cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 864 Documents
 74   75   76   77   78 
KUALITAS APLIKASI AKSES LANGSUNG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN CEPAT DAN AKURAT (ALPUKAT) BETAWI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI KELURAHAN RAWA BUAYA Rupaida Istiati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i11.1485

Abstract

Aplikasi Betawi merupakan inovasi dari pelayanan publik digital yang digunakan untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaannya, pengguna masih dapat menemukan kendala teknis sehingga kualitas aplikasi perlu dinilai berdasarkan pengalaman pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas Aplikasi Alpukat Betawi terhadap kepuasan pengguna di Kelurahan Rawa Buaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Responden penelitian berjumlah 100 orang dan ditentukan melalui purposive sampling. Data diperoleh dengan kuesioner, kemudian diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 26 melalui analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kualitas aplikasi terhadap kepuasan pengguna, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai R Square sebesar 0,211 menunjukkan bahwa kualitas aplikasi menjelaskan 21,1% variasi kepuasan pengguna, sedangkan 78,9% sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas Alpukat Betawi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan administrasi kependudukan digital semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE Andi Nur Mughni Tanriani; Arifin Fajar Putera; Djuanda Nawawi; Lukman Irwan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.792

Abstract

Pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan di Kabupaten Majene dengan menggunakan model implementasi program dari David C. Korten (1980) yang menekankan kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Majene dipengaruhi oleh tiga dimensi utama. Pertama, pada dimensi program people fit, program pendidikan seperti bantuan pendidikan dan pembangunan sarana pendidikan secara umum telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun masih diperlukan kebijakan tambahan untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil. Kedua, pada dimensi program organization fit, masih terdapat kendala terkait distribusi tenaga pendidik yang belum merata serta keterbatasan jumlah pengawas sekolah. Ketiga, pada dimensi organization environment fit, kondisi geografis wilayah serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program pendidikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pemerataan tenaga pendidik, serta pengembangan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kondisi geografis diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Majene
ADAPTIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY INFORMATION GROUPS AS A MEDIUM FOR PUBLIC INFORMATION AND TRANSPARENCY AT THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATICS OF SOPPENG REGENCY Ayu Amalia; Arifin Fajar Putera; Andi Muhammad Rusli; Suhardiman Syamsu
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.793

Abstract

This study examines the implementation of adaptive governance in the development of Community Information Groups (KIM) as a medium of public information and transparency in Soppeng Regency, Indonesia. Adaptive governance emphasizes collaboration, learning, flexibility, and resilience in responding to complex governance challenges. Despite the normative mandate for KIM to serve as a community-based communication platform, their practical implementation remains fragmented and underutilized. Using a qualitative research design, data were collected through in-depth interviews with officials of the Department of Communication and Informatics (Diskominfo) of Soppeng Regency, KIM managers, and community representatives, complemented by documentation and observation. The findings reveal that while initial steps have been taken to integrate KIM into the regional digital governance agenda through the SPBE framework and digital platforms such as SRIKANDI and the Soppeng Command Center, significant gaps remain in practice. Collaboration between KIM, government agencies, and local communities is still sporadic; capacity-building efforts through digital literacy training lack continuity; flexibility in adapting digital innovations to local contexts is constrained by infrastructural limitations; and resilience is weakened by insufficient funding, limited human resources, and generational gaps in participation. This research highlights the need for institutionalized collaborative forums, sustained mentoring systems, equitable digital infrastructure, and strengthened organizational resilience to optimize KIM’s role. By applying adaptive governance, KIM can become a more effective medium for participatory communication, transparency, and inclusive development. The study contributes to both theoretical discourse on adaptive governance and practical recommendations for local governance reform.
KEPEMIMPINAN KONTEMPORER KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA (STUDI KASUS DESA KUCUR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG) Felik Sad Windu Wisnu Broto
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.797

Abstract

Village development is an important part of efforts to improve community welfare in an equitable manner. However, as of 2025, the composition of independent villages and underdeveloped villages in Indonesia remains relatively balanced, indicating the need to accelerate village self-reliance. One of the factors influencing this acceleration is the leadership of the village head. This study aims to construct a contemporary leadership mindset model of village heads that can drive the acceleration of village self-reliance. The research employs a post-positivist paradigm with a quasi-qualitative approach and a case study method. The research was conducted in Kucur Village, Dau District, Malang Regency, which has successfully transformed from an underdeveloped village into an independent village. Data collection techniques include in-depth interviews, surveys of village residents, field observations, and documentation studies. The results show that the success of Kucur Village’s transformation is influenced by the contemporary leadership mindset of the village head, which includes a visionary mindset, collaborative mindset, innovative mindset, empowerment mindset, and service-oriented mindset. These five dimensions play a role in increasing community participation, encouraging innovation in village development, and strengthening the management of local potential, thereby accelerating the achievement of village self-reliance.
STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE MENUJU PEMERINTAHAN DIGITAL DI KOTA SUNGAI PENUH Edwin Rommel
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.818

Abstract

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia memasuki fase strategis dengan pergeseran dari Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintahan Digital (Digital Government Index/DGI). Pergeseran ini menuntut tata kelola yang adaptif, manajemen data yang kuat, serta orientasi pada kepuasan pengguna. Evaluasi SPBE Kota Sungai Penuh menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 2021 hingga 2024, namun masih terdapat ketimpangan antar-domain: kebijakan dan layanan digital relatif tinggi, sementara tata kelola dan manajemen tertinggal. Analisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) menegaskan bahwa lemahnya kepemimpinan digital merupakan akar masalah utama yang berdampak pada koordinasi kelembagaan, kompetensi ASN, budaya kerja, dan pengawasan SPBE. Makalah ini merumuskan tiga alternatif kebijakan untuk memperkuat kepemimpinan digital: (1) Instruksi Walikota tentang kurikulum kepemimpinan digital, (2) SK Walikota tentang tim lintas SKPD, dan (3) Surat Edaran Walikota tentang pelatihan kepemimpinan digital yang terintegrasi dengan kebijakan mutasi ASN. Evaluasi kelayakan Dunn (2016) menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang pertama sangat direkomendasikan. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan kepemimpinan digital sebagai fondasi transformasi SPBE menuju Pemerintahan Digital. Dengan indikator kinerja yang terukur, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan skor SPBE, memperkuat tata kelola dan manajemen, serta memastikan keberlanjutan transformasi digital di Kota Sungai Penuh.
KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI ERA KECERDASAN BUATAN: TANTANGAN PRIVASI, SURVEILLANCE STATE, DAN HAK DIGITAL Soaliha Nu’tiha; Charistian Charistian; Taufik Firmanto
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.858

Abstract

In the era of artificial intelligence (AI), digital constitutionalism faces complex challenges, particularly those related to privacy, the surveillance state, and digital rights. The increasing capacity of AI technology to collect, store, and analyze data on a massive scale poses the risk of human rights violations and unequal access to information and control over personal data. This situation raises urgent questions about how constitutional principles can be effectively applied in the digital realm. This research aims to analyze these challenges, evaluate the suitability of existing regulations, and identify effective strategies for protecting digital rights amidst technological advancements. This research aims to analyze these challenges, evaluate the suitability of existing regulations, and identify effective digital rights protection strategies amidst technological advances. The research uses a qualitative, juridical-normative approach utilizing secondary legal materials, including national and international legislation, academic literature, reports from independent institutions, and case studies related to the use of AI in government and the private sector. The analysis focuses on the interaction between human rights principles, digital regulations, and AI-based surveillance practices, including issues of transparency, accountability, and public participation. The research findings show that while regulations such as the Personal Data Protection Law and privacy rights provisions provide a legal basis, significant gaps remain in the oversight of AI practices. The novelty of this research lies in the integration of comprehensive normative and empirical analysis to assess the impact of AI on citizens' constitutional rights, while also exploring the role of regulation and digital literacy. The research recommends strengthening the legal framework, enhancing accountability and transparency mechanisms, and empowering communities through digital rights literacy, so that digital constitutionalism can ensure that technological advances support the protection of individuals' fundamental rights. Keywords: Digital constitutionalism, Privacy and digital rights, Surveillance State
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PROGRESIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK Dyah Retnaning A; Syamsuddin Syamsuddin; Musmulyadin Musmulyadin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.859

Abstract

Peningkatan kasus narkotika yang melibatkan anak menunjukkan masalah struktural dan sosial. Kondisi ini dipengaruhi lemahnya perlindungan anak, disfungsi keluarga, dan eksploitasi jaringan narkotika. Kebijakan hukum pidana masih bersifat retributif dan kurang sensitif terhadap kerentanan anak. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara perlindungan hukum dan praktik penegakan hukum. Diperlukan reorientasi kebijakan yang lebih progresif. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sinkronisasi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif restorative justice. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji disharmoni norma serta implikasinya terhadap penanganan anak. Analisis difokuskan pada konsistensi pengaturan dan penerapan hukum dalam perkara narkotika yang melibatkan anak. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan konstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih koheren dan integratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, stigmatisasi, serta tidak optimalnya rehabilitasi anak. Dominasi pendekatan punitif menyebabkan anak diposisikan sebagai pelaku kriminal tanpa mempertimbangkan aspek viktimologis. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Novelty penelitian ini berupa integrasi mekanisme diversi dan rehabilitasi medis-sosial sebagai instrumen utama kebijakan kriminal anak. Model ini menempatkan restorative justice sebagai pusat penanganan, bukan sekadar alternatif. Sinkronisasi regulasi dipandang penting untuk mengurangi fragmentasi hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, tindak pidana narkotika, anak berhadapan dengan hukum.
PENDEKATAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN ANAK YANG TERLIBAT DALAM KELOMPOK GANGSTER DI BIMA Mahisa Mareati; Hajairin Hajairin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.862

Abstract

ABSTRACT The phenomenon of juvenile crime, manifested in the form of gangs in Bima City, has reached an alarming escalation and requires comprehensive criminological deconstruction. This study aims to analyze the sociocultural determinants and social psychological mechanisms that drive juvenile involvement in criminal gang activities in the region. Using a qualitative approach with a critical criminology paradigm, this study explores how social disorganization, weak informal controls, and subcultural pressures contribute to the formation of deviant behavior. The results show that juvenile involvement in gangs is not simply a form of conventional juvenile delinquency, but rather the result of a dialectic between individual identity crises and the failure of social structures to provide positive spaces for actualization. These findings emphasize the need for a reorientation of juvenile crime management policies, shifting from a punitive approach to community-based intervention strategies that integrate local wisdom values. The original contribution of this study lies in the integration of differential association theory with the specific sociogeographic context of Bima, which has strong cultural characteristics of masculinity. Theoretically, this study enriches the criminological literature on the typology of juvenile crime in urban-rural transition areas. Keywords: Criminology, Child Crime, Gangsters, Bima,
IMPLEMENTASI PRINSIP PRODUKSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK UMKM MAKANAN HALAL DI KOTA BIMA Soaliha Nu’tiha; Ahkyar Ahkyar; Deden Setiadin Putra; Christian Christian; Abdurahman Abdurahman; Ilyas Sarbini
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.864

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip produksi syariah dalam meningkatkan kualitas produk UMKM makanan halal di Kota Bima dan implikasinya terhadap daya saing serta kepercayaan konsumen. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya ketidakpastian penerapan prinsip syariah pada UMKM, terutama terkait kehalalan bahan, keadilan dalam pengelolaan tenaga kerja, dan praktik keberlanjutan, yang berdampak pada mutu produk dan kepercayaan konsumen. Ketidakpastian ini juga diperkuat oleh keterbatasan akses pelatihan dan pemahaman terhadap sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi praktik penerapan prinsip produksi syariah di UMKM Kota Bima dan menilai dampaknya terhadap kualitas produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sertifikasi halal serta regulasi terkait. Pendekatan ini memungkinkan analisis kesesuaian praktik produksi dengan ketentuan hukum dan fatwa, sekaligus menilai kendala dan strategi yang diterapkan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah secara konsisten meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendorong daya saing UMKM. Temuan ini menegaskan pentingnya pendampingan regulasi, pelatihan berkelanjutan, dan sosialisasi fatwa untuk memastikan kepatuhan prinsip syariah. Novelti penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara regulasi hukum, fatwa, dan praktik produksi nyata di UMKM daerah periferal, yang jarang dikaji sebelumnya. Berdasarkan temuan, penelitian merekomendasikan penguatan sertifikasi halal, pendampingan teknis, dan pengawasan berkelanjutan agar prinsip produksi syariah diterapkan secara menyeluruh, meningkatkan mutu produk dan keberlanjutan UMKM. Kata Kunci : Produksi Syariah, UMKM Halal, Kualitas Produk.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA Abbas Abbas; Hajairin Hajairin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.866

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, permasalahan utama terletak pada dominasi pendekatan represif yang lebih menekankan pidana penjara, sementara fungsi rehabilitasi bagi pengguna narkotika belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta belum tercapainya tujuan pemulihan sosial. Selain itu, terdapat hambatan struktural berupa ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Narkotika dari perspektif yuridis, khususnya dalam melihat keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi antara norma hukum, kebijakan, dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Narkotika telah mengatur secara komprehensif aspek pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi, dalam praktiknya pendekatan represif masih lebih dominan. Hal ini menyebabkan efektivitas penanggulangan narkotika belum optimal, yang tercermin dari tingginya residivisme dan beban lembaga pemasyarakatan. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan hubungan antara dominasi pendekatan represif dengan melemahnya fungsi rehabilitatif dalam sistem hukum narkotika. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya penguatan rehabilitasi berbasis kesehatan, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengurangan ketergantungan pada pidana penjara bagi pengguna narkotika. Dengan demikian, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih seimbang dan berorientasi pada pemulihan sosial. Kata kunci: Undang-Undang Narkotika, efektivitas hukum, rehabilitasi narkotika.

Page 76 of 87 | Total Record : 864

 74   75   76   77   78 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue