cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 7   8   9   10   11 
PENGELOLAAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Muhammad Gufran Abdi; Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26108

Abstract

Abstrak Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia yang harus dijalankan secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Pokok permasalahan dalam penlitian ini yaitu Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Baitul Maal As’Adiyah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis, empiris dan syariat. Hasil penelitian adalahSistem pengumpulannya yang dilakukan Baitul Maal As’Adiyah yaitu pertama pihak Baitul Maal As’Adiyah datang langsung kerumah masyarakat, kedua pihak Baitul Maal As’Adiyah membagikan tabungan berkah keluarga dengan gerakan 1000 sehari, ketiga masyarakat atau donatur yang ingin menyumbang bisa datang langsung ke kantor Baitul Maal As’Adiyah Wonomulyo. Penyaluran dana untuk bantuan konsumtif, program bantuan pendidikan atau beasiswa itu sendiri lebih bersifat konsumtif. Bantuan pendidikan ini terkhusus pada pelajar dhuafa di As’Adiyah Wonomulyo yang kurang mampu dalam hal pembiayaan untuk pendidikan dan memberikan bantuan dana atau gaji kepada tenaga pengajar. Dan Pemberdayaan untuk kebutuhan pembagunan infrastruktur pondok pesatren As’Adiyah tahfidz, pembangunan rumah ibadah, bantuan biaya pendidikan siswa dan santri di As’Adiyah Wonomulyo yang Dhuafa dapat meningkatkan orang-orang dhuafa dan meningkatkan perekonomian ummat. Kata Kunci: Hukum Islam, Pendidikan, Pengelolaan Dana. Abstract Education is a very important thing in the life of every human being that must be carried out continuously by following the times in order to improve the quality of human life itself. The main problem in this research is the Management of Education Fund Assistance in the Perspective of Islamic Law (Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo Case Study, Polewali Mandar Regency. This type of research is qualitative, with the research approach used is juridical, empirical and saria.The results of the research are the collection system carried out by Baitul Maal As'Adiyah, namely, first, the Baitul Maal As'Adiyah came directly to the community's house, the two Baitul Maal As'Adiyah parties distributed family blessing savings with a movement of 1000 a day, the three communities or donors who wanted to donate could come directly to the Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo office. The distribution of funds for consumptive assistance, educational assistance programs or scholarships itself is more consumptive in nature. This educational assistance is specifically for poor students in As'Adiyah Wonomulyo who are less well off in terms of financing for education and providing financial assistance or salaries to teaching staff. And Empowerment for the need for infrastructure development for As'Adiyah Tahfidz Islamic boarding schools, construction of houses of worship, assistance for the education costs of students and students at As'Adiyah Wonomulyo who are Dhuafa can improve poor people and improve the economy of the ummah. Keywords: Education, Fund Management, Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Hesti; Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26141

Abstract

Abstrak Masyarakat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, masih sangat kurang pahamtentang pengetahuan hukum tanah wakaf yang di perjual belikan, Proses penyelesaian kasus tanah wakaf yang di perjual belikan ini di selesaikan dengan cara musyawarah bersama yang di hadiri oleh pemerintah dan tokoh masyarakat Kelurahan Lasusua,penjualan tanah wakaf adalah perbuatan yang menyimpang dan melanggar larangan di dalam hukum Islam, itu di karenakan melanggar ikrar atau tujuan amalan dari Hj.Mariang yang telah mewakafkan tanah tersebut untuk lokasi SDN 1 Lasususa, dengan penelitian ini penulis mengharapkan pejabat tingkat kelurahan setempat agar lebih mengedukasi warganya agar memahami dan mengetahui tentang hukum dan larangan jual beli tanah wakaf.Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penjualan pewakafan dan jual beli tanah, dalam pelaksanaan penjualan maupun pembelian sebuah tanah mari kita memperhatikan rukun-rukunnya, bukti tanda hak milik tanah dan hukum yang mengatur perihal tersebut agar kelak di dalam transaksi penjualan maupun pembelian tidak menimbulkan permasalahan antar kedua bela pihak baik pengurus tanah yang telah di wakafkan dengan pemilik tanah. Kata Kunci: Jual Beli, Tinjauan Hukum Islam, Wakaf. Abstract The community in Lasusua Subdistrict, Lasusua Subdistrict, North Kolaka Regency, is still very lacking in knowledge of the Law of Waqf Land Sold and Purchased. sale of wakaf land is an act that deviates and violates the prohibition in Islamic law, it violates the pledge or purpose of practice of Hj. Mariang who has endowed the land for the location of SDN 1 Lasususa, with this research the author expects local village officials to be more educated its citizens to understand and know about the law and prohibition of buying and selling waqf land. Based on the results of research there are several things that need to be considered in the sale of endowment and sale of land, in the implementation of the sale and purchase of land let's pay attention to the pillars, evidence of land ownership and the law that governs the matter so that later in the sale transaction and the purchase does not cause problems between the two parties, both the land manager who has been endowed with the landowner. Keywords: Buying and Selling, Islamic Law Review, Wakaf.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAKALAR Rizaldi; Muhammad Anis; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26865

Abstract

Abstrak Islam mengenal konsep zakat, dimana merupakan kewajiban tiap umat islam. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Agar tujuan zakat dapat tercapai maka zakat perlu dikelola secara baik dan profersional demi kemaslahatan ummat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur manajemen pengelolaan zakat dan pandangan hukum islam terhadap pengelolaan zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Takalar dilakukan beberapa tahap yaitu perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk tahun berikutnya di bulan November atau Desember, dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa lokasi untuk mempermudah muzakki berzakat, setelah pengumpulan maka dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan evaluasi. Dalam tinjauan hukum islam terkait zakat, infak dan sedekah yang didistribusikan berdasarkan program-program, sasarannya terdapat dalam QS at-Attaubah ayat 60. Pendapat ulama serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan ke 8 asnaf. Kata Kunci: BAZNAS, Manajemen Pengelolaan, Zakat Abstract Islam recognizes the concept of zakat, which is the obligation of every Muslim. Zakat has a very strategic role in poverty alleviation or economic development. In order for the purpose of zakat to be achieved, zakat needs to be managed properly and professionally for the benefit of the ummah. The main problem in this research is how the zakat management procedures and Islamic legal views on zakat management. The type of research used in this research is field research, with the approach used in this research is an empirical juridical approach and sharia. The results show that the zakat management procedure by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Takalar Regency is carried out in several stages, namely planning the Annual Work Plan and Budget (RKAT) which is carried out at the end of the current year for the following year in November or December, in collecting zakat, infaq and alms (ZIS) together with the Zakat Collection Unit (UPZ) in several locations to make it easier for muzakki to pay zakat, after collection, distribution is carried out both consumptive and productive and evaluation. In a review of Islamic law related to zakat, infaq and alms distributed based on programs, the target is contained in QS at-Attaubah verse 60. The opinions of scholars and the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the distribution of zakat funds still require the 8 asnaf. Keywords: BAZNAS, Management Management, Zakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR VETERAN Muh. Sabir Rusli; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26886

Abstract

Abstrak Mekanisme pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indoensia Tbk KC Makassar Veteran yakni menggunakan penggabungan semua modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk dijadikan modal usaha dan dikolola secara bersama-sama, Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan dalam melakukan usaha yang akan di jalankannya, dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak sebelum terjadi perjanjian antara bank dan juga nasabah, serta akad yang akan di perjanjikan harus di uraikan dalam surat perjanjian. Kedua, Ketentuannya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.8 tahun 2000 serta fatwa DSN-MUI No. 73 tahun 2008. Kedua belah pihak harus lebih memahami akad serta agunan yang akan di lakukan dalam menjalankan suatu usaha dengan mempertimbangkan resiko yang akan di terima, serta peningkatan pengawasan dari pihak bank agar resiko bisa lebih rendah. Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Musyarakah. Abstract The mechanism for musharaka financing at Bank Syariah Indonesia Tbk KC Makassar Veterans is to use the combination of all capital from both parties between the bank and the customer to be used as business capital and managed together. carried out, and business actors who will run the business in order to achieve the goals of both parties before an agreement occurs between the bank and the customer, as well as the contract to be agreed upon must be described in the agreement letter. Second, the provisions are in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 8 of 2000 and the DSN-MUI fatwa No. 73 of 2008. Both parties must better understand the contract and collateral that will be carried out in running a business by considering the risks that will be accepted, as well as increasing supervision from the bank so that the risk can be lower. Keywords: Financing, Islamic Law, Musyarakah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMASARAN AFILIASI PADA TAQYCHAN SAFFRON Ferri Abdan; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26926

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi pada Taqychan Saffron. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan teologis normatif dan pendekatan antropologi. Adapun sumber primer (kumpulan data) dan sekunder (jurnal, buku, dll). Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasaran afiliasi yang dijalankan oleh Taqychan Saffron tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Pemasaran afiliasi ini termasuk kepada pembahasan akad ju’ālah, yaitu mekanisme pemberian upah kerja berdasarkan pada keberhasilan pekerjaan. Adapun sistem pemasaran menurut hukum Islam yang menggunakan platform media sosial yang digunakan sebagai media pasar. Hal ini dibolehkan dalam bermuamalah selama tidak adanya penyimpangan. Dan ini termasuk kepada pembahasan akad as-salam. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Mengenai pelaksaan kegiatan jual beli maupun kegiatan kerja sama, seharusnya mencari tahu terlebih dahulu tentang hukum atas perbuatan yang hendak dilakukan. 2) Pemasaran melalui media digital atau internet, kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu dari segi nilai-nilai akhlak, etika dan moral, serta iman. Agar terhindar dari penyimpangan syariat Islam. Kata Kunci: Afiliasi, Hukum Islam, Sistem Pemasaran. Abstract The main problem of this research is how to review Islamic law on the affiliate marketing system in Taqychan Saffron. This type of research is a qualitative literature research with a normative theological approach and an anthropological approach. The primary sources (data collection) and secondary (journals, books, etc.). Data processing techniques and data analysis were carried out in three stages, namely: data clarification, data reduction and drawing conclusions. The results show that the affiliate marketing system run by Taqychan Saffron does not conflict with the principles of muamalah in Islam. Affiliate marketing is included in the discussion of the ju'ālah contract, which is the mechanism for providing work wages based on job success. The marketing system according to Islamic law uses social media platforms that are used as market media. This is permissible in muamalah as long as there are no deviations. And this includes the discussion of the contract as-salam. The implications of this research are: 1) Regarding the implementation of buying and selling activities and cooperative activities, one should first find out about the law for the actions to be carried out. 2) Marketing through digital media or the internet, we must first learn about the development of science and technology, both in terms of moral values, ethics and morals, as well as faith. In order to avoid deviations from Islamic law. Keywords: Affiliate, Islamic Law, Marketing System.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19 Angga; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.27293

Abstract

Abstrak Penelitian membahas tentang Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dimana peneliti terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi dan mewawancarai Kepala Desa dan masyarakat penerima bantuan BLT dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan syariat dan pedekatan empiris. Adapun sumber data peneitian ini yaitu dari Kepala Desa dan masyarakat yang menerima bantuan BLT di Desa Mirring Kecamatan Binuang, selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya pengelolaan data,analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi pemerintah, program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di tengah kesulitan ekonominya. Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga berdasarkan kondisi kemiskinan, Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka, Namun masyarakat maupun pemerintah desa sepakat mengatakan bahwa sebenarnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kurang sejalan dengan semangat budaya dan bahkan agama. Berarti tidak sesuai dengan hukum islam. Imlikasi dari penelitian ini adalah: Sebaiknya menetapkan nominal anggaran BLT yang akan di salurkan ke masyarakat dan peneapan infrastruktur penyaluran. Kata Kunci: Bantuan Tunai, Hukum Islam, Pandemi. Abstrak This thesis discusses the Direct Cash Assistance Program in Mirring Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. This research is a field research (field research), where the researcher goes directly to the field by observing and interviewing the Village Head and the community receiving BLT assistance using qualitative research methods where a sharia approach is carried out and an empirical approach. The data sources for this research are from the Village Head and the community who received BLT assistance in Mirring Village, Binuang District, then data collection carried out was observation, interviews and documentation, then data management techniques were carried out through several stages including data management, data analysis and withdrawal. conclusion. The results of this study indicate that for the government, the Direct Cash Assistance program is a form of policy in order to help ease the burden of living for the poor in the midst of their economic difficulties. This assistance is given to households based on conditions of poverty, Direct Cash Assistance does not directly have an impact on increasing the purchasing power of the poor, but the program brings benefits to them. in line with the spirit of culture and even religion. This means that it is not in accordance with Islamic law. The implications of this research are: It is better to determine the nominal BLT budget that will be distributed to the community and determine the distribution infrastructure. Keywords: Cash Aid, Islamic Law, Pandemic.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMASARAN FUNDING OFFICER PADA BANK SYARIAH INDONESIA Nurul Maisarah Burhanuddin Sarah; Hadi Daeng Mapuna; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27319

