cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 864 Documents
 73   74   75   76   77 
ANALISA PERKEMBANGAN FASILITAS KAWASAN SAINS TEKNOLOGI BATAM (BATAM TECHNOPARK) Dian Hari Susanto; Yuanita FD Sidabutar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1359

Abstract

Initiative to foster innovation-driven economic growth in the Riau Islands region. This study aims to analyze the development of facilities that support the function of the park as a dynamic innovation ecosystem, focusing on infrastructure, institutional support, and the involvement of key stakeholders such as government, academia, and industry. The methodology includes literature review, field observation, and semi-structured interviews with relevant parties. The analysis reveals progress in several areas, including business incubation units, research laboratories, and collaborative spaces. However, challenges remain regarding triple helix integration and sustainable funding mechanisms. The study recommends a systemic approach to the development of science and technology park facilities, emphasizing policies that encourage synergy among stakeholders. This research is expected to contribute to the advancement of more effective and competitive science and technology zones, both regionally and nationally.
TINJAUAN EKONOMI POLITIK KRITIS TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA PEREMPUAN STUDI KASUS MAHASISWI DI KOTA MAKASSAR Hastuti Hastuti; Sakinah Nadir
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1330

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis anatomi eksploitasi struktural kapitalisme urban dan membongkar bagaimana pekerja perempuan (Mahasiswi) menegosiasikan agensi serta hak profesionalnya di luar ikatan hukum formal. Penelitian kualitatif berjenis fenomenologi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa neoliberalisme menormalisasi eksploitasi melalui ketiadaan kontrak kerja, pengupahan di bawah standar kelayakan, nihilnya perlindungan sosial, serta komodifikasi tubuh lewat tuntutan aesthetic labor tanpa kompensasi tambahan. Pada dimensi subjektif, pekerja perempuan terbukti bukan korban pasif. Sebagai strategi bertahan hidup, mereka menggunakan agensi untuk menegosiasikan otonomi tubuh terkait penampilan, serta membangun solidaritas komunal guna menyiasati beban kerja eksploitatif. Kesimpulannya, ilusi fleksibilitas kerja di sektor informal memperparah prekaritas, sehingga mendesak hadirnya intervensi perlindungan dari negara. Kata Kunci : Kapitalisme Urban, Pekerja Perempuan, Aesthetic Labor.
PELAKSANAAN PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK KHUSUS RUMAH KOS DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR Al Ardhi Fil Awali; Erli Salia; Helwan Kasra
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1367

Abstract

This study analyzes the implementation of Individual Assessment for Special Objects (PIOK) on boarding houses in Land and Building Tax assessment in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency, and its constraining factors. The results indicate that PIOK implementation is not yet optimal. Administratively, most large-scale boarding houses (20–40 rooms) remain passively registered as ordinary residential houses. The Ogan Ilir Bapenda technical team has not implemented the Income Approach mandated by MoF Regulation No. 85/2024, relying instead on conventional Cost Approach via visual inspections. Consequently, the determined Taxable Object Sale Value (NJOP) suffers from undervaluation and fails to reflect the real economic market value around Sriwijaya University. Constraints stem from three aspects: internal tax administration (administrative incapacity, absence of certified tax appraisers, outdated local regulations and ZNT maps, and weak data integration); geography (expansive areas, unnumbered alley locations, and absentee landlords); and external taxpayers (low tax morale, resistance, denied inspection access, and financial underreporting).
TRANSFORMASI NETWORK SOCIETY, NORMA PERILAKU BARU DAN ANALISA LAW LAG PADA DIMENSI PERKEMBANGAN DIGITAL DI INDONESIA Ayu Nur Rohmawati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1383

Abstract

ABSTRAK Era network society di Indonesia diwarnai oleh penetrasi internet yang masif namun tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga memicu eskalasi disinformasi dan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti voice cloning dan deepfake. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketertinggalan hukum (law lag) pada kerangka regulasi nasional, khususnya UU ITE dan KUHP, yang gagap dalam merespons anonimitas pelaku, beban pembuktian realitas sintetik, dan yurisdiksi kejahatan transnasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, kajian ini mengintegrasikan data statistik sekunder dan kerangka normatif untuk memetakan fenomena disrupsi digital tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan tiga hal utama: pertama, transformasi ruang publik digital telah memperluas kerentanan terhadap agresi kognitif akibat ketimpangan kecakapan teknologi; kedua, instrumen hukum saat ini terbukti usang karena masih berwatak reaktif dan teritorial; ketiga, diperlukan konstruksi tatanan baru melalui paradigma konstitusionalisme digital yang netral-teknologi. Sebagai kesimpulan, kejahatan algoritmik tidak dapat lagi diselesaikan semata melalui pendekatan pidana konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan rekonstruksi arsitektur hukum yang bertumpu pada regulasi adaptif, keadilan restoratif, penguatan budaya hukum kritis, serta reformasi tata kelola kelembagaan melalui pembentukan entitas pengawas independen seperti Ombudsman Digital guna menciptakan ekosistem siber yang inklusif dan humanis.
ANALISIS FRAMING AKUN TIKTOK @TOTALPOLITIK DALAM MENGONSTRUKSI ISU TUNTUTAN MAHASISWA UGM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH 2026 Tsalitsa Kurnia Fasa; Siti Muslikhatul Ummah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1420

Abstract

ABSTRACT This study examines how the TikTok account @totalpolitik framed the June 2026 confrontation between students of Universitas Gadjah Mada (UGM) and three government officials Sudaryono, Nusron Wahid, and Budiman Sudjatmiko during the "Kopdar Bareng Mas Dar" discussion forum at UGM's Gelanggang Kreativitas dan Inovasi (GKI). Using a qualitative descriptive approach, this study applies Pan and Kosicki's (1993) four-structure framing model syntactic, script, thematic, and rhetorical to three videos uploaded by @totalpolitik. Data were collected through non-participant digital observation of captions and video narrations, then analyzed through data reduction, interactive analysis, and conclusion drawing. The findings show that all four framing structures consistently construct government officials as good-faith actors who fall victim to an uncooperative crowd, while students are systematically positioned as a disruptive party without adequate space to voice their substantive demands. This pattern is reinforced through a layered-framing strategy, in which each successive post strengthens the narrative built by the previous one, further amplified by the account's exclusive control over the raw footage used to construct the public narrative. This study offers a methodological adaptation of the Pan-Kosicki model for short-form audio-visual content and underscores the importance of critical media literacy among young TikTok users when consuming political content from a single, interest-laden source. Keywords: framing analysis; TikTok; political communication; Pan and Kosicki; UGM student movement. ABSTRAK Penelitian ini mengkaji bagaimana akun TikTok @totalpolitik membingkai konfrontasi pada Juni 2026 antara mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan tiga pejabat pemerintah Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko dalam forum diskusi “Kopdar Bareng Mas Dar” di Gelanggang Kreativitas dan Inovasi (GKI) UGM. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan model empat struktur framing Pan dan Kosicki (1993) sintaksis, skrip, tematik, dan retoris pada tiga video yang diunggah @totalpolitik. Data dikumpulkan melalui observasi digital non-partisipan terhadap caption dan narasi video, lalu dianalisis melalui reduksi data, analisis interaktif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat struktur framing secara konsisten mengonstruksi pejabat sebagai pihak beriktikad baik yang menjadi korban massa tidak kooperatif, sementara mahasiswa diposisikan sebagai pihak yang mengganggu tanpa ruang memadai untuk menyampaikan tuntutan substantif. Pola ini diperkuat melalui strategi layered framing di mana setiap postingan memperkuat narasi postingan sebelumnya, yang semakin diperkuat oleh kendali eksklusif akun atas materi rekaman. Penelitian ini menawarkan adaptasi metodologis model Pan-Kosicki untuk konten audio-visual berdurasi pendek serta menegaskan pentingnya literasi media kritis di kalangan pengguna muda TikTok dalam mengonsumsi konten politik dari sumber tunggal yang berkepentingan. Kata kunci: analisis framing; TikTok; komunikasi politik; Pan dan Kosicki; gerakan mahasiswa UGM.
PENGEMBANGAN KONSEP SMART CITY DI KOTA DENPASAR SEBAGAI PENDEKATAN FUTURISTIK TERHADAP TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK Luh Sri Uma Saraswati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1435

Abstract

Konsep smart city menjadi suatu pendekatan yang inovatif dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan tranformasi digital dalam administrasi publik. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali telah mengimplementasikan konsep smart city guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dari pelayanan publik. Artikel ini membahas terkait diemensi-dimensi dalam smart city, implementasinya di Kota Denpasar, serta dampaknya penerapan konsep smart city terhadap transformasi digital administrasi publik. Beberapa implementasi digitalisasi dalam pemerintahan Kota Denpasar terlihat pada penyediaan website layanan seperti Taring Dukcapil untuk layanan kependudukan, SIDARLING untuk layanan sampah, PRO Denpasar untuk memperoleh informasi dan pengajuan pengaduan, dan masih banyak layanan digital lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Adapun tantangan dalam penerapan smart city di Kota Denpasar ini diantaranya infrastruktur yang belum cukup memadai, literasi digital yang belum maksimal, besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas digital, serta risiko-risiko yang bisa terjadi dari penerapan digitalisasi. Dengan pendekatan futuristik melalui smart city ini, maka diharapkan tranformasi digital dalam administrasi public mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung adanya keberlanjutan di Kota Denpasar.
KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM Fahri Aidi Andriana; Wasis Susetio; Anatomi Muliawan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i11.1461

Abstract

Digital innovation has expanded personal data management within electronic government administration, making personal data protection a fundamental element of privacy rights, while the government is empowered to monitor data for public service, national security, and law enforcement. Using normative juridical research methods with regulatory and contextual approaches, this study examines Indonesia's personal data protection provisions to guarantee privacy rights while identifying the scope of state monitoring authority from a rule of law perspective. The study reveals that personal data protection has a legal basis in "Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection" as constitutional protection, yet its success still faces obstacles as evident in the data leak case at the Temporary National Data Center (PDNS). Furthermore, because state monitoring authority must be guided by the principles of the rule of law, legality, human rights protection, proportionality, and accountability, it is necessary to strengthen the implementation of "Law No. 27 of 2022", improve electronic security governance, and implement effective control mechanisms to achieve harmony between state interests and privacy rights.
PELAKSANAAN PAJAK ALAT BERAT PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (STUDI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG) Revi Erandia; Jayusman Jayusman; Dani Amran Hakim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1480

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 17 of Lampung Provincial Regulation Number 4 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies, particularly regarding the Heavy Equipment Tax (Pajak Alat Berat/PAB) at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Lampung Province, and to examine it from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. This study employs a qualitative method with a descriptive approach through field research. Data were collected through in-depth interviews with the Regional Revenue Agency of Lampung Province and representatives of heavy equipment-owning companies, supported by observation and documentation. This study is motivated by the gap between the normative provisions of PAB collection and the actual realization in the field, as well as the limited research integrating positive PAB law with fiqh siyasah. The results show that the Regional Revenue Agency of Lampung Province has implemented the PAB policy systematically through five structured collection stages that prioritize a sustainable persuasive approach. Nevertheless, the effectiveness of its implementation has not run optimally, as it still faces massive potential PAB tax delinquency from dozens of large corporations. Viewed from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah, the Regional Revenue Agency of Lampung Province as an executive function has actualized the principles of trustworthiness (amānah), justice, and governmental responsibility through a dialogic data reconciliation method (joint inventory) to minimize coercive actions. However, the principles of public benefit (maṣlaḥah) and efficiency of implementation (al-kafā'ah) have not been realized ideally due to the unintegrated database of taxable objects and the low legal awareness of corporations in obeying the policies of ulil amri. The conclusion of this study confirms that the implementation of Article 17 of the Regional Regulation has run procedurally but remains suboptimal. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, this regulation has fulfilled several principles of Siyasah tanfidziyyah, such as trustworthiness, justice, and responsibility, but has yet to fulfill the principles of public benefit (maṣlaḥah) and efficiency of implementation (al-kafā'ah).
PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Aliya Sandra Dewi; Dian Fitriana; Dunia Sukma Garini
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i11.1481

Abstract

Perkembangan dunia usaha yang sangat pesat mendorong perusahaan untuk menyusun perjanjian kerja secara praktis dan efisien, salah satunya melalui perjanjian kerja standar (baku). Secara teoritis, pembentukan perjanjian yang telah disepakati para pihak harus tunduk pada asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun dalam praktiknya, perjanjian kerja yang disodorkan kepada pekerja umumnya berbentuk perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, sehingga penerapan asas konsensualisme menjadi tidak sejalan dengan kenyataan. Artikel ini mengkaji apakah penerapan asas konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKWT di Indonesia semestinya memenuhi tiga bentuk kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan membuat perjanjian, kebebasan memilih dengan siapa perjanjian dibuat, dan kebebasan menentukan bentuk perjanjian. Namun, kebebasan untuk menyepakati isi perjanjian dan cara pembuatannya pada kenyataannya tidak terpenuhi, karena PKWT umumnya dibuat secara sepihak dan standar sehingga pekerja hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja, serta larangan masa percobaan dalam PKWT, juga masih sering dilanggar dalam praktik. Artikel ini merekomendasikan penguatan aspek formal PKWT, pengawasan ketenagakerjaan yang lebih proaktif, serta perlindungan hukum melalui mekanisme perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi PKWT yang cacat kehendak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kata kunci: Perjanjian; Asas Konsensualisme; Hukum Ketenagakerjaan.
A REVIEW OF DIGITALIZATION IN GOVERNMENT GOVERNANCE RELATED TO PUBLIC SERVICES IN PEKANBARU Khaysa Nerry Andani; Rifki Amanda; DENNY AMANSYAH
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1483

Abstract

In supporting good governance, various regions in Indonesia are attempting to implement the concept of digitalization in public services. This study aims to review the digitalization of governance related to public services focused on Pekanbaru City. This research method is SLR (Systematic Literature Review). The results of the study indicate that the Pekanbaru City Government is striving to support digital transformation in governance, demonstrated by the digitalization of public services. Pekanbaru City has become a city that demonstrates various innovations in adopting digitalization, demonstrated by a number of integrated applications in providing public services such as Pekanbaru in Your Hands, SIAP MPP Pekanbaru, and SIPENDUDUK. These applications demonstrate the government's real contribution in implementing the concept of digitalization, which aims to facilitate the public in obtaining public services online. Through these innovations, the government has succeeded in realizing digitalization in public services in Pekanbaru. However, application use among the public is still optimal due to several obstacles such as the still small number of users, low public satisfaction, and queue problems. It is hoped that there will be socialization to the public and efforts to optimize digitalization in public services in Pekanbaru so that the public and government can obtain profitability from the system to support the realization of good government governance. These findings can serve as a reference for future researchers who wish to focus on examining the implementation of the concept of digitalizing public services in Pekanbaru. Keywords: Digitalization, Public Services, Governance, Digital Transformation

Page 75 of 87 | Total Record : 864

 73   74   75   76   77 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue