cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Rachmad
Contact Email
andirachmad@unsam.ac.id
Phone
+6281318669402
Journal Mail Official
jimfh.ma@gmail.com
Editorial Address
Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa Provinsi Aceh
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Published by Universitas Samudra
ISSN : 27161951     EISSN : 27470849     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA" : 12 Documents clear
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA LANGSA FRENDY KARNES SITEPU; Wilsa Wilsa; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.77

Abstract

Helm standar nasional merupakan komponen yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun belum semua pengendara sepeda motor di Kota Langsa mematuhi aturan tersebut. Berkaitan dengan itu, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan helm standar nasional terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian yuridis  empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Penggunaan helm standar nasional di Kota Langsa belum efektif, yang menjadi hambatan aparatur penegak hukum adalah kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Upaya yang dilakukan aparatur penegak hukum adalah melakukan sosialisasi. Disarankan agar pihak kepolisian satuan lalu-lintas Polres Langsa lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengenakan helm standar nasional saat mengendarai sepeda motor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA YANG MENAIKKAN HARGA GAS LPG 3KG (Studi Penelitian di Kota Langsa) Cut mutia; Enny Mirfa; Nur Asiyah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.75

Abstract

Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa. Namun harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan gas  LPG 3kg di Kota Langsa berbeda-beda di setiap kecamatan, bahkan ada yang menjual dengan harga yang tidak wajar. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg tidak berjalan optimal dikarenakan pangkalan gas LPG yang menyalurkan elpiji subsidi memiliki penetapan harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan yang lainnya. Hal itu menjadi ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan gas LPG subsidi dengan harga yang wajar. Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor kebutuhan pokok masyarakat, jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan tidak sesuai dengan data, dan hanya terdapat 2 agen penyalur di Kota Langsa. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen, menertibkan pangkalan gas yang nakal, memperbaharui data penyalur gas, dan mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan.
SOSIALISASI SEBAGAI LANGKAH DALAM MEMAKSIMALKAN PENGUMPULAN INFAQ OLEH BAITUL MAL KOTA LANGSA Furqan Mu’tashin Abtari; Muhammad Natsir; Bustami Bustami
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.78

Abstract

Sosialisasi adalah upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat guna mengejawantahkan salah satu asas hukum. maksud menyebarluaskan adalah agar  khalayak ramai mengetahui qanun tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, misalnya melalui website, panflet, sepanduk, brosur dan media lainya. dimana sosialisasi pengumpulan infak oleh Baitul Mal Kota Langsa belum berjalan dengan maksimal bagi Pegawai Non PNS di lingkungan Universitas Samudra. Tujuan penelitian untuk mengetahui sosialisasi sebagai langkah dalam memaksimalkan Pengumpulan infaq oleh Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dari sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Sosialisasi belum maksimal dilakukan oleh baitul Mal di Universitas Samudra khususnya bagi Pegawai Non PNS. Sosialisais dapat dilakukan melalui media massa meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah dan media elektronik (radio, televisi, video dan teknologi informasi seperti internet, Video Tron) Saran kepada Baitul Mal supaya dapat melakukan sosialisasi secara maksimal terkait keharusan membayar infaq bagi Pegawai Non PNS di Universitas Samudra
PERANAN NAZHIR DALAM TRANSPARANSI PENGELOLALAAN TANAH WAKAF Defri Ananda; Muhammad Natsir; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.79

Abstract

Transparansi seorang Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu Nazhir dilarang melakukan perubahan tanpa ada izin tertulis dari badan Baitul Mal maka jika tidak ada perubahan harus ada izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah wakaf harus dikelolah dengan baik oleh seorang nazhir serta harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana mestinya. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Peran Nazhir di Kota Langsa dalam pengelola tanah wakaf masih belum berjalan karena masih di dapat tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perlu adanya pelatihan bagi nazhir sehingga tahu apa tugas dan fungsi sebagai nazhir. Kebanyakan seorang nazhir tidak mengetahui tugasnya sebagai seorang nadzir sehingga banyak terjadi tumpang tindih di dalam menjalankan tugasnya karena tugas nazhir tidak boleh  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN CD DAN DVD BAJAKAN DIKOTA LANGSA Devi Susantri Silalahi; Cut Elidar; Rini Fitriani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.73

Abstract

Penegakan hukum terhadap penjualan Compact Disc(CD) dan digital versatile disc (DVD) Bajakan memiliki hukuman berupa pidana  karena memberikan dampak ekonomi bagi Negara. Dikota langsa banyak terdapat toko yang menjual Compact Disc(CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan tetapi tidak di tegakan hukumnya oleh penegak hukum padahal sudah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014  Tentang Hak Cipta “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Namun penegakan hukum tidak berjalan disebabkan kurangnya tenaga ahli dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjualan CD’ dan DVD’ Bajakan di kota langsa.disarankan kepada masyarakat agar tidak membeli produk yang bajakan,dan kepada penegak hukum supaya menegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu juga kepada pemerintah supaya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang-Undang Hak cipta
KAJIAN YURIDIS LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN TERASI DI LANGSA Alja Ancika Sari; Fuadi Fuadi; Zainuddin Zainuddin
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.71

Abstract

Jaminan Produk Halal itu sendiri diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Produk olahan makanan terasi yang berkembang di Kota Langsa diproduksi dalam jumlah yang besar dan tidak mencantumkan label halal sebagai produk makanan yang telah lulus uji halal nya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab peredaran produk makanan terasi yang tidak berlabelkan halal adalah biaya pendaftaran yang terlalu mahal, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan tidak melaporkan usaha pada instansi terkait. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah hendaknya instansi terkait dan pelaku usaha saling bekerja sama termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama agar mensosialisasikan tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal agar pelaku usaha lebih mudah untuk mendaftarkan usahanya dan untuk mendapatkan label halal pada produk yang akan di pasarkan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pendekatan Kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp) Dwi Peryanda Alfian Lubis; Fuadi Fuadi; Meta Suriyani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.52

Abstract

Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs menyatakan para terdakwa yang merupakan istri dan anak tersangka utama yang masih DPO dipidana atas perbuatan tidak melaporkan tersebut. Namun dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, istri dan anak tersangka yang mengetahui dan tidak melaporkan tidak dikenakan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Metode digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp istri dan anak tidak dijatuhkan pidana. Analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu istri dan anak tersangka yang masih DPO dijadikan sebagai terdakwa karena pelaku tidak ditemukan, sementara dalam kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp istri dan anak tidak dijadikan terdakwa, ini keadaan yang tidak berkeadilan dan diskriminatif dalam penegakan hukum.
TANGGUNGJAWAB DEBITUR KEPADA KREDITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DI ALIHKAN (Studi Penelitian di Kota Langsa) Teuku Faturisha Medana; Zainuddin Zainuddin; Fatimah Fatimah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.76

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman yaitu dalam Pasal 55 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat Yuridis Empiris. Kredit Pemilikan Rumah KPR dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak pihak. Adapun tanggungjawabnya yaitu memberikan pembiyaan kepada kreditur agar pembiayaan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efesien, tanggungjawab selanjutnya mengenai wanprestasi yaitu tidak terlaksananya apa yang sudah disepakati. Dampak dari debitur yaitu pengalihan kredit yaitu debitur tidak melaksanakan haknya kepada kreditur, sanksi yang diberikan oleh kreditur berupa pencacatan nama oleh pihak bank. Upaya tanggungjawab debitur yaitu Pihak Bank memanggil pihak debitur untuk menyelesaikan segala hak si kreditur, membuat perjanjian baru antara debitur lama dan debitur baru atas pengalihan kredit rumah.
ANALISIS HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT KARO DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang) Hanna Pricillia Aimeninta Tarigan; Bustami Bustami; Cut Elidar
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.74

Abstract

Pasal 39 ayat 1 UU Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Namun yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, masyarakat melakukan perceraian secara adat karo, legalitas  perceraian berupa surat pernyataan cerai yang dibuat para pihak yang bercerai mengetahui kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan Normatif kemudian didukung metode empiris, yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan kemudian dicocokkan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian bahwa perceraian dalam adat karo adalah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak ada aturan yang khusus untuk perceraian dalam adat karo, penyebab perceraian dilakukan secara adat karena masyarakat tidak mengetahui perceraian harus diproses di pengadilan dan dampak perceraian di luar Pengadilan adalah setelah putusnya perkawinan kedua belah pihak kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan Negeri.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAJANAN ANAK DI SEKOLAH DASAR (Studi Penelitian di Kota Langsa) Monikha Zuhma; Rini Fitriani; Enny Mirfa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.80

Abstract

Pasal 7 Ayat (4) huruf.d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang.Perlindungan Konsumen.mengatur kewajiban bagi pelaku.usaha yaitu menjamin mutu.barang dan/atau jasa.yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.berdasarkan ketentuan.standar mutu barang dan/atau.jasa yang.berlaku.  Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak pedagang di area sekolah SD Negeri 1 Langsa, SD Negeri 5 Langsa, SD Negeri 2 Meraundeh, dan SD Negeri 11 Langsa yang menjual jajanan untuk anak, seperti bakso goreng, es warna-warni, cilok, siomay, sosis goreng, dan lain-lain tanpa menyertai lebel, tidak ada komposisi dan nutrisi dalam kemasan yang menjamin mutu barang. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap jajanan anak di sekolah dasar diatur pada Pasal 19.ayat (1) Undang-UndangxNomor 8 Tahun 1999 tentangxPerlindungan Konsumen yang menyatakan pelakuxusaha bertanggung jawabxmemberikan gantixrugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atauxkerugian konsumen akibatxmengkonsumsi barang dan/atau jasa yangxdiperdagangkanxdan juga peraturanxperundang-undangan lainnya yang memberi perlindungan khusus bagi siswa Sekolah Dasar yang belum mampu membedakan jenis makanan sehat dengan yang tidak sehat, perlindungan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, pihak sekolah, pelaku usaha, orang tua dan juga masyarakat. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak Sekolah Dasar belum berjalan dengan baik karena masih banyak penjual jajanan yang tidak sehat di area sekolah dan pihak yang bertanggung jawab belum menjalankan perannya dengan baik sehingga masih banyak penjual makanan jajanan di sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 4, No 1 (2022): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa More Issue