, Hadith, and principles of Islamic jurisprudence (fiqh of zakat). The findings indicate that zakat receipts at Al-Fatiha Foundation are predominantly in the form of zakat maal, which is distributed through consumptive assistance as well as during religious occasions to orphans, the poor, and underprivileged communities. From a legal perspective, such practices are permissible under Indonesian law as long as non-licensed zakat management institutions act as representatives (wakil) of the muzakki. Furthermore, the distribution practice reflects an effort to realize public benefit (maslahah) for zakat recipients, as it is directed toward urgent and practical needs that provide immediate benefits, thereby aligning with the principles of maslahah in Islamic law. Keywords: Distribution, Mustahik, Zakat Maal

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI: TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 Keiko Patricia Liwe; Gunardi Lie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67060

Abstrak Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui mekanisme judicial reviewyang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU‑XV/2017 merupakan peristiwa penting dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Permohonan tersebut lahir dari adanya konflik antara norma ketenagakerjaan dengan jaminan hak konstitusional pekerja, khususnya hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hak konstitusional pekerja dalam konteks hubungan kerja serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang melegitimasi pemutusan hubungan kerja akibat perkawinan antarpekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pembahasan difokuskan pada analisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi, terutama terkait penafsiran terhadap frasa pengecualian dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan batas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hubungan kerja serta mendorong pergeseran paradigma hukum ketenagakerjaan menuju perlindungan hak pekerja yang lebih berkeadilan. Putusan tersebut memiliki implikasi normatif yang signifikan dalam membangun relasi kerja yang lebih seimbang dan memperkuat peran negara dalam menjamin perlindungan hak konstitusional pekerja. Kata kunci: hak konstitusional pekerja, judicial review, Mahkamah Konstitusi, hukum ketenagakerjaan, kebebasan berkontrak. Abstract The judicial review of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, as decided in Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017, represents a significant milestone in the development of labor law in Indonesia. The petition arose from a conflict between labor norms and the guarantee of workers' constitutional rights, particularly the right to form a family through marriage. This article aims to legally analyze the protection of workers' constitutional rights in the context of employment relations and examine the Constitutional Court's legal considerations in assessing the constitutionality of norms legitimizing termination of employment due to marriage between workers. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The discussion focuses on the Constitutional Court's ratio decidendi analysis, particularly regarding the interpretation of the phrase "exception" in Article 153 paragraph (1) letter f of the Manpower Law, which is deemed discriminatory and contrary to human rights principles. The research findings show that the Constitutional Court affirmed the limits of the application of the principle of freedom of contract in employment relationships and encouraged a paradigm shift in labor law toward more equitable protection of workers' rights. This ruling has significant normative implications for building more balanced employment relations and strengthening the state's role in guaranteeing the protection of workers' constitutional rights. Keywords: workers' constitutional rights, judicial review, Constitutional Court, labor law, freedom of contract

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA BELI KONSUMEN DI TOKO AUFA PECAH BELAH KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN Shazia Mirza Mz; Habriyanto; Beid Fitrianova Andriani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67141

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kendala serta strategi pemasaran yang diterapkan Toko Aufa Pecah Belah dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif agar mampu mempertahankan dan meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengembangan usaha meliputi persaingan antar pedagang, pengelolaan stok barang, keterbatasan promosi, serta kondisi pendapatan konsumen. Di sisi lain, Toko Aufa menerapkan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, bukti fisik, pengemasan, dan hubungan masyarakat. Penerapan strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan daya tarik konsumen dan mendorong keputusan pembelian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang tepat berperan penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat pada Toko Aufa Pecah Belah. Disarankan agar pelaku usaha terus mengoptimalkan strategi promosi dan inovasi produk agar daya saing usaha semakin meningkat. Kata Kunci: Bauran Pemasaran, Daya Beli, Keputusan Pembelian, Strategi Pemasaran Abstract This study aims to identify the constraints and marketing strategies implemented by Toko Aufa Pecah Belah in increasing community purchasing power. Increasing business competition requires business actors to adopt effective marketing strategies in order to maintain and enhance consumer purchasing decisions. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the main constraints in business development include competition among traders, inventory management, limited promotion activities, and consumers’ income conditions. On the other hand, Toko Aufa applies a marketing mix strategy consisting of product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, packaging, and public relations. The implementation of this strategy has proven to increase consumer attraction and encourage purchasing decisions. The study concludes that an appropriate marketing strategy plays an important role in increasing community purchasing power at Toko Aufa Pecah Belah. It is recommended that business actors continue to optimize promotional strategies and product innovation to improve business competitiveness. Keywords: Marketing Mix, Purchasing Power, Purchasing Decision, Marketing Strategy.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA