cover
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN UPAH BURUH CETAK BATU BATA Nurindah Pertiwi Ismail; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIslam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut bisa dilihat dan dipahami dalam al-Qur’an dan hadis. Hal itu dapat dikategorikan kedalam tiga bidang keilmuan yang saling berhubungan. Ketiga hal itu yakni aqidah, ibadah dan muamalah, yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo dan mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap sistem pengupahan buruh cetak batu bata tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa diberikan sesuai dengan jumlah batu bata yang dapat dicetak oleh buruh dalam satu hari kerja yang akan dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Berdasarkan tinjauan dalam fikih muamalah sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam ijarah. Kata Kunci: Batu Bata, Fikih Muamalah, Upah (Ijarah).AbstractIslam is a religion revealed by Allah swt. To the Prophet Muhammad SAW. Carrying a mission that is full of benefits for humans. This can be seen and understood in the Qur'an and Hadith. It can be categorized into three interrelated scientific fields. These three things are aqidah, worship and muamalah, which must be carried out by humans in living life in this world. The purpose of this study was to determine the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District and to know the views of muamalah fiqh on the wage system for brick-printing workers. This research is qualitative research (field research). Data collected using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the wage system for brick printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency is given according to the number of bricks that can be printed by workers in one working day which will be multiplied by the price set by the business owner. Based on a review in muamalah fiqh, the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village is in accordance with Islamic law because it has fulfilled all the pillars and requirements of the ijarah.Keywords: Bricks, Muamalah Fiqh, Wages (Ijarah)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN UANG YANG DIGANTI BARANG Nurfadillah Ahmad Nur; Sohrah Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22371

Abstract

Abstrak Arisan adalah sekelompok orang yang telah sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang telah terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai dan mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan datanya menggunakan  metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penggantian arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai melalui proses perundingan bersama seluruh peserta arisan dan telah didasarkan atas dasar rela sama rela sehingga disepakatilah arisan uang ini diganti menjadi arisan barang. Berdasarkan ketentuan hukum Islam terhadap arisan uang yang diganti barang di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan hukum Islam karena sebelum mengganti arisan uang ini menjadi barang telah dilakukan perundingan dan telah dilandasi atas dasar rela sama rela.Kata Kunci: Arisan, Barang, Hukum Islam, Uang.Abstract Arisan is a group of people who have agreed to spend an amount of money with the same nominal at each periodic meeting, then one of them is entitled to receive the money that has been collected based on a lottery and all members will receive the same nominal. The purpose of this study was to find out the process of replacing money-arisan that was replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency and to find out the provisions of Islamic law on money-arisan replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency. This research is a descriptive qualitative research. For data collection using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the process of replacing money arisan with goods in Panaikang Village, Sinjai Regency through a process of collective bargaining with all arisan participants and has been based on a voluntary basis so that it was agreed that this money arisan be replaced into goods arisan. Based on the provisions of Islamic law, the arisan of money that is replaced by goods in Panaikang Village, Sinjai Regency is in accordance with Islamic law because before changing this money arisan into goods, negotiations have been carried out and have been based on a voluntary and voluntary basis. Keywords: Arisan, Goods, Islamic Law, Money.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BAZNAS KABUPATEN PANGKEP Fitrah Maulidiyah; Musyfikah Ilyas; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22491

Abstract

AbstrakPengelolaan zakat terhadap pengembangan ekonomi mikro oleh Baznas Kabupaten Pangkep dinilai sangat efektif untuk diterapkan, mengingat banyaknya kendala seperti tidak adanya modal usaha yang dimiliki menjadikan beberapa masyarakat enggan untuk memulai usaha. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang diajarkan dalam al-Qur’an yakni saling tolong menolong dalam kebaikan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologi normatif syar’i. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa; wawancara dan observasi yang bersumber dari pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Pangkep serta mustahik (penerima zakat), dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep yang dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 3.786 penerima manfaat bantuan modal usaha ini. Namun, pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Baznas hanya sebatas pemberian bantuan tanpa adanya kontrol yang dilakukan seusai pemberian bantuan modal usaha. Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal karena pada kenyataannya banyak dari pelaku usaha yang telah diberikan modal usaha akhirnya harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan.Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Zakat, Pengembangan Usaha Mikro AbstractThe management of zakat on micro-economic development by Baznas Pangkep Regency is considered very effective to implement, considering the many obstacles such as the lack of business capital that makes some people reluctant to start a business. Giving zakat funds to mustahik as a form of business capital assistance is a very wise breakthrough. This is also in line with the concept taught in the Qur'an, namely helping each other in goodness. This research is a field research using an empirical juridical approach and a syar'i normative theological approach. The data sources used are primary data sources in the form of; interviews and observations sourced from the manager of BAZNAS Pangkep Regency and mustahik (zakat recipients), and secondary data obtained from library data. The results showed that the provision of business capital assistance carried out by Baznas Pangkep Regency was considered to have been effective in terms of providing business capital assistance. Where as of the end of 2020 there were 3,786 beneficiaries of this venture capital assistance. However, the provision of business capital carried out by Baznas is only limited to providing assistance without any control that is carried out after the provision of business capital assistance. The contribution of zakat funds distributed by Baznas Pangkep to mustahik is considered not optimal because in fact many of the business actors who have been given business capital eventually have to stop and no longer continue their business as a result of the outbreak of the corona virus which has reduced income levels.Keywords: Effectiveness, Micro Business Development, Zakat Management
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA UMKM Nurlina Taufik; Ashabul Kahpi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22501

Abstract

AbstrakKredit merupakan salah satu program dari bank yang mewujudkan pembangunan nasional bidang ekonomi, yang diharapkan sangat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus benar-benar melakukan penelitian yang seksama terhadap aspek khususnya dalam penelitian terhadap jaminan. Akan tetapi praktek penerapan pemberian kredit di berbagai perbankan yang ada belumlah sesuai dengan asas-asas hukum ekonom syariah dan juga tidak sesuai dengan UU Perbankan Syariah Pasal 5 No 20 Tahun 2008. Akan tetapi praktek penerapan pemberian kredit di berbagai perbankan yang ada belum berjalan sesuai dengan sistem dan asas-asas hukum ekonomi syariah, dan juga tidak sesuai pada tujuan dalam UU Perbankan Syariah. Misalnya pemberian kredit di bank konvensional tidak disertai dengan pengawasan penggunaan pinjaman beda halnya di sistem perbankan syariah memakai sistem pengawasan langsung pengguna kredit harus sesuai dengan tujuan kredit yang benar-benar dipakai untuk dunia usaha.Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kredit, UmkmAbstractCredit is one of the programs of the bank that realizes the development of the national economy, which is expected to greatly improve the welfare of the people. Credit granted by the people's bank poses a great risk to the person who gives credit and must pay attention to the principles of sound credit based on the principle of prudence. For this reason, before providing credit, banks must really do careful research on aspects, especially in research on guarantees. However, the practice of applying credit in various existing banks is not in accordance with the legal principles of sharia economists and is also not in accordance with Article 5 of the Sharia Banking Law No. 20 of 2008. However, the practice of applying credit in various existing banks has not run in accordance with the system. and the principles of sharia economic law, and also not in accordance with the objectives of the Sharia Banking Law. For example, the provision of credit in conventional banks is not accompanied by supervision of the use of credit, unlike the Islamic banking system, which uses a direct supervision system for credit users, it must be in accordance with the purpose of credit that is actually used for the business world.Keyword: Credit, Sharia Economic Law, Umkm
PENGELOLAAN DANA INFAK PERSPEKTIF MANAJEMEN DAN HUKUM ISLAM Julianti Julianti; Nur Taufik Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22574

Abstract

AbstrakAllah swt. menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Dalam pengentasan kemiskinan dengan dana infak adalah salah satu alternatif untuk mengurangi masyarakat yang kurang mampu dan sangat membantu untuk pembangunan masjid, masjid memiliki fungsi bukan hanya sekedar beribadah semata tetapi sebagai wadah untuk belajar ilmu agama dan dakwah. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana infak perspektif manajemen dan hukum Islam studi kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Untuk pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu: pendekatan normatif (syar’i), yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata kelola Masjid Agung Nujumul Ittihad sinjai memperoleh anggaran dana operasional dari jamaah yang tidak bersifat mengikat jumlah maupun waktunya, (2) konsep pengelolaan dana infak perspektif manajemen dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana infak di Masjid Agung Nujumul Ittihad sesuai dengan hukum Islam dengan memberikan infak kepada orang yang membutuhkan.Kata Kunci: Dana Infak, Hukum Islam, MasjidAbstractAllah swt sent Islam to the world as a mercy for the universe. Islam desires peace and prosperity for all mankind. Islam provides guidance for the way of life and human life, both with regard to human relations with God and human relations with humans. In alleviating poverty with infaq funds, it is an alternative to reduce the underprivileged and is very helpful for the construction of mosques, mosques have a function not only for worship but as a forum for learning religious knowledge and da'wah. The main problem that is studied in this research is the management of infaq funds from a management perspective and Islamic law, the case study of the Great Mosque of Nujumul Ittihad Sinjai. The type of research used in this study is a type of field research. For data collection using data collection methods through observation, interviews, and documentation. There are two approaches used, namely: normative (syar’i)) approach, juridical and empirical approach. The results showed that (1) the management of the Great Mosque of Nujumul Ittihad Sinjai obtained an operational fund budget from the congregation which was not binding on the amount and time, (2) the concept of infak fund management from a management perspective, it can be concluded that the management of infaq funds at the Great Mosque of Nujumul Ittihad is in accordance with Islamic law by giving infaq to people in need.Keywords: Infaq Fund, Islamic Law, Mosque
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOKE Siti Aminah Hardianti; Hamsir Hamsir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22581

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli moke di kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Nangamese dengan cara melakukan wawancara kepada penjual moke dan beberapa masyarakat yang berada di kelurahan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penjualan moke di kelurahan Nangamese dilakukan dengan tiga cara yakni: (1) dilakukan dengan cara terbuka karena tidak ada larangan dari pihak yang berwajib, (2) pembeli atau yang ingin mengkonsumsi moke tersebut mereka yang mendatangi penjual untuk bertransaksi langsung, (3) setiap penjual sudah mempunyai pelanggan tetap.Kata Kunci: Ekonomi Islam, Jual Beli, Moke AbstractThis study aims to raise the issue of how to review Islamic economic law on the practice of buying and selling moke in Nangamese village, Riung district, Ngada district. The research method used is qualitative. This research was conducted in Nangamese Village by conducting interviews with moke sellers and several people in the village. The results showed that the sale of moke in Nangamese village was carried out in three ways, namely: (1) carried out in an open way because there was no prohibition from the authorities, (2) buyers or those who wanted to consume the moke were those who came to the seller for direct transactions, (3) each seller already has a regular customer.Keywords: Buy and Sell, Islamic Economics, Moke
STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT M Fajran Sidiq P; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739

Abstract

 AbstrakZakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya bagi umat muslim yang membutuhkan dana untuk kesehatan BAZNAS Kota Makassar selaku lembaga pengelola zakat, memiliki legalitas untuk membuat program dalam pendayagunaan dana zakat terkhusus menjalankan salah satu programnya yakni Makassar Sehat yaitu memberikan bantuan kepada Mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan. Banyak masyarakat khususnya masyarakat Kota Makassar yang berekonomi lemah kurang mendapatkan bantuan dan pelayanan kesehatan yang baik. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah strategi dari pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris dan syariat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap pengelolaan dana zakat untuk program bantuan kesehatan atau Makassar sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya serta membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar.Kata Kunci : Baznas, Hukum Islam, Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan ZakatAbstractZakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. One of them is for Muslims who need funds for health BAZNAS Makassar City as a zakat management institution, has the legality to create programs in the utilization of zakat funds, especially running one of its programs, namely Healthy Makassar, which is to provide assistance to Mustahik related to health insurance. Many people, especially the people of Makassar City, who are economically weak, do not get good health assistance and services. The main problem in this study is the strategy of managing zakat funds for the public health compensation program carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Makassar City. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is juridical and empirical and sharia. Based on the results of this study indicate that the Makassar City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) strategy towards the management of zakat funds for health assistance programs or healthy Makassar, Makassar City BAZNAS first makes an annual work plan and budget (RKAT) which is carried out at the end of the year to be exact in December by looking at the results of the evaluation of activities in the previous year and making distribution targets that are adjusted to the programs that have been set by the Makassar City BAZNAS.Keywords: Baznas, Islamic Law, Public Health, Zakat Management
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA SEDEKAH DONATUR Alif Muhaimin; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22899

Abstract

AbstrakPenelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode  pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara dan sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi yang lain. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu; 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan data yaitu display dan trigulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana sedekah donatur yang dikelola oleh lembaga sedekah rombongan majene yang dananya bersumber dari para donatur belum dikelola dengan baik yaitu belum adanya pembukuan laporan keuangan secara tertulis dan pembuatan laporan pertanggung jawaban biasa mengalami keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola itu sendiri, jika ditinjau dengan hukum Islam pengelolaanya belum sesuai dengan hukum Islam. Islam mengajarkan agar dana tersalurkan sebagai dana sedekah produktif, sehingga pengurus tidak lagi kewalahan untuk menyalurkan dana sedekah, dan untuk menunjang kesejahteraan hidup bagi kaum dhuafa. Implikasi dari penelitian ini; 1) sebaiknya para relawan yang ada di lembaga sedekah rombongan majene selain memberikan bantuan kepada kaum dhuafa perlu adanya tindakan lanjutan seperti pelatihan soft skill kepada para mustahik untuk meningkatkan kemampuan bagi orang yang tidak mampu untuk bekerja. 2) kepada pihak pengelola dana sedekah agar membuatkan pembukuan setiap pelaporan dana sedekah kepada donatur sehingga adanya pelaporan pertanggungjawaban dana yang efektif dengan mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu para kaum dhuafa yang memerlukan bantuan.Kata kunci: Donatur, Hukum Islam, Pengelolaan Dana SedekahAbstractThis study uses a type of field research (field research) using a normative juridical approach and a syar'i approach. The data sources of this research are primary data sources, namely direct interviews with cooperative owners, employees and farmers. The two secondary data sources are from journals, books, and other references research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. While the data management and analysis techniques were carried out in three stages, namely 1) data management techniques 2) data analysis techniques 3) conclusions. As for testing the validity of the data, namely display and trigulation. The results of this study indicate that the management of donors' alms funds managed by the alms group of Majene whose funds are sourced from donors has not been managed properly, namely the absence of written financial statement books and the preparation of accountability reports is usually delayed due to the negligence of the manager itself, when viewed with Islamic law, the management is not in accordance with Islamic law. Islam teaches that funds are channeled as productive alms funds, so that the management is no longer overwhelmed to distribute alms funds, and to support the welfare of life for the poor. The implications of this research; 1) it is better for volunteers who are in the alms group of the Majene in addition to providing assistance to the poor, there needs to be further action such as soft skills training for mustahik to improve the ability of people who are unable to work. 2) to the management of the alms fund to make a bookkeeping of each alms fund report to the donor so that there is an effective accountability of funds by donating some of their wealth to help the poor who need assistance.Keywords: Alms Fund Management, Donors, Islamic Law
PENGEMBALIAN BARANG CACAT SETELAH TRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Nur Fauzan, Ahmad; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.23471

Abstract

Abstrak Dalam praktik jual beli, saat melakukan transaksi pihak konsumen diwajibkan untuk teliti dalam memilih barang dan pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjual barang yang tidak cacat (normal), hal ini dilakukan agar tidak terjadi indikasi yang yang dapat merugikan salah satu pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap barang cacat yang diperdagangkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam saling berkaitan mementingkan hak antara pelaku usaha dan konsumen. Akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat adalah berupa kerugian material juga kerugian fisik yang menimpa pembeli. Hukum positif memberikan ketegasan dan batasan bagi konsumen dan pelaku usaha agar terciptanya keseimbangan saat bertransaksi, juga memberikan sanksi apabila terdapat unsur-unsur perbuatan, kesalahan serta penipuan di dalam praktek jual beli. Cara penyelesaian sengketa dalam hukum positif, dapat dilakukan di pengadilan umum maupun diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat kedua belah yang berperkara. Begitupun dengan hukum islam, Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat membenci seorang mukmin yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, khususnya dalam praktek bermuamalah. Kata Kunci : Barang Cacat, Pengembalian, Transaksi Abstract In the practice of buying and selling, when making transactions, consumers are required to be careful in choosing goods and business actors are also required to sell goods that are not defective (normal), this is done so that there are no indications that can harm one party. The main problem in the research is how the perspective of positive law and Islamic law on traded defective goods. The type of research used in this research is library research, with the approach used in this research is a normative juridical approach. The results of the study indicate that positive law and Islamic law are related to the importance of rights between business actors and consumers. The consequences arising from the sale and purchase of defective goods are in the form of material losses as well as physical losses that befall the buyer. Positive law provides firmness and boundaries for consumers and business actors in order to create a balance when transacting, also provides sanctions if there are elements of actions, mistakes and fraud in the practice of buying and selling. How to resolve disputes in positive law, can be done in general courts or outside courts. Settlement outside the court can be reached through the Consumer Dispute Settlement Agency, mediation, conciliation, or arbitration in accordance with the interests of both parties in the litigation. Likewise with Islamic law, Allah swt. and the Messenger of Allah. really hates a believer who commits crimes against others, especially in the practice of muamalah. Keywords: Defective Goods, Returns, Transactions
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI KEARIFAN LOKAL Mahmuda Mulia Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Januari 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.27524

Abstract

Abstract Indonesia has good potential that is contained in the soil, above the ground, in the air and in the water that can be used to empower the people's economy. In addition, Indonesia consists of approximately 1,340 ethnic groups with different customs. This research was conducted based on a literature study with various references to journals and books as well as some of the best and most updated articles. if managed properly to empower the people's economy, then Indonesia can have unparalleled economic power. To achieve these goals, several things are needed in economic development such as: an Islamic economic system, building an entrepreneurial spirit, community unity, government policies and awareness of zakat and its management. And the most important thing is to explore the local potentials of each region, because local wisdom can function as a resource, competitiveness and performance lever. Keywords: Empowerment, People's Economy, Local Wisdom

Page 7 of 40 | Total Record : 395