Garuda - Garba Rujukan Digital

INTERNATIONAL REFUGEES AND INDONESIA'S FREE AND ACTIVE FOREIGN POLICY Jani, Salsabila Andi; Nurislamia, Fika; Deryqa, Khansa
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 7 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v7i2.607

Indonesia's Free and Active Foreign Policy has influenced the way the country deals with international refugees, especially as a transit country. Although it has not ratified the 1951 Refugee Convention, Indonesia uses domestic legal frameworks, such as Law No. 6/2011 on Immigration, to deal with refugee issues. This research uses a qualitative method with desk-based analysis to examine the relationship between Indonesia's foreign policy and international refugee management. The results show that although Indonesia does not grant asylum, the country provides temporary protection and basic assistance to refugees, in collaboration with international organizations such as UNHCR. The article concludes that Indonesia's Free and Active Foreign Policy plays a role in balancing national interests with humanitarian obligations, demonstrating a commitment to global cooperation despite not yet fully participating in international conventions related to refugees.

Pengaruh Self Compassion pada Kemampuan Penyesuaian Diri Mahasiswa Perantau Imma Yedida Ardi; Novia Feoh; Salsabila Andi Jani
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 1 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Novembe
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i1.1213

Kesempatan menempuh pendidikan gratis di sekolah kedinasan mengundang minat siswa dari berbagai daerah di Indonesia dengan beragam latar belakang. Perbedaan status sosial dan budaya mengharuskan mahasiswa perantau untuk melakukan penyesuaian diri. Agar mampu memaksimalkan proses penyesuaian diri, peneliti mencari tahu peran self compassion yang terjadi pada mahasiswa perantau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik koefisien korelasi. Penelitian ini melibatkan 146 partisipan yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa self compassion berpengaruh positif bagi proses penyesuaian diri. Semakin tinggi self compassion akan meningkatkan kemampuan penyesuaian diri pada mahasiswa. Nilai penyesuaian yang tinggi pada mahasiswa di sekolah kedinasan dipengaruhi karena dimensi self kindness dan common humanity mahasiswa cenderung tinggi. Artinya, mahasiswa menganggap kesalahan akibat perbedaan budaya adalah sesuatu yang wajar seperti pada kehidupan mahasiswa lainnya. Mereka juga bersikap baik saat mengalami kegagalan. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa kemampuan self compassion laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sedangkan berdasarkan variabel penyesuaian diri, tidak terdapat perbedaan kemampuan penyesuaian diri yang signifikan antara mahasiswa perantau baik perempuan maupun laki-laki.

DILEMA ETIKA DALAM BANTUAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGUNGSI Prihadiansyah, Khansa Deryqa; Jani, Salsabila Andi
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

NGOs berhasil menjadi salah satu aktor penting dalam kehidupan global saat ini, sering kali dengan cara mengisi kekurangan yang dimiliki pemerintahan sebuah negara dalam urusan kesejahteraan masyarakatnya atau memberi bantuan pada kelompok yang tidak dilindungi oleh negara asal mereka. Salah satunya ialah dengan memberikan bantuan kemanusiaan pada pengungsi. NGOs dapat dibentuk dengan berbagai latar belakang, misalnya kepercayaan atau agama. Bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh kelompok agama terhadap orang-orang yang membutuhkan sudah menjadi bagian kehidupan sejak lama. Namun muncul dilema ketika bantuan tersebut diberikan bersamaan dengan upaya penyebaran kepercayaan yang dianut oleh organisasi tersebut. Dilema ini terkait etis tidaknya hal tersebut, khususnya karena penerima bantuan berada dalam kondisi yang lemah, baik secara identitas maupun secara kemampuan dipengaruhi oleh pihak luar. Tulisan ini akan membahas mengenai bantuan, khususnya bantuan kemanusiaan yang diberikan organisasi berlatar kepercayaan pada pengungsi serta bagaimana mereka menyebarkan kepercayaan dalam program yang dijalankan, dan bagaimana hal ini dianggap sebuah dilema meski penerima bantuan tidak menolak ajaran kepercayaan yang diberikan.

MANIFESTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN PASSPORT SERVICES AT THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE OF TPI BANDUNG Atmadja, Erlangga; Pujonggo, Seno Setyo; Jani, Salsabila Andi
Qawwam : The Leader's Writing Vol. 6 No. 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/qawwam.v6i1.483

The effectiveness of passport services serves as a fundamental benchmark for assessing the quality of bureaucracy and a nation's progress in public administration. To improve the quality of immigration services, the application of good governance principles—encompassing transparency, accountability, participation, and efficiency—plays a pivotal role. This study aims to analyze the manifestation of good governance principles in the provision of passport services at the Class I TPI Bandung Immigration Office. Through a qualitative case study approach, this study thoroughly examines how each of these principles is implemented in operational procedures, from the application stage to the issuance of the passport. The analysis focuses on identifying successes, challenges, and the public's perception of the current implementation. The findings are expected to provide a comprehensive overview of the synergy between good governance and the quality of public services in the immigration sector, as well as to formulate strategic recommendations for stakeholders to optimize services, enhance public satisfaction, and strengthen the nation's competitiveness.

DIGITAL TRANSFORMATION IN IMMIGRATION SERVICES THROUGH BIOMETRIC DATA STORAGE AND PERSONAL GOVERNANCE Waita, Rivaldo Pramudya RInaldy; Jannah, Rahmawati Nurul; Jani, Salsabila Andi
Qawwam : The Leader's Writing Vol. 6 No. 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/qawwam.v6i1.485

The rapid advancement of digital technology in the 21st century has ushered the world into the disruption era, a phase in which fundamental transformations across various aspects of life are inevitable. One sector that has undergone a significant transformation is immigration services, particularly through the adoption of biometric systems. Biometric technologies—including fingerprint, facial, and iris recognition, have proven effective in enhancing identification efficiency and strengthening border security. Nevertheless, the implementation of such technologies simultaneously raises critical issues regarding personal data protection and individual privacy, as biometric data are inherently unique, sensitive, and highly vulnerable to misuse if not properly safeguarded. This study seeks to examine the implications of biometric implementation in the context of Indonesian immigration, with an emphasis on its administrative benefits, potential security risks, and the relevance of legal frameworks, particularly Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Through an analytical approach, this research is expected to provide a conceptual contribution to the strengthening of digital-based immigration governance aligned with the principles of e-government, human rights protection, and public accountability in the disruption era.

ANALISIS PERAN APLIKASI LAYANAN PUBLIK (M-PASPOR DAN DIGITAL KORLANTAS) DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA Tiara Mulia Risty; Salsabila Andi Jani; Anida Sri Rahayu Mastur
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.961

Perkembangan teknologi digital telah mendorong instansi pemerintah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi layanan publik digital, yaitu M-Paspor dan Digital Korlantas, dalam mendukung implementasi e-government di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur dan sumber terpercaya mengenai kedua aplikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M-Paspor, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, memberikan kemudahan dalam pengajuan dan penggantian paspor secara online. Sementara itu, Digital Korlantas, yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, memfasilitasi layanan lalu lintas seperti perpanjangan SIM melalui sistem online. Kedua aplikasi menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi proses administrasi, serta transparansi informasi layanan publik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dialami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi digital seperti M-Paspor dan Digital Korlantas memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip good governance, khususnya dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pengembangan lebih lanjut diperlukan agar sistem e-government di Indonesia dapat berjalan secara optimal.

ANALISIS PERAN APLIKASI LAYANAN PUBLIK (M-PASPOR DAN DIGITAL KORLANTAS) DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA Tiara Mulia Risty; Salsabila Andi Jani; Anida Sri Rahayu Mastur
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.961

Perkembangan teknologi digital telah mendorong instansi pemerintah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi layanan publik digital, yaitu M-Paspor dan Digital Korlantas, dalam mendukung implementasi e-government di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur dan sumber terpercaya mengenai kedua aplikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M-Paspor, yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, memberikan kemudahan dalam pengajuan dan penggantian paspor secara online. Sementara itu, Digital Korlantas, yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, memfasilitasi layanan lalu lintas seperti perpanjangan SIM melalui sistem online. Kedua aplikasi menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi proses administrasi, serta transparansi informasi layanan publik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dialami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi digital seperti M-Paspor dan Digital Korlantas memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip good governance, khususnya dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pengembangan lebih lanjut diperlukan agar sistem e-government di Indonesia dapat berjalan secara optimal.

PMI CERDAS, MASA DEPAN BERKUALITAS: SOSIALISASI BAHAYA DAN PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL Anung, Ishidorus; Mulyawan, Budy; Nurkumalawati, Intan; Trinata, Cakra; Mastur, Anida Sri Rahayu; Jani, Salsabila Andi
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.820

Tingginya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data BP2MI per September 2024, sebanyak 85,07% pengaduan terkait PMI berasal dari jalur tidak resmi, menunjukkan perlunya intervensi edukatif sejak dini, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi dan informasi. Menanggapi situasi tersebut, Tim Dosen Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Percaya Jakarta Barat, yang merupakan lembaga pendidikan nonformal bagi anak-anak dari keluarga marginal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, literasi migrasi, dan kemampuan deteksi dini terhadap risiko TPPO di kalangan remaja pendidikan paket C. Metode yang digunakan berupa sosialisasi tematik dan workshop interaktif yang dibagi dalam lima sesi utama, mencakup pengenalan jalur migrasi aman, bahaya TPPO, prosedur legal penempatan PMI, serta refleksi berbasis studi kasus nyata. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan kuis. Kegiatan ini membuktikan efektivitas pendekatan naratif, partisipatif, dan kontekstual dalam meningkatkan ketahanan hukum masyarakat terhadap praktik migrasi non-prosedural dan perdagangan orang.

Peran Strategis PIMPASA dalam Program Desa Binaan: Pendekatan Community-Based Migration Management Subansina, Vikaristi S. E.; Ardi, Imma Yedida; Jani, Salsabila Andi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19658

Program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) merupakan inovasi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam merespons persoalan migrasi tidak berdokumen yang banyak berakar dari wilayah pedesaan. Dengan pendekatan community-based migration management (CBMM), PIMPASA didesain untuk memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis komunitas melalui edukasi, deteksi dini, dan partisipasi warga. Studi ini bertujuan menganalisis peran strategis PIMPASA dalam program desa binaan sebagai kebijakan preventif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, serta literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa PIMPASA mampu menjadi agen penghubung antara negara dan komunitas lokal dalam memperkuat ketahanan sosial terhadap migrasi ilegal dan perdagangan orang. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan, serta sinergi lintas sektor yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, penyusunan modul nasional, dan integrasi PIMPASA dalam kebijakan pembangunan desa menjadi rekomendasi utama. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan CBMM dalam merumuskan kebijakan imigrasi yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Mewujudkan Pelayanan Publik Inklusif: Implementasi Jalur Terpisah bagi Pemohon Disabilitas dan Literasi Teknologi Terbatas Manurung, Mario Pandapotan; Anida Sri Rahayu Mastur, Salsabila Andi Jani
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 3 September 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.33356

Digital transformation through the M-Passport application has made passport applications easier, but still presents challenges for applicants with disabilities and those with limited technological literacy. This situation prompted innovation in the form of a separate pathway at the Pematangsiantar Class II Immigration Office as an effort to create more inclusive public services. The research employed a mixed-methods approach, using questionnaires, interviews, and observations. The separate pathway was implemented through direct assistance from officers who effectively assist vulnerable groups. Supporting factors include good internal communication, employee competence, and a positive disposition in the form of empathy. Barriers include limited outreach, inadequate human resources, and infrastructure. In conclusion, the separate pathway needs to be strengthened through regulations and resource support to become the standard for inclusive public services throughout Indonesia.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search