COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PEWARISAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 24/PUU-XX/2022 ]]>
<![CDATA[Handayani, Putri]]>;
<![CDATA[Widodo, Ernu]]>;
<![CDATA[Subekti]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1968
<![CDATA[Indonesia merupakan Negara multicultural yang memiliki beragam, suku bangsa, adat budaya serta agama, keberadaan keberagaman yang berada di Indonesia memuculkan terjadinya perkawinan campuran, baik perkawinan yang terjadi antar suku, antar budaya, bahkan terjadinya perkawinan yang berbeda agama. Keberadaan perkawinan beda agama belum memiliki payung hukum yang pasti, sampai pada akhirnya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang memberikan penolakan terhadap pengajuan permohonan perkawinan beda agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlunya meneliti terkait dengan akibat hukum perkawinan Beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 serta kedudukan Hukum istri dan anak dalam pekawinan beda agama sebagai ahli waris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini akibat hukum perkawinan beda agama menyakup dalam tiga aspek yaitu akibat hukum terhadap paangan, harta perkawinan dan keturunan. Dalam hukum perdata pembagian waris tidak dilihat dari agama apa yang dianut oleh pewaris dan ahli waris hukum perdata hanya melihat dari segi hubungan darah, sedangkan pada hukum islam ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak berhak mendapatkan warisan akan tetapi mereka dapat memperoleh wasiat wajibah.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 ]]>
<![CDATA[Mariyah, Nofi]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>;
<![CDATA[Prawesthi, Wahyu]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1969
<![CDATA[Pengangkutan laut memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam hal ini, transportasi laut berfungsi sebagai tulang punggung yang memastikan terciptanya konektivitas antara wilayah yang terpisah secara geografis, sehingga mempererat kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, budaya, ras, serta bahasa yang menjadi ciri khas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan laut terhadap keterlambatan pengiriman barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pengangkutan laut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pengiriman barang, kecuali jika keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan kahar (force majeure). Berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, perusahaan pengangkutan wajib memberikan ganti rugi sesuai perjanjian angkutan atau ketentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK ]]>
<![CDATA[Tarigan, Lidia Alvionita]]>;
<![CDATA[Soekorini, Noenik]]>;
<![CDATA[Taufik, Moh.]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1970
<![CDATA[Di Indonesia orang dewasa bukan satu-satunya yang dapat melakukan pelanggaran tindak pidana, melainkan anak dibawah umur juga dapat berhadapan dengan hukum. Tidak jarang identitas anak yang berhadapan dengan hukum seringkali terpublikasi di media sosial salah satunya Tik Tok. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberi dampak buruk terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat perlunya penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang identitasnya dipublikasikan di media sosial tik tok serta faktor yang menghalangi perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap identitas anak masih sering di abaikan oleh masyarakat dan pers karena kurangnya tingkat kesadaran mengenai perlindungan hak-hak anak. Sehingga anak mengalami dampak sosial dan psikologis. Faktor-faktor yang menghalangi perlindungan terhadap identitas anak mulai dari lemahnya regulasi yang belum ada secara spesifik dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan media sosial, adanya keterbatasan sumber daya penegak hukum dan peran tik tok yang seringkali lambat dalam merespons pelaporan konten yang melanggar.]]>
<![CDATA[FUNGSI EKSEKUTORIAL AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT DALAM SITA JAMINAN ]]>
<![CDATA[Ramli, Syafruddin]]>;
<![CDATA[Widodo, Ernu]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1971
<![CDATA[Transportasi laut dan maritim sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena garis pantai dan wilayah lautnya yang luas. Kapal sangat penting untuk perdagangan domestik dan internasional, yang menjadi dasar transportasi barang dan jasa. Kapal-kapal Indonesia yang terdaftar dapat berfungsi sebagai agunan pinjaman, terutama melalui hipotek kapal. Sementara itu di dalam praktek jaminan kebendaan timbul lah permasalahan yang terhadab kekuatan hukum akta hepotek kapal laut dalam sistem hukum di Indonesia serta fungsi eksekutorial akta hepotek kapal laut itu sendiri dalam pelaksanaan sita jaminan. Adapun tipe penelitian hukum yang di gunakan yaitu metode penelitian normatif serta pendekatan penelitian ini memanfaatkan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dimana penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini. Sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 60 ayat (3) menegaskan bahwa setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) grosse akta hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek. Yang mana didalam akta hepotek serta grosse akta hepotek memiliki irah-irah ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Sehingga menegaskan bahwa akta hepotek seta grosse akta ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[KONSEP KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN DARURAT : Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN ]]>
<![CDATA[Purnama, Eka]]>;
<![CDATA[Ucuk, Yoyok]]>;
<![CDATA[Subekti]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1981
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat menurut KUHP dan penerapan sanksi pidana pada pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, tindakan membunuh penyerang dibenarkan jika dilakukan dalam keadaan goncangan jiwa yang hebat akibat adanya ancaman atau serangan melawan hukum yang membahayakan dirinya, orang lain, harta benda, atau kehormatan kesusilaan. Namun, terdapat batasan dalam pembelaan tersebut, jika kekuatan yang digunakan melebihi batas diperlukan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut pasal 49 ayat (2) KUHP, tindakan pembelaan dari perampok tidak dipidana karena merupakan respons alami dari goncangan jiwa yang hebat akibat serangan melawan hukum. Dalam putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, hakim menjatuhkan sanksi pidana yang tidak tepat pada anak pelaku karena tindakan pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi diri, orang lain, harta benda, dan kehormatan kesusilaan, sesuai dengan pembuktian di persidangan. Pemerintah dan DPR perlu menetapkan pedoman hukum yang jelas mengenai batasan pembelaan terpaksa. Hakim juga harus mempertimbangkan Pasal 49 KUHP secara komprehensif dalam kasus serupa agar menghasilkan putusan yang berkeadilan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI INSES SECARA SENGAJA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Ismalia, Rudy]]>;
<![CDATA[Soekorini, Noenik]]>;
<![CDATA[Sidarta, Dudik Djaja]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1985
<![CDATA[Salah satu kejahatan seksual yang harus menjadi perhatian hukum pidana ini adalah tindak pidana inses. Jika tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan seksual seperti inses sulit untuk dilaporkan atau disentuh oleh hukum karena mengingat bahwa pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari orang tua si anak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum perkawinan sedarah atau incest dalam persepktif hukum Indonesia dan menganalisis proses tindak pidana hukum bagi pelaku perkawinan sedarah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum perundangan. Analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian membuktikan Perkawinan sedarah (Incest) di Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dikarenakan bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No.l Tahun 1974 yang melarang Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah karena masuk dalam perbuatan zina. Sedangkan Proses tindak pidana hukum pelaku perkawinan sedarah (Incest) diberikan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dikarenakan Incest masuk sebagai perilaku zina dan kekerasan seksual dalam keluarga.]]>
<![CDATA[PERDAGANGAN ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DILEVERY (COD) ATAS PEMBATALAN SEPIHAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Khotimah, Nur]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>;
<![CDATA[Widodo, Ernu]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1986
<![CDATA[Perdagangan online dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) semakin berkembang pesat, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi tanpa pembayaran di muka. Namun, pembatalan sepihak oleh konsumen dalam transaksi ini menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait dengan kewajiban yang tercipta dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Artikel ini menganalisis dampak pembatalan sepihak oleh konsumen dalam transaksi COD berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia, terutama yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembatalan sepihak dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan menimbulkan hak bagi penjual untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang timbul. Meskipun konsumen memiliki hak untuk membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu, pembatalan yang tidak sesuai dengan perjanjian dapat merugikan penjual dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk menyusun syarat dan ketentuan yang jelas dalam setiap transaksi online, serta memastikan adanya pemahaman yang baik antara kedua belah pihak untuk menghindari konflik dan menegakkan hak serta kewajiban yang adil.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Utomo, Yusa Shabri]]>;
<![CDATA[Prawesthi, Wahyu]]>;
<![CDATA[Amiq, Bachrul]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.1993
<![CDATA[Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu Peraturan terkhusus untuk menangani pengungsi, yakni Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, sehingga ini dapat menjadi suatu standar acuan untuk pemerintah Indonesia menangani pengungsi. Penanganan pada pengungsi dilaksanakan berawal dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian. Rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana permasalahan pengungsi internasional dalam perspektif hukum di Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi internasional di Indonesia? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa: Penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Keputusan Presiden tersebut memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum tentang penangan pengungsi, mengingat bahwa Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi. Pasal 4 Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri disebutkan bahwa penanganan pengungsi terdiri dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.]]>
<![CDATA[KONFLIK HUKUM ANTARA IZIN USAHA PT. SAWIT MANDIRI LESTARI DENGAN KLAIM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT KINIPAN ]]>
<![CDATA[Sangalang, Ersa Pratama]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i04.2376
<![CDATA[Penelitian ini membahas konflik hukum antara izin usaha PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) dengan klaim hak ulayat masyarakat adat Kinipan. Konflik ini berakar dari ketidakharmonisan antara pengakuan hukum negara terhadap perizinan usaha perkebunan sawit dan klaim masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan secara de jure izin PT. SML sah karena telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dan arahan lokasi melalui surat resmi dari Bupati Kabupaten Lamandau. Kemudian secara de jure masyarakat adat Kinipan belum mempunyai kekuatan hukum atas status Masyarakat Hukum Adat, untuk syarat memperoleh hak ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Tetapi jika ditinjau secara subtansi hukum masyarakat adat kinipan secara de facto telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakharmonisan antara aspek de jure dan de facto menciptakan konflik hukum. Sehingga perlunya transformasi hukum yang berkesesuaian dan menjamin terciptanya keadilan baik secara empirik maupun subtantif.]]>
