cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Atika Marzaman
Contact Email
tika.marzaman@gmail.com
Phone
+6285299259004
Journal Mail Official
hjirs@unhas.ac.id
Editorial Address
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Hasanuddin Journal of International Affairs
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 27753336     EISSN : 27747328     DOI : https://doi.org/10.31947/hjirs.v1i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Hasanuddin Journal of International Affairs, is a peer-reviewed journal published twice a year in February and August by Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Hasanuddin Journal of International Affairs welcomes academics as well as practitioners to contribute their thoughts on International Relations. Hasanuddin Journal of International Affairs with registered number ISSN 2774-7328 (Print), ISSN 2775-3336 (Online), is published in English or Bahasa Indonesia. Hasanuddin Journal of International Affairs discusses both theoretical and empirical findings. The main theory and concepts should refer to studies of International Relations, International Security, International Political Economy, or International and Transnational Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Global Fund dalam Konteks Keamanan Manusia di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Penyakit Tuberkulosis Dhani Hady Pratama; Farahdiba Rachma Bachtiar
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v2i2.22638

Abstract

Security is not only about the freedom of the state from military threats, but also free from non-traditional threats such as health. In the case of TB, for example, which may not as popular as the Covid-19 virus, there are 1.2 million people in the world who die every year. For this reason, as a global agenda in the Sustainable Development Goals (SDGs), TB disease such as HIV/AIDS and Malaria must be addressed together. To that end, the United Nations encourages the establishment of the Global Fund (GF). GF is an international funding agency that works in the health sector. In Indonesia, the GF has been present since 2003 both with the Indonesian government and various community organizations, including in the context of South Sulawesi, namely the TB Care Community Foundation (YAMALI). For this reason, this study discusses the role of the GF in the context of human security in South Sulawesi with case studies of Tuberculosis (TB). The research method used was case study research by extracting data from documents or literature studies and field study by conducting interviews. The author finds that the role of GF through YAMALI is significant and widespread in ending TB in Indonesia. This is reflected in the various programs carried out, both directly and fully funded by GF and which are self-managed by YAMALI. This shows that studies and phenomena of international relations are no longer able to only be seen as big narratives or global agendas in the SDGs which are sufficiently managed by state elites or power holders who often dwell on high-level political issues. However, the issue of cross-border global development that is now included in the SDGs should be oriented towards People (Humans), Planet (Earth), Prosperity (Prosperity), Peace (Peace), and Partnership (Partnership).     Keamanan tidak hanya seputar bebasnya negara dari ancaman militer saja, namun juga oleh ancaman non-tradisional seperti kesehatan. Dalam kasus TB misalnya yang meskipun tidak sepopuler virus Covid-19, terdapat1,2 juta orang di dunia yang meninggal setiap tahunnya. Untuk itu, sebagai agenda global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) penyakit TB sebagaimana HIV/AIDS dan Malaria harus diatasi bersama. Untuk itu, PBB mendorong pembentukan lembaga Global Fund. (GF). GF merupakan lembaga pendanaan internasional yang bekerja di bidang kesehatan. Di Indonesia, GF telah hadir sejak 2003 baik dengan pemerintah Indonesia maupun berbagai organisasi masyarakat termasuk dalam konteks Sulawesi Selatan yakni Yayasan masyarakat Peduli TB (YAMALI). Untuk itu penelitian ini membahas mengenai peran Global Fund dalam konteks keamanan manusia di Sulsel dengan studi kasus Penyakit Tuberkulosis (TB). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggali data dari dokumen atau studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Penulis menemukan bahwa peran GF melalui YAMALI signifikan dan meluas dalam mengkahiri penyakit menular TB di Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai program yang dijalankan baik yang secara langsung dan penuh didanai oleh GF maupun yang dikelola sendiri oleh YAMALI. Hal ini menunjukkan bahwa kajian dan fenomena hubungan internasional tidak lagi hanya mampu dipandang sebagai narasi besar atau agenda global dalam SDGs yang cukup dikelola oleh elit negara atau pemegang kekuasaan yang sering berkutat pada persoalan politik tingkat tinggi. Namun, seharusnya isu pembangunan global lintas batas negara yang kini tercakup dalam SDGs harus berorientasi pada People (Manusia), Planet (Bumi), Prosperity (Kemakmuran), Peace (Perdamaian), dan Partnership (Kemitraan).  
Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Menangani Pelanggaran HAM dalam Konflik Suriah Tahun 2013-2018 Muhammad Rafli Lubis; Hasbi Aswar
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v2i2.22639

Abstract

Since 2011 the Syrian conflict has been going on until now and there is no sign that it will end. In the conflict that occurred, there were various violations committed by both rebel groups and the Syrian government itself. Various international actors have contributed to the conflict, whether in the mediation process, sending humanitarian aid, or condemning the violations that have occurred, but this has not been able to stop the conflict from occurring. This paper will try to analyze the role of the United Nations in the Syrian conflict by limiting it to 2013 – 2018. In this paper, the concept carried out in response to the enforcement efforts carried out by the United Nations in the Syrian conflict is to use the role of international organizations or the United Nations in upholding human rights through the monitoring process. , support and implementation of international human rights.     Sejak tahun 2011 konflik Suriah sampai saat ini dan belum ada tanda – tanda akan selesai. Dalam konflik yang terjadi tersebut, terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan baik kelompok pemberontak maupun pemerintahan Suriah sendiri. Berbagai aktor internasional sudah berkontribusi dalam konflik tersebut, baik dalam proses mediasi, mengirimkan bantuan kemanusiaan atau melakukan kecaman terhadap pelanggaran yang terjadi, namun hal itu tidak bisa menghentikan konflik yang terjadi. Tulisan ini akan mencoba menganalisa peran PBB dalam konflik Suriah dengan membatasi pada tahun 2013 – 2018.  Dalam tulisan ini konsep yang dilakukan dalam menanggapi upaya penegakan yang dilakukan oleh PBB di konflik Suriah adalah menggunakan peranan organisasi internasional atau PBB  dalam penegakan hak asasi manusia melalui proses pengawasan, dukungan, dan implementasi HAM internasional.  
Data Rights di Era Surveillance Capitalism: Skandal Data Cambridge Analytica & Facebook dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 Maya Bofa; Darmawan Wawan Budi; Arifin Sudirman
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v2i2.22686

Abstract

In 2018, several major British media outlets published the result of a joint investigation which revealed that Cambridge Analytica, a political consulting and data analysis firm, collected about 87 million personal data of Facebook users which was then used without the knowledge of the data owner. This study aims to understand analyze the abuse of data rights involving Cambridge Analytica and Facebook in the 2016 US presidential election. The research method used in this study is descriptive qualitative method. This study found that Cambridge Analytica used personal data of Facebook users for Donald Trump’s digital campaign in the 2016 US presidential election. The data include complete profiles such as name, gender, age, location, status updates, likes, friends, and even personal messages which are then translated into behavioral data. The data collected and analyzed by Cambridge Analytica then became the power in modifying behavior, especially voting behavior. Behavior modification by Cambridge Analytica was possible because the knowledge asymmetry in the use of data.   Pada 2018, beberapa media besar Inggris mempublikasikan hasil investigasi bersama yang mengungkap bahwa Cambridge Analytica, sebuah perusahaan konsultan politik dan analisis data, mengoleksi sekitar 87 juta data pribadi pengguna Facebook yang kemudian digunakann tanpa sepengetahuan pemilik data. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penyalahgunaan data rightsyang melibatkan Cambridge Analytica dan Facebook dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Cambridge Analytica menggunakan data pribadi pengguna Facebook untuk kepentingan kampanye digital Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. Data yang diambil meliputi profil lengkap seperti nama, jenis kelamin, usia, lokasi, pembaruan status, likes, teman, bahkan pesan pribadi yang kemudian diterjemahkan menjadi behavioral data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Cambridge Analytica kemudian menjadipower dalam behavioral modification, khususnya voting behavior. Modifikasi tingkah laku oleh Cambridge Analytica dapat dilakukan sebab adanya knowledge asymmetry dalam penggunaan data.
Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI Septi Hariani; Najamuddin Khairur Rijal
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.23978

Abstract

Indonesian migrant workers are the second largest contributor to the country and play a role in several economic sectors. Unfortunately, this is followed by the emergence of cases that harm migrant workers, which are often caused by lack of knowledge, sources of information and the emergence of brokers who end up in cases of sending illegal migrant workers or often called PMI Unprocedural. The emergence of various modes under the pretext of traveling, visiting and worshiping Umrah in order to escape the surveillance and screening of immigration officers. It is known that West Nusa Tenggara Province is the 3rd largest province that sends PMI abroad. This study uses a descriptive type of research. Based on the results of the study, it is known that preventive efforts have been continuously issued by the West Nusa Tenggara regional government to protect the rights and safety of migrant workers from various threats such as human trafficking syndicates, accidents while traveling, violence at work, and protecting workers from non-payment of salaries by employers. , etc. In addition, it is known that the NTB Provincial Government continues to develop in the formation of Desmigratif and Zero Cos to be able to guarantee the rights of CPMI, PMI, and their families.     Pekerja migran indonesia menjadi penyumbang terbesar kedua negara dan memaninkan peran pada beberapa sektor ekonomi. Namun sayangnya hal ini diikuti oleh munculnya kasus-kasus yang merugikan para pekerja migran, yang sering kali disesbabkan oleh kurangnya pengetahuan, sumber informasi serta munculnya para calo yang berakhir pada kasus pengiriman pekerja migran ilegal atau sering disebut PMI Unprocedural. Munculnya berbagai modus dengan dalih berwisata, berkunjung, dan beribadah umroh untuk dapat lolos dari pengawasan dan penjaringan petugas keimigrasian. Diketahui bahwasanya Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi terbesar ke-3 yang mengirimkan PMI ke luar Negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Upaya-upaya preventif terus menerus dikeluarkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran dari berbagai ancaman seperti sindikat penjualan manusia, kecelakaan saat diperjalanan, kekerasaan saat bekerja, dan melindungi pekerja dari tidak dibayarkannya gaji oleh majikan, dll. Selain diketahui bahwa Pemerintah Provindi NTB terus melakukan pengembangan dalam pembentukan Desmigratif dan Zero Cos untuk dapat menjamin hak para CPMI, PMI, dan keluarganya.
Peran Nasional Rusia Terhadap Konflik Suriah (2015-2020) Riezky Poetra Riezky; Chandra Purnama; Windy Dermawan
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.25262

Abstract

The ongoing conflict in Syria has led Russia to become more deeply involved in supporting the regime of Bashar Al-Assad. Russia has been the main supporter of the Assad regime since the beginning of the conflict. Russia's participation in the Syrian conflict has prevented Assad from the threat of regime collapse. This research aims to recognize the Russia's national role conceptions in the Syrian conflict. In analyzing, the researcher uses Kalevi J. Holsti's national role conceptions to identify the Russia's national roles. The method used in this research is descriptive qualitative. This research indicates that Russia has the role of faithful ally in the Syrian conflict. It was identified through the decisions, commitments, rules and actions implemented by Russia during the Syrian conflict. Russia's general policy behavior indicates that the historical relationship between the two nations is an important part of Russia's foreign policy. As a faithful ally, Russia has considered Syria as one of its foreign policy concerns, especially in the Middle East.   Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah telah mendorong Rusia untuk terlibat lebih jauh dalam mendukung eksistensi rezim Bashar Al-Assad. Sejak mulai pecahnya konflik, Rusia telah menjadi pendukung utama dari rezim Assad. Partisipasi aktif Rusia dalam konflik Suriah telah menghindarkan Assad dari ancaman kejatuhan rezim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsepsi peran nasional Rusia dalam keterlibatannya terhadap konflik di Suriah. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan konsepsi peran nasional Kalevi J. Holsti untuk mengidentifikasi tipe peran nasional yang dijalankan Rusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan  bahwa konsepsi peran nasional yang dijalankan oleh Rusia terhadap konflik di Suriah adalah konsepsi peran nasional dengan tipe sekutu setia. Hal ini terindentifikasi dari keputusan, komitmen, aturan dan tindakan yang dijalankan oleh Rusia selama konflik Suriah berlangsung. Perilaku Rusia secara umum menunjukkan bahwa sejarah panjang hubungan kedua negara tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri Rusia. Sebagai sekutu setia Rusia menjadikan Suriah salah satu pertimbangan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, khususnya di kawasan Timur-Tengah.
Perbandingan Sistem Wakaf Sebagai Implementasi Kebijakan Distribusi Sosial (Studi Kasus: Arab Saudi Dan Malaysia) Afni Regita Cahyani Muis; Mia Utami Putri; Zahra Amalia; Nanda Putri Khalifah; Faatimah Faatimah
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.25509

Abstract

This article will explain the comparison of waqf systems in Malaysia and Saudi Arabia. Each country has a different waqf management system that supports social distribution policies. Malaysia is managed by the State Islamic Religious Council, as Malaysia is a federal country and each state has a Waqf Management Committee to manage waqf assets. Saudi Arabia is managed by a special institution called the Higher Waqf Council, chaired by the Minister of Hajj and Waqf, with the authority to distribute waqf assets according to the mandate given by the waqif. This study uses a comparative method by analyzing two objects which then result in similarities and differences in the waqf system to find social distribution policy factors and their implementation. This study uses a qualitative-descriptive method with secondary analysis, namely using secondary data such as journals and official websites. The results of this study show that the management of waqf is different in each organization in their respective countries and has different authorities, but the results still make waqf as one of the policies made by the government for their country.   Artikel ini akan menjelaskan perbandingan sistem wakaf di negara Malaysia dan Arab Saudi. Setiap negara memiliki sistem pengelolaan wakaf berbeda yang mendukung kebijakan distribusi sosial. Malaysia dikelola oleh Dewan Agama Islam Negara, karena Malaysia adalah negara federal dan setiap negara memiliki SIRC untuk mengelola wakaf. Arab Saudi yang dikelola oleh lembaga khusus yang disebut Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, dengan kewenangan untuk mendistribusikan aset wakaf sesuai mandat yang diberikan oleh wakif. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan menganalisis dua objek yang kemudian menghasilkan persamaan dan perbedaan sistem wakaf untuk menemukan faktor-faktor kebijakan distribusi sosial dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan secondary analysis, yaitu menggunakan data sekunder, seperti jurnal-jurnal dan official website. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan wakaf yang dikelola oleh masing-masing organisasi di negaranya dan memiliki kewenangan yang berbeda-beda namun hasilnya tetap menjadikan wakaf sebagai salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk negaranya.
Plant What You Eat: Politik Keseharian Komunitas Urban Farming Makassar dalam Merespon Permasalahan Global Terkait Krisis Pangan Aswin Baharuddin; Rahmatia Rahmatia; Julia Hardianti Rusmin; Femi Nur Islami
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.25544

Abstract

The food crisis is a global issue that is increasingly concerning and requires more attention from various countries. One solution to this problem is to apply the concept of Urban Farming in urban areas. The food crisis that occurred was inseparable from the decreasing available agricultural land as a result of the conversion of land functions into residential areas. The city of Makassar is one of the cities with an agricultural area that continues to decrease so that to meet the food needs of the Makassar city population, it is necessary to distribute food from villages to cities which of course causes a decrease in food quality. Responding to this issue, the Urban Farming community in the city of Makassar is trying to invite the community to be involved in Urban Farming activities. The Makassar Gardening Community is one of the active communities in addressing this issue by implementing the Plant What You Eat concept. This study analyzes the activities carried out by the Makassar Gardening Community using the Daily Politics approach. This study found that the daily politics of the Makassar Gardening Community were implemented through forming collective action, encouraging public political participation and building local, national and international networks.   Krisis pangan merupakan isu global yang semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian lebih dari berbagai negara. Salah satu solusi dari masalah ini yaitu dengan menerapkan konsep Urban Farming di wilayah perkotaan. Krisis pangan yang terjadi tidak terlepas dari semakin berkurangnya lahan pertanian yang tersedia akibat dari peralihan fungsi lahan menjadi daerah pemukimanan. Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan luas wilayah pertanian yang terus mengalami penurunan sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk kota Makassar, perlu dilakukan distribusi bahan pangan dari desa ke kota yang tentunya menyebabkan turunnya kualitas pangan. Menyikapi isu ini, komunitas Urban Farming yang ada di kota Makassar berupaya untuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas Urban Farming. Komunitas Makassar Berkebun merupakan salah satu komunitas yang aktif dalam menyikapi isu ini dengan menerapkan konsep Plant What You Eat. Penelitian ini menganalisis aktivitas yang dilakukan oleh Komunitas Makassar Berkebun dengan menggunakan pendekatan Politik Keseharian. Penelitian ini menemukan bahwa politik keseharian Komunitas Makassar Berkebun diimplementasikan melalui membentuk aksi kolektif, mendorong partisipasi politik public dan membangun jejaring lokal, nasional dan internasional
Critical Discourse Analysis on Islam Nusantara in Indonesia's Foreign Policy Rizki Dian Nursita
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.25611

Abstract

The concept of Islam Nusantara is a concept and perspective of Islam that Nahdlatul Ulama promoted at the NU Congress in 2015. It is used to mention the indigenization of Islamic practice in Indonesia, often contrasted with Arabization. The discourse of Islam Nusantara which is developing well among the government, Islamic organizations, and the community is aging several pros and cons for Indonesia's domestic politics. Furthermore, Islam Nusantara is also often used as the trademark of Indonesia's foreign policy with countries in the Middle East. This study tries to explain how Islam Nusantara Islam as a discourse has been applied in Indonesia's foreign policy towards countries in the Middle East. The study primarily relies on a critical discourse analysis method.
Mendayung (Memanipulasi Wacana) di Antara Dua Karang: Discursive hedging Indonesia dalam Indo-Pasifik Kevin Ali Sesarianto
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v3i1.25635

Abstract

In the Indo-Pacific constellation which targets political, security and economic issues, Indonesia is constructed as a middle power country. This construction originates from the political reality that Indonesia must hedge between the influence of the United States and China. In other words, the Indo-Pacific is a construction in which there are conflicting interests of the two great powers. Using the postcolonial critical discourse analysis method, this paper explores the construction that Indonesia is doing in ASEAN regarding the Indo-Pacific, namely the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. This paper looks at two important things: (1) the discursive power relations embodied in Indo-Pacific discourse and (2) the activity of manipulating discourse so that Indonesia is merely in a "safe" position in the conflict of big powers, and even tends to take advantage of it. As a result of these findings, this paper reconstructs the identity and role of Indonesia's middle power: Indonesia is not a bearer of inclusivity or an honest broker, but merely a client of two major powers. ? Dalam konstelasi Indo-Pasifik yang menyasar permasalahan politik, keamanan, dan ekonomi, Indonesia dikonstruksikan sebagai negara middle power. Konstruksi tersebut bersumber dari kenyataan politik bahwa Indonesia harus melakukan hedging di antara pengaruh Amerika Serikat dan Cina. Dengan kata lain, Indo-Pasifik adalah sebuah konstruksi yang terdapat pertentangan kepentingan dua great oiwer di dalamnya. Menggunakan metode analisis wacana kritis poskolonial, tulisan ini mendalami konstruksi yang Indonesia lakukan dalam ASEAN terkait Indo-Pasifik, yakni ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Tulisan ini melihat dua hal penting: (1) relasi kuasa diskursif yang terkandung dalam pewacanaan Indo-Pasifik dan (2) aktivitas manipulasi wacana agar Indonesia sekedar berposisi ?aman? dalam konflik kekuatan besar, bahkan cenderung memanfaatkan. Akibat temuan tersebut, tulisan ini merombak identitas dan peran middle power Indonesia: Indonesia bukan pembawa inklusivitas atau honest broker, tetapi sekedar klien dari dua kekuatan besar.
Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India Abdullah, Nurjannah; Hastira, Muhammad Fajhriyadi
Hasanuddin Journal of International Affairs Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Department of International Relations, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjirs.v3i01.25646

Abstract

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is a monumental document in the history of the development of the fulfillment of women's rights in the international world. This convention was born out of the problems of discrimination and inequality faced by women around the world. This article discusses the comparison of Saudi Arabia and India in implementing CEDAW by comparing each article that focuses on the fulfillment of women's rights in the political and economic fields. This article uses data collection and analysis methods in the form of library research with data analysis techniques in the form of qualitative data techniques. The results of this study show that each country in implementing an international regime is influenced by several factors ranging from internal actors and external actors. Furthermore, a comparison of the implementation of these two countries shows that Saudi Arabia is much more compliant with the CEDAW convention than India. ? The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) merupakan sebuah dokumen yang monumental dalam sejarah perkembangan pemenuhan hak perempuan di dunia internasional. Konvensi ini lahir dari adanya permasalahan diskriminasi dan kesenjangan yang sangat tinggi yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia. Artikel ini membahas mengenai perbandingan dari Arab Saudi dan India dalam mengimplementasikan CEDAW dengan membandingkan setiap pasal yang berfokus pada pemenuhan hak perempuan dalam bidang politik dan ekonomi. Artikel ini menggunakan metode pengumpulan dan analisis data berupa telaah pustaka (library research) dengan teknik analisis data berupa teknik data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masing-masing negara dalam mengimplementasikan sebuah rezim internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal. Lebih lanjut, perbandingan implementasi kedua negara ini menunjukan bahwa Arab Saudi jauh lebih patuh terhadap konvensi CEDAW dibandingkan dengan India.

Page 3 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)