Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Marlina, Marlina]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.952 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v2i1.672
<![CDATA[Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah dan orang tua. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya. Orang tua seharusnya menjadi orang pertama dan utama yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana termasuk kekerasan seksual. Kenyataan menunjukan bahwa banyak terjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, paman atau orang yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Kasus kekerasan seksual tidak terungkap di media massa karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan memberikan saksi yang berat terhadap pelaku, meningkatkan peranan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ]]>
<![CDATA[DUALISME KEWENANGAN MENGADILI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA LANGSA-ACEH ]]>
<![CDATA[Krisna, Liza Agnesta]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.283 KB)
|
DOI: 10.35586/.v5i2.771
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota LangsaAceh. Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode meneliti hak kewenangan mengadili perkara anak di Kota Langsa-Aceh dalam penerapan kenyataan hukumnya terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa. Kesimpulan yang dihasilkan adalah dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar?iyah. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar?iyah adalah melengkapi sarana dan prasarana sistem peradilan anak yang memadai.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN CD DAN DVD BAJAKAN DIKOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Devi Susantri Silalahi]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.73
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap penjualan Compact Disc(CD) dan digital versatile disc (DVD) Bajakan memiliki hukuman berupa pidana karena memberikan dampak ekonomi bagi Negara. Dikota langsa banyak terdapat toko yang menjual Compact Disc(CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan tetapi tidak di tegakan hukumnya oleh penegak hukum padahal sudah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Namun penegakan hukum tidak berjalan disebabkan kurangnya tenaga ahli dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjualan CD’ dan DVD’ Bajakan di kota langsa.disarankan kepada masyarakat agar tidak membeli produk yang bajakan,dan kepada penegak hukum supaya menegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu juga kepada pemerintah supaya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Undang-Undang Hak cipta]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN JANDA DI ADAT BATAK TOBA DALAM MEMPEROLEH HAK WARISNYA DI KECAMATAN POLLUNG ]]>
<![CDATA[Robertus, Lumbang Gaol]]>;
<![CDATA[Asnawi, Muhammad Iqbal]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i2.750
<![CDATA[Kedudukan janda sebagai ahli waris, menjadi masalah yang serius dalam hukum adat batak. Pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi salah satu ahli waris dari suaminya. Dalam adat Batak Toba apabila putusnya perkawinan disebakan karena meninggalnya suami, maka timbullah persoalan dalam pemeliharan atas anak karna tidak memperoleh warisan, janda tidak berhak melanjutkan penguasaan atas harta perkawinan yang terdiri dari harta pencarian (yang diperoleh dalam perkawinan) atau harta bawaan. Ada beberapa kasus di Kecamatan Pollung, terkait janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ia tidak mendapatkan warisan sedikitpun dari harta tersebut. Sistem pembagian waris dengan adat batak toba, menempatkan para janda yang ditinggalkan oleh suaminya, tidak mendapatkan warisan sedikitpun, sedangkan harta tersebut bagian dari harta bersama. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data skunder sebagai data pelengkap (field research and library research) wawancara lapangan dengan responden dan informanUpaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap janda untuk memperoleh hak warisnya ialah upaya mediasi keluarga]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN PELEPASAN MASA LAJANG MENURUT ADAT GAYO LOKOP ]]>
<![CDATA[Sabina, Putri]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Hayati, Vivi]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v4i2.494
<![CDATA[Dalam perkawinan laki-laki harus bertanggungjawab penuh terhadap istri, mengharuskan suami memberi tempat tinggal. Mengenai tempat tinggal istri setelah melangsungkan pernikahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab suami. Namun lain halnya yang terjadi di Gayo Lokop pasangan pengantin yang sudah melangsungkan pernikahan tidak boleh tinggal satu rumah sebelum melaksanakan adat pelepasan masa lajang seperti yang dialami oleh tiga pasangan pengantin suku Gayo yang berinisial R, Z dan F. penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran pelepasan masa lajang menurut hukum adat Gayo Lokop, perbuatan pelanggaran adat, dan akan di kenakan sanksi dengan dua alternative bentuk sanksi yaitu membayar denda berupa uang semampu pihak pengantin atau sanski berupa larangan terhadap pengantin untuk tinggal bersama.Akibat hukum dari tidak dilaksanakan sanksi adat pelapasan masa lajang suku Gayo Lokop berakibat akan disanksi berbentuk denda, seorang mejalankan aturan adat pelepasan masa lajang, maka dapat dinilai bertentangan dengan hukum islam, selain itu juga bertentangan dengan Perundang-udangan. Namun jika tidak dijalankan adat pelepasan masa lajang maka dianggap melanggar ketentuan adat dan akan disanksi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK DI GAMPONG ALUE CANANG KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Shalsa, Faradila]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Wilsa, Wilsa]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i1.768
<![CDATA[Pasal 9 Undang-undang No 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, hal ini harus terpenuhi karena merupakan hak dasar anak, dimana hak atas pendidikan anak mnjadi tanggungjawab Penyelenggara Perlindungan Anak, tetapi di Desa Alue Canang masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya disebabkan terkendala oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai. Pengaturan Hukum hak atas pendidikan anak di atur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pengaturan hukum hak atas pendidikan anak terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 28 konvensi hak anak ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan hal ini menggambarkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap pendidikan anak di Desa Alue Canang belum berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan pemerintah Desa masih tergantung sepenuhnya pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Hambatan yang terjadi terhadap hak pendidikan anak di Alue Canang adalah belum adanya sekolah lanjutan baik SLTP maupun SLTA diseputaran wilayah Alue Canang, akses prasarana yang tidak memadai yang beresiko tinggi terhadap keselamatan anak jika anak melanjutkan kesekolah lanjutan diluar wilayah Alue Canang serta tidak ada dukungan sarana seperti sarana transportasi antar jemput anak sekolah, sementara upaya yang telah dilakukan adalah pendataan, koordinasi, monitoring dan evaluasi baik dari Pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan maupun Dinas Perlindungan dan Anak Aceh Timur.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PELEPASAN HAK TANAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Di Gampong Sukajadi Kebun Ireng) ]]>
<![CDATA[Dhana, Rama]]>;
<![CDATA[Fatimah, Fatimah]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v6i1.749
<![CDATA[Sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan yang padat permukiman saja, namun dapat juga terjadi di daerah pedesaan yang mulai berkembang. Salah satu sengketa yang terjadi di Dusun Merak Makmur, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Antara salah satu warga dengan Pihak Gampong. Pokok sengketa adalah akses jalan lorong Gampong tersebut masih terdapat sebidang tanah milik Roby Sinaga yang berada di tengah jalan Lorong, kemudian saat tanah tersebut ingin dibangun oleh Pihak Gampong, Roby Sinaga tidak mengizinkannya untuk pembangunan jalan tersebut. Sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan tersebut menjadi penghambat pembangunan jalan serta akses jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris. Pengaturan fungsi sosial diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal tersebut memberi pengertian bahwa kewajiban bagi seluruh rakyat dalam memanfaatkan tanah tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan umum.. Penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh Pihak Gampong dan Roby Sinaga belumlah menemukan titik terang sehingga Pembangunan jalan menjadi terputus dan sampai saat ini belum ada upaya lain yang ditempuh oleh pihak Gampong dan Roby Sinaga. Namun setelah diwawancara oleh tim peneliti, bahwa pemilik tanah meminta agar parit yang berdekatan dengan pembangunah jalan haruslah dipasang talud (dinding penahan tanah) terlebih dahulu agar ketika jalannya telah siap nantinya tidak akan terkikis air ketika musim hujan sehingga jalan tidak cepat rusak. Jika talud telah dibuat, maka pemilik tanah akan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan. Untuk itu maka upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa adalah dengan membuat negosiasi ulang antara pemilik tanah dengan pihak Gampong agar permasalahan yang terjadi segera selesai.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Pasal 22 dan 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Ginting, Marina]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Asnawi, M. Iqbal]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v4i2.477
<![CDATA[Manusia memerlukan norma untuk menjaga hubungan sosial harmonis, namun perselisihan tetap bisa terjadi. Peningkatan kasus di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang dihentikan karena pihak yang tidak beritikad baik. Implementasi mediasi mengalami perkembangan melalui tahap pengadilan pada kesempurnaan yang ditandai dengan diterbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 22 dan 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdapat kewajiban para pihak untuk hadir dalam pertemuan secara langsung dengan atau tanpa perwakilan hukum, dan ketentuan mengenai itikad baik dalam proses mediasi. Jika salah satu pihak terbukti tidak itikad baik, perkara dapat ditolak, dan mereka akan diwajibkan membayar biaya mediasi. Ketentuan ini berlaku baik untuk penggugat maupun tergugat. Mediator harus melaporkan setiap tindakan itikad tidak baik kepada hakim, sehingga dapat membuat keputusan akhir dalam kasus.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK MELALUI PPAT MAUPUN SECARA MANDIRI ]]>
<![CDATA[Samosir, Agustini]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Fatimah, Fatimah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i1.756
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum balik nama sertifikat tanah hak milik melalui PPAT maupun secara mandiri. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode hukum normatif yang dimana penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa proses balik nama sertifikat tanah harus melalui pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Dimana PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik kepemilikan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Balik nama sertifikat tanah di dalam jual beli penjual dan pembeli harus membuat akta jual beli (AJB) dihadapan PPAT, AJB diperlukan sebagai syarat balik nama serifikat tanah dikantor badan pertanahan nasional (BPN). Balik nama harus diurus melalui PPAT dan juga bisa mengurus sendiri langsung ke BPN, akan tetapi kekuatan hukum balik nama sertifikat tanah secara mandiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Legal Review of the Authority of Financial Services Authorities in Crime Practicesinsider Trading in Capital Markets in the Development of Information Technology ]]>
<![CDATA[Asnawi, M. Iqbal]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Isnaini, Nazar]]>;
<![CDATA[Mutiarani, Rosy]]>;
<![CDATA[Herlambang, M. Hafiz]]>;
<![CDATA[Martin, Christopher]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 01 (2024): Edisi Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v3i01.15762
<![CDATA[The practice of insider trading constitutes a violation or crime within the Indonesian capital market, necessitating a legal role to safeguard investors against frequent violations in the market. This research delves into the legal role in addressing insider trading practices within the Indonesian capital market. The objectives include identifying the characteristics of insider trading in the Indonesian capital market and discerning the legal responsibilities associated with such practices. The research addresses the following issues: First, the characteristics of insider trading in the Indonesian capital market; and second, legal responsibilities concerning insider trading practices in the Indonesian capital market. This study employs a deductive-analytic juridical-normative approach. The analysis reveals that, firstly, the provisions on insider trading in capital markets law have not effectively ensured maximum protection for investors in Indonesia. Secondly, there are hindrances to offering comprehensive legal protection to investors in light of insider trading practices within the capital market.]]>
