cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 4: November 2021" : 9 Documents clear
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELESTARIAN MAKAM YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA Fajar Qadri; Sufyan Sufyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberi kewajiban kepada pemerintah sesuai tingkatan tempat cagar budaya ditemukan wajib untuk melindunginya. Namun demikian terdapat situs cagar budaya berupa makam yang telah ditetapkan di Kota Banda Aceh tidak terawat seperti makam tunggal I dan II. Pada komplek pemakaman terdapat kandang ternak warga sehingga menjadikan cagar budaya terkesan tidak nyaman dan tidak layak dikunjungi, terdapat beberapa makam yang mengalami ketidak layakan fungsi terhadap zonasi namun tidak terlihat tindakan lebih lanjut yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan dan faktor penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelestarian cagar budaya serta solusi alternatif yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelestarian cagar budaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data kepustakaan dan data lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pelestaraian Cagar Budaya adalah Pemeringkatan, Pengelolaan, dan Penerbitan izin situs cagar budaya. Dalam pengelolaan belum maksimal akibat beberapa faktor penghambat, diantaranya faktor internal seperti Terbatasnya SDM, dan faktor eksternal seperti bencana alam, zonasi, serta kultur masyarakat. Solusi alternatif yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini adalah pengukuran kembali zonasi cagar budaya dan pemanfaatan SDM menggunakan pendekatan persuasif seperti sosialisasi dan membuat desa binaan. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan penelitian kembali, menerbitkan qanun tentang cagar budaya, melibatkan masyarakat setempat berperan aktif dalam pelestarian, pembebasan zonasi atau membangun lokalisasi cagar budaya,serta mempromosikan setiap situs cagar budaya yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya, Makam, Pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya.
UPAYA OMBUDSMAN PERWAKILAN ACEH DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DI KABUPATEN BENER MERIAH Medi Prasetiawan; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas juga ditugaskan melakukan upaya pencegahan maladmistrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik seperti disebutkan dalam Pasal 7 Huruf (g) Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI namun pelaksanaan upaya pencegahan maladministrasi oleh Ombudsman perwakilan Aceh di Kabupaten Bener Meriah belum maksimal sesuai harapan. penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap upaya-upaya pencegahan maladministrasi yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh, penyebab Ombudsman RI perwakilan Aceh tidak maksimal dalam melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dan akibat yang timbul dari tidak maksimalnya upaya pencegahan maladministrasi di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, penelitian ini dilakukan dengan mencari suatu permasalahan dalam mencari data atau informasi secara langsung melalui peraturan perundang-undangan yang dimaksud, aparatur hukum terkait serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner. Upaya pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh di Kabupaten Bener Meriah belum maksimal hanya berupa upaya pengawasan, pencegahan maladministrasi terhambat oleh anggaran, sumber daya manusia, jarak tempuh kantor Ombudsman RI perwakilan Aceh dengan Kabupaten/Kota, dan pengetahuan masyarakat terhadap Ombudsman dan maladministrasi, sehingga berakibat terjadinya lonjakan kasus maladministrasi, menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, potensi terjadi tindak pidana korupsi meningkat. Disarankan kepada pihak Ombudsman RI perwakilan Aceh untuk membentuk kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah guna memaksimalkan upaya pengawasan dan pencegahan maladministrasi oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di daerah.Kata kunci:Pelayanan Publik, Maladministrasi. Ombudsman RI
JURIDICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL PERMANENT COURT OF ARBITRATION AWARD OF 12 JULY 2016 REGARDING SOUTH CHINA SEA DISPUTE AND ITS IMPACT FOR INDONESIA Lilis Rahmawati; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – The provisions regarding International Maritime boundaries have been regulated significantly under UNCLOS 1982, one of the maritime boundaries set in UNCLOS is related to Exclusive Economic Zones boundaries, which regulated in Article 55 of UNCLOS 1982. According to “historic rights”, China has breached these provisions by established the nine-dash line in the South China Sea and it gives impact to other states including Indonesia’s EEZ in Natuna waters.This study analyses about International Permanent Court of Arbitration award of 12 July 2016 regarding the South China Sea dispute and to find out the impact of the International Permanent Court of Arbitration Award of 12 July 2016 in the South China Sea to Indonesia. The research was used normative legal research and analyze the award by finding out the relevant rules. The outcome of this study indicates that China does not have a legal basis to claim the South China Sea and it was contradicted the provisions in UNCLOS 1982. The Tribunal award could be a basis for Indonesia in maintaining its territory from China’s claim. The recommendation for China is China should respect to the Tribunal award and Indonesia should also take any decisive actions regarding China’s claim in the Natuna waters as Indonesia’s Exclusive Economic Zones. Keyword : Historical claim, Natuna waters, Permanent Court of Arbitration, South China Sea
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LABUHANBATU Nurliza Amalia Solin; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Labuhanbatu, hambatan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabuapaten Labuhanbatu tidak menjalankan proses PTSL pada tahap penetapan lokasi untuk desa-desa yang akan mengikuti PTSL sesuai Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018.. Hambatan yang dialami adalah kurangnya jumlah kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pastisipasi masyarakat, pemohon PTSL yang tidak berdomisili di tempat pelaksanaan PTSL, dan ketidaklengkapan syarat administrasi. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah menyesuaikan jadwal pengukuran, membuat kesepakatan dengan pemilik tanah/pemohon pada proses pengukuran dan memberikan surat keterangan terhutang apabila syarat pembayaran pajak BPHTB belum terpenuhi. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Labuhanbatu.
SINKRONISASI LANDASAN HUKUM BAGI PEMBENTUKAN PERATURAN GAMPONG M. Subhan Amir; M. Nur Rasyid
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Aceh Merupakan kesatuan pemerintahan khusus yang diatur dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tetapi mengenai prosedur pembentukan peraturan gampong tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-undang tersebut sehingga menimbulkan ketidaksesuaian prosedur pembentukan peraturan gampong di berbagai daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan prosedur pembentukan peraturan gampong dan juga penelitian ini bertujuan untuk mensikronisasikan pembentukan regulasi mengenai prosedur pembentukan peraturan gampong dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota. Penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan gampong di beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan juga Kota Banda Aceh masih menggunakan dasar hukum dan juga kebiasaan-kebiasaan administrasi yang lama dalam pembentukan peraturan gampong, di beberapa Kabupaten/kota dan juga tidak adanya peraturan eksekutif dalam hal pembentukan peraturan gampong juga menjadi masalah bagi pemerintahan gampong dalam membentuk peraturan gampong. Untuk mengatasi masalah tersebut disarankan sebagai berikut yaitu setiap Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Bupati/Walikota yang menetapkan pedoman dalam hal pembentukan peraturan gampong, dan dengan adanya Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur pedoman pembentukan peraturan gampong tersebut melahirkan diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal pembentukan peraturan gampongKata Kunci : Gampong, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gampong
PENERAPAN ATURAN HUKUM TERKAIT LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELAKUKAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS UMUM PADA BUMN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) Rika Anggun Tiara; Chadijah Rizki Lestari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Dalam pasal 17a Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana dilarang untuk merangkap jabatan, namun ASN yang berperan pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih banyak ditemukan rintanganrintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman, penyelenggara negara/pemerintahan yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris pada BUMN sebanyak 397 orang, serta 167 orang lainnya merangkap jabatan pada anak perusahaan BUMN pada 2019. Dengan menggunakan penelitian pada peraturan perundangundangan juga karya ilmiah penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan aturan hukum terkait larangan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan rangkap jabatan sebagai seorang komisaris umum pada BUMN berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengetahui pro-kontra serta dampak dari adanya rangkap jabatan ASN merangkap sebagai komisaris pada BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ASN yang tidak mengindahkan UU Pelayanan Publik yang melarang rangkap jabatan.Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Komisaris BUMN, ASN
ANALISIS QANUN NOMOR 2 TAHUN 2018 MENGENAI KAWASAN PASAR RUKOH YANG TIDAK TERMASUK KEDALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRWK) BANDA ACEH M. Taufiq L.H; Syarifuddin Hasyim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pengaturan tata ruang Kota Banda aceh di atur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan kawasan Pasar Rukoh yang tidak termasuk RTRWK, dan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan Pasar Rukoh tidak termasuk kedalam RTRWK Banda Aceh. Jenis penelitian yang gunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penegakan hukum berdasarkan Qanun Nomor 2 tahun 2018 belum optimal. Faktor yang menyebabkan Pasar Rukoh tidak termasuk kedalam RTRWK Banda Aceh, yaitu pasar tersebut berdiri tanpa ada dasar hukum yang jelas, lahan yang digunakan adalah milik perseorangan, tidak adanya pengetahuan yang mendasar pada pedagang terkait kawasan tersebut bukanlah termasuk kawasan pasar, dan tidak adanya inisiatif dari pihak dinas untuk menindak lanjuti penertiban Pasar Rukoh.Kata Kunci : Analisis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Banda Aceh, Tata Ruang
PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGGUNA RUANG MILIK JALAN UNTUK TEMPAT BERJUALAN OLEH PELAKU USAHA (Suatu Penelitian Terhadap Kegiatan Usaha Perabotan di Kota Banda Aceh) Ikram Fajar Maulana; Ria Fitri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 16 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang atau alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha”. Kenyataannya, masih banyak pelaku usaha khususnya yang menjual perabotan menempakan barang dagangan diluar tempat usaha dan mengganggu ketertiban umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang meletakan barang dagangannya diruang milik jalan dan bentuk penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha yang menggunakan ruang milik jalan untuk usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menggunakan ruang milik jalan dilaksanakan dengan memberikan sanksi administratif seperti penyitaan barang dan denda. Upaya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha yang menggunakan ruang milik jalan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelaku usaha dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar ketertiban usaha. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Ketertiban Usaha
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ARMENIA DAN AZERBAIJAN DI WILAYAH NAGORNO KARABAKH DI TINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KONFLIK PADA TAHUN 2020) Cut Nyak Syafira Nazalia; Sophia Listriani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan bagi warga sipil di dalam suatu konflik bersenjata serta mekanisme penegakan hukum humaniter internasional bagi pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional khususnya dalam konflik Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno Karabakh. Hasil penelitian di dapati bahwa Armenia dan Azerbaijan di dalam konflik bersenjata yang terjadi pada akhir tahun 2020 lalu telah melakukan pelanggaran terhadap warga sipil, yang mana menembakkan senjata dengan tidak akurat serta tindakan lainnya yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional terhadap warga sipil. Peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 bulan tersebut telah menewaskan sekitar 142 orang warga sipil tidak bersalah. Dalam hal mekanisme penegakan hukum humaniter internasional, baik pihak Armenia maupun Azerbaijan hingga saat ini belum di tempuh. Disarankan kepada Armenia dan Azerbaijan selaku negara yang berkonflik untuk mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan cara memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata di wilayah Nagorno Karabakh.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue