Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo) Rachma Zaini Winarda; Joko Mardiyanto; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.661

Abstract : The aim of this study is to work out The implementation of land acquisition for development, specifically in Boyolali Regency. The implementation of land acquisition aims to make sure the supply of land for development within the public interest in Indonesia as stipulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development within the Public Interest. The approach method used is empirical juridical, the sort of research may be a qualitative approach. Methods of knowledge collection using interviews, literature study and documentation. the tactic used is data analysis by collecting the info obtained. The stages in land acquisition include: drawing board , preparation stage, implementation stage, and yield submission stage. The implementation of land acquisition for road construction includes inventory and identification of tenure , ownership, and utilization, compensation assessment, deliberation on compensation determination, granting compensation, and disposal of village treasury land; obstacles and solutions: within the measurement using village drawings that are still not accurate, they're replaced with the newest method, namely using digital measuring instruments in order that the calculation of the world is more accurate. the necessity for coordination between Task Force A, Task Force B, village officials. The calculation of compensation by the Assessment Team is decided consistent with the points and consistent with the identification data from the nominative data in order that if there are community members who don't accept as true with the worth of the land value, a consignment are often administered .The conclusion of this study states that the implementation of land acquisition for development is in accordance with Law No. 2 of 2012 and Presidential Regulation No. 19 of 2021. The community must understand the stages in land acquisition and compensation and supply socialization of the legal basis for land acquisition, Unite and achieve an agreement on perceptions between residents and therefore the government regarding the worth of the land price. Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan pengadaan tanah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Indonesia tertuang dalam Undang – Undang yang Nomor 2 Tahun 2012 berisi tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris, jenis penelitiannya pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Metode yang digunakan analisis data dengan menghimpun keseluruhandata yang diperoleh.Tahapan dalam pengadaan tanah antara lain : tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan penyerahan hasil. Tata cara pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol meliputi Inventarisasi serta identifikasi penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah penetapan untuk ganti kerugian, pemberian hak ganti rugi, dan pelepasan tanah kas desa; hambatan dan penyelesaian: didalam pengukuran menggunakan sket gambar desa yang masih manual belum akurat digantikan dengan metode terbaru yaitu menggunakan alat ukur digital sehingga perhitungan luasnya lebih akurat. Perlunya koordinasi antara Satgas A, Satgas B, perangkat desa.. Perhitungan ganti rugi oleh Tim Penilai yang ditentukan sesuai poin – poin dan sesuai data identifikasi dari data nominatif sehingga jika ada warga masyarakat tidak setuju dengan harga nilai tanah maka dapat dilakukan konsinyasi. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa tahap pengadaan tanah untuk pembangunan sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021.Masyarakat harus memahami tahapan dalam pengadaan tanah dan ganti rugi serta memberikan sosialisasi dasar hukum pengadaan tanah, Menyatukan dan mencapai kesepakatan tentang persepsi antara warga dengan pemerintah mengenai nilai harga tanah yang diganti rugi.

Pendaftaran Merek Sepatu Vans Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Yuri Utomo; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.671

Brand name insurance in Indonesia holds fast to the constitutive guideline (enlistment) with the standard of first to document. This implies that an imprint possibly gets security if the imprint is enlisted with the public authority through the Service of Law and Basic freedoms and for this situation is in the Licensed innovation Directorate. Vans is an organization that was established in 1966 as a notable brand that is in extraordinary interest by general society with legitimate insurance as a notable brand. The motivations behind this investigation are 1) To know the methodology for enrolling a brand name as a work to ensure the Vans brand dependent on Law Number 20 of 2016. 2) To know the lawful assurance endeavors against the holder of the Vans brand rights dependent on Law Number 20 of 2016. 3) To realize the hindrances experienced in the brand name enlistment measure Dependent on Law Number 20 of 2016. The exploration approach utilized in this examination is a standardizing juridical methodology. This exploration is engaging examination. The sort of information utilized is auxiliary information utilizing essential, optional and tertiary legitimate materials. This writing research is completed via looking, gathering and examining laws and guidelines and other legitimate materials identified with the object of examination. The information investigation technique utilized elucidating subjective. The consequences of the examination are 1) Vans is a worldwide imprint whose enlistment should go through the Madrid convention. Imprint accommodation through the Madrid Convention is helped out through the DJKI office as the Workplace of Beginning which acts to complete custom actually takes a look at 2) Brand name enrollment will give more grounded security, particularly on the off chance that it clashes with the imprint indistinguishable or comparative 3) Deterrents experienced during the time spent enlisting an imprint Dependent on Law Number 20 of 2016 are government factors, law variables, and local area and social factors just as the execution of Law Number 20 of 2016 concerning marks and geological signs still not compelling. Asuransi nama merek di Indonesia berpegang teguh pada aturan konstitutif (pendaftaran) dengan standar pertama yang didokumentasikan. Ini berarti bahwa suatu jejak mungkin akan mendapatkan jaminan jika cetakan tersebut diberikan kepada otoritas publik melalui Layanan Hukum dan Kebebasan Umum dan untuk situasi ini berada di Direktorat Inovasi Berlisensi. Vans adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1966 sebagai merek terkenal yang sangat diminati oleh masyarakat umum dengan jaminan hukum sebagai merek terkenal. Motivasi yang melatarbelakangi pemeriksaan ini adalah 1) Mengetahui sistem pendaftaran sebagai upaya untuk menjamin ketergantungan merek Vans pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 2) Mengetahui upaya pengamanan yang sah terhadap pemegang merek Vans berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 3) Menyadari permasalahan yang dialami dalam tindakan pendaftaran nama merek Bergantung pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendekatan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis regularisasi. Pemeriksaan ini adalah eksplorasi yang mencerahkan. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi opsional yang menggunakan bahan-bahan sah yang esensial, tambahan, dan tersier. Penelitian penulisan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan merenungkan undang-undang dan pedoman-pedoman serta bahan-bahan lain yang sah yang diidentifikasikan dengan objek pemeriksaan. Teknik pemeriksaan informasi menggunakan subyektif yang menarik. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah 1) Vans bersifat global yang pendaftarannya harus melalui konvensi Madrid. Pemanfaatan merek melalui Konvensi Madrid dilakukan melalui kantor DJKI sebagai Tempat Kerja Permulaan yang bertindak untuk melengkapi adat benar-benar terlihat 2) Pendaftaran merek akan memiliki jaminan yang lebih membumi, terutama jika berhadapan dengan merek yang tidak dapat dibedakan atau komparatif 3) Imperatif yang dialami selama pendaftaran nama merek Tergantung pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah variabel pemerintah, daerah setempat dan komponen sosial dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan geologi masih belum berhasil.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan Di POLRES Klaten Sholeh Rohmadi; Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.687

Indonesia is a developing country where all aspects are progressing quite rapidly. On the one hand, the impact of the influence of progress both in science, technology, cultural progress and development developments in general has an impact on all human life (society), including children. committed by children, one of which is drug abuse. The purpose of this study was to determine the legal protection of children as perpetrators of narcotics crimes in the City of Klaten and to find out the obstacles in the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes atythe Klaten Police. This study uses the Juridical Empirical method by combining primary data obtained from the field and secondary data from written legal materials and legislation relating to the problems that will be discussed in writing this thesis. Legal protection of children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level by the Klaten Resort Police starting from the arrest, detention, examination carried out in accordance with the Child Criminal Justice System Act. Children who are in conflict with the law, especially narcotics crimes at the Klaten Police, always prioritize diversion efforts if the diversion requirements are met. Legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level can be realized through the role of law enforcement, namely the Klaten Resort Police. The obstacles in the investigation process by the Klaten Police are internal factors and external factors. Internal factors are the absence of special investigators for children and lack of time to arrest, while external factors are calling the child's parents sometimes unable to attend to accompany, the actions of the child himself, legal advisors, lack of public awareness. namely the need for government socialization about the dangers of narcotics abuse and the need to increase the ability of police personnel by providing special professional training.

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP Di Wilayah Kabupaten Boyolali M Julianto; Adhiputro Pangarso Wicaksono; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.691

vendors (PKL) are a common phenomenon that occurs in big cities in Indonesia. The case of street vendors is considered by many parties as a form of government failure in providing job opportunities for the poor. Boyolali City is one of the cities which is alsStreeo inhabited by street vendors. This research was conducted using an empirical juridical approach, the authors went to the field to make observations and direct interviews with research informants. There are two formulations of the problem in writing this thesis, namely: (1). How is the policy of controlling street vendors in the Boyolali district, and the second (2). What are the suporting and inhibiting factor in controlling street vendors in the Boyolali area. The structuring policy by the Boyolali city government is appropriate and in accordance with the Boyolali regional regulation Number 18 of 2016 concerning the arrangement and empowerment of street vendors. The control carried out by the Satpol PP is also in accordance with PP number 6 of 2010

Peran Advokat Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Boyolali Waliyati, Eka; Pranawa, Burham; Saputri, Ananda Megha Wiedhar
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.677

Crimes committed by children are closely related to the rights of children that must be fulfilled, even though children commit a crime, however children are the next generation of the nation besides children who commit a crime must be defended their rights because children cannot understand their rights, children do not yet have an awareness of legal responsibility for what is done and children in conflict with the law do not have knowledge of the judicial process, therefore the role of advocates in defending the rights of children is very important in the examination process at the Boyolali District Attorney level. This study aims to determine the role of advocates in assisting the criminal process of children, knowing the obstacles of advocates when accompanying the criminal process of children and providing solutions to the obstacles faced by advocates in the process of criminal examinations carried out by children. In this paper the author uses an empirical juridical approach, using descriptive research, the data sources used by the author are primary and secondary data sources, with the collection methods obtained from literature studies, observations and interviews and using qualitative data analysis, then using data analysis methods empirical juridical, using primary and secondary data descriptively and then drawing conclusions in a deductive way. Based on the results of the research, advocates have not played their role optimally because of the lack of knowledge of advocates about the Juvenile Criminal Justice System so that in the mentoring process it is still equated with conventional assistance which results in children not getting full child rights, one of the most important is education, because education is very important and very influential on the future of children. Thus, even if a child commits a crime, the child must also receive protection for his rights, one of which is education. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat berkaitan erat dengan hak anak yang harus dipenuhi, meskipun anak melakukan suatu tindak pidana bagaimanapun anak merupakan generasi penerus bangsa selain itu anak yang melakukan suatu tindak pidana harus dibela haknya dikarenakan anak belum dapat mengerti tentang hak-haknya, anak belum memiliki kesadaran pertanggungjawaban hukum atas apa yang dilakukan dan anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki pengetahuan tentang proses peradilan maka dari disitulah peran advokat dalam membela hak-hak daripada anak yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di tingkat Kejaksaan Negeri Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat dalam mendampingi proses pidana anak, mengetahui kendala advokat saat mendampingi proses pidana anak dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi advokat dalam proses pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan diperoleh dari studi kepustakaan, observasi dan wawancara dan menggunakan analisis data kualitatif, kemudian menggunkan metode analisis data yuridis empiris, menggunakan data primer dan sekunder secara deskriptif kemudian ditarik kesempulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian advokat belum berperan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan advokat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dalam proses pendampingan masih disamakan dengan pendampingan konvensioal yang mengakibatkan anak belum mendapatkan hak anak secara penuh, salah satu yang terpenting adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Dengan demikian seharusnya meskipun anak melakukan suatu tidak pidana anak juga harus mendapat perlindungan atas haknya salah satunya adalah pendidikan.

Stigma Negatif Perkara Kepailitan Di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Dalam Mewujudkan Kepastian Berusaha Di Indonesia Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.721

With the Covid-19 pandemic, every company is trying to avoid the bankruptcy legal process. This reflects the company's lack of readiness to understand bankruptcy. For example, understanding the consequences of declaring bankruptcy of a company is still considered as one way to write off the company's debts, so the decision is not accompanied by an understanding that filing for bankruptcy is a serious step, and will not necessarily erase the company's debts. Thus, there is still a lot of negative stigma that arises in the community, especially business actors. For this reason, an effort must be made to remove the negative stigma of bankruptcy cases in order to create legal certainty in doing business in Indonesia. The research method used is normative juridical, namely by conducting research on library materials, both primary legal materials and secondary legal materials. From the study conducted, it is known that the Negative Stigma of Bankruptcy Cases in Indonesia occurs because the procedures regulated in the provisions of laws and regulations are still considered to be long and long-winded. Due to the negative public perception of the judiciary, the public feels that there is no effective means that creditors can use to protect their interests, especially so that naughty debtors can pay off their obligations, if necessary by legal coercion through the courts. Efforts to Overcome the Negative Stigma of Bankruptcy Cases in Indonesia One of the ways to do this is by organizing socialization activities on the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (SDPO) and increasing publications on bankruptcy and SDPO, strengthening partnerships between professional organizations of curators and administrators, and make it easier for business actors to obtain information about bankruptcy and SDPO. Dengan adanya pandemi Covid-19 setiap perusahaan berusaha untuk menghindari proses hukum kepailitan. Hal tersebut mencerminkan masih kurangnya kesiapan perusahaan dalam memahami kepailitan. Sebagai contoh, pemahaman mengenai akibat dari menyatakan pailit suatu perusahaan masih dianggap sebagai salah satu cara yang akan menghapus hutang perusahaan, sehingga keputusan tersebut tidak disertai dengan pemahaman bahwa mengajukan kepailitan adalah langkah yang serius, dan belum tentu akan langsung menghapus hutang perusahaan. Dengan demikian, masih banyak stigma negatif yang timbul dimasyarakat, khususnya pelaku usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang harus dilakukan untuk menghapus stigma negatif perkara kepailitan tersebut agar tercipta kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari kajian yang dilakukan diketahui Stigma Negatif Perkara Kepailitan di Indonesia terjadi dikarenakan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masih dianggap cenderung lama dan bertele-tele. Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap badan peradilan, maka masyarakat merasa tidak ada sarana yang efektif yang dapat digunakan Kreditor untuk dapat melindungi kepentingannya, khususnya agar Debitor yang nakal dapat melunasi kewajibannya, jika perlu dengan melakukan paksaan secara hukum melalui pengadilan. Upaya Untuk Menanggulangi Stigma Negatif Perkara Kepailitan di Indonesia Dapat dilakukan salah satunya dengan cara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memperbanyak publikasi tentang kepailitan dan PKPU, mempererat jalinan kemitraan antara organisasi profesi Kurator dan Pengurus, dan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan infomasi mengenai kepailitan dan PKPU.

Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017: Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Sutarni, Nanik; Pranawa, Burham; Istiana, Istiana
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.767

Land registration is carried out to provide legal guarantees to holders of land rights. However, there are still many disputes that are the work of the government. This is because certificates as strong evidence have not been able to guarantee legal certainty for holders of property rights to the land, so that parties who feel entitled can block land rights at the Land Office. The implementation of the block is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 13 of 2017. This study aims to determine the process and procedure for blocking certificates at the Boyolali Regency Land Office and to find out the obstacles in the implementation of the blocking at the Boyolali Regency Land Office. Empirical juridical research method, by reviewing and explaining the study of research law in order to obtain objective research. Data was collected by interviewing the officers in the dispute section and officers in the land law relations section. Block registration is divided into two, namely blocks with cases attached and blocks without cases being attached. The fee that must be paid is Rp. 50,000.00 (fifty thousand rupiahs) in accordance with Government Regulation Number 128 of 2015, although later after the review process, the application for registration of blocking certificates is rejected. Not all requests for block registration were accepted even though they had paid the PNBP fee, this was because the reason for submitting the block was not in accordance with the provisions. The obstacle faced by the Boyolali Regency Land Office is that there are still many requirements that have not been fulfilled by the applicant in submitting a request for registration of blocking certificates, thus hampering the smooth implementation of recording blocking of certificates. In addition, the KKP Web application cannot be automatically deleted after 30 days of blocking registration without having to apply for the revocation of the certificate block. Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Akan tetapi masih banyak terjadi sengketa yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah. Hal ini disebabkan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat belum bisa menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah tersebut, sehingga pihak yang merasa berhak dapat melakukan blokir terhadap hak atas tanah pada Kantor Pertanahan. Pelaksanaan blokir diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses serta prosedur pemblokiran sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yuridis empiris, dengan mengkaji dan menjelaskan kajian hukum penelitian agar mendapatkan penelitian yang objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada petugas seksi sengketa dan petugas di seksi hubungan hukum pertanahan. Pencatatan blokir dibagi dua, yaitu blokir dilampiri perkara dan blokir tanpa dilampiri perkara. Biaya yang wajib dibayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, walaupun nanti setelah proses pengkajian, permohonan pencatatan pemblokiran sertipikat ditolak. Permohonan pencatatan blokir tidak semua diterima meskipun sudah membayar biaya PNBP, hal tersebut dikarenakan alasan diajukannya blokir tidak sesuai dengan ketentuan. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan pemblokiran sertipikat sehingga menghambat kelancaran dalam pelaksanaan pencatatan pemblokiran sertipikat.Selain itu, aplikasi KKP Web belum bisa secara otomatis terhapus dengan sendirinya setelah 30 hari pencatatan blokir tanpa harus mengajukan permohonan pencabutan blokir sertipikat

Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain; Wiedhar Saputri, Ananda Megha
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.771

This research examines Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in terms of Comparative Fiqh of Schools. There are several marriages that are prohibited in Indonesia, for example marrying parents in-laws, marrying daughters-in-law and so on. Marriage is one part of the Shari'a which is discussed in Kutubul Mu'tabarah. Especially the four schools of thought. So it is very important for us to know the opinions of the mazhab scholars to enrich the references in order to provide justice and utilitarian law to all Indonesian citizens. This research is a normative legal research, is normative. The approach used is a normative juridical approach. The types of data used include primary data, namely:1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in particular Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in the part of marriage that is prohibited,and secondary data, namely library data which includes official documents, books of the salaf scholars, research books, scientific journals and so on. And tertiary data taken from excyclopedias and dictionaries. The data obtained is then analyzed using the Content Analysis method (content analysis) against the laws and regulations which are primary data. From this research it was found that Based on the research and analysis conducted, it is concluded that knowledge about marriages that are prohibited from being reviewed in Cross-Mazhab is very important to be studied by legal experts and scientists in Indonesia and the world in general. Penelitian ini meneliti tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Ada beberapa perkawinan yang dilarang di Indonesia mislanya menikahi mertua, menikahi menantu dan lain sebagainya. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari syariat yang dibahas didalam Kutubul Mu’tabarah. Khususnya Mazhab empat. Maka perlu sekali kita mengetahui pendapat para ulama mazhab untuk memperkaya referensi dalam rangka memberikan keadilan dan utilitarian hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian hukum normatif, bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah meliputi data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bagian bagian perkawinan yang dilarang, dan data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dan data tersier yang diambil dari eksiklopedi dan kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara Content Analiysis ( analisis isi ) terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan data primer. Dari penelitian ini didapatkan bahwa berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa Islam dalam menjalankan syariatnya memiliki banyak sekali mazhab Fiqih. Maka pengetahuan tentang Perkawinan-perkawinan yang dilarang ditinjau dalam Lintas Mazhab ini sangat penting untuk dipelajari oleh para Ahli Hukum dan Ilmuan di Indonesia dan dunia umumnya. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi Revisi Undang-undang Perkawinan yang mana pembuat aturan perlu juga memperhatikan perbedaan pendapat diantara para Ulama Fiqih.

Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menyejahterakan Kehidupan Para Atlet (Olahragawan) dan Mantan Atlet Wicaksono, Adhiputro Pangarso
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.773

This research aims to find out the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia in the context of and efforts to provide welfare for athletes and former athletes. The type of this research is doctrinal with a statute approach. The result showed that the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia in the context of and efforts to provide welfare for athletes and former athletes is contained in regulations including Law 3/2005 and Presidential Regulation 44/2014. The strengthening of the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia is with the enactment of Law 11/2022 which provides social security protection through the National Social Security System for athletes (sportsmen) as a manifestation of the welfare state and shows an affirmation that athletes are a profession Penelitian ini berfokus serta bertujuan untuk mencari dan mengetahui politik hukum pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menyejahterakan kehidupan para atlet (olahragawan) maupun mantan atlet. Jenis penelitian yang digunakan sebagai metode adalah doktrinal (normatif) dipadukan dengan pendekatan undang-undang. Terungkap bahwa politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka dan upaya memberikan kesejahteraan hidup kepada para atlet ( olahragawan ) dan mantan atlet (olahragawan ) terdapat dalam regulasi antara lain UU 3/2005 dan Perpres 44/2014. Penguatan politik hukum Pemerintah Republik Indonesia tersebut diwujudkan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keolahragaan yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada para atlet (olahragawan) maupun mantan atlet (olahragawan) untuk memperoleh jaminan sosial, ditambah dengan penegasan status profesi atlet sebagai suatu profesi pekerjaan sehingga sinkron dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang konsekuensi positifnya menjadikan para atlet berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa: (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi) Raharjo, Sri Budi; Mardiyanto, Joko; Putra, Tegar Harbriyana
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.399

Marriage is everyone’s dream is old enaugh, physically and mentally healthy and and can thunk well so that The purpose family gets asense of partner. Related to this the outhor conducted research at the Boyolali Religious Courth about due to divorce of wives who have psychiatric disorder. This research uses a judicial empirical approach method. The type of data used primary and secondary and tertiary legal materials. Using the type of descriptive research.This descriptive is research with solve the problem being investigated by describing the situation. The purposed research are to knowing the legal consequenses of divorce fild by husband against wives who have psychiatric disorder and to knowing the trial process until the final decision of the panel of judges. And to knowing differences in the process and the verdict due to divorce of person who have psychiatric disorder with divorce petition from a phsycially andmentaly healthy person. In this case the judges considered so as to decide the case with verdict verstek, because wives who have psychyatric disorder was not present at trial despate be ing properly summoned according to apredetermined trial schedule for three times in arow with respect to existing right in her hose hold life.The panel of judges decided custody of children included in the applicant. The basic for this consideration maybe because her mother was psychiatric disorder and the child is still aminor so it is feared that it will have big effect to the safety and development if the follow his mother. Perkawinan merupakan dambaan setiap orang yang sudah cukup umur, sehat jasmani dan rohani, serta dapat berfikir dengan baik agar keluarga yang dibina mendapatkan rasa tentram. Namun karena perbedaan prinsip, pandangan dan kepentingan sehingga tujuan rumah tangga yang dibinanya jadi gagal sehingga setiap pasangan memilih hidup berjalan sendiri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer diambil dari observasi langsung yaitu di Pengadilan Agama Boyolali dengan narasumber. Data sekunder ada 3: bahan hukum primer mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomer: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomer: 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literature yang mengacu pada hukum acara perkawinan. Bahan hukum tersier diambil dari website atau internet yang membahas hukum perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan jiwa dan mengetahui bagaimana proses persidangannya sampai pada Putusan akhir Majelis Hakim. Dalam perkara ini Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sehingga memutuskan perkara dengan Putusan Verstek karena istri yang mengalami gangguan jiwa tersebut tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut sesuai jadwal sidang yang sudah ditentukan selama tiga kali berturut. Sehubungan dengan hak-hak yang ada dalam kehidupan rumah tangganya tersebut Majelis Hakim memutuskan hak pengasuhan anak dikutkan pada Pemohon (suami) dasar pertimbangan ini mungkin karena ibunya mengalami sakit jiwa dan anaknya masih dibawah umur sehingga dikawatirkan berpengaruh besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak tersebut jika diikutkan dengan ibunya. Kata kunci: percerain,gangguan jiwa ,istri

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Burham Pranawa

Contact Email
burham_9@yahoo.com

Phone
+6285229050827

Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com

Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315

Location
Kab. boyolali,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Burham Pranawa

Contact Email burham_9@yahoo.com

Phone +6285229050827

Journal Mail Official burham_9@yahoo.com

Editorial Address Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315

Location Kab. boyolali, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Burham Pranawa

Contact Email
burham_9@yahoo.com

Phone
+6285229050827

Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com

Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315

Location
Kab. boyolali,

Jawa tengah

INDONESIA