Articles
189 Documents
<![CDATA[ALTERNATIF PENANGANAN MASALAH PERKARA PIDANA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Sulkiah]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i1.1
<![CDATA[Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga masyarakat dari semua tindak kejahatan yang mungkin terjadi, dengan demikian Negara mempunyai kewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut, hal ini tidak terlepas diterapkannya sanksi pidana oleh Negara, diamana sanksi pidana merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan hukum sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Proses penyelesian melalui sistem peradilan pidana dengan menerapkan sanksi pidana dirasa tidak memberikan efek jera yang sangat signifikan terhadap para pelaku tindak pidana, meningkatnya angka kejahatan setiap tahunnya merupakan bentuk cermin bahwa penyelesaian melalui sistem peradilan pidana tidak begitu efektif sehingga harus dicarikan alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut, pemecahan masalah yang barang tentu berbeda dengan sistem peradilan pidana yang selama ini kita kenal pada umumnya. Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang melibatkan beberapa unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi yang satu dengan yang lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana.]]>
<![CDATA[JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI MELALUI PENDEKATAN KONSEP LAWRENCE M. FRIEDMAN DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) ]]>
<![CDATA[Anita Kamilah]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i1.3
<![CDATA[ASEAN Economic Community merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia, dimana barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas tanpa tersekat oleh batas-batas negara. Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Peran penting investasi dapat diwujudkan apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi perizinan yang efisien, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif, serta kepastian hukum di bidang penanaman modal. Dengan perbaikan berbagai faktor penujang tersebut, diharapkan dalam menghadapi AEC tersebut Indonesia bukan hanya menjadi penonton tetapi memanfaatkan peluang kebebasan berinvestasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara menjadi tujuan investasi asing bukan hanya di antara intra ASEAN tetapi juga di luar ASEAN]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Mohammad Hifni]]>;
<![CDATA[Asnawi]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i1.4
<![CDATA[Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengembangan fisiknya, maupun dalm pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hadanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hadanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak orangtuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.]]>
<![CDATA[KEKERASAN KOLEKTIF SEBAGAI KEJAHATAN: (SUATU KAJIAN KRIMIONOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM) ]]>
<![CDATA[Iron Fajrul Aslami]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i1.5
<![CDATA[Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat), tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat itu sendiri. Pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Permasalahan utama dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana kajian kriminologi dan filsafat hukum terhadap kekerasan kolektif, baik sebagai individu atau kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa sebagai pelaku massa yang muncul dengan sebagai reaksi sosial. Pengaruh Kultur negatif masyarakat turut andil dalam berbagai tindakan kekerasan kolektif yang terjadi. Kenyataan historis dari peristiwa-peristiwa masa lalu turut mencerminkan bagaimana tindakan kekerasan (sikap agresif dan bersemangat memberontak) sebagai hal yang lumrah sebagai budaya internal masyarakat di Indonesia.]]>
<![CDATA[KRITISI OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF TOLERAN DALAM KHILAFIYAH ]]>
<![CDATA[Firman Adi Candra]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i1.6
<![CDATA[Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus (Omnibus bill atau omnibus law) adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Konsep undang-undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum umum (common law) seperti Amerika Serikat, dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil (civil law) seperti di Indonesia, karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap perancangan undang-undang sapu jagat umumnya dibatasi. Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amandemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat bertentangan dengan demokrasi. Omnibus berasal dari Bahasa Latin, yang artinya “untuk semuanya”.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN SERTA PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Eki Furqon]]>;
<![CDATA[Lia Riesta Dewi]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i1.7
<![CDATA[Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah menyebutkan bahwasannya setiap luasan lahan yang telah dibebaskan, pengembang wajib menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas seluas 40 persen dari lahan yang ada, yang nanti harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Serta ditegaskan pula bahwa prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diterima oleh Pemerintah Daerah dan yang dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara tersurat maupun secara tersirat. Dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis data mempergunakan metode deskriptif kualitatif.Kesimpulan Kedudukan dari Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat kuat dan dapat dilaksanakan karena telah memiliki daya laku dan daya ikat untuk seluruh Pengembang Perumahan baik perseorangan ataupun Badan Hukum di Kota Serang. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 adalah tidak diserahkannya PSU Perumahan Highland Park Serang oleh PT. Pudjipapan Kreasindo sebagai pengembang dikarenakan faktor Tidak ada itikad baik dari PT Pudjipapan Kreasindo, tidak ada usaha tegas dan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang untuk meminta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Highland Park Serang dan belum dibentuknya Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012.]]>
<![CDATA[REFORMISME HUKUM: PENGAMALAN AGAMA PERSPEKTIF SALAFI WAHABI ]]>
<![CDATA[Endang Madali]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i1.8
<![CDATA[This research proves that Salafism-Wahhabism tends to bring out the problem of aqidah instead of the problem of khilāfīyah. Furthermore, the followers of Salafism-Wahhabism have been well known as a denomination with fundamentalism-literalism world view, and they often conduct rigid and non-contextual interpretation of the Qur’an and Hadith. Therefore, it can be concluded that coercion in religion is directly proportional to the rigidness of religious teachings. And that fiqh must be the basic means of Islamic daʻwah (missionary activities), and it should not be the cantilever of partial daʻwah, which could bring Islamic negative image among non-believers and distancing sinful Muslims from his God. Also, traditional law must be adapted with religious idealism and imbued with the general principles of sharia. Therefore, the sharia perfection could only be realized by the conciliation with constantly-changing social condition and human interests. The researcher used sociology-anthropology approach, which was a religious approach that correlated with some other social sciences approaches such as socio-cultural, normative theology, faith, and religious practices. The researcher used library research as the source of data, and the secondary data sources included the works of Wahhabism scholars that referenced by the followers of Salafism-Wahhabism. The researcher also included the works of scholars that criticized the teachings of Ibn Taymīyah and Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb. As the comprehensive research, the researcher used documentation study and conducting deep interview with certain parties and individuals.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARASI SAHNYA PERJANJIAN ANTARA PASAL 1320 K.U.H.PERDATA DENGAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Dian Samudra]]>;
<![CDATA[Ujang Hibar]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i1.9
<![CDATA[Ada dua pasal mengenai sahnya perjanjian yaitu yang dimuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 52 UU No. 13 Tahuh 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua Pasal tersebut adalah sama-sama isinya mengenai syarat sahnya perjanjian. Permasalahnnya kenapa syarat sahnya perjanjian yang sudah ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan diatur kembali dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUKK). Maka berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji dan menganalisis kedua peraturan perundang-undangan tersebut]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GOJEK INDONESIA DENGAN DRIVER TRANSPORTASI BERBASIS TEKNOLOGI DI PULAU LOMBOK (STUDY DI PULAU LOMBOK) ]]>
<![CDATA[Ruslan Haerani]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i2.10
<![CDATA[Gojek merupakan perusahaan teknologi penyelenggara sistem elektronik. Gojek menyediakan suatu sistem untuk menghubungkan driver sebagai penyedia layanan dengan konsumen. Kontrak antara PT. Gojek Indonesia dengan driver dibuat secara elektronik. Kontrak Elektronik yang dibuat oleh pengelola usaha memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Undang- undang Ketenagakerjaan saat ini tidak mengatur hak dan perlindungan pekerja dalam hubungan gaya kerja semi-informal yang baru, seperti yang ada dalam industri transportasi online. Dalam penelitian pemerintah belum mengatur tentang hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator, Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan Study Kasus Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi Di Pulau Lombok dengan metode pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Sosiologis (Sociologis Approach) dengan pembahasan secara Empiris-Normatif. Isi perjanjian PT Gojek dengan driver adalah tertera jelas sebelum menerma (setuju) dalam aplikasi. Bentuk perlindungan PT Gojek kepada driver yaitu memberikan jaminan keselamatan hingga Rp.10.000.000,- yang dapat diklaim ke perusahaan. Adapun tanggungjawab PT Gojek akan dibatasi dengan jumlah total yang yang sebenarnya dibayar oleh dan/atau terhutang pada driver, dan jika ada perubahan substansi perjanjian sepihak oleh PT Gojek maka driver dapat menuntut hukum perdata perjanjian kerjasama.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Suhardi Somomoeljono]]>
<![CDATA[ Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46306/rj.v1i2.11
<![CDATA[ Hak atas tanah perlu untuk di daftarkan kepada instansi berwenang melalui mekanisme pendaftaran tanah karena akan dianggap timbul hak atas tanah tersebut pada saat dicatatkan pada buku tanah. Pendaftaran Tanah merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan pemerintahuntuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah. Pemilikan hak atas tanah tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun, dewasa ini terdapat banyak terdapat permasalahan terkait pembatalan hak atas tanah yang telah terdaftar. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan produk hukum terkait hak atas tanah dapat dibatalkan apabila dianggap memiliki cacat administrasi atau dibatalkan pengadilan baik pengadilan tata usaha negara atau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan pengadilan negeri. Lebih jauh, tindakan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakannya kewenangannya untuk membatalkan produk hukum terkait hak atas tanah kerap dianggap sebagai penyelewengan kewenangan sehingga kerap terjadi persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara pada proses pelaksanaannya. Tulisan ini akan membahas batasan tindakan pidana dan tindakan administrasi negara yang dilakukan aparatur sipil negara dalam melakukan pembatalan produk hukum terkait hak atas tanah]]>
