Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN DELIK UMUM TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus di Polres Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[Rizki Ananda Rahayu]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.2
<![CDATA[Permasalahan main hakim sendiri atau eigenrichting sudah sejak lama menjadi persoalan yang sering terjadi di dalam hukum Indonesia, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan Eigenrichting yang menyebabkan kematian dilakukan oleh masyarakat gampong Meseujid, Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur,terhadap terduga pelaku pemerkosaan. Namun tidak ada penegakan hukum dari pihak kepolisian terhadap pelaku tindak main hakim sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana Eingenricthing, faktor penyebab terjadinya pebuatan Eingenricthing dan faktor penyebab terjadinya pebuatan Eingenricthing. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Eigenrichting, para pelaku dapat di jerat dengan Pasal 351 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 354 KUHP. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak main hakim sendiri adalah Masyarakat sangat resah dengan perbuatan pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana dan adanya pembiaran yangdilakukan oleh kepolisian atas tindakan main hakim sendiri. Faktor kesengajaan, faktor emosi dan dendam, tidak ada penegakan hukum terhadap para pelaku main hakim sendiri.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK POLRES KOTA LANGSA DALAM MENGUNGKAP PEMBERIAN KETERANGAN PALSU (Studi Laporan Nomor. LP/20/IV/2019/Aceh/Res Langsa) ]]>
<![CDATA[Rizal Ramadhani Fahmi]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[Nur Asyiah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.18
<![CDATA[Laporan palsu merupakan suatu keterangan yang tidak terbukti kebenarannya atau tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada sesorang tentang suatu kejadian maupun peristiwa. Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu telah di atur dalam undang-undang dan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang telah di atur dalam undang-undang . Pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian keterangan palsu, yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka harus di pertanggungjawabkan dan menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan dan upaya penyidik dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu tersangka melarikan diri karena sebelumnya diberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang mempunya anak yang masih menyusui, upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan koordinasi dengan pihak geuchik dan warga sekitar terhadap pemantauan tersangka, penyidik meminta kerabat terdekat dari tersangka untuk menjaminkan dirinya]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Suatu Penelitian Di Polres Aceh Tamiang) ]]>
<![CDATA[Heru Sri Susilo]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.13
<![CDATA[Asas praduga tidak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan butir 3 huruf c KUHAP. Kasus yang terjadi di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang rusak setelah dibakar massa. Perusakan tersebut merupakan akibat kekesalan massa karena salah satu warganya tewas ketika dalam proses penyidikan terkait kasus narkoba. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat Bagaimana pengaturan hak-hak tersangka sebagi perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Aceh Tamiang, Apa faktor terjadinya Perampasan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam Mengimplementasikan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR: 0016/PDT.G/2019/MS.LGS TENTANG IZIN BERPOLIGAMI (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 0016/Pdt.G/2019/MS.Lgs) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.7
<![CDATA[Terdapat penerapan terhadap syarat-syarat berpoligami di Mahkamah Syar’iyah Langsa yang tidak terpenuhi dengan apa yang Undang-Undang tetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat alternatif. Untuk mengetahui ketentuan izin berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan Hakim dalam pemberian izin berpoligami di Mahkamah Syar’iyah Langsa, akibat hukum dari putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa terhadap syarat alternatif yang tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, penelitian ini terdiri dari studi pustaka (Library research) sebagai sumber data utama dan studi lapangan (field research) sebagai data pelengkap.. Hakim mengabulkan permohonan izin berpoligami dengan salah satu syarat tidak terpenuhi dalam hal membolehkan untuk berpoligami. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IDENTITAS ANAK AKIBAT PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GANDA DENGAN NEGARA YANG BERBEDA (Studi Penelitian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[Muhammad Nauval Ricty Achta]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Meta Suriyani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.3
<![CDATA[Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur mengeluarkan akta kelahiran pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 1103-LT-06062016-0031 atas nama MR Lahir di Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur. Sementara pada kenyataannya anak MR telah memiliki akta kelahiran dari Malaysia lahir di hospital Sultan Bahiyah Alor Setar pada tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor akta 04041. Oleh karena itu, akta kelahiran tersebut menjadi ganda dengan data yang berbeda. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ada kemungkinan batalnya kewarganegaraan Indonesia anak tersebut dikarenakan ada keterangan telah menjadi warga negara Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak identitas anak dan status kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda, perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penertiban akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda dan upaya agar adanya hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraanya yang memiliki akta kelahiran ganda. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukumnya dibatalkan kewarganegaraannya jika terdapat keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan dan berhak memperole ganti rugi dalam hal pemulihan nama baik berdasarkan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dinas kependudukan dan catatansip memeberi perlindungan berupa akta kelahiran yang dibuat berasas domisili, setelah membetalkan kewarganegaraan lainnya anak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PENOLAKAN TERHADAP KEBERATAN HARGA GANTI RUGI TANAH HAK GUNA USAHA ]]>
<![CDATA[rizki armayadi islami]]>;
<![CDATA[Mhd Bahlian]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.19
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan perkara keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah diajukan kepada pengadilan negeri setempat. Pengadilan Negeri harus menjatuhkan putusan tidak lebih dari 30 hari kerja sejak tanggal registrasi perkara. Pemohon dapat mengambil upaya kasasi dan diajukan tidak lebih dari 14 hari kerja setelah Pengadilan Negeri mengucapkan putusan. Memori kasasi diajukan tidak lebih dari 7 hari kerja setelah pernyataan kasasi. Kasus yang terjadi di Pengadilan Langsa dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lgs dimana PT. Cut Meutia Medika Nusantara adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 20.000 M2. hasil persidangan hakim Pengadilan Negeri Langsa memutuskan menolak keberatan pihak PT. Cut Meutia Medika Nusantara, sehingga PT. Cut Meutia Medika Nusantara melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat bagaimana proses pengajuan keberatan atas harga rugi tanah dalam Putusan Nomor bagaimana analisa Putusan pengadilan atas harga rugi tanah dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Langsa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MODUS OPERANDI BARU (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Langsa) ]]>
<![CDATA[Hizatullah Hizatullah]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.14
<![CDATA[Tugas khusus Aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana narkotika, Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di samping itu penelusuran dalam membongkar gembong pelaku tindak pidana narkotika adalah merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelaku.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kajian kriminalistik terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika dengan modus operandi baru yaitu melalui informan yang memberikan keterangan bahwa peraderan narkotika sangat meresahkan warga dengan melihat gesture dari gerak gerik pelaku kejahatan narkotika dengan menggunakan ilmu kriminalistik tentang tehnik pengungkapan sehingga diketahui oleh aparat kepolisian. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya informasi dari aparat kepolisian, sarana dan prasarana untuk mengungkap tindak pidana kejahatan narkoba seperti menggunakan tehnik Undercover Buy,menggunakan seorang informan. Hambatan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasarana fasilitas untuk tim maupun anggota pemberi informasi, lokasi peredaran yang sangat sulit di tembus dan Tehnik ranjau melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya dalam melakukan transaksi narkotika.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASAL USUL ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT ACEH (Studi Kasus di Kampung Baro) ]]>
<![CDATA[Cut Vicha Yolanda Putri]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.9
<![CDATA[Didalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Namun di Desa kampung Baro, terdapat pasangan suami istri Amsarudin dan Dinni Mailani mengangkat seorang anak, mulai dari dalam kandungan ibunya karna ibu anak tersebut tidak dapat memenuhi segala kebutuhan anak yang dikandungnya. Tetapi hingga berusia 12 (dua belas) tahun belum pernah diberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya, bahkan ibu angkatnya tidak memperbolehkan ibu kandung dari anak tersebut untuk berbicara melalui telepon dengan anaknya. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum adat terhadap pengangkatan anak, perlindungan hukum terhadap hak anak atas asal usul orang tuanya, akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkatnya.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN UANG RECEH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Penelitian di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Destinda Hamprisha Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Nur Asiyah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.4
<![CDATA[Pasal 21 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Transaksi pembayaran di minimarket/superstore kasir harus mengembalikan uang receh bukan barang/permen. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian Tinjauan hukum terhadappengembalian uang receh dalam transaksi jual beli dalam perspektif hukum positif, uang kembalian konsumen tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi melakukan transaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Faktor Pelaku usaha mengalihkan uang receh dimana pelaku usaha tidak menyediakan stok uang receh dan tidak memahami konsumennya, konsumen tidak peduli untuk di ganti dengan permen/donasikan, pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya. Hambatannya susah mencari uang receh dan tidak menyediakan stok dalam jumlah yang banyak, kesadaran konsumen Kesadaran konsumen yang tinggi]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TUGU SELAMAT DATANG (Suatu Penelitian Di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Barat) ]]>
<![CDATA[Desgianti Daaysi]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.21
<![CDATA[Perusakan diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas bahwa: “ barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Pasal 170 ayat (2) angka (1) menyatakan bahwa: “yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perusakan tugu selamat datang yang terletak di gerbang masuk Kota Langsa, Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun sejak berita itu dipublikasi tidak ada tindakan apapun dari pihak Pemerintah Kota Langsa, maupun aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum bagi pelaku perusakan tugu selamat datang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik hukum empiris dan normatif dan ditentukan juga dengan menggunakan responden dan informan (field research). Namun untuk melengkapi data, maka digunakan juga kajian perpustakaan ( Library Research).]]>