Abstract

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi pemasaran Funding Office Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yaitu salah satu penelitian kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis dan Empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tehnik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 kali tahap, yaitu pengelolaan data, analisa data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Pemasaran Funding Officer pada PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran terdiri dari dua cara yakni pertama menggunakan strategi pemasaran melalui STP (Segmentasi, Target, dan Pasar) kedua menggunakan strategi yang dilihat dari segi konsep bauran pemasarannya yakni produk, promosi, lokasi, dan harga sesuai dengan kebutuhan kebutuhan nasabah. Kedua, Tinjauan Hukum Islam telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.115 tahun 2017, dalam hal ini akad yang dilakukan oleh nasabah antara lain mudharabah dan wadiah. Implikasi penelitian ini adalah kedua belah pihak harus lebih memahami akad, agar sistem pemasaran dalam Funding Office Jauh lebih berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Kata Kunci: Hukum Islam, Pemasaran, Petugas Pendanaan. Abstract The main problem in this study is how to review Islamic law on the Funding Office marketing strategy at Indonesian Islamic Banks (Case Study of PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran). The type of research used in this research is field research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approaches used are: juridical and empirical. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data management and analysis technique is carried out in one step, namely data management, data analysis, drawing conclusions. The results showed, First, the Marketing Funding Officer at PT BSI Tbk KC Makassar Veteran consisted of two ways, namely the first using a marketing strategy through STP (Segmentation, Target, and Market) the second using a strategy that was seen in terms of the concept of the marketing mix namely product, promotion, location, and price according to customer needs. Second, the Islamic Law Review is in accordance with the DSN-MUI fatwa No.115 of 2017, in this case the contracts made by customers include mudharabah and wadiah. The implication of this research is that both parties must understand the contract better, so that the marketing system in the Funding Office is much more effective as desired. Keywords: Funding Officer, Islamic Law, Marketing.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GAME ONLINE MOBILE LEGENDS SEBAGAI PENINGKAT EKONOMI MASYARAKAT Akhmad Ashari Manda; Musyfikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27324

Abstract

Abstrak Mobile Legends Bang-Bang adalah game MOBA yang dirilis oleh pengembang asal China (Moonton). Saat ini MLBB telah berhasil menjadi game populer dengan ratusan juta pengguna di lebih 200 negara. Sejak pertama kali dirilis, mobile legends telah didesain khusus untuk perangkat mobile sehingga semua orang dapat memainkannya. Berbeda dengan game MOBA lainnya yang hanya bisa dimainkan melalui PC (personal computer). Kemunculan teknologi dan perkembangan game online juga memberikan dampak multilevel pada gaya hidup. Hal yang sama berlaku untuk generasi muda yang tidak bisa lepas dari perangkat SmartPhone. Awalnya pemain yang bermain game Online hanya bermain untuk hiburan dan penghilang stress. Para pemain game sendiri menganggap game sebagai suatu keadaan yang normal, sekarang banyak pemain game yang menghasilkan uang dari game online dengan menjadi pemain professional, menjual akun game serta menjadi penjoki jasa rank. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Syariah terhadap upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui game online Mobile Legends Bang-Bang berdasarkan studi kasus pada komunitas SIH Esports Gowa. Jenis penilitian pada karya tulis ini menggunakan jenis data “kualitatif”, sedangkan hasil penilitian dalam karya tulis ini akan menguraikan mekanisme dalam peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh para gamers berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Kata Kunci: Ekonomi Masyarakat, Game Online, Hukum Islam. Abstract Mobile Legends Bang-Bang is a game released by a developer from China (moonton). Currently, Mobile Legends has a managed to become a popular game with hundreds of million of users in more than 200 countries. Since it was first released, Mobile Legend has been specially designed for mobile devices so that everyone can play it. Different from other games that can only be played through a computer. The emergence of technology and the development of online games also has a multilevel impact on lifestyle. The same applies to the younger generation who can not be separated from smartphones. Initially game players who play only for entertainment and stress relief. The players themselves consider the game as a normal situation, now many gamers are making money from online games by becoming professional players, selling game account, and being a rank service jockey. The main problem in this research is how the sharia view of efforts to improve the community’s economy through the online game mobile legends based on a case study in the SIH Esports Gowa Community. The type of research in this paper uses qualitative data types, while the results of the research in rhis paper will describe the mechanism for economic improvement carried out by gamers based on sharia provisions. Keywords: Community Economy, Islamic Law, Online Games.
PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA AKAD MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQUL KHAERAT MAKASSAR Robby Ririn; A. Intan Cahyani; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27504

Abstract

Abstrak Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia saat ini sangatlah pesat baik mikro maupun makro, hal ini ditandai semakin banyaknya lembaga keuangan yang berdiri, salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil merupakan bagian dari ekonomi syariah, yang bentuknya semacam lembaga swadaya masyarakat yang sistem operasionalnya tidak mengandalkan bunga, bentuknya seperti Bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang disamping banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh BMT masih terdapat banyak problematika yang dihadapi baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya, di BMT Fastabiqul Khaerat misalnya, minat Masyarakat untuk menghimpun dana dengan akad mudharabah sangat kecil (deposito dan tabungan Mudharabah), untuk itu diperlukan adanya solusi dalam menanggulangi problematika-problematika yang dihadapi BMT. Kata Kunci: Akad Mudharabah, Penghimpunan Dana, Problematika. Abstrack The development of financial institutions in Indonesia is currently very fast, both micro and macro, this is indicated by the increasing number of financial institutions that have been established, one of which is Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal Wat Tamwil is part of the sharia economy, which is a kind of non-governmental organization whose system is its operations do not rely on interest, it is shaped like a cooperative bank with the exception of its small size and does not have access to the money market in addition to the many advantages offered by BMT there are still many problems faced both in terms of collection and distribution, in BMT Fastabiqul Khaerat for example, public interest in collect funds with very small mudharabah contracts (mudharabah deposits and savings), for this reason a solution is needed to overcome the problems faced by BMT Keywords: Fundraising, Mudharabah Agreement, Problematic.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA TANETE KABUPATEN GOWA Irham Aswandi; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.27557

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanah Bengkok Kabupaten Gowa. Dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana sistem pengelolaan tanah bengkok dan Bagaimana pelaksanaan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah bengkok dan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. hukum sewa menyewa tanah bengkok ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah Desa Tanete Kabupaten Gowa adalah dalam transaksi akah ijarah tentang diperbolehkannya, hal ini karenakan tujuan yang disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak daapat saling mendapatkan manfaat, maka sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa yaitu terdiri dari dua orang yang berakad yang sudah dewasa, objek akad jelas, penjelasan waktu, dan penjelasan manfaat, ijab kabul dan harga sewa yang telah disepakati. Kata Kunci : Hukum Islam, Pengelolaan, Tanah Bengkok. Abstract This study discusses the Review of Islamic Law Against the Transfer of Bengkok Land KabupatenGowa. With the formulation of the problem, namely: How is the management system of crooked land and how is the implementation of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village, Gowa Regency, with the aim of knowing the crooked land management system and to know and understand about the review of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village. Gowa Regency. The type of research used is field research and the nature of this research uses a qualitative descriptive approach. the law of renting crooked land in terms of the perspective of sharia economic law in Tanete Village, KabupatenGowa is in the transaction of whether ijarah is permissible, this is because the purpose for which ijarah is prescribed is to give relief to the people in social life. With the ijarah, humans can benefit each other and both parties can benefit from each other, so renting crooked land in Tanete Village, KabupatenGowa is in accordance with the pillars and terms of the lease, which consists of two people who have a contract who are adults, the object of the contract is clear, an explanation of the time, and an explanation of the benefits, the consent and the agreed rental price. Keywords: Crooked Land, Islamic Law, Management

Page 9 of 40 | Total Record : 395

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue