cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ujang Hibar
Contact Email
ujanghibar93@gmail.com
Phone
+628122118876
Journal Mail Official
resjustitia@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Jl. Raya Serang – Jakarta KM.3 No.1B (Pakupatan) Kota Serang Provinsi Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Bina Bangsa
ISSN : 27748146     EISSN : 27748138     DOI : https://doi.org/10.46306/rj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Res Justitia Adalah Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum yang terbit secara daring pada bulan Januari dan Juli. untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam bidang Ilmu Hukum dan berbagai Sub Ilmu atau Konsentrasinya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 189 Documents
 1   2   3   4   5 
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Asnawi; Faturohman
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.12

Abstract

Penyerangan terhadap nama baik seseorang dalam bentuk pencemaran nama baik, telah menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial bagi pihak yang nama baiknya dicemarkan. Pencemaran nama baik dalam persfektif hukum pidana diatur di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara spesifik menjelaskan tentang apa itu pencemaran nama baik, dan juga dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa: pertama, pencemaran nama baik menurut KUHP yaitu pasal 130, terdiri dari pencemaran yang dilakukan secara lisan dan tulisan dengan unsur-unsur delik yaitu harus dilakukan dengan sengaja, menuduh suatu hal, supaya diketahui umum; kedua, Penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasalpasal penghinaan dalam KUHP. Dengan unsur-unsur delik yaitu dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
EKSISTENSI SIDANG VIRTUAL ONLINE MENURUT KACAMATA HUKUM PIDANA DI INDONESIA Herman Sitompul
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.14

Abstract

Indonesia is a rule of law, where the laws and regulations put forward by Hans Kelsen, namely the theory of legal levels (Stufentheorie). This theory emphasizes that in the hierarchy of existing laws and regulations, they should not conflict with existing regulations. Hans Kelsen's theory is in line with the principle of the law of lex superior derogat legi inferiori, which emphasizes that the law under it must not conflict with the law above it. The existence of an online or online virtual trial during the Covid 19 Pandemic in Indonesia has become a polemic in the community. This is because most Indonesians think that this does not have a constitutional basis, so that many defendants refuse to be tried virtually online or online. On that basis, the author is interested in examining the extent of the existence of an online or online virtual trial according to the point of view of criminal law through a paper in this journal.
TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERKEDOK “PERNIKAHAN BONEKA” Fitriyanti
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.15

Abstract

Pernikahan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Dalam kehidupan manusia di dunia manapun, pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Sejatinya, pernikahan terjadi atas dasar saling cinta antara laki-laki dan perempuan. Namun, bagaimana ternyata pernikahan tersebut hanyalah sebuah “pernikahan boneka”, yang bertujuan komersial? Dimana pernikahan tersebut ditujukan untuk semata mata untuk mendapatkan keuntungan dengan cara perdagangan atau dikenal dengan istilah”trafficking”. Fenomena semacam ini, membuat penulis merasa tertarik, karena itulah Penulis membuat makalah dalam jurnal ini dengan judul Tinjauan Yuridis Penanganan Kasus Perdagangan Orang (Human Trafficking) berkedok “pernikahan boneka.”
BERISTRI LEBIH DARI SATU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM Dian Samudra
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.16

Abstract

Seorang lelaki dewasa bersikap akan menikah, umumnya hanya satu kali dalam seumur hidup (sehidup semati). Namun ada juga orang-orang tertentu yang punya banyak pasangan dalam hidup berumah-tangga. Menurut aturan perundang-undangan, berapa banyak dan apa alasannya seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu tentunya harus mengacu pada aturannya. Seperti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilsai Hukum Islam (bagi Orang Islam). Beristri lebih dari satu harus ada batasan jangan sampai semaunya tanpa aturan, hanya menuruti kencendrungan yang ada dalam diri seorang laki-laki
DEMOKRASI DALAM DIMENSI NILAI-NILAI PANCASILA BERDASARKAN PARADIGMA PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG Restu Gusti Monitasari; Eki Furqon; Enis Khaerunnisa
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.17

Abstract

Beberapa ahli mengatakan bahwa apabila sebuah Negara hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, dan politik, merupakan bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk sosial. Indonesia dengan ideologi Pancasila nya memberikan kosekunsi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, yakni kenyataan bahwa Pancasila sebagai Philosophische groundslag Negara Indonesia menjadi dasar dan acuan dalam bernegara, begitupun dalam melaksanakan sistem demokrasi. Artinya dalam melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia haruslah sejalan dengan Pancasila itu sendiri. Masalah hukum yang kerap muncul ialah menselaraskan praktek demokrasi dengan makna pancasila itu sendiri yang kerapkali terjadi pertentangan dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat demokrasi baik secara teori maupun praktek dalam sudutpandang pancasila yang berperan sebagai Philosophische groundslag. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi pengamalan Pancasila dimaksudkan untuk memupuk kesadaran politik masyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi masyarakat tidak dipandang sebagai sebuah formalitas, melainkan sebagai kontrol atas jalannya pemerintahan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pengamalan Pancasila dapat memperbaiki praktik demokrasi Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL Sulkiah Hendrawati
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.18

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara multikultural yang memiliki letak geografis sebagai negara kepulauan, membentangi dari sabang sampai meuroke, penyebaran suku, adat, bahasa maupun kebudayaan yang sangat beragam. Kemajemukan Indonesia salah satunya terletak pada kondisi geografis dengan banyaknya pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga Indonesia di kenal sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai Negara hukum[1]. Dalam melaksanakan penegakan hukum, Indonesia memiliki tujuan sebagai sebuah negara yang berdaulat maka hukum di tujukan sebagai perlindungan kepada warga negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia.[2] Indonesia sebagai negara hukum menandakan bahwa Indonesia mengakui hukum sebagai kedaulatan tertinggi.  Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) Grondrecht dan setiap tidakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum (asas legalitas).[3] Negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai kekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan setiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat [1] Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan : “Negara Indonesia adalah negara hukum” [2] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”  [3] Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 18
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN Safiulloh Safiulloh; Aris Setyanto Pramono
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i1.19

Abstract

Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local goverment, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government cannot be separated from the central government
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP SALDO UANG ELEKTRONIK PADA DOMPET ELEKTRONIK DANA Yuda Anrova; Albert Sembiring
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i1.20

Abstract

DANA is a technology for electronic wallet or e-wallet that is used for transactions without cash or cards but only with a user's start. That ease and effectiveness led to the high consumption of DANA. But lately electronic wallet users have concerns over the balance on their electronic wallets. Indonesian have Institution Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) is regulated number 24 of 2004, it provides security and gives its customers confidence in existing systems and institutions. It is still a matter of whether LPS played a part in the transaction. The research aims to see the extent of LPS 'role in transactions in DANA applications. By using descriptive research methods of anaitis by using secondary data of legislation, previous research, and literature. The study shows that LPS has no role in the protection of public money that is kept in the application of DANA because legal regulations do not permit it. The LPS also have no intervention function in policy or financial transaction activities in the fund in DANA
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pertanahan di Indonesia Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Jalan Tol Yanti Kirana; Riska Arianti
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i1.23

Abstract

The implementation of land acquisition, both related to land acquisition for development purposes for toll roads, as well as land acquisition for private interests, always causes problems, especially in terms of compensation, due to the unpreparedness of the apparatus. The research method used in this research is normative juridical using the approach of legal history, sociology of law, legal politics, and philosophy of law. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Qualitative data analysis in this study is a description of positive law and systematization of positive law. The results of this study are that, the implementation of forms of compensation according to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2014 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest, in Article 1 number 2 that compensation is appropriate and fair to the parties entitled to the land acquisition process. Compensation value is carried out per plot of land, including: land, aboveground and underground space, buildings, plants, objects related to land, and other losses that can be assessed in the form of: money, replacement land, resettlement, share ownership and other forms agreed by both parties. The mechanism for the amount of compensation, the entitled party can file an objection to the local District Court within a maximum of 14 working days after signing the minutes of the results of the deliberation
KLAUSULA BAKU TENTANG PEMBERIAN KUASA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF Dika Ratu Marfu’atun
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i1.24

Abstract

Baku Clause is any rules or conditions and conditions that have been prepared and set in advance unilaterally by business actors as set forth in a document and / or agreement that is binding and must be fulfilled by consumers. In the creation of the standard clause there are conditions that aim to provide protection to consumers and prohibit the unilateral granting of power from consumers to business actors. Some laws and regulations governing the granting of power of attorney in the standard callusula, one of which is Article 1792 of the Civil Code, Article 18 of UUPK and Article 22 of POJK Number: 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector. The type of research used is normative juridical research conducted by examining library materials or secondary data that include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials so as to obtain an overview of the standard clauses about power of attorney associated with positive law. The results showed that the granting of power is an agreement, namely the agreement of both parties. The agreement is said to be valid if it meets the conditions in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely agreeing, conversing, a certain thing and a halal cause, but it should not conflict with the laws and regulations namely Article 18 paragraph (1) letter d of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Page 2 of 19 | Total Record : 189

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum