cover
Contact Name
Anita Herlina
Contact Email
jikk.poltekim@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jikk.poltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK)
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : 26224828     EISSN : 27749592     DOI : https://doi.org/10.52617/jikk
An objective of JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Social Studies; Border Studies; International Development; Citizenship Studies; Diaspora. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM NURSE AND CAREWORKER DALAM INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT PADA 2019-2023 Syuhaimi, Achmad; Tarigan, Djoesept Harmat; Ulung, Alessandro Kurniawan
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Kerja sama G to G ini memiliki berbagai program salah satunya di bidang jasa yaitu nurse and careworker. Kerja sama program ini dilatarbelakangi oleh femonena demografi yang terjadi yakni peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menyebabkan kebutuhan tenaga perawat di Jepang. Sedangkan Indonesia memiliki jumlah tenaga perawat yang besar membutuhkan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peluang dan tantangan dalam dinamika yang terjadi pada tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti menggunakan teori game theory : positive sum game dengan konsep kerja sama internasional dan pekerja migran. Urgensi penelitian untuk menganalisa sejauh mana peluang dan tantangan yang terjadi dalam dinamika kerja sama ini. Hasil penelitian yang didapat adalah kerja sama ini saling menguntungkan kedua Negara, akan tetapi keuntungan tersebut masih jauh dibawah titik maksimal. Dari 200 kuota nurse yang diberikan Jepang, Indonesia masih belum bisa memenuhi sejak awal berjalannya kerja sama ini meskipun kuota careworker hampir selalu terpenuhi. Kerja sama IJEPA program nurse and careworker saling menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi keuntungan yang dihasilkan masih di bawah target.
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH TKI DI TAIWAN 2014-2019: KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA Balok, Febiana
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi Indonesia dalam menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan selama periode 2014 hingga 2019. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi fungsional yang dilakukan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Indonesia di Taiwan berperan penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi TKI. Meskipun terdapat kemajuan dalam perlindungan hak-hak TKI, tantangan seperti kurangnya penegakan hukum dan kesadaran TKI mengenai hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Taiwan serta penguatan kebijakan perlindungan TKI untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi TKI di masa mendatang.
UPAYA KANTOR IMIGRASI SEBAGAI SALAH SATU STAKE-HOLDER DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO Kurniavan, Al May Yusuf; Priadarsini, Ni Wayan Rainy
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Protokol Palermo adalah bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) yang diadopsi pada tahun 2000 di Palermo, Italia. Protokol ini dirancang untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir, seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan perdagangan senjata api secara ilegal. Sebagai penjaga pintu gerbang negara, kantor imigrasi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia dan penyelundupan orang melalui pengawasan keimigrasian yang ketat. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu kesanggupan kantor imigrasi dalam pencegahan penyelundupan dan perdagangan manusia berdasarkan Protokol Palermo. penulis menggunakan metode kualitatif untuk menyusun penelitian ini. Hasilnya adalah kantor imigrasi mampu melakukan upaya pencegahan tersebut, tetapi terdapat beberapa kendala yang bias diatasi dengan perkembangan teknologi dan koordinasi dari lembaga lain. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo, telah mengambil berbagai langkah melalui kebijakan imigrasi, seperti penerapan teknologi canggih dan pelatihan petugas, untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan ini.
DILEMA ETIKA DALAM BANTUAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGUNGSI Prihadiansyah, Khansa Deryqa; Jani, Salsabila Andi
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

NGOs berhasil menjadi salah satu aktor penting dalam kehidupan global saat ini, sering kali dengan cara mengisi kekurangan yang dimiliki pemerintahan sebuah negara dalam urusan kesejahteraan masyarakatnya atau memberi bantuan pada kelompok yang tidak dilindungi oleh negara asal mereka. Salah satunya ialah dengan memberikan bantuan kemanusiaan pada pengungsi. NGOs dapat dibentuk dengan berbagai latar belakang, misalnya kepercayaan atau agama. Bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh kelompok agama terhadap orang-orang yang membutuhkan sudah menjadi bagian kehidupan sejak lama. Namun muncul dilema ketika bantuan tersebut diberikan bersamaan dengan upaya penyebaran kepercayaan yang dianut oleh organisasi tersebut. Dilema ini terkait etis tidaknya hal tersebut, khususnya karena penerima bantuan berada dalam kondisi yang lemah, baik secara identitas maupun secara kemampuan dipengaruhi oleh pihak luar. Tulisan ini akan membahas mengenai bantuan, khususnya bantuan kemanusiaan yang diberikan organisasi berlatar kepercayaan pada pengungsi serta bagaimana mereka menyebarkan kepercayaan dalam program yang dijalankan, dan bagaimana hal ini dianggap sebuah dilema meski penerima bantuan tidak menolak ajaran kepercayaan yang diberikan.
MENAKAR PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN KEIMIGRASIAN DI KABUPATEN JEPARA Fitriyono, Junaidul
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten di Jawa Tengah dengan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, penyebabnya antara lain dorongan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan warga. Industri yang berkembang tidak hanya mebel, namun industri skala besar seperti garmen, alas kaki maupun konveksi serta pengembangan PLTU di Jepara mendorong peningkatan aktivitas ekonomi warga. Salah satu dampak perkembangan ini adalah semakin banyaknya Orang Asing yang berdiam dan beraktivitas di Jepara serta kebutuhan penduduk Jepara untuk melakukan mobilitas antar negara semakin meningkat. Kebutuhan akan akses layanan izin tinggal bagi Orang Asing dan dokumen perjalanan berupa paspor oleh warga Jepara juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penting untuk dapat menganalisis sejauh mana peluang dibentuknya Unit Layanan Keimigrasian di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis deskriptif dengan mengombinasikan data dan informasi yang didapatkan dari studi literatur dengan hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memenuhi seluruh unsur yang dibutuhkan untuk dibentuknya unit layanan Keimigrasian berupa Kantor Imigrasi Kelas III di Kabupaten Jepara.
INTEGRATING INDONESIA’S BORDER CONTROL MANAGEMENT SYSTEM: AN ANSWER TO EVER-EVOLVING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME Dewanto, Rafi Navynanda Kusuma; Al-Dzikri, Ilham Akbar Dzaky; Bayunillah, Muhammad Okahadiwan; Jannah, Rahmawati Nurul
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the critical need for an integrated border control management system in Indonesia, addressing the challenges posed by the country's vast archipelagic geography and the evolving threats of transnational organized crime. It analyzes the current fragmented state of Indonesia's border management, spread across multiple agencies including immigration, customs, maritime security, and border patrol. The study highlights the inadequacies of this system in combating sophisticated criminal networks that exploit jurisdictional gaps and information silos. Drawing on comparative analyses of integrated border management systems in countries such as the United States, Australia, and Singapore, as well as regional models like the European Union, the article proposes potential solutions tailored to Indonesia's unique context. Two primary approaches are discussed: the creation of a new overarching agency consolidating key border management functions, and the establishment of a high-level inter-agency coordination committee. The article emphasizes critical elements for successful integration, including advanced technology deployment, risk-based management approaches, comprehensive training programs, legal reforms, enhanced regional cooperation, and public-private partnerships. It argues that while the path to integration presents significant challenges, including institutional resistance and financial constraints, the benefits of an integrated system far outweigh the costs. The study concludes that implementing an integrated border management system is crucial for enhancing Indonesia's national security, contributing to regional stability, and positioning the country as a leader in innovative border management practices in Southeast Asia. This research contributes to the ongoing dialogue on enhancing national and regional security in the face of complex, transnational threats, offering insights relevant not only to Indonesia but to other nations grappling with similar border management challenges.
INTERDEPENDENSI KOMUNITAS INTELIJEN DALAM FORUM KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA: ANALISIS TERHADAP UPAYA KONTRATERORISME GUNA MEREDUKSI JARINGAN FOREIGN TERRORIST FIGHTER Yusuf, Muhammad Choirul; Afsholikhati, Imania; Pangesti, Rizkyana Mutia; Amrullah, Damarjati Mahatma
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Immigration has a crucial role in maintaining the country's security and sovereignty. The Southeast Asia region, which includes Indonesia, is a transit point that is vulnerable to organized transnational crime, especially terrorism. The Institute for Economics and Peace (IEP) has collected data on the global terrorism index (GTI) in ASEAN countries, and the results show that 6 out of 10 countries in Southeast Asia have a threat of terrorism. Indonesia is a potential target because it has the largest Muslim population in the world. The Ministry of Law and Human Rights, through the immigration institution, is in the spotlight because it has authority in matters of people's crossing, border management and immigration law enforcement. Southeast Asia, which is rich in cultural, ethnic, religious, political and social diversity, as well as cross-border mobility, provides opportunities for terrorist syndicates to migrate through non-procedural vulnerable points. Therefore, cooperation and intelligence monitoring are very important in mitigating and handling terrorism in Southeast Asia, through regional cooperation forums as a means to facilitate interaction between countries. Immigration institutions need to collaborate at a diplomatic and tactical level, as well as increase interconnection with the intelligence community in Southeast Asia to reduce terrorist networks. Intelligence supervision is also needed to identify terrorist networks early on, while intelligence cooperation enables the exchange of information about the movements of terrorist groups and preventive steps that can be taken.
PERAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MEMERANGI PENYELUNDUPAN NARKOBA: MENGATASI KRISIS SOSIAL YANG MEMBAHAYAKAN KETAHANAN NASIONAL Sahara, Gita Novia; Muhammad, Ikhlas Nur; Nugraheni, Dwi; Samosir, Angela Glorya Marito; Rahmadhani, Tasya
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelundupan narkoba merupakan ancaman global nyata dengan dampak negatif yang luas. Dampaknya tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga ketahanan dan keamanan nasional. Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara transit dan tujuan dalam jaringan perdagangan narkoba internasional, menjadikan pentingnya peran imigrasi dalam mencegah pelaku tindak pidana narkoba melintasi perbatasan secara ilegal. Artikel ini membahas tentang penyelundupan narkoba sebagai bencana sosial berdasarkan perspektif pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction) dan bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dapat berperan secara aktif dalam mitigasi ancaman ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan literatur review, menganalisis bagaimana kaitan dan relevansi kebijakan keimigrasian terhadap ketahanan nasional. Sinergitas dan kolaborasi antar lembaga yang berwenang, seperti Ditjenim, POLRI, dan BNN, sangat penting untuk menciptakan sistem pencegahan yang berdaya guna dan berhasil guna, terutama di wilayah-wilayah perbatasan strategis.
PERSEPSI PEGAWAI IMIGRASI BATAM TERHADAP PENCABUTAN BEBAS VISA: PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL Putra, Romil Sahab; Zahidi, M. Syaprin
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v8i2.660

Abstract

Penelitian ini menganalisis persepsi Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terhadap kebijakan pencabutan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 159 negara, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma non-positivisme, penelitian ini mengeksplorasi interpretasi subjektif pegawai terkait dampak kebijakan terhadap keamanan nasional. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian dokumen. Dengan kerangka Teori Keamanan Nasional Barry Buzan, penelitian mengkaji elemen ancaman transnasional, kapabilitas negara, dan keamanan kolektif. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan pencabutan BVK dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan nasional, meningkatkan PNBP, dan memitigasi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Pegawai menilai kebijakan ini meningkatkan selektivitas pengawasan orang asing, yang berdampak positif pada pariwisata, ekonomi, dan investasi. Persepsi pegawai terhadap asas resiprokal dan manfaat kebijakan turut mendukung implementasinya. Komunikasi efektif dan kesamaan persepsi antarpegawai menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pencabutan BVK tidak hanya relevan untuk keamanan nasional, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga stabilitas negara melalui pendekatan keamanan kolektif. Implikasi teoretis dan praktisnya diharapkan memberikan panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan keimigrasian yang lebih adaptif.
PERAN ATASE IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI Pratama, Reza Akbar; Hilmy, Muhadzib Rezki; Berlian, Theresya; Wijanarko, Ervan Fawwaz
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v8i2.664

Abstract

The role of Immigration Attachés is crucial in safeguarding Indonesian migrant workers abroad, especially in dealing with immigration issues, legalprotection, and diplomatic matters. Indonesian migrant workers often face challenges such as visa violations, exploitation, and legal difficulties in their host countries. This article explores the responsibilities of Immigration Attachés in protecting migrant workers, focusing on administrative assistance, legal support, and coordination with local immigration authorities. Immigration Attachés play a key role in resolving issues related to overstaying, illegal employment, and human rights violations, often collaborating with host country governments and relevant international bodies. The main challenges in providing protection include limited resources, the complexity of legal frameworks in different countries, and the increasing number of cases involving Indonesian migrant workers in countries such as Malaysia, Saudi Arabia, and Taiwan. Despite these challenges, the presence of Immigration Attachés helps mitigate the risks faced by migrant workers by facilitating repatriation, offering legal counseling, and ensuring their rights are upheld. This article emphasizes the need for stronger bilateral agreements and better resource allocation to enhance the protection of Indonesian migrant workers abroad. Additionally, it calls for improvements in the training and coordination of Immigration Attachés to address emerging challenges, such as the rise in undocumented labor migration.