Garuda - Garba Rujukan Digital

TRANSFORMASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WTO DALAM SENGKETA PERDAGANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN ARUS DATA LINTAS BATAS Suparman; Annie Myranika; Michel Jimmie Kawengian; Suheri; Iwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67166

Abstrak Transformasi ekonomi global menuju era digital telah mendorong perubahan fundamental dalam praktik perdagangan internasional, khususnya melalui pemanfaatan platform elektronik dan arus data lintas batas (cross-border data flow). Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi rezim hukum perdagangan internasional yang selama ini dirancang untuk transaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdagangan internasional beradaptasi terhadap dinamika perdagangan digital, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan sengketa di bawah kerangka World Trade Organization (WTO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), melalui kajian terhadap instrumen hukum WTO serta putusan-putusan yang relevan dengan perdagangan elektronik dan pengaturan data lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun WTO belum memiliki instrumen hukum khusus yang secara komprehensif mengatur perdagangan digital, prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, transparansi, dan liberalisasi perdagangan tetap digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa terkait. Namun demikian, terdapat kekosongan hukum (legal gap) dalam mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti perlindungan data, kedaulatan digital, dan pembatasan aliran data oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum perdagangan internasional di era digital memerlukan reformulasi norma dan harmonisasi regulasi global agar mampu menjawab kompleksitas perdagangan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif WTO dalam mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perdagangan internasional. Kata kunci: Hukum Perdagangan Internasional, WTO, Perdagangan Digital, E-Commerce, Arus Data Lintas Batas. Abstract The transformation of the global economy into the digital era has fundamentally reshaped international trade practices, particularly through the use of electronic platforms and cross-border data flows. These developments pose significant challenges to the existing international trade law regime, which was originally designed for conventional transactions. This study aims to analyze how international trade law adapts to the dynamics of digital trade, with a particular focus on a juridical analysis of dispute settlement decisions under the framework of the World Trade Organization (WTO). This research employs a normative juridical method, utilizing both statute and case approaches by examining WTO legal instruments and relevant dispute settlement decisions concerning electronic commerce and cross-border data regulation. The findings indicate that, although the WTO has yet to establish a comprehensive legal framework specifically governing digital trade, core principles such as non-discrimination, transparency, and trade liberalization continue to serve as the primary basis for resolving related disputes. However, significant legal gaps remain in addressing contemporary issues, including data protection, digital sovereignty, and state-imposed restrictions on data flows. This study concludes that the transformation of international trade law in the digital era necessitates the reformulation of legal norms and the harmonization of global regulations to address the complexities of electronic-based trade. Therefore, a more proactive role of the WTO is required in developing an adaptive and responsive legal framework that ensures legal certainty and fairness in international trade. Keywords: International Trade Law, WTO, Digital Trade, E-Commerce, Cross-Border Data Flow.

PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM, KUALITAS PELAYANAN, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HNI PADA MAHASISWA/I STIS AL WAFA Hairum Azizah; Ahmad Nuh; Aang Gunaepi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67303

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika bisnis islam, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen HNI HPAI pada mahasiswa/i STIS AL WAFA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 176 responden yang diambil dari populasi seluruh mahasiswa/i STIS Al Wafa Bogor melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 25 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil uji parsial (t-test), diperoleh bahwa variabel Etika Bisnis Islam (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,497 yang lebih besar dari t tabel 1,973, dengan nilai signifikansi 0,013 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen (Y). Selanjutnya, variabel Kualitas Pelayanan (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,435 > 1,973, dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, yang berarti kualitas pelayanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sementara itu, variabel Kualitas Produk (X3) memperoleh nilai t hitung sebesar 7,398 > 1,973 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen HNI HPAI. Adapun hasil uji simultan (F-test) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 118,679 lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,66, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan, variabel Etika Bisnis Islam, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan HNI HPAI dalam meningkatkan kepuasan konsumen tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk yang baik, tetapi juga oleh penerapan etika bisnis Islam yang mencerminkan kejujuran, amanah, dan keadilan, serta oleh pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen Abstract This study aims to analyze the influence of Islamic business ethics, service quality, and product quality on consumer satisfaction of HNI HPAI among students of STIS AL WAFA. This research employs a quantitative approach with a sample size of 176 respondents taken from the population of all STIS Al Wafa Bogor students using purposive sampling techniques. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression methods with the assistance of SPSS version 25 software to determine the effect of each variable on consumer satisfaction. Based on the results of the partial test (t-test), it was found that the variable Islamic Business Ethics (X1) had a t-value of 2.497, which is greater than the table t-value of 1.973, with a significance value of 0.013 < 0.05, thus it can be concluded that this variable has a positive and significant effect on Consumer Satisfaction (Y). Furthermore, the Service Quality variable (X2) shows a calculated t-value of 3.435 > 1.973, with a significance value of 0.001 < 0.05, indicating that service quality also has a positive and significant effect on consumer satisfaction. Meanwhile, the Product Quality variable (X3) obtained a calculated t-value of 7.398 > 1.973 with a significance value of 0.000 < 0.05, demonstrating that product quality has a positive and significant influence on HNI HPAI consumer satisfaction. Moreover, the results of the simultaneous test (F-test) indicate that the calculated F-value of 118.679 is greater than the table F-value of 2.66, with a significance value of 0.000 < 0.05. This means that collectively, the variables of Islamic Business Ethics, Service Quality, and Product Quality have a positive and significant effect on Consumer Satisfaction. This finding indicates that the success of HNI HPAI in enhancing consumer satisfaction is not only determined by the quality of its products but also by the implementation of Islamic business ethics reflecting honesty, trustworthiness, and fairness, as well as by fast, friendly, and professional service. Keywords : Islamic Business Ethics, Product Quality, Service Quality, Customer Satisfaction

ANALISIS PENETAPAN HARGA PRODUK PADA CAFE MODERN BANDA ACEH MENGGUNAKAN TEORI AL-TSAMAN AL-MITSL Nurul Muthmainnah; Kamaruzzaman; Riadhus Sholihin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67395

Abstrak Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penetapan harga sebuah produk pada cafe shop Banda Aceh menggunakan teori Al-Tsaman Al-Mitsl dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada pemilik cafe shop Banda Aceh. Dari hasil yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa sembilan cafe shop Banda Aceh menghitung harga pokok produksi pada awal penetapan harga, namun terdapat cafe shop yang perhitungan harga pokok produksinya belum merata dan adil. Penetapan harga sebuah produk juga berfokus kepada perhitungan subsidi silang dan add cost (penambahan harga). Meskipun demikian, penetapan harga pada sebuah produk cafe shop Banda Aceh ditemukan sebagian kecil belum mencapai prinsip keadilan (Al-Adl) dan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik cafe shop Banda Aceh masih harus dipertimbangkan, karena pelanggan merasa harga tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar yang beredar. Kata Kunci: Al-Tsaman Al-Mitsl, Cafe Shop, Penetapan Harga. Abstract This study aims to analyze how the pricing of a product in a cafe shop in Banda Aceh uses the theory of Al-Tsaman Al-Mitsl in the perspective of Islamic economic law. This study uses a qualitative method where data collection is carried out through interviews and questionnaires to cafe shop owners in Banda Aceh. The results that have been collected indicate that all cafe shop owners in Banda Aceh calculate the cost of production at the beginning of pricing, but there are cafe shops whose calculation of the cost of production is not even and fair. The pricing of a product also focuses on the calculation of cross-subsidies and add costs (price additions). However, the pricing of a cafe shop product in Banda Aceh was found to have not achieved the principle of justice (Al-Adl) and the price set by the cafe shop owners in Banda Aceh still needs to be considered, because customers feel the price is too high and does not match the circulating market price. Key Word: Al-Tsaman Al-Mitsl, Cafe Shop, Pricing.

ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MENDALO INDAH Azizah Nurrahma; Lucky Enggrani Fitri; Heni Pratiwi; Ridhwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67396

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi, dengan fokus pada dampak, tantangan, dan strategi yang dilakukan pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMK, serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, citra usaha, dan peluang pasar, namun pelaku UMK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman prosedur, hambatan administratif, rendahnya literasi digital, serta persepsi biaya yang tinggi. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sosialisasi dan pendampingan, pemanfaatan skema sertifikasi halal gratis (self declare), serta kolaborasi pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha guna memperkuat kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal. Kata kunci: Sertifikasi halal, Usaha Mikro Kecil, Mendalo Indah Abstract This study aims to analyze the implementation of mandatory halal certification in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Mendalo Indah Village, Muaro Jambi Regency, with a focus on the impacts, challenges, and strategies implemented by business actors. The study used a qualitative method with a case study approach through observation, interviews, and documentation of MSME actors, as well as a SWOT analysis to identify internal and external factors. The results show that halal certification has a positive impact on increasing consumer trust, business image, and market opportunities. However, MSME actors still face obstacles such as limited understanding of procedures, administrative barriers, low digital literacy, and high perceived costs. Strategies that can be implemented include increasing socialization and mentoring, utilizing the free halal certification scheme (self-declaration), and collaboration between the government, supporting institutions, and business actors to strengthen awareness and compliance with halal regulations. Keywords: Halal certification, Micro, Small Enterprises, Mendalo Indah

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI SELEBGRAM DARI PENGHASILAN ENDORSMENT DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele; Mawar Indah; Hasbi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67424

Abstraks Pokok permasalahan pada penelitian ini tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement di Kota Makassar. Permasalahan tersebut dirumuskan pokok sub masalah: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan zakat oleh selebgram serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat penghasilan dari endorsement?. 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement?. Metode penelitian yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara dan observasi dengan analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan dengan uji triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan zakat profesi oleh selebgram di Kota Makassar masih beragam. Sebagian selebgram telah menunaikan zakat dari penghasilan endorsement ketika telah mencapai nisab, namun sebagian lainnya belum melaksanakan secara optimal karena kurangnya pemahaman, rendahnya kesadaran, serta pengaruh gaya hidup dan minimnya sosialisasi terkait zakat profesi. Dalam tinjauan hukum Islam, penghasilan dari endorsement termasuk dalam kategori māl mustafād yang wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul dengan kadar sebesar 2,5%. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan fatwa ulama mengenai kewajiban zakat atas penghasilan profesi. Dengan demikian, zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement dapat dikategorikan sebagai kewajiban yang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Zakat Profesi, Selebgram, Endorsement, Hukum Islam, Makassar. Abstract The main problem of this research concerns how Islamic law reviews professional zakat of Instagram influencers (selebgrams) from endorsement income in Makassar City. The problem is formulated into the following sub-problems: 1) How is the practice of zakat implementation by selebgrams and what factors influence their awareness and compliance in paying zakat on endorsement income? 2) What are the provisions of Islamic law regarding professional zakat of selebgrams from endorsement income?. The research method used in this study is field research, conducted in Makassar City. The data collection methods employed are observation, interviews, and documentation. The research instruments include interview and observation guidelines, with data analysis techniques consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity is ensured through data triangulation. The results of this study indicate that the practice of professional zakat among selebgrams in Makassar City varies. Some selebgrams have fulfilled their obligation to pay zakat on endorsement income when it reaches the nisab threshold, while others have not carried it out optimally due to a lack of understanding, low awareness, lifestyle influences, and limited socialization regarding professional zakat. From the perspective of Islamic law, income derived from endorsement is categorized as māl mustafād and is subject to zakat if it meets the requirements of nisab and haul, with a rate of 2.5%. This provision is in line with the principles of Islamic law and scholars’ fatwas regarding the obligation of zakat on professional income. Therefore, professional zakat on selebgrams’ endorsement income can be considered a valid obligation under Islamic law when the required conditions are fulfilled. Keywords: Professional Zakat, Selebgram, Endorsement, Islamic Law, Makassar.

STRATEGI INOVASI PRODUK HALAL MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA WIRAUSAHA MUDA DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA Ilan Asrian
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67601

Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi inovasi produk halal pada wirausaha muda di Kecamatan Pallangga melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI). Latar belakangnya adalah meningkatnya permintaan pasar halal dan penetrasi internet di daerah terpencil. Data dikumpulkan dengan survei dan wawancara terhadap 150 pengusaha muda, dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan e-commerce syariah secara signifikan meningkatkan inovasi produk halal (p<0,05), terutama bagi pelaku dengan literasi TI tinggi. Temuan lain menunjukkan perlunya dukungan regulasi dan pelatihan TI untuk mempercepat inovasi. Misalnya, sebagian besar responden menerapkan fitur pembayaran digital halal sesuai Fatwa DSN-MUI 117/2018, namun hanya 40% yang benar-benar memahami implikasi hukum JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal). Kebijakan lokal yang memfasilitasi sertifikasi halal dan kolaborasi BUMDes-SMEs dapat mengatasi hambatan ini. Implikasi riset ini meluas ke sektor hukum ekonomi syariah: menyoroti perlunya pembaharuan kebijakan JPH yang mengakomodasi e-commerce syariah dan fintech, serta penyiapan digital hubs di kecamatan. Rekomendasi meliputi program pelatihan TI berbasis pesantren dan peninjauan kebijakan UMKM agar mendukung inovasi halal. Kata kunci: inovasi halal, teknologi informasi, kewirausahaan muda, sertifikasi halal, ekonomi syariah. Abstract This research explores halal product innovation among young entrepreneurs in Pallangga District through the utilization of information technology (IT). The study is motivated by the rising demand for halal markets and increasing internet penetration in remote areas. Data were collected via surveys and interviews with 150 young entrepreneurs, then analyzed using descriptive statistics and logistic regression tests. Results indicate that the use of social media and Sharia e-commerce significantly enhances halal product innovation (p < 0.05), particularly for individuals with high IT literacy. Other findings highlight the necessity of regulatory support and IT training to accelerate innovation. For instance, while most respondents have implemented halal digital payment features in accordance with DSN-MUI Fatwa 117/2018, only 40% fully comprehend the legal implications of the JPH (Halal Product Assurance) Law. Local policies that facilitate halal certification and foster collaboration between BUMDes (Village-Owned Enterprises) and SMEs could effectively address these barriers. The implications of this research extend to the Sharia economic law sector: emphasizing the need for JPH policy updates that accommodate Sharia e-commerce and fintech, alongside the establishment of digital hubs at the district level. Recommendations include pesantren-based IT training programs and a review of MSME policies to better support halal innovation. Keywords: halal innovation, information technology, young entrepreneurship, halal certification, Sharia economics.

TINGKAT PENGANGGURAN ALAMI DAN KURVA PHILLIPS KAJIAN EMPIRIS DAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Hikam Muhtadi Zuhdi; Ayus Ahmad Yusuf
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.64560

Abstrak Penelitian ini mengkaji hubungan antara tingkat pengangguran alami atau yang biasa disebut The Natural Rate of Unemployment (NAIRU) dan Kurva Phillips dalam konteks perekonomian Indonesia periode 2010 – 2025. Di tengah dinamika inflasi global dan perubahan struktural domestik, pertanyaan mendasar penelitian ini adalah, masihkah berlaku trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Indonesia modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif-deskriptif yang diperkaya dengan analisis kualitatif normatif a la Islam. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan International Monetary Fund (IMF), mencakup tiga variabel utama, yaitu, tingkat inflasi tahunan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Analisis statistik dilakukan menggunakan korelasi Pearson (r) dan diagram sebar (scatter plot) untuk mengamati pola Phillips Curve, sedangkan interpretasi normatif dilakukan dengan meninjau hasil empiris dalam bingkai nilai-nilai Islam seperti keseimbangan (mizan) dan keadilan (‘adl). Hasil perhitungan diperoleh nilai angka korelasi r = +0,12, yang menunjukkan adanya hubungan sangat lemah dan positif antara inflasi dan pengangguran. Pola ini menandakan bahwa trade-off klasik seperti yang dijelaskan oleh Phillips (1958) tidak lagi signifikan dalam konteks Indonesia. Fenomena ini mengafirmasi adanya model Expectations-Augmented Phillips Curve sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1968) dan Phelps (1968), di mana ekspektasi inflasi dan kredibilitas kebijakan moneter menjadi faktor yang dominan dibanding hubungan kausal langsung antarvariabel. Pembahasan artikel, secara makroekonomi, lemahnya korelasi ini mencerminkan ketergantungan tinggi ekonomi Indonesia terhadap faktor struktural non-moneter seperti rigiditas pasar tenaga kerja, volatilitas harga pangan dan energi, serta ketidakseimbangan sektor formal–informal. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil ini memperkuat prinsip bahwa stabilitas harga tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kemaslahatan sosial. Kebijakan ekonomi harus bergerak menuju keseimbangan yang adil melalui penguatan sektor riil, zakat produktif, dan wakaf sosial. Kesimpulannya, Phillips Curve di Indonesia cenderung datar (flat) dan tidak menunjukkan trade-off yang stabil antara inflasi dan pengangguran. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan sosial agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan distributif dan kesejahteraan manusia sehingga idealisme penerapan ekonomi Islam dapat tercapai dan direalisasikan. Kata kunci : NAIRU, Phillips Curve, Inflasi, Pengangguran, Ekonomi Islam, Indonesia. Abstract This study examines the relationship between the natural rate of unemployment, commonly referred to as the Natural Rate of Unemployment (NAIRU), and the Phillips Curve within the context of the Indonesian economy over the period 2010–2025. Amid global inflationary dynamics and domestic structural changes, the central question of this research is whether the inflation–unemployment trade-off still holds in modern Indonesia. The study employs a quantitative–descriptive methodological approach, complemented by normative qualitative analysis from an Islamic economic perspective. Secondary data are obtained from Statistics Indonesia (BPS), Bank Indonesia (BI), and the International Monetary Fund (IMF), covering three main variables: annual inflation rates, open unemployment rates, and Gross Domestic Product (GDP). Statistical analysis is conducted using Pearson correlation (r) and scatter plot diagrams to observe the Phillips Curve pattern, while normative interpretation is carried out by examining the empirical findings through Islamic values such as balance (mizan) and justice (‘adl). The results indicate a correlation coefficient of r = +0.12, suggesting a very weak and positive relationship between inflation and unemployment. This pattern implies that the classical trade-off described by Phillips (1958) is no longer significant in the Indonesian context. The findings support the Expectations-Augmented Phillips Curve model proposed by Friedman (1968) and Phelps (1968), in which inflation expectations and the credibility of monetary policy play a more dominant role than a direct causal relationship between the two variables. From a macroeconomic perspective, the weak correlation reflects Indonesia’s high dependence on non-monetary structural factors, such as labor market rigidities, volatility in food and energy prices, and imbalances between the formal and informal sectors. From the perspective of Islamic economics, these results reinforce the principle that price stability should not be achieved at the expense of social welfare. Economic policy should move toward a just equilibrium by strengthening the real sector, promoting productive zakat, and developing social waqf. In conclusion, the Phillips Curve in Indonesia tends to be relatively flat and does not exhibit a stable trade-off between inflation and unemployment. This study underscores the importance of synergy between monetary policy and social policy to ensure that economic growth is achieved without sacrificing distributive justice and human well-being, in line with the ideals of Islamic economics. Keywords: NAIRU, Phillips Curve, Inflation, Unemployment, Islamic Economics, Indonesia.

ETIKA TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HADIS: RELEVANSI LARANGAN GHARAR DAN TADLIS TERHADAP PRAKTIK EKONOMI MARKETPLACE ERA INDUSTRI 5.0 Ismail; Muhammadiyah Amin; Laode Ismail
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.64604

Abstrak Transformasi digital dalam ekonomi syariah membawa tantangan etika baru, khususnya dalam praktik transaksi di platform marketplace. Artikel ini mengkaji relevansi larangan gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan) dalam hadis Nabi Muhammad SAW terhadap praktik manipulatif seperti ulasan palsu, harga semu, dan dark pattern. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan tafsir tematik hadis (maudhu’i) terhadap sumber primer (Shahih al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud) dan sekunder (jurnal Sinta/Scopus, buku pakar, laporan APJII/LPEI). Hasil menunjukkan bahwa hadis secara eksplisit melarang segala bentuk ketidakjelasan dan penyesatan dalam transaksi, yang secara langsung relevan dengan praktik digital kontemporer. Artikel ini menawarkan kerangka etika operasional berbasis hadis untuk pengembang platform, regulator, dan pelaku usaha syariah. Kata Kunci: Dark Pattern, Etika Digital, Gharar, Hadis, Tadlis Abstract The digital transformation of Islamic economics presents new ethical challenges, particularly in marketplace transaction practices. This article examines the relevance of the prophetic prohibition of gharar (uncertainty) and tadlis (deception) in authentic hadiths to manipulative practices such as fake reviews, phantom pricing, and dark patterns. The study employs library research with a thematic hadith analysis (maudhu’i) of primary sources (Shahih al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud) and secondary sources (Sinta/Scopus-indexed journals, expert monographs, APJII/LPEI reports). Findings reveal that hadiths explicitly forbid ambiguity and deception in trade principles directly applicable to contemporary digital practices. The article proposes an operational ethical framework rooted in hadith for platform developers, regulators, and Islamic business actors. Keywords: Dark Pattern, Digital Ethics, Gharar, Hadith, Tadlis

ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI SYARIAH PADA PT. BPRS AMMANAH SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SISTEM PERBANKAN Muhammad Royyan El-Fahroni; Achmad Yasin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.64882

