Garuda - Garba Rujukan Digital

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INTEGRASI SOSIAL: STUDI PENGELOLAAN DI BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN DENGAN PERSPEKTIF STRUKTUR FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS Khadijatul Musanna; Aulia Fitri; Fahmi Makraja
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66027

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan menggunakan perspektif teori struktur fungsional Talcott Parsons (AGIL). Data penelitian bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 yang diperbarui dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2019, serta diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Struktur organisasi yang jelas dan dukungan sumber daya manusia berpendidikan sarjana menjadi modal penting dalam pengelolaan zakat. Realisasi anggaran tahun 2023 mencapai Rp29,17 miliar, dengan lebih dari 91% dialokasikan untuk belanja bantuan sosial berupa penyaluran zakat dan infak. Program utama meliputi pendistribusian zakat kepada fakir miskin, bantuan korban bencana, sosialisasi zakat, serta pemberdayaan ekonomi umat. Analisis dengan kerangka AGIL menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen telah menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi secara efektif. Hasil penelitian menegaskan bahwa zakat melalui Baitul Mal bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, sekaligus memperkuat integrasi sosial dan mendukung pembangunan daerah berbasis syariat Islam Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Baitul Mal, Talcot Person Abstract This study aims to analyze zakat management at Baitul Mal of Bireuen Regency using Talcott Parsons’ structural functional theory (AGIL). The research data is derived from the 2023 Government Agency Performance Report (LKjIP), which highlights that Baitul Mal Bireuen possesses strong legal legitimacy through Qanun Bireuen Regency No. 3 of 2016, revised by Qanun No. 3 of 2019, and further reinforced by Qanun Aceh No. 3 of 2021. The institution’s clear organizational structure and the support of qualified human resources, predominantly with bachelor’s degrees, serve as essential assets in zakat management. The 2023 budget realization reached IDR 29.17 billion, with more than 91% allocated to social assistance in the form of zakat and infaq distribution. Key programs included zakat distribution to the poor, disaster relief, zakat awareness campaigns, and community economic empowerment. Analysis using the AGIL framework demonstrates that Baitul Mal Bireuen effectively fulfills the functions of adaptation, goal attainment, integration, and latency. The findings emphasize that zakat, managed through Baitul Mal, is not merely a ritual obligation but a strategic instrument for building a just, prosperous, and harmonious society, while simultaneously strengthening social integration and supporting regional development based on Islamic law. Keywords: Zakat Management, Baitul Mal, Talcott Parsons

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 455/Pdt.G/2024/PA.Mks TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF ISTIQOMAH
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66067

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks tentang penolakan izin poligami dalam perspektif teori hukum progresif. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait kondisi istri dan kemurnian persetujuan. Permohonan diajukan terutama untuk melegalkan pernikahan siri yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan itikad baik. Majelis hakim menilai bahwa persetujuan istri lahir dalam kondisi tekanan psikologis dan tidak mencerminkan kehendak bebas. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dalam perspektif hukum progresif, putusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan psikologis para pihak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Putusan tersebut menegaskan bahwa izin poligami merupakan pengecualian yang harus diawasi secara ketat demi menjaga keadilan dan keutuhan keluarga. Kata Kunci: Poligami, Putusan Pengadilan Agama, Hukum Progresif, Izin Poligami, Keadilan Substantif, Perlindungan Perempuan. Abstract This study aims to analyze the Decision of the Makassar Religious Court Number 455/Pdt.G/2024/PA.Mks concerning the rejection of a polygamy permit from the perspective of progressive legal theory. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and the legal considerations of the panel of judges. The results indicate that the application for a polygamy permit did not fulfill the alternative and cumulative requirements as stipulated in the Marriage Law, particularly regarding the wife’s condition and the authenticity of consent. The application was primarily submitted to legalize a previously conducted unregistered marriage (siri marriage), thus failing to reflect good faith. The panel of judges found that the wife’s consent was given under psychological pressure and did not represent free will. Therefore, the application was declared inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard). From the perspective of progressive law, this decision reflects the application of substantive justice by considering the social, moral, and psychological aspects of the parties as well as the protection of women and children. The decision emphasizes that polygamy permits are exceptions that must be strictly supervised in order to maintain justice and family integrity. Keywords: Polygamy, Religious Court Decision, Progressive Law, Polygamy Permit, Substantive Justice, Protection of Women.

REKONSTRUKSI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PADA WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI BERBEDA AGAMA: STUDI ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 16 K/AG/2010 Fathurrahman Alfaraqy; Muhammad Hadli Al Furqon; Nurul Firdaus
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66070

Abstrak Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam. Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan keadilan, khususnya ketika pasangan non-Muslim memiliki hubungan perkawinan yang lama dan kontribusi nyata dalam pembentukan harta bersama. Artikel ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 serta menilai putusan tersebut ditinjau dari perspektif penemuan hukum, keadilan substantif, dan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah dalam putusan tersebut merupakan bentuk penemuan hukum melalui metode interpretasi teleologis terhadap ketentuan wasiat wajibah untuk mengisi kekosongan norma mengenai kedudukan istri non-Muslim. Dari perspektif keadilan substantif dan maqashid syariah, pertimbangan hakim mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan tanpa mengabaikan prinsip penghalang kewarisan karena perbedaan agama. Putusan ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai instrumen korektif dalam sistem kewarisan Islam guna menjembatani kepastian hukum dan keadilan dalam perkara konkret. Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Waris Beda Agama; Penemuan Hukum. Abstract Religious difference constitutes one of the impediments to inheritance in Islamic inheritance law. In judicial practice, this rule may raise issues of justice, particularly when a non-Muslim spouse has maintained a long marital relationship and made a significant contribution to the accumulation of marital property. The main question addressed in this article is how judges justify the granting of a mandatory bequest to a wife of a different religion and whether such reasoning can be justified from the perspectives of judicial law-finding, substantive justice, and maqashid syariah. This article positions itself within the debate on the role of judicial law-finding in resolving normative gaps in Islamic family law, particularly concerning the legal status of non-Muslim spouses in inheritance-related matters. The question is examined through normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches, with qualitative analysis conducted using a descriptive-analytical method, focusing on Supreme Court Decision Number 16 K/AG/2010. The study finds that the granting of a mandatory bequest in the decision represents a form of judicial law-finding through teleological interpretation to address a normative gap regarding the position of a non-Muslim wife. From the perspectives of substantive justice and maqashid syariah, the judges’ reasoning reflects an effort to preserve public welfare and prevent injustice baikwithout disregarding the principle that religious difference constitutes an impediment to inheritance. The decision demonstrates that the mandatory bequest can function as a corrective instrument within the Islamic inheritance system to reconcile legal certainty and justice in concrete cases. Keywords: Mandatory Bequest, Interreligious Inheritance, Judicial Law-Finding, Maqashid Syariah.

PENGARUH LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI PEREMPUAN PELAKU UMKM DI KOTA JAMBI Tiara Assyfa; Paulina Lubis; Yusuf Zaini Aprizal
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66361

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM di Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah perempuan pelaku UMKM yang menggunakan layanan keuangan syariah, dengan sampel 96 responden ditentukan berdasarkan rumus Lemeshow dan rekomendasi PLS-SEM. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling. Hasil evaluasi Outer Model menunjukkan seluruh indikator valid dan reliabel. Inner Model memperlihatkan literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan (t = 5,201; p = 0,000), demikian pula inklusi keuangan syariah (t = 4,264; p = 0,000). Secara simultan, kedua variabel memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kemandirian ekonomi perempuan dengan R² = 0,872 dan Adjusted R² = 0,869, artinya 87,2% variasi kemandirian ekonomi dapat dijelaskan oleh literasi dan inklusi keuangan syariah. Nilai predictive relevance (Q²) > 0 menunjukkan kemampuan prediktif model baik. Kesimpulannya, penguatan literasi dan perluasan inklusi keuangan syariah terbukti efektif mendorong kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM di Kota Jambi. Kata Kunci: Inklusi Keuangan Syariah, Kemandirian Ekonomi Perempuan, Literasi Keuangan Syariah, PLS-SEM, UMKM Kota Jambi. Abstract This study aims to analyze the effect of Islamic financial literacy and Islamic financial inclusion on the economic independence of female MSME entrepreneurs in Jambi City. The research employs a quantitative approach with a causal-associative design. The population consists of female MSME entrepreneurs using Islamic financial services, with a sample of 96 respondents determined using the Lemeshow formula and PLS-SEM recommendations. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling. Outer Model evaluation indicated that all indicators were valid and reliable. The Inner Model results show that Islamic financial literacy has a positive and significant effect (t = 5.201; p = 0.000), as does Islamic financial inclusion (t = 4.264; p = 0.000). Simultaneously, both variables strongly influence female economic independence, with R² = 0.872 and Adjusted R² = 0.869, meaning 87.2% of the variation in economic independence is explained by financial literacy and inclusion. Predictive relevance (Q²) > 0 indicates good predictive capability. In conclusion, strengthening Islamic financial literacy supported by broader financial inclusion is an effective strategy to enhance the economic independence of female MSME entrepreneurs in Jambi City. Keywords: Islamic Financial Inclusion Female Economic Independence, Islamic Financial Literacy, PLS-SEM, MSMEs in Jambi.

PENGARUH PENGGUNAAN CASHLESS PAYMENT DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF GENERASI Z KOTA JAMBI Atika Ratu Kinanti; Paulina Lubis; Arfah; Nurida Isnaeni
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66414

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh cashless payment dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif generasi Z di Kota Jambi. Perubahan kecenderungan perilaku belanja dan pesatnya perkembangan teknologi pendukung transaksi keuangan, membawa pengaruh nyata dalam mempengaruhi perubahan perilaku pelanggan di tengah era transaksi digital. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 97 responden yang merupakan generasi Z di Kota Jambi. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial cashless payment (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku perilaku konsumtif generasi Z dan Literasi keuangan (X2) berpengaruh signifikan terhadap perilaku perilaku konsumtif generasi Z. Secara simultan pengaruh cashless payment dan literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku perilaku konsumtif generasi Z di Kota Jambi. Kata kunci: Cashless Payment, Literasi Keuangan, Perilaku Konsumtif dan Generasi Z. Abstract This research aims to examine the influence of cashless payment and financial literacy on the consumer behavior of generation Z in Jambi City. Changes in shopping behavior trends and the rapid development of technology supporting financial transactions have a real influence in influencing changes in customer behavior in the digital transaction era. This study uses a quantitative method with a survey approach. Data were obtained through distributing questionnaires to 97 respondents who are generation Z in Jambi City. Data analysis was carried out using multiple linear regression methods using SPSS software. The results of the study indicate that partially cashless payment (X1) has no significant effect on the consumer behavior of generation Z and financial literacy (X2) has a significant effect on the consumer behavior of generation Z. Simultaneously, the influence of cashless payment and financial literacy has an effect on the consumer behavior of generation Z in Jambi City. Keyword: Cashless Payment, Financial Literacy, Consument Behavior and Generation Z.

ANALISIS PENERAPAN STRATEGI PROMOSI DALAM PRODUK GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BENGKULU ADAM MALIK Cici Paramida; Herlina Yustati; Katra Pramadeka
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66415

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi promosi syariah dalam produk gadai emas syariah dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat strategi promosi syariah dalam produk gadai emas syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara secara mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, laporan, serta literatur pendukung. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan strategi promosi syariah pada produk gadai emas syariah pada BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik dilakukan melalui media iklan, promosi penjualan, penjualan pribadi (personal selling) dan edukasi syariah kepada masyarakat. (2) Faktor-faktor yang menghambat strategi promosi syariah meliputi keterbatasan sumber daya perusahaan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai syariah dalam promosi, media promosi yang kurang efektif, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Kata Kunci: Strategi Promosi Syariah, Gadai Emas Syariah, Bank Syariah Indonesia. Abstract The purpose of this study was to determine the implementation of sharia promotional strategies for sharia gold pawn products and to identify the factors hindering these promotional strategies at Bank Syariah Indonesia, Adam Malik Branch Office in Bengkulu. This study employed a descriptive qualitative method. Data collection was conducted through observation and in-depth interviews. The data used in this study included primary and secondary data obtained from documents, reports, and supporting literature. Data analysis was conducted through several stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: (1) The implementation of sharia promotional strategies for sharia gold pawn products at BSI, Adam Malik Branch Office in Bengkulu was carried out through advertising, sales promotions, personal selling, and sharia education for the public. (2) Factors hindering these promotional strategies include limited company resources, a lack of public understanding of sharia values in promotions, ineffective promotional media, and social, economic, and cultural conditions. Keywords: Sharia Promotion Strategy, Sharia Gold Pawn, Bank Syariah Indonesia.

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA UMKM KULINER HALAL DI SENTRA PKL JOMBANG (ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN) Amin Awal Amarudin; Regita Juninda Berliani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66437

Abstrak UMKM kuliner halal di kawasan Sentra Kuliner memiliki potensi besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Disamping itu, implementasi etika bisnis berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, apakah pelaku usaha sudah menerapkan etika bisnis islam dengan baik dan bagaimana tantangannya terhadap implementasi etika bisnis tersebut. Maka perlu penelitian terkait hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, mendeskripsikan implementasi etika bisnis, dan menganalisis tantangan penerapan etika bisnis pada UMKM kuliner halal di Sentra PKL Jombang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis riset field risearch. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi strategis, arus pelanggan yang cukup ramai, fasilitas memadai, permintaan pasar yang tinggi serta biaya retribusi yang ringan menjadi peluang utama dalam usaha kuliner halal. Implementasi etika bisnis Islam telah diterapkan dalam aspek ketauhidan, kebebasan, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan menjaga kehalalan produk. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan usaha, belum meratanya kepemilikan sertifikat halal, keterbatasan informasi, keluhan pelanggan, kenaikan harga bahan baku, dan kesulitan mendapatkan bahan saat hari raya, serta rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah dan sistem pembayaran digital. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan studi dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kata Kunci: UMKM, Kuliner Halal, Etika Bisnis Islam Abstract Halal culinary MSMEs in the Jombang Culinary Center area have significant potential as public awareness of halal products increases. Furthermore, the implementation of business ethics has the potential to increase consumer trust. However, whether business actors have implemented Islamic business ethics effectively and what are the challenges to implementing them is crucial. Therefore, research is needed. This study aims to identify opportunities, describe the implementation of business ethics, and analyze the challenges of implementing business ethics in halal culinary MSMEs in the Jombang Street Vendor Center. The method used was a qualitative approach with field research. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. The results indicate that strategic locations, a fairly busy customer flow, adequate facilities, high market demand, and low fees are the main opportunities in halal culinary businesses. The implementation of Islamic business ethics has been applied in aspects of monotheism, freedom, honesty, responsibility, justice, and maintaining product halalness. However, MSMEs still face various challenges, such as business competition, unequal distribution of halal certification, limited information, customer complaints, rising raw material prices, and difficulties obtaining materials during Eid, as well as low utilization of sharia financing and digital payment systems. Future researchers are advised to broaden the scope of the study and use a quantitative approach. Keywords: MSMEs, Halal Culinary, Islamic Business Ethics

ANALISIS PENERAPAN BA’I ISTISHNA’ DAN STRATEGI MENINGKATKAN KEPUASAN KONSUMEN PADA JASA PENJAHITAN FASHION HALAL ANAS TAYLOR JOMBANG Amin Awal Amarudin; Novi Ria Ananta
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66438

Abstrak Kepuasan konsumen terhadap penerapan akad ba’i istishna’ pada bidang jasa dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah pelanggan maupun untuk meningkatkan profit bisnis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripskikan penerapan akad ba’i istishna’ dan strategi meningkatkan kepuasan konsumen serta untuk menganalisis kepuasan konsumen terhadap jasa penjahitan di Anas Taylor jombang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, paparan data serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yaitu dengan triangulasi metode, sumber dan teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemesanan pakaian di Anas Taylor sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad ba’i istishna’ yang tertulis pada Fatwa DSN - MUI No. 6/DSN-MUI/VI/2000, dengan bukti adanya kontrak, kesesuaian pesanan dan khiyar berbentuk perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian pesanan. Strategi yang digunakan Anas Taylor dalam meningkatkan kepuasan konsumen yaitu menjaga kualitas produk dan kualitas layanan, menjaga harga agar tetap terjangkau, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh barang yang diinginkan. Kepuasan konsumen Anas Taylor diketahui melalui repeat order dari konsumen, upaya pelayanan terbaik terhadap komplain, pemilihan kualitas kain terbaik serta penyesuaian model pakaian sesuai perkembangan zaman. Kata Kunci: Akad ba’i istishna’, Fashion halal, Kepuasan konsumen Abstract Customer satisfaction with the application of ba'i istishna' contracts in the service sector is needed to increase the number of customers and to increase business profits. The purpose of this study is to describe the application of ba'i istishna' contracts and strategies to increase customer satisfaction, as well as to analyze customer satisfaction with tailoring services at Anas Taylor Jombang. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data collection in this study was conducted through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested using triangulation of methods, sources, and theories. The results of this study indicate that clothing orders at Anas Taylor are in accordance with the terms and conditions of the ba'i istishna' contract as stated in Fatwa DSN - MUI No. 6/DSN-MUI/VI/2000. This is mainly due to the existence of a contract, order conformity, and the option of repair in the event of order non-conformity. The strategies used by Anas Taylor to increase customer satisfaction include maintaining product quality, service quality, keeping prices affordable, and providing convenience in obtaining the desired items. Customer satisfaction at Anas Taylor is evident through repeat orders from customers, efforts to provide the best service in response to complaints, the best fabric quality, and the ability to adapt clothing styles to current trends. Keywords: Ba'i istishna' contract, halal fashion and customer satisfaction

ANALISIS SWOT PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) NU CABANG PETERONGAN JOMBANG Naily El Muna; Sri Oktavianah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66439

Abstrak Penelitian ini mengangkat topik utama analisis SWOT pada pembiayaan murabahah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BMT NU Cabang Peterongan, Jombang. Potensi murabahah sangat besar karena merupakan produk unggulan yang mendominasi 60% pembiayaan syariah, memberikan solusi bagi nasabah yang ingin menghindari riba melalui transaksi jual beli yang transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan murabahah, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT, serta merumuskan strategi pengembangan yang efektif guna meningkatkan pelayanan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus analisis SWOT. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan murabahah dilakukan melalui tujuh indikator utama, termasuk akad wakalah pra-murabahah dan transparansi margin. Faktor kekuatan utama meliputi kepatuhan syariah yang ketat dan dukungan komunitas NU, sedangkan kelemahannya adalah rendahnya literasi nasabah dan promosi yang terbatas. Peluang berasal dari pasar masyarakat menengah bawah, sementara ancamannya adalah persaingan fintech. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak strategi terhadap kepuasan nasabah secara statistik dan membandingkan efektivitas murabahah dengan akad lainnya. Saran untuk BMT Peterongan yaitu mengintensifkan promosi digital edukatif, meningkatkan fasilitas fisik kantor, serta menerapkan konseling keuangan pra-akad wajib untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah Kata Kunci: Analisis SWOT, Pelayanan, Pembiayaan Murabahah. Abstract This study focuses on a SWOT analysis of murabahah financing to improve service quality at BMT NU, Peterongan Branch, Jombang. Murabahah has significant potential as it is a leading product that dominates 60% of Islamic financing, providing a solution for customers seeking to avoid usury through transparent transactions. The purpose of this study is to analyze the implementation of murabahah, identify internal and external factors through SWOT analysis, and formulate effective development strategies to improve service. The method used is descriptive qualitative research with a focus on SWOT analysis. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of murabahah is carried out through seven main indicators, including the pre-murabahah wakalah contract and margin transparency. Key strengths include strict sharia compliance and support from the NU community, while weaknesses include low customer literacy and limited promotion. Opportunities come from the lower-middle class market, while the threat is fintech competition. Recommendations for further research include using a quantitative approach to statistically measure the impact of strategies on customer satisfaction and comparing the effectiveness of murabahah with other contracts. Suggestions for BMT Petrongan include intensifying educational digital promotions, improving physical office facilities, and implementing mandatory pre-contract financial counseling to mitigate the risk of problematic financing. Keywords: SWOT Analysis, Services, Murabahah Financing.

ANALISIS IMPLEMENTASI CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM: PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR DALAM FIKIH SYAFI’IYYAH Syukron Ma’mun; Zaini Marsuki
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66471

ABSTRAK Instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam penguatan ekonomi nasional, namun realisasi serapan wakaf uang untuk sektor produktif masih tergolong rendah akibat keterbatasan inovasi produk dan keraguan terhadap kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme operasional Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip keabadian aset (perpetuity) dalam koridor Madzhab Syafi'i. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen regulasi, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 131/2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa CWLD secara substansial memenuhi kriteria syariah melalui skema penjagaan nilai pokok (ashlul mal) dalam bentuk deposito yang dijamin, sementara manfaatnya (manfa’ah) disalurkan secara produktif bagi UMKM melalui akad Wakalah bi al-Istitsmar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CWLD merupakan instrumen moderat yang mampu menyelaraskan antara rigiditas fikih Syafi'iyyah dan fleksibilitas manajemen perbankan syariah modern. Kata Kunci: Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Madzhab Syafi’i, Wakaf Uang, UMKM, Wakalah bi al-Istitsmar. ABSTRACT Islamic social finance instruments hold significant potential for national economic strengthening, yet the realization of cash waqf for the productive sector remains low due to limited product innovation and concerns over sharia compliance. This study aims to analyze the operational mechanism of Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) and evaluate its alignment with the principle of perpetuity within the Shafi'i school of thought. This is a descriptive qualitative study employing a library research approach and regulatory document analysis, including the DSN-MUI Fatwa No. 131/2019. The findings indicate that CWLD substantially meets sharia criteria by preserving the principal value (ashlul mal) in the form of guaranteed deposits, while the benefits (manfa'ah) are productively distributed to MSMEs through the Wakalah bi al-Istitsmar contract. The study concludes that CWLD serves as a moderate instrument capable of harmonizing the rigidity of Syafi'iyyah jurisprudence with the flexibility of modern Islamic banking management. Keywords: Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Shafi'i School, Cash Waqf, MSMEs, Wakalah bi al-Istitsmar.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA