cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Setia Bakti
Contact Email
indrasetiabakti@unimal.ac.id
Phone
+6285261340228
Journal Mail Official
jspm@unimal.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No.8, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh, Indonesia
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27471292     DOI : 10.29103/jspm
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: 1) inclusive education, 2) sustainable development, 3) conflict and peace building, 4) elite and social movement, 5) gender politics and identity, 6) digital society and disruption, 7) civil society, 8) e-commerce and new market, 9) community development, 10) politics, government, and public policy, 11) media and social transformation, 12) democracy, globalization, radicalism, and terrorism, 13) local culture, 14) lifestyle and consumerism, 15) revolution of industry 4.0
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 255 Documents
 6   7   8   9   10 
The Role of Institutions in Optimizing Employee Performance at the Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru City Ramadina Safitri; Abdul Sadad
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5584

Abstract

This study aims to determine the role of institutions in achieving employee work optimization at the Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Optimization is an action or process that makes something better and more effective. If optimization is associated with the role of institutions, then there are institutional norms that encourage the achievement of work optimization. This study used the Hardjanto indicators, namely equality, consensus orientation, participation, and responsiveness. The research method in this study is qualitative. The result shows that the Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru encourages institutional role in running its organization. Leaders liven up certain norms such as giving every employee fair and equal rights and obligations following their duties and functions, prioritizing deliberation in the policy process, respecting active participation, and encouraging a responsive and serving work culture. Of the four indicators, the responsiveness dimension has not worked well, while the other three dimensions have been implemented properly.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelembagaan dalam mencapai optimalisasi kerja pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Optimalisasi adalah tindakan atau proses yang membuat sesuatu menjadi lebih baik dan lebih efektif. Jika optimalisasi dihubungkan dengan peran kelembagaan, maka ada norma-norma kelembagaan yang mendorong tercapainya optimalisasi kerja. Penelitian ini menggunakan indikator Hardjanto dimana peran kelembagaan ditentukan dari 4 dimensi yang melekat, yaitu equality, consensus orientation, participation, dan responsiveness. Metode penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Hasil penelitian yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru menghidupkan peran kelembagaan yang kuat dalam menjalankan organisasinya. Pimpinan menghidupkan norma-norma tertentu seperti memberikan setiap pegawai hak dan kewajiban yang adil dan setara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mengedepankan musyawarah dalam proses kebijakan, menghargai partisipasi aktif, dan mendorong budaya kerja yang tanggap dan melayani. Dari keempat indikator tersebut, dimensi responsiveness belum berjalan dengan baik, sedangkan tiga dimensi yang lain sudah dijalankan sebagaimana mestinya.
Implementation of School Operational Assistance Fund During the Covid-19 pandemic (Case Study of SMAN 12 Pekanbaru) Arturis Tua Florencia; Febri Yuliani
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5031

Abstract

The purpose of this study was to find out how the process of implementing the use of school operational assistance funds (BOS) at SMAN 12 Pekanbaru, Riau Province, during the Covid-19 pandemic. The coronavirus that is endemic in Indonesia has resulted in limited online and face-to-face learning processes. That changed the allocation of BOS funds to meet school needs during the Covid-19 pandemic. All of that policy to prevent schools from becoming new clusters of the spread of the coronavirus in Indonesia. This research is qualitative with a case study approach. We used primary and secondary data from observations, interviews, and documentation. We analyzed findings to obtain accurate and credible data regarding the implementation of school operational funds during the Covid-19 pandemic. The results showed that the BOS fund policy implementation at SMAN 12 Pekanbaru was still not optimal. The findings support that statement from various main aspects such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure that hinder the success of policy implementationABSTRAKTujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses implementasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMAN 12 Pekanbaru Provinsi Riau selama pandemi Covid-19. Virus corona yang mewabah di Indonesia mengakibatkan proses pembelajaran dilakukan secara online dan tatap muka terbatas. Alokasi penggunaan dana BOS turut diubah guna memenuhi kebutuhan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan guna mencegah sekolah menjadi cluster baru penyebaran virus corona di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas mengenai implementasi penggunaan dana operasional sekolah di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana BOS di SMAN 12 Pekanbaru masih belum optimal. Temuan ini diukur dari berbagai aspek utama seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.
The Impact of Covid-19 Towards Human Security Iqbal Ramadhan
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 1 (2021): Tantangan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i1.3730

Abstract

The emergence of coronavirus at the end of 2019 caused the world to fall into a global pandemic. It cannot be denied that the phenomenon of the Covid-19 pandemic caused a downturn in the global economy. The threat of the Covid-19 pandemic has endangered social aspects and has also destabilized the political and economic life of all countries. Covid-19 has an impact on human security around the world. The concept of human security essentially emphasizes human freedom from fear. Through the concept of human security, this article seeks to explain how people are classified as vulnerable objects. Their lives could be threatened by Covid-19. The author uses a qualitative methodology with case study techniques to address this issue. The analysis in this article shows that poor, undernourished people who do not have access to sanitation and health services live in densely populated areas and people with comorbidities are particularly vulnerable to exposure to Covid-19. The conclusion of this research is that the government needs to give priority to these vulnerable communities. They are the entities that need to be protected from the threat posed by Covid-19.AbstrakMunculnya virus corona di penghujung tahun 2019 menyebabkan dunia terjerumus ke dalam pandemi global. Tak bisa dipungkiri, fenomena pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi global. Ancaman pandemi Covid-19 telah membahayakan aspek sosial dan juga mengguncang kehidupan politik dan ekonomi semua negara. Covid-19 berdampak pada keamanan manusia di seluruh dunia. Konsep keamanan manusia pada dasarnya menekankan kebebasan manusia dari rasa takut. Melalui konsep human security, artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana manusia diklasifikasikan sebagai objek yang rentan. Hidup mereka bisa terancam oleh Covid-19. Penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik studi kasus untuk mengatasi masalah ini. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa orang miskin dan kurang gizi yang tidak memiliki akses ke sanitasi dan layanan kesehatan tinggal di daerah padat penduduk dan orang dengan penyakit penyerta sangat rentan terhadap paparan Covid-19. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu memberikan prioritas kepada masyarakat rentan tersebut. Mereka adalah entitas yang perlu dilindungi oleh pemerintah dari ancaman Covid-19.
VIDEO SYUR MIRIP GISELLA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA Abid Nurhuda
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.3564

Abstract

The media is a tool for disseminating information and news to the public. In addition, it is also used as a means of entertainment by the community so that various managers compete with each other to lure the public to become the most favorite media. But sometimes it is done with things that are not praiseworthy, such as showing pictures, videos or films that contain pornographic elements. Regarding this, the last few weeks of November, which were presented by the media, especially in the virtual universe, Twitter and which became a trending topic, were exciting videos similar to Gisella which caused pros and cons among the community. Exciting videos similar to gisella are a form of pornography and in the view of Islam, all those who are involved intentionally get reward / sin and the reward is the audience, the creator, the perpetrator, and the spreader. Meanwhile, the laws in Indonesia that are entangled with laws are the perpetrators, the creators or the disseminators of the video, either with the Pornography Law or the ITE Law.Media merupakan salah satu alat untuk menyebarkan informasi dan berita kepada masyarakat. Selain itu juga digunakan sebagai sarana hiburan oleh masyarakat sehingga berbagai pihak pengelola saling berlomba-lomba untuk memikat masyarakat agar menjadi media yang paling favorit. Namun terkadang dilakukan dengan hal-hal yang tidak terpuji seperti mempertontonkan gambar, video ataupun film yang mengandung unsur pornografi. Mengenai hal itu, Beberapa minggu terakhir dari bulan november ini yang disuguhkan oleh media khususnya di jagad maya twitter dan menjadi trending topic adalah video syur mirip dengan gisella yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.  Metode yang dugunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mana mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas dengan melakukan analisis secara perspektif normatif untuk menemukan jawaban. Video syur mirip gisella merupakan bentuk pornografi dan dalam pandangan islam semua yang terlibat dengan sengaja maka mendapat ganjaran/dosa dan balasannya baik penonton, pembuat, pelaku, maupun penyebarnya. Sementara itu hukum di indonesia yang terjerat undang-undang adalah pelaku, pembuat ataupun penyebar video tersebut baik dengan UU Pornografi ataupun UU ITE. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan 3 peran : Peran individu, Masyarakat dan Negara Indonesia.
POLA PARENTING DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 6 KABUPATEN BIREUEN Zuraida Adam; Suadi Suadi; Abidin Nurdin
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 1, No 1 (2020): Karakter Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v1i1.3021

Abstract

This study describes the implementation of the parenting program and looks at the changes in the character of students after the implementation of the parenting program at SD Negeri 6 Bireuen. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of school officials, teachers, parents, school committees, and students. The results showed that the parenting program implemented at SD Negeri 6 Bireuen was running well by involving a socialization scheme, namely externalization, objectivation, and internalization of values and norms in the context of building student character. Changes in children's character are marked by changes in their daily attitudes that have become a habit. The values of character education that have been successfully implemented include religious values, discipline, responsibility, love for the environment, and honesty. ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan pelaksanaan pola parenting dan melihat sejauh mana perubahan karakter siswa setelah penerapan program parenting di SD Negeri 6 Kabupaten Bireuen. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program parenting yang dilaksanakan di SD Negeri 6 Bireuen berjalan baik dengan melibatkan skema sosialisasi yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi nilai dan norma dalam rangka pembentukan karakter siswa. Perubahan karakter pada anak ditandai dengan perubahan sikap sehari-hari yang mulai menjadi suatu kebiasaan. Adapun nilai pendidikan karakter yang berhasil diterapkan diantaranya nilai religius, disiplin, tanggung jawab, cinta lingkungan, dan kejujuran.
Strategi Pengrajin Tepas Bambu Gampong Buket Teukuh Kabupaten Bireuen Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Lisa Iryani; Poppy Suzanna; Sufi Sufi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.6082

Abstract

Para pengrajin tepas bambu di Gampong Buket Teukuh Kabupaten Bireuen masih menjalan roda usaha mereka secara tradisional. Praktis tidak banyak inovasi yang dilahirkan dari kerajinan tepas bambu, sedangkan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas. Minimnya program-program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa terhadap para pengrajin membuat usaha ini jalan di tempat. Penelitian kualitatif ini menggambarkan bahwa selama ini para pengrajin tepas bambu di Gampong Buket Teukuh memiliki strategi dalam mempertahankan keberlangsungan usaha mereka walau minim dukungan pemerintah. Realitasnya mereka membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para agen. Keberadaan agen membantu para pengrajin mendapatkan modal dalam membeli bahan baku tepas bambu yang dibutuhkan serta memasarkan produk-produk yang dihasilkan ke pasar-pasar pekan di wilayah pantai timur Aceh. Modal sosial ini sudah terjalin lama, bersifat resiprokal, dan dibangun atas dasar rasa saling percaya.
Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah versus Mekanisme Pasar Sufi Sufi; Riski Safriana; Lisa Iryani
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5518

Abstract

It is no secret that 3 Kg LPG gas is difficult to access for the underprivileged. These commodities often experience scarcity and price increases at the retail level. In addition, the middle-class group also consumes 3 kg of LPG gas. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis research type. The results showed that 3 Kg LPG gas should be distributed to underprivileged communities who have been recorded with proof of ID cards and family cards. However, there was fraud in the distribution process which caused a scarcity of 3 Kg LPG gas. LPG gas was even sold for more than the highest specified retail price. This commodity is sold freely at retail kiosks in Matangkuli District, North Aceh Regency. Gas prices follow a demand and supply mechanism. The local government is not serious about controlling violations of the gas distribution process for poor families. As a result, market forces beat the policies formulated by the government. ABSTRAKSudah bukan rahasia umum gas LPG 3 Kg sulit diakses oleh masyarakat kurang mampu. Komoditas ini acapkali mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pedagang eceran. Selain itu, gas LPG dinikmati pula oleh kelompok kelas menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gas LPG 3 Kg seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah terdata dengan bukti KTP dan KK. Namun terjadi kecurangan baik oleh oknum pihak pangkalan maupun agen yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 Kg. Gas LPG bahkan dijual melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang ditentukan. Komoditas ini dijual bebas di kios-kios eceran di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dengan mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran, sementara pemerintah daerah tidak cukup serius mengendalikan pelanggaran proses distribusi gas untuk keluarga miskin. Alhasil kecerdikan pasar selalu bisa melampaui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah.
Perempuan Ulee Pulo dan Industri Kecil Batu Bata: Peran Ekonomi Keluarga dan Upaya Pemberdayaan Risna Dewi; Nur Hazizah; Muklir Muklir
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 1 (2021): Tantangan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i1.4018

Abstract

Ulee Pulo Village, Dewantara District, North Aceh Regency is a small brick industrial area. This material is needed as a building material. The construction worker/laborer profession is identical to the menial jobs performed by men. However, the brick as a building material is produced by women, such as in Gampong Ulee Pulo. Most of the workers in the small brick industry are housewives who are looking for additional income. But the brick production process is out of date. This makes the bricks produced are of low quality because they are undercooked during firing, crushed, and the thickness is not uniform. This condition encourages BUMG Ulee Pulo to carry out empowerment programs for small industry players and brick workers who are predominantly women. This study describes the role of women and efforts to empower the brick business in Ulee Pulo village. The research method used is qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The entire data obtained were analyzed in a reduced way, then presented so that it was easy to understand, and conclusions were found. The results showed that the empowerment strategy was carried out through coaching and training of female brick industry workers where the funds were sourced from BUMG Gampong Ulee Pulo. AbstrakGampong Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara adalah daerah penghasil batu bata. Material ini dibutuhkan sebagai bahan bangunan. Sebenarnya profesi tukang/buruh bangunan itu sendiri identik dengan pekerjaan kasar yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Namun batu bata sebagai bahan material bangunan ternyata diproduksi oleh kaum perempuan seperti di Gampong Ulee Pulo. Sebagian besar pekerja industri kecil batu bata adalah para ibu rumah tangga yang mencari penghasilan tambahan. Tetapi proses produksi batu bata sudah ketinggalan zaman. Hal ini membuat batu bata yang dihasilkan berkualitas rendah karena kurang matang saat pembakaran, hancur, dan tingkat ketebalan tidak seragam. Kondisi ini mendorong BUMG Ulee Pulo melaksanakan program pemberdayaan kepada para pelaku industri kecil dan pekerja batu bata yang notabene didominasi kaum perempuan. Studi ini menggambarkan peran perempuan dan upaya pemberdayaan usaha batu bata di Gampong Ulee Pulo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan cara direduksi, kemudian disajikan agar mudah dipahami, dan ditemukan kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan pekerja perempuan industri batu bata dimana dananya bersumber dari BUMG Gampong Ulee Pulo.
Peran Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong (Studi Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara) Cut Laely; Murniati Murniati
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 1, No 2 (2020): Kebudayaan, Keberagaman, dan Pembangunan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v1i2.3116

Abstract

The Role of Women in village is the most important factor in development of village,but in Blang Village, Syamtalira Aron, North Aceh Regency, there is no role of women in the village governance structure. This is due to the fact that there are no opportunities for women to play an active role in village governance and cultural culture that opposes women to play a role in village governance. This study aims to determine the cause of the absence of women's role in the village government structure and determine the efforts that can be made for women to be able to play an active role in governance structure of village. Researchers used qualitative methods and data collection techniques through initial observation and direct interviews. The results of the study were the absence of an active role among women caused by the limited space for women to play an active role in the village government structure. Distrust of women so that women are placed in daily activities that generally have been carried out routinely by the community. Many factors cause limited space for women in Blang Village, namely factors of community organization, factors of power, factors of public and private, factors patriarchal ideological, and the most fundamental, culture that cause the role active of women can not be accepted at the community in the village government structureAbstrakPeran perempuan dibutuhkan dalam pembanggunan Gampong, namun di Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara tidak terdapat peran perempuan dalam struktur pemerintahan gampong. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak tersedianya peluang bagi kaum perempuan untuk berperan aktif dalam pemerintahan gampong serta kultur budaya yang menentang kaum perempuan untuk berperan di pemerintahan gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya peran perempuan di struktur pemerintahan gampong dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar perempuan dapat berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui obsrvasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian adalah tidak adanya peran aktif dari kalangan kaum perempuan karena disebabkan masih ada keterbatasan ruang gerak bagi kaum perempuan untuk ikut berperan aktif dalam struktur pemerintahan gampong dan ketidakpercayaan terhadap perempuan sehingga menjadikan perempuan hanya ditempatkan pada kegiatan sehari-hari yang umumnya telah dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Banyak faktor penyebab terbatasnya ruang gerak bagi perempuan di Gampong Blang, yaitu faktor organisasi masyarakat, faktor kekuasaan, faktor ruang publik dan privat, faktor ideologi patriakis, serta yang paling mendasar adalah faktor budaya patriarki masyarakat Gampong Blang yang menyebabkan peran aktif perempuan tidak dapat diterima dalam struktur pemerintahan gampong.
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE PROTECTION OF THE INDONESIAN MIGRANT FISHING VESSELS CREW ON TAIWAN-FLAGGED SHIPS Inasa Hening Sawengi; Najamuddin Khairur Rijal
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.7002

Abstract

This study discusses the government's efforts to protect the Indonesian migrant fishing vessels crew on Taiwan-Flagged Ships. The high number of the Indonesian migrant fishing vessels crew has implications for various problems. The absence of a specific law in the protection of Indonesian migrant fishing vessels crew and the disharmony of regulation on the distribution of authority is the core of the problem. The exploitation experienced by Indonesian migrant crews, especially on fishing vessels Taiwan-Flagged ships, is quite high and has not been resolved. The researcher uses the concept of international cooperation and migrant workers to see the government's efforts. The method is qualitative using a descriptive approach through the collection of library research. The results found that the Indonesian government seeks to strengthen bilateral relations with Taiwan, establish cooperation with the International Labour Organization, International Organization of Migration and Interpol in order to ensure the protection of the Indonesian migrant fishing vessels crew.Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan Taiwan. Tingginya pengiriman PMI Awak Kapal terutama dalam sektor perikanan berimplikasi terhadap berbagai permasalahan. Tidak adanya hukum yang spesifik dalam perlindungan PMI-Awak Kapal perikanan serta ketidakharmonisan regulasi pembagian kewenangan merupakan inti dari permasalahan.  Eksploitasi yang dialami oleh PMI Awak Kapal terutama pada kapal perikanan milik Taiwan terbilang cukup tinggi dan belum terselesaikan. Peneliti menggunakan konsep kerja sama internasional dan migrant workers untuk melihat upaya pemerintah. Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia berupaya melakukan penguatan hubungan bilateral dengan Taiwan, menjalin kerja sama dengan International Labour Organization, International Organization of Migration, dan Interpol dalam rangka memastikan perlindungan terhadap PMI Awak Kapal Perikanan.

Page 8 of 26 | Total Record : 255

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Kebijakan Sosial dan Transformasi Konflik Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Tantangan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Vol 1, No 1 (2020): Karakter Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0 Vol 1, No 2 (2020): Kebudayaan, Keberagaman, dan Pembangunan More Issue