Abstrak Penurunan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan serius dalam keberlanjutan lembaga perbankan skala mikro, khususnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, literasi keuangan syariah, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan digitalisasi. Di tengah kondisi tersebut, BPRS tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi yang diterapkan oleh PT. BPRS Ammanah Sejahtera dalam meningkatkan kualitas pelayanan ditinjau dari perspektif manajemen strategi syariah, serta mengkaji pandangan karyawan dan nasabah terhadap implementasi strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS Ammanah Sejahtera menerapkan manajemen strategi yang berorientasi pada nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, amanah, dan pelayanan berbasis hubungan personal, meskipun masih mempertahankan sejumlah pola kerja konvensional di tengah arus digitalisasi perbankan. Implementasi strategi tersebut dinilai mampu menjaga loyalitas nasabah dan stabilitas kinerja perusahaan. Pandangan karyawan dan nasabah menunjukkan respons yang positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, meskipun terdapat harapan akan peningkatan inovasi layanan di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terkait penerapan manajemen strategi syariah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada lembaga BPRS. Kata Kunci: Manajemen Strategi Syariah, Kualitas Pelayanan, BPRS, Perbankan Syariah, PT. BPRS Ammanah Sejahtera. Abstract The decline in the number of Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat/BPR) and Sharia Rural Banks (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS) in Indonesia in recent years indicates serious challenges to the sustainability of micro-scale banking institutions, particularly those related to the quality of human resources, Islamic financial literacy, and the ability to adapt to rapid digitalization. Amid these conditions, BPRS continues to play a strategic role in supporting micro, small, and medium enterprises and empowering the Muslim community’s economy. This study aims to analyze the strategic management implemented by PT. BPRS Ammanah Sejahtera in improving service quality from the perspective of Sharia strategic management, as well as to examine the perceptions of employees and customers regarding the implementation of these strategies. This research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that PT. BPRS Ammanah Sejahtera implements a strategic management approach oriented toward Sharia values, such as honesty, trustworthiness, and relationship-based services, despite maintaining several conventional operational practices amid the digital transformation of the banking sector. The implementation of this strategy is considered effective in maintaining customer loyalty and organizational performance stability. Employees’ and customers’ perceptions reflect positive responses to the service quality provided, although there are expectations for further innovation in services in the future. This study is expected to contribute both theoretically and practically to the understanding of Sharia strategic management in enhancing service quality within Sharia Rural Banks. Keywords: Sharia Strategic Management, Service Quality, Sharia Rural Bank (BPRS), Islamic Banking, PT. BPRS Ammanah Sejahtera.

OPTIMALISASI MEKANISME COMPETITION CHECK DALAM MERGER DAN AKUISISI: PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI Sayyid Al Umam Sitepu; Harisman; Nur hilmiyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.64903

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, penerapan, serta optimalisasi mekanisme competition check dalam merger dan akuisisi menurut hukum persaingan usaha di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya intensitas transaksi merger dan akuisisi, khususnya di sektor strategis dan ekonomi digital, yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat masih dianutnya rezim post-merger notification yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme competition check telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksananya dan diterapkan oleh KPPU melalui penilaian berbasis rule of reason dan Substantial Lessening of Competition, penerapannya masih bersifat korektif, berisiko menimbulkan gun-jumping, serta kurang adaptif terhadap dinamika pasar digital. Kesimpulannya, optimalisasi mekanisme competition check perlu dilakukan melalui reformasi menuju sistem pre-merger notification atau hibrida, penyesuaian ambang batas berbasis karakteristik ekonomi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan KPPU guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pencegahan praktik monopoli di Indonesia. Kata Kunci: competition check, merger dan akuisisi, hukum persaingan usaha, kepastian hukum, praktik monopoli. AbstractThis study aims to analyze the legal framework, implementation, and optimization of the competition check mechanism in mergers and acquisitions under Indonesian competition law. The background of this research is grounded in the increasing number of merger and acquisition transactions, particularly in strategic sectors and the digital economy, which pose risks of monopolistic practices and unfair competition due to Indonesia’s continued reliance on a post-merger notification regime that creates legal uncertainty. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate that although the competition check mechanism has been comprehensively regulated under Law Number 5 of 1999 and its implementing regulations and applied by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) through a rule of reason and Substantial Lessening of Competition analysis, its application remains corrective in nature, prone to gun-jumping, and insufficiently responsive to the dynamics of the digital market. In conclusion, optimizing the competition check mechanism requires a transition toward a pre-merger notification or hybrid system, the adjustment of notification thresholds to reflect digital economic characteristics, and the strengthening of KPPU’s institutional capacity in order to enhance legal certainty and effectively prevent monopolistic practices in Indonesia. Keywords: competition check, mergers and acquisitions, competition law, legal certainty, monopolistic practices.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA