Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 3: Agustus 2019"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsilbility (CSR) Lafarge Cement Indonesia Di Aceh ]]>
<![CDATA[Wahyudi Wahyudi]]>;
<![CDATA[Nurdin Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT Lafarge Cement Indonesia merupakan salah satu perusahaan produsen semen yang berasal dari Perancis yang mulai beroperasi pada 1983 yang mengalokasikan dan melaksanakan program CSR. Prinsip 5 Deklarasi Rio 1992 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mewajibkan perusahaaan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, PT Lafarge Cement Indonesia telah dan sedang melaksanakan CSR di Kecamatan Leupung dan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi pelaksanaannya belum sesuai peraturan perundang-undangan dan keinginan masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan tersebut. Namun demikian, pelaksanaan CSR telah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Negara-negara peserta Deklarasi Rio 1992 termasuk Indonesia, dan Pemerintah Aceh seharusnya segera mengatur secara khusus mengenai sanksi dan mengawasi secara berkala serta berkelanjutan terhadap pelaksanaan CSR Lafarge Cement Indonesia yang beroperasi di wilayah Aceh]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Isvani Isvani]]>;
<![CDATA[Iskandar A. Gani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberlakuan Peraturan KPU terkait syarat menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengakibatkan hak konstitusional mantan terpidana korupsi untuk dipilih menjadi wakil rakyat terhalangi. Pokok permasalahannya adalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 serta mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan. Putusan Nomor 30P/HUM/2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan sehingga mantan terpidana korupsi tidak terhalang hak politiknya. Pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dapat merumuskan rancangan undang-undang terkait dengan pembatasan hak politik, sehingga hak tersebut jelas dan terlindungi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 ]]>
<![CDATA[Rosmini Yanti]]>;
<![CDATA[Lily Husni Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan untuk perwakilan diplomatik di suatu negara asing dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Dalam praktiknya banyak diplomat yang melakukan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya di negara tempat ia diakreditasikan. Seperti kasus yang menimpa sekretaris I kedutaan besar Korea Utara (Han Son Ik) yang melakukan penyelundupan barang ke Bangladesh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sekretaris I kedutaan Korea Utara di Bangladesh telah menyalahgunakan hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepadanya. Han Son Ik juga telah melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 dan hukum negara penerima (Bangladesh). Terhadap penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dilakukan oleh Han Son Ik, pihak pemerintah Bangladesh dapat meminta kepada negara pengirim agar kekebalannya dicabut. Dalam kasus ini, Korea Utara tidak mencabut kekebalan yang melekat pada Han Son Ik, maka pihak pemerintah Bangladesh dapat menyatakan Persona Non Grata terhadap Han Son Ik.]]>
<![CDATA[Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif ]]>
<![CDATA[Muhammad Al Kautsar]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sensitivitas anggota DPR yang telah lama menjabat untuk lebih peduli pada rakyat juga tak telihat. Justru malah ironi, dimana korupsi dikalangan anggota legislatif semakin menjadi. Terbukti dari data yang dirilis oleh KPK dari tahun 2010-2016 tingkat korupsi dibadan legislatif semakin memburuk. Hal ini memberikan pandangan bahwa anggota DPR saat ini yang tidak ada batasan masa jabatan sangat rentan akan terkena kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan terhadap UU Pileg tidak memberikan batasan periodesasi masa jabatan dan implikasi terhadap ketiadaan pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan UU Pileg tidak memberikan batasan periodesasi terhadap masa jabatan anggota legislatif karena pada dasarnya pemilihan umum terhadap legislatif tidak boleh membatasi subjek untuk dapat bertarung dalam pemilihan umum secara serentak, telah ada ambang batas parlemen bagi partai politik untuk dapat menduduki kursi anggota legislatif dan hal-hal terkait pembatasan masa jabatan diatur didalam AD/ART Partai Politik. Implikasi dari ketiadaan pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif : banyak kasus korupsi yang menjerat anggota legislatif, kekuasaan yang ada pada anggota legislatif cenderung konservatif yang akan melahirkan demokrasi yang mengarah kepada demokrasi kapital, melahirkan kekuasaan yang bersifat absolutisme sehingga frame yang dibangun dalam lingkaran legislatif frame yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu.]]>
<![CDATA[Kerja Sama Sister City Antara Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) Dengan Kota Higashimatsushima (Jepang) Tentang Program Percepatan Rekonstruksi Bersama ]]>
<![CDATA[Wafa Aulia]]>;
<![CDATA[M. Putra Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) dan Kota Higashimatsushima (Jepang) sama-sama pernah mengalami bencana Tsunami parah, kesamaan pengalaman yang dialami membuat Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Higashimatsushima membentuk suatu kerja sama. Namun, pembentukan kerja sama kedua kota ini tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan konsultasi, koordinasi, mendapat pertimbangan, dan persetujuan dari Kemenlu selaku penanggung jawab politik luar negeri. Faktor yang melatarbelakangi tidak diikutinya prosedur adalah faktor teknis yang mencakup lamanya proses birokrasi, kebutuhan budget yang besar, tidak adanya tuntutan dari mitra kerja sama untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya juga tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak adanya permasalahan yang timbul. Penyelesaian sengketa dalam kerja sama ini akan diselesaikan melalui metode negosiasi. Kemenlu dapat ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang timbul, meskipun tidak adanya koordinasi, konsultasi, pertimbangan serta persetujuan dari Kemenlu.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat-Syarat Kepala Desa ]]>
<![CDATA[Dapit Ardiwan]]>;
<![CDATA[Faisal A. Rani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 128/PUU-XII/2014 membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g, yang menentukan bahwa calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat minimal dalam 1 tahun. Dengan dibatalkan ketentuan pasal 33 huruf g tersebut dimungkinkan calon kepala desa bukan penduduk desa tersebut, yang mana jika calon kepala desa bukan penduduk desa setempat maka tidak sesuai deangan asas otonomi desa. Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan kurang cermat dan mengabaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 18B ayat (2) serta asas otonomi. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa membuat syarat yang terdapat dalam Pasal 33 hurus g yang hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan nya dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak mengaju diri sebagai pemimpin, sangat tidak tepat karena memang dalam konstitusi dijamin hak-hak tersebut, namun konstitusi merupakan norma yang sangat abstrak sehingga undang-undanglah sebagai peraturan yang mengatur hal lebih detail. Dan hak politik juga memiliki batasan yang batasan tersebut di atur oleh undang-undang. Yang mana seharusnya hakim mempertimbangkan beberapa hal tersebut dalam memutus kan perkara dengan Nomor 128/PUU-XII/2015.]]>
<![CDATA[Konflik Tenurial Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan Dengan Masyarakat Setempat ]]>
<![CDATA[Muhammad Azhari Akhirullah]]>;
<![CDATA[Bakti Bakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tahura Pocut Meurah Intan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.95/Kpts-II/2001 sebagai praktik tata kelola kehutanan yang dilakukan pemerintah dalam kewenangannya menetapkan kawasan hutan. Praktik pengelolaan sumber daya alam bidang kehutanan yang dilakukan pemerintah justru menjadi pemicu konflik tenurial dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Tahura Pocut Meurah Intan yang kemudian berdampak terhadap akses pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sekitar kawasan.Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konflik tenurial antara KPH Tahura dengan masyarakat berdasarkan pemikiran Melanie G Wiber tentang dampak kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam terhadap akses masyarakat sekitar kawasan.Penelitian ini bersifat sosiolegal dengan pendekatan antropologi hukum dengan telaah jurnal-jurnal Melanie G Wiber terkait pluralisme hukum pengelolaan sumber daya alam, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam bidang kehutanan. Kemudian, penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan objek penelitian.Hasil penelitian bahwa sejarah kawasan pada kelompok hutan seulawah agam sebelum ditetapkan menjadi tahura merupakan kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh negara dengan status kawasan konservasi. Konflik tenurial di kawasan KPH Tahura dengan masyarakat merupakan konflik struktural. Kendala penyelesaian konflik tenurial antara KPH Tahura dengan masyarakat adalah disharmonisasi dan miskomunikasi antar para pihak yang berkonflik.Penetapan KPH Tahura masih menyisakan permasalahan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan revisi terkait peraturan pembentukan KPH Tahura dengan turut melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan.]]>
<![CDATA[Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan Hukum ]]>
<![CDATA[Dina Amalia]]>;
<![CDATA[M. Zuhri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik terhadap wanita maupun pria.Karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, golongan, jenis kelamin, dan kedudukan.Namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada ketertinggalan pada kaum perempuan dari berbagai kebijakan pembangunan terutama di bidang sosial, politik dan hukum. Padahal partisipasi aktif wanita dalam setiap proses pembangunan juga berguna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri.Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang lebih baik lagi demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Empiris Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Pemerintah Aceh ]]>
<![CDATA[Nisaul Farazdhila]]>;
<![CDATA[Mirja Fauzul Hamdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Untuk mendukung mengurangi angka kemiskinan, telah dibentuk Tim Koordinasi Program Percepatan Penanggungan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berisikan Program-Program Kesejahteraan Sosial salah satunya termasuk permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada bulan Maret 2018 menunjukkan Aceh menempati peringkat ke-6 se-indonesia dan ke-1 se-Sumatera sebagai daerah termiskin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Aceh, Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya penanggulangan kemiskinan di Aceh, serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Kemiskinan di Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh pemeritah Aceh belum maksimal. Faktor tidak maksimal pengurangan kemiskinan dikarenakan belum adanya kesatuan Data kemiskinan dan tidak adanya sinergi dari berbagai pihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Disarankan agar Pemerintah Aceh melakukan Evaluasi terhadap pelaksaan program tersebut, memperbanyak penyediaan fasilitas balai pelatihan serta berpusat pada satu data yaitu BDT agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal dalam penanggulangan kemiskinan.]]>
<![CDATA[Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Ferdiansyah Putra]]>;
<![CDATA[Rosmawati Rosmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rohingya merupakan etnis yang tanpa kewarganegaraan (stateless person) di Myanmar. UNHCR Indonesia mencatat ada lebih dari empat gelombang pengungsian di mana orang-orang Rohingya mencapai pantai laut Indonesia sejak kurun waktu 2000-an, yaitu pada tahun 2009, 2012, 2015 dan 2018. Dari jumlah Pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kampung halamannya, kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Dan untuk itu, dalam menangani para pengungsi di Indonesia UNHCR adalah salah satunya lembaga yang diberi wewenang untuk menangani pengungsi di Indonesia. Perlindungan yang telah diberikan oleh UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya terutama Pengungsi Anak belum sepenuhnya berjalan optimal dan memenuhi standarisasi hak-hak pegungsi. Selama ini, UNHCR hanya memberikan inisiator dan Refugee Status Determination (RSD), sedangkan bantuan seperti fasilitator, mediator dan rekonsiliator, UNHCR belum memberikan dan menjalankan perlindungan tersebut, seperti yang telah UNHCR berikan terhadap Pengungsi Anak Rohingya yang ada di Bangladesh. Seharusnya UNHCR Indonesia lebih aktif dalam melaksanakan Tupoksi nya di Indonesia, sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 Tentang Status Pengungsi, mengingat Indonesia bukanlah Negara peratifikasi Konvensi Pengungsi, seperti halnya juga negara Bangladesh.]]>
