cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
pahlawanjurnal@gmail.com
Phone
+6285250815108
Journal Mail Official
pahlawanjurnal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Achmad Yani Banjarmasin Jln. A. Yani Km. 5,5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin Alamat E-mail : pahlawanjurnal@gmail.com
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya
Published by Universitas Achmad Yani
ISSN : 23380853     EISSN : 26859920     DOI : https://doi.org/10.57216/pah
Core Subject : Education,
Education
JURNAL PAHLAWAN memuat isu aktual dibidang pendidikan, Sosial dan Budaya berisi tentang artikel-artikel Ilmiah, baik berupa opini maupun Hasil Penelitian dalam bidang pendidikan
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 205 Documents
 1   2   3   4   5 
Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pidana Tanpa Didampingi Penasehat Hukum yang Masuk dalam Ketentuan Pasal 56 KUHAP Irzan, Heri; Tornado, Anang Sophan
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.828 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.23

Abstract

Sistem hukum pidana di Indonesia, yang diatur dalam KUHAP, bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang adil dan menghargai hak asasi manusia. Salah satu hak penting dalam KUHAP adalah hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi pengacara, seperti yang tertulis dalam Pasal 56. Namun, seringkali terjadi putusan pengadilan dijatuhkan tanpa adanya pendampingan hukum ini. Penelitian ini ingin melihat bagaimana Pasal 56 KUHAP ini diterapkan di kepolisian dan kejaksaan, serta apa akibat hukumnya jika putusan pengadilan diberikan tanpa pendampingan pengacara. Kami menggunakan metode penelitian hukum yang fokus pada analisis peraturan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum. Hasilnya, penerapan Pasal 56 KUHAP masih banyak kendala. Masih banyak orang yang tidak tahu haknya, ketersediaan pengacara yang terbatas, aparat penegak hukum yang kurang peduli, dan anggaran negara yang minim untuk bantuan hukum. Putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa pendampingan pengacara, terutama untuk kasus yang wajib didampingi, bisa dianggap cacat hukum dan berpotensi batal. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dalam proses, dan hak asasi manusia.Dampak dari tidak adanya pendampingan hukum ini sangat serius. Selain melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa, juga bisa menyebabkan kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Hal ini merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan dan menciptakan ketidakadilan karena tidak semua orang punya akses yang sama terhadap bantuan hukum,Langkah perbaikan yang disarankan adalah sosialisasi yang lebih gencar, memperkuat lembaga bantuan hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, pengawasan rutin, dan memanfaatkan teknologi. Penting juga untuk mengubah cara pandang aparat penegak hukum dan memastikan negara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bantuan hukum.
Asas Kehati-Hatian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Modus Asmara (Love Scamming) di Media Sosial Nooridhayanti, Nadya Febrianie; Haiti, Diana
Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.863 KB) | DOI: 10.57216/pah.v21i2.24

Abstract

Asas kehati-hatian secara tegas di sebutkan di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai salah satu dasar atau landasan di dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Asas Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Modus Asmara (Love Scamming) Di Media Sosial, mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Modus Asmara (Love Scamming) Di Media Sosial. Jenis penelitian yang peneliti pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan.Secara sederhana, kehati-hatian adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya dampak merugikan. Love scamming disebut juga sebagai Love Romance atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Penipuan Modus Asmara/Romansa merupakan Tindakan kriminal yang menciptakan identitas online palsu untuk mendapatkan kasih sayang dan kepercayaan korban, setelah itu penipu menggunakan hubungan percintaannya untuk memanipulasi dan mendapatkan keuntungan dari korban.Modus yang digunakan pelaku biasanya menggunakan akun palsu yakni nama pengguna tidak sesuai, foto yang mencurigakan, jumlah pengikkut terlalu sedikit atau terlalu banyak, bio di profil terlihat aneh, akun selebriti tiba-tiba mengirim pesan, dan pesan yang dikirm bersifat mendesak. Aturan hukum yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan modus asmara (love scamming) di media sosial, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) dan Posisi Pelaku Usaha Tangan Kesekian Yula; Indrawan, H. Rudy
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.559 KB) | DOI: 10.57216/pah.v22i1.25

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) dan kedudukan pelaku usaha tangan kesekian dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena thrifting yang semakin berkembang menimbulkan dilema hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menganalisis kekosongan hukum yang terjadi serta merumuskan model pengaturan hukum yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas belum efektif akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pelaku usaha tangan kesekian sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan impor. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang memberikan kejelasan status hukum, perlindungan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan aspek perlindungan kesehatan, lingkungan, dan industri tekstil nasional.
Kepailitan Perusahaan Konstruksi Akibat dari Proyek Mangkrak Yulianti, Ayu Herlita; Qamariyanti, Yulia
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.26

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena kepailitan pada perusahaan konstruksi sebagai akibat dari proyek mangkrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana proyek mangkrak meningkatkan risiko insolvabilitas dan kepailitan bagi perusahaan konstruksi serta untuk mengidentifikasi langkah hukum dan manajerial yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek mangkrak menyebabkan tekanan finansial dan terganggunya likuiditas perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan insolvensi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pebayaran Utang (PKPU), suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada sedikitnya dua kreditur. Kasus PT Istaka Karya menjadi contoh nyata bahwa lemahnya pengelolaan keuangan, keterlambatan proyek, dan perlindungan kontraktual yang kurang kuat dapat berujung pada kepailitan perusahaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola keuangan yang baik. Penguatan klausul kontrak, serta penerapan langkah restrukturisasi dini untuk menjaga keberlanjutan industri konstruksi.
Nilai Sosial Tradisi Tari Bungo Inai Karoteh dalam Acara Pernikahan Masyarakat Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Izzati, Hajar Nurul; Febrian, Farid Tri; Merlin, Yospi; Marhadi, Hendri; Alpusari, Mahmud
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (881.957 KB) | DOI: 10.57216/pah.v22i1.27

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai sosial dalam tradisi Tari Bungo Inai Karoteh pada acara pernikahan masyarakat Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tari ini merupakan warisan budaya yang mengandung makna simbolik dan berperan dalam menjaga identitas serta kohesi sosial masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat dan warga setempat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tari, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari Bungo Inai Karoteh mengandung lima nilai sosial utama: gotong royong, kebersamaan lintas suku, keberlanjutan nilai antar generasi, rasa tanggung jawab bersama, dan kepedulian sosial. Tari ini juga memiliki peran penting dalam membangun solidaritas komunitas dan menjadi media transmisi nilai-nilai adat kepada generasi muda. Meskipun demikian, eksistensinya menghadapi tantangan dari arus modernisasi dan menurunnya minat generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi budaya untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini di masa depan.
Tradisi Randai Kumayang Bagoyang Masyarakat Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Puspita, Dela; Sulispala, Nopitasari; Gukguk, Ruth Maret Tasya Raja; Marhadi, Hendri; Alpusari, Mahmud
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.41 KB) | DOI: 10.57216/pah.v22i1.28

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tradisi Randai Kumayang Bagoyang sebagai salah satu seni pertunjukan khas masyarakat Melayu di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Fokus kajian meliputi sejarah perkembangan, struktur pertunjukan, nilai-nilai budaya yang terkandung, serta tantangan dan peluang pelestariannya di tengah arus modernisasi. Tradisi Randai tidak hanya berperan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan moral, pembentukan karakter, dan pelestarian budaya lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh tradisi lokal dan dokumentasi literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Randai Kumayang Bagoyang merupakan bentuk teater rakyat yang memadukan unsur musik, tari, silat, dan drama dalam format pertunjukan melingkar, yang mencerminkan nilai kebersamaan. Meskipun menghadapi tantangan dari budaya populer dan minimnya dukungan pemerintah, tradisi ini tetap hidup melalui inisiatif komunitas dan dapat menjadi potensi pendidikan budaya serta aset wisata daerah apabila dikelola secara berkelanjutan.
Tradisi Bakar Batu Suku Dani Provinsi Papua Pegunungan Asso, Etalia; Afifah, Haya Nisrina; Respi, Yulia; Maharani, Zofia; Marhadi, Hendri; Alpusari, Mahmud
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.239 KB) | DOI: 10.57216/pah.v22i1.29

Abstract

Tradisi Bakar Batu merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Suku Dani di Papua Pegunungan yang masih lestari hingga saat ini. Tradisi ini bukan hanya sekadar metode memasak secara tradisional menggunakan batu panas, tetapi memiliki makna sosial, spiritual, dan ekologis yang mendalam. Bakar Batu biasanya dilaksanakan pada berbagai momentum penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian, penyelesaian konflik adat, dan sebagai ungkapan rasa syukur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna, nilai, serta fungsi sosial dari tradisi Bakar Batu dalam kehidupan masyarakat Suku Dani di tengah arus modernisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara daring bersama tokoh adat asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini menjadi media perekat sosial yang efektif, sarana edukasi nilai adat bagi generasi muda, sekaligus ritual penyucian spiritual yang tetap dihormati masyarakat hingga kini. Meskipun menghadapi tantangan akibat modernisasi, masyarakat adat tetap mempertahankan tradisi ini sebagai identitas budaya dan simbol persatuan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah, sekolah, dan media dalam pelestarian tradisi Bakar Batu, agar nilai-nilai luhur di dalamnya tidak tergerus oleh zaman.
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Sitindaon, Helmi Sarlianna; Forasidah; Aswandi, Muhammad Khairil
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.64 KB) | DOI: 10.57216/pah.v22i1.30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berasal dari pegawai ASN dan tenaga kontrak pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini obnservasi dan wawancara adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data serta dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan mulai dari reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Implementasi Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Perencanaan Strategis Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja sudah baik namun ada beberapa unsur yang harus ditingkatkan seperti, upaya peningkatan efektivitas manajemen kinerja ASN melalui tiga aspek utama: pemahaman perencanaan kinerja, optimalisasi sistem evaluasi digital, dan peningkatan kualitas pelaporan. Perlunya pelatihan teknis untuk meningkatkan pemahaman SDM, optimalisasi penggunaan aplikasi ESAKIP Integrated agar tidak bersifat formalitas, serta penguatan mekanisme validasi laporan dengan keterlibatan pimpinan. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem manajemen kinerja yang lebih adaptif dan akuntabel.
Efektivitas Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Good Governance Rohman, Khuswadi; Erlina
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.406 KB) | DOI: 10.57216/pah.v22i1.31

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan wujud desentralisasi untuk memberi keleluasaan daerah dalam mengatur kepentingan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah menjadi instrumen pengawasan DPRD yang disampaikan setiap tahun. DPRD kemudian memberikan rekomendasi atas LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk mewujudkan Good Governance. Namun, efektivitas rekomendasi DPRD sering terkendala oleh dinamika politis, kelembagaan, dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini menganalisis implementasi rekomendasi DPRD atas LKPJ serta mengkaji konsekuensi hukum dan administratif bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjutinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitik, ditemukan bahwa efektivitas rekomendasi bergantung pada kualitas substansi, sinergi eksekutif-legislatif, dan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPRD dan mendukung tata kelola daerah yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip Good Governance.
Pembelajaran Kontekstual di Lingkungan Lahan Basah Alami Sungai untuk Mengembangkan Kecerdasan Moral Anak Sekolah Dasar Rizkina, Amalia; Rizkyka, Adetya Nor
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran kontekstual di lingkungan lahan basah alami Sungai untuk mengembangkan kecerdasan moral anak sekolah dasar di SDN Basiri 3 Banjarmasin. Adapun Langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang diterapakan Adalah (1) Kontruktivisme (Construktivism), (2) Menemukan (Inquiry), (3) Bertanya (Questioning), (4) Masyarakat belajar (Learning Community), (5) Pemodelan (Modeling), (6) Refleksi (Reflection), (7) Penilaian Auntentik (Aunthentic Assessment) siswa menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, drainase dan  Sungai disekitar lingkungan sekolah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan dengan cara mengambil apabila menemukan sampah, mengolah sampah  anorganik dengan mendaur ulang atau diproses menjadi ecobrik agar bermanfaat lagi. Hasil ecobrick ditata di taman depan halaman sekolah membentuk tulisan ꞶBSH3. Menumbuhkan nilai-nilai rasa tanggung jawab, perhatian terhadap lingkungan, empati, kejujuran, kedisiplinan, serta kemampuan bekerjasama.      

Page 2 of 21 | Total Record : 205

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026 Vol 21 No 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol 21 No 1 (2025): April 2025 Vol 20 No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 20 No 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 19 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 19 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 18 No. 2 (2022): Oktober 2022 Vol. 18 No. 1 (2022): April 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 2 (2021): Oktober, 2021 Vol. 17 No. 2 (2021): Oktober, 2021 Vol. 17 No. 1 (2021): April, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April, 2021 Vol. 16 No. 2 (2020): Oktober 2020 Vol 16 No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 16 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol. 16 No. 1 (2020): April, 2020 Vol 15 No 2 (2019): Oktober 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol. 14 No. 1 (2019): April, 2019 Vol 14 No 1 (2019): April 2019 Vol 13 No 2 (2018): Oktober 2018 Vol. 10 No. 1 (2017): April 2017 More Issue