cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 506 Documents
 47   48   49   50   51 
TRANSFORMASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WTO DALAM SENGKETA PERDAGANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN ARUS DATA LINTAS BATAS Suparman; Annie Myranika; Michel Jimmie Kawengian; Suheri; Iwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67166

Abstract

Abstrak Transformasi ekonomi global menuju era digital telah mendorong perubahan fundamental dalam praktik perdagangan internasional, khususnya melalui pemanfaatan platform elektronik dan arus data lintas batas (cross-border data flow). Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi rezim hukum perdagangan internasional yang selama ini dirancang untuk transaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdagangan internasional beradaptasi terhadap dinamika perdagangan digital, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan sengketa di bawah kerangka World Trade Organization (WTO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), melalui kajian terhadap instrumen hukum WTO serta putusan-putusan yang relevan dengan perdagangan elektronik dan pengaturan data lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun WTO belum memiliki instrumen hukum khusus yang secara komprehensif mengatur perdagangan digital, prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, transparansi, dan liberalisasi perdagangan tetap digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa terkait. Namun demikian, terdapat kekosongan hukum (legal gap) dalam mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti perlindungan data, kedaulatan digital, dan pembatasan aliran data oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum perdagangan internasional di era digital memerlukan reformulasi norma dan harmonisasi regulasi global agar mampu menjawab kompleksitas perdagangan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif WTO dalam mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perdagangan internasional. Kata kunci: Hukum Perdagangan Internasional, WTO, Perdagangan Digital, E-Commerce, Arus Data Lintas Batas.   Abstract The transformation of the global economy into the digital era has fundamentally reshaped international trade practices, particularly through the use of electronic platforms and cross-border data flows. These developments pose significant challenges to the existing international trade law regime, which was originally designed for conventional transactions. This study aims to analyze how international trade law adapts to the dynamics of digital trade, with a particular focus on a juridical analysis of dispute settlement decisions under the framework of the World Trade Organization (WTO). This research employs a normative juridical method, utilizing both statute and case approaches by examining WTO legal instruments and relevant dispute settlement decisions concerning electronic commerce and cross-border data regulation. The findings indicate that, although the WTO has yet to establish a comprehensive legal framework specifically governing digital trade, core principles such as non-discrimination, transparency, and trade liberalization continue to serve as the primary basis for resolving related disputes. However, significant legal gaps remain in addressing contemporary issues, including data protection, digital sovereignty, and state-imposed restrictions on data flows. This study concludes that the transformation of international trade law in the digital era necessitates the reformulation of legal norms and the harmonization of global regulations to address the complexities of electronic-based trade. Therefore, a more proactive role of the WTO is required in developing an adaptive and responsive legal framework that ensures legal certainty and fairness in international trade. Keywords: International Trade Law, WTO, Digital Trade, E-Commerce, Cross-Border Data Flow.
PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM, KUALITAS PELAYANAN, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HNI PADA MAHASISWA/I STIS AL WAFA Hairum Azizah; Ahmad Nuh; Aang Gunaepi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67303

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika bisnis islam, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen HNI HPAI pada mahasiswa/i STIS AL WAFA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 176 responden yang diambil dari populasi seluruh mahasiswa/i STIS Al Wafa Bogor melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 25 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil uji parsial (t-test), diperoleh bahwa variabel Etika Bisnis Islam (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,497 yang lebih besar dari t tabel 1,973, dengan nilai signifikansi 0,013 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen (Y). Selanjutnya, variabel Kualitas Pelayanan (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,435 > 1,973, dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, yang berarti kualitas pelayanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sementara itu, variabel Kualitas Produk (X3) memperoleh nilai t hitung sebesar 7,398 > 1,973 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen HNI HPAI. Adapun hasil uji simultan (F-test) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 118,679 lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,66, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan, variabel Etika Bisnis Islam, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan HNI HPAI dalam meningkatkan kepuasan konsumen tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk yang baik, tetapi juga oleh penerapan etika bisnis Islam yang mencerminkan kejujuran, amanah, dan keadilan, serta oleh pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen Abstract This study aims to analyze the influence of Islamic business ethics, service quality, and product quality on consumer satisfaction of HNI HPAI among students of STIS AL WAFA. This research employs a quantitative approach with a sample size of 176 respondents taken from the population of all STIS Al Wafa Bogor students using purposive sampling techniques. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression methods with the assistance of SPSS version 25 software to determine the effect of each variable on consumer satisfaction. Based on the results of the partial test (t-test), it was found that the variable Islamic Business Ethics (X1) had a t-value of 2.497, which is greater than the table t-value of 1.973, with a significance value of 0.013 < 0.05, thus it can be concluded that this variable has a positive and significant effect on Consumer Satisfaction (Y). Furthermore, the Service Quality variable (X2) shows a calculated t-value of 3.435 > 1.973, with a significance value of 0.001 < 0.05, indicating that service quality also has a positive and significant effect on consumer satisfaction. Meanwhile, the Product Quality variable (X3) obtained a calculated t-value of 7.398 > 1.973 with a significance value of 0.000 < 0.05, demonstrating that product quality has a positive and significant influence on HNI HPAI consumer satisfaction. Moreover, the results of the simultaneous test (F-test) indicate that the calculated F-value of 118.679 is greater than the table F-value of 2.66, with a significance value of 0.000 < 0.05. This means that collectively, the variables of Islamic Business Ethics, Service Quality, and Product Quality have a positive and significant effect on Consumer Satisfaction. This finding indicates that the success of HNI HPAI in enhancing consumer satisfaction is not only determined by the quality of its products but also by the implementation of Islamic business ethics reflecting honesty, trustworthiness, and fairness, as well as by fast, friendly, and professional service. Keywords : Islamic Business Ethics, Product Quality, Service Quality, Customer Satisfaction
ANALISIS PENETAPAN HARGA PRODUK PADA CAFE MODERN BANDA ACEH MENGGUNAKAN TEORI AL-TSAMAN AL-MITSL Nurul Muthmainnah; Kamaruzzaman; Riadhus Sholihin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67395

Abstract

Abstrak                                                       Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penetapan harga sebuah produk pada cafe shop Banda Aceh menggunakan teori Al-Tsaman Al-Mitsl dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada pemilik cafe shop Banda Aceh. Dari hasil yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa sembilan cafe shop Banda Aceh menghitung harga pokok produksi pada awal penetapan harga, namun terdapat cafe shop yang perhitungan harga pokok produksinya belum merata dan adil. Penetapan harga sebuah produk juga berfokus kepada perhitungan subsidi silang dan add cost (penambahan harga). Meskipun demikian, penetapan harga pada sebuah produk cafe shop Banda Aceh ditemukan sebagian kecil belum mencapai prinsip keadilan (Al-Adl) dan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik cafe shop Banda Aceh masih harus dipertimbangkan, karena pelanggan merasa harga tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar yang beredar. Kata Kunci: Al-Tsaman Al-Mitsl, Cafe Shop, Penetapan Harga.   Abstract This study aims to analyze how the pricing of a product in a cafe shop in Banda Aceh uses the theory of Al-Tsaman Al-Mitsl in the perspective of Islamic economic law. This study uses a qualitative method where data collection is carried out through interviews and questionnaires to cafe shop owners in Banda Aceh. The results that have been collected indicate that all cafe shop owners in Banda Aceh calculate the cost of production at the beginning of pricing, but there are cafe shops whose calculation of the cost of production is not even and fair. The pricing of a product also focuses on the calculation of cross-subsidies and add costs (price additions). However, the pricing of a cafe shop product in Banda Aceh was found to have not achieved the principle of justice (Al-Adl) and the price set by the cafe shop owners in Banda Aceh still needs to be considered, because customers feel the price is too high and does not match the circulating market price. Key Word: Al-Tsaman Al-Mitsl, Cafe Shop, Pricing.  
ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MENDALO INDAH Azizah Nurrahma; Lucky Enggrani Fitri; Heni Pratiwi; Ridhwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67396

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi, dengan fokus pada dampak, tantangan, dan strategi yang dilakukan pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMK, serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, citra usaha, dan peluang pasar, namun pelaku UMK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman prosedur, hambatan administratif, rendahnya literasi digital, serta persepsi biaya yang tinggi. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sosialisasi dan pendampingan, pemanfaatan skema sertifikasi halal gratis (self declare), serta kolaborasi pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha guna memperkuat kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal. Kata kunci: Sertifikasi halal, Usaha Mikro Kecil, Mendalo Indah Abstract This study aims to analyze the implementation of mandatory halal certification in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Mendalo Indah Village, Muaro Jambi Regency, with a focus on the impacts, challenges, and strategies implemented by business actors. The study used a qualitative method with a case study approach through observation, interviews, and documentation of MSME actors, as well as a SWOT analysis to identify internal and external factors. The results show that halal certification has a positive impact on increasing consumer trust, business image, and market opportunities. However, MSME actors still face obstacles such as limited understanding of procedures, administrative barriers, low digital literacy, and high perceived costs. Strategies that can be implemented include increasing socialization and mentoring, utilizing the free halal certification scheme (self-declaration), and collaboration between the government, supporting institutions, and business actors to strengthen awareness and compliance with halal regulations. Keywords: Halal certification, Micro, Small Enterprises, Mendalo Indah
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI SELEBGRAM DARI PENGHASILAN ENDORSMENT DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele; Mawar Indah; Hasbi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67424

Abstract

Abstraks Pokok permasalahan pada penelitian ini tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement di Kota Makassar. Permasalahan tersebut dirumuskan pokok sub masalah: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan zakat oleh selebgram serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat penghasilan dari endorsement?. 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement?. Metode penelitian yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara dan observasi dengan analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan dengan uji triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan zakat profesi oleh selebgram di Kota Makassar masih beragam. Sebagian selebgram telah menunaikan zakat dari penghasilan endorsement ketika telah mencapai nisab, namun sebagian lainnya belum melaksanakan secara optimal karena kurangnya pemahaman, rendahnya kesadaran, serta pengaruh gaya hidup dan minimnya sosialisasi terkait zakat profesi. Dalam tinjauan hukum Islam, penghasilan dari endorsement termasuk dalam kategori māl mustafād yang wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul dengan kadar sebesar 2,5%. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan fatwa ulama mengenai kewajiban zakat atas penghasilan profesi. Dengan demikian, zakat profesi selebgram dari penghasilan endorsement dapat dikategorikan sebagai kewajiban yang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Zakat Profesi, Selebgram, Endorsement, Hukum Islam, Makassar.   Abstract The main problem of this research concerns how Islamic law reviews professional zakat of Instagram influencers (selebgrams) from endorsement income in Makassar City. The problem is formulated into the following sub-problems: 1) How is the practice of zakat implementation by selebgrams and what factors influence their awareness and compliance in paying zakat on endorsement income? 2) What are the provisions of Islamic law regarding professional zakat of selebgrams from endorsement income?. The research method used in this study is field research, conducted in Makassar City. The data collection methods employed are observation, interviews, and documentation. The research instruments include interview and observation guidelines, with data analysis techniques consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity is ensured through data triangulation. The results of this study indicate that the practice of professional zakat among selebgrams in Makassar City varies. Some selebgrams have fulfilled their obligation to pay zakat on endorsement income when it reaches the nisab threshold, while others have not carried it out optimally due to a lack of understanding, low awareness, lifestyle influences, and limited socialization regarding professional zakat. From the perspective of Islamic law, income derived from endorsement is categorized as māl mustafād and is subject to zakat if it meets the requirements of nisab and haul, with a rate of 2.5%. This provision is in line with the principles of Islamic law and scholars’ fatwas regarding the obligation of zakat on professional income. Therefore, professional zakat on selebgrams’ endorsement income can be considered a valid obligation under Islamic law when the required conditions are fulfilled. Keywords: Professional Zakat, Selebgram, Endorsement, Islamic Law, Makassar.
STRATEGI INOVASI PRODUK HALAL MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA WIRAUSAHA MUDA DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA Ilan Asrian
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67601

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi inovasi produk halal pada wirausaha muda di Kecamatan Pallangga melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI). Latar belakangnya adalah meningkatnya permintaan pasar halal dan penetrasi internet di daerah terpencil. Data dikumpulkan dengan survei dan wawancara terhadap 150 pengusaha muda, dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan e-commerce syariah secara signifikan meningkatkan inovasi produk halal (p<0,05), terutama bagi pelaku dengan literasi TI tinggi. Temuan lain menunjukkan perlunya dukungan regulasi dan pelatihan TI untuk mempercepat inovasi. Misalnya, sebagian besar responden menerapkan fitur pembayaran digital halal sesuai Fatwa DSN-MUI 117/2018, namun hanya 40% yang benar-benar memahami implikasi hukum JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal). Kebijakan lokal yang memfasilitasi sertifikasi halal dan kolaborasi BUMDes-SMEs dapat mengatasi hambatan ini. Implikasi riset ini meluas ke sektor hukum ekonomi syariah: menyoroti perlunya pembaharuan kebijakan JPH yang mengakomodasi e-commerce syariah dan fintech, serta penyiapan digital hubs di kecamatan. Rekomendasi meliputi program pelatihan TI berbasis pesantren dan peninjauan kebijakan UMKM agar mendukung inovasi halal. Kata kunci: inovasi halal, teknologi informasi, kewirausahaan muda, sertifikasi halal, ekonomi syariah.   Abstract This research explores halal product innovation among young entrepreneurs in Pallangga District through the utilization of information technology (IT). The study is motivated by the rising demand for halal markets and increasing internet penetration in remote areas. Data were collected via surveys and interviews with 150 young entrepreneurs, then analyzed using descriptive statistics and logistic regression tests. Results indicate that the use of social media and Sharia e-commerce significantly enhances halal product innovation (p < 0.05), particularly for individuals with high IT literacy. Other findings highlight the necessity of regulatory support and IT training to accelerate innovation. For instance, while most respondents have implemented halal digital payment features in accordance with DSN-MUI Fatwa 117/2018, only 40% fully comprehend the legal implications of the JPH (Halal Product Assurance) Law. Local policies that facilitate halal certification and foster collaboration between BUMDes (Village-Owned Enterprises) and SMEs could effectively address these barriers. The implications of this research extend to the Sharia economic law sector: emphasizing the need for JPH policy updates that accommodate Sharia e-commerce and fintech, alongside the establishment of digital hubs at the district level. Recommendations include pesantren-based IT training programs and a review of MSME policies to better support halal innovation. Keywords: halal innovation, information technology, young entrepreneurship, halal certification, Sharia economics.

Page 51 of 51 | Total Record : 506

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2026): April Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue