cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anirwan
Contact Email
jurnalintelekmadani@gmail.com
Phone
+6285218159999
Journal Mail Official
jgpiglobal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
Published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia
ISSN : 2774907X     EISSN : 27750140     DOI : https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
JGPI merupakan jurnal ilmiah terbitan Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia dengan fokus antara lain : Politik Pemerintahan, Digital Governance, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Inovasi Kebijakan Publik, Inovasi Pelayanan Publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
Implementasi Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah dalam Pencegahan Radikalisme di Kabupaten Bantaeng Mustari Mustari; Andi Risma Jaya; Nurmillah Ilyas; Asbah Hamid; Ruslimin Ruslimin; , Erwing Yanto
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1130

Abstract

Pembentukan forum koordinasi tidak selalu diikuti pertukaran informasi yang efektif dalam pelaksanaan kewaspadaan dini. Penelitian ini menganalisis implementasi kewaspadaan dini Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan hambatannya di Kabupaten Bantaeng berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipan, dan telaah dokumen. Analisis mencakup kondensasi data, pengelompokan bukti menurut dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyajian temuan lintas sumber, serta penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa forum dan pertemuan rutin telah berjalan, tetapi pertukaran informasi lintasinstansi mengenai isu tertentu belum optimal. Keanggotaan lintas lembaga dan dukungan anggaran daerah merupakan sumber daya kelembagaan, tetapi kapasitas personel pengoordinasi, sarana pendukung, dan pengaturan pertukaran informasi masih terbatas. Komitmen pelaksana tampak dalam pertemuan dan pelaporan, tetapi belum secara konsisten menghasilkan tindak lanjut terintegrasi. Temuan menegaskan adanya kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan kualitas koordinasi substantif. Penelitian merekomendasikan penguatan kompetensi aparatur, kejelasan pertukaran informasi sesuai kewenangan, serta evaluasi tindak lanjut lintasinstansi. Kontribusi studi terletak pada penjelasan keterkaitan antardimensi implementasi kebijakan pada forum koordinasi tingkat daerah.
Mandat Pusat, Kapasitas Administratif, dan Komitmen Politik: Kebijakan Sampah Plastik Kabupaten Mamuju Nurhaerani Tenriwaru; Umi Umairah Suhardi; Hadi Yudho Prio Wibowo
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1132

Abstract

Pemerintah pusat mendorong daerah membatasi plastik sekali pakai sekaligus menghentikan praktik pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, tetapi respons kabupaten yang bergantung pada transfer pusat belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana mandat pusat, kapasitas administratif, dan komitmen politik membentuk kebijakan sampah plastik Kabupaten Mamuju pada 2017–2026. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif berbasis dokumen dengan perbandingan terstruktur terhadap Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Sebanyak 47 dokumen berupa regulasi, rilis resmi, data keuangan daerah, dan pemberitaan, bersama literatur ilmiah, dianalisis melalui pengodean deduktif berdasarkan ketiga penentu dan model ambiguitas-konflik Matland, lalu disusun dalam matriks kronologis delapan titik keputusan. Matriks tersebut diuji dengan penelusuran proses (process tracing) melalui uji hoop dan smoking gun terhadap tiga proposisi dan empat penjelasan tandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat menegakkan sanksi secara tegas tetapi dengan tenggat yang berubah-ubah, sehingga pemerintah kabupaten merespons dengan kepatuhan minimum di tempat pemrosesan akhir. Kapasitas administratif yang terbatas dan ketergantungan fiskal mendorong pengalihan beban ke pemerintah provinsi serta ke kelurahan, pelaku usaha, dan rumah tangga. Pada tahap penanganan di hilir, pembenahan didorong oleh sanksi pusat, sedangkan blokade warga baru menghasilkan dialog; pada tahap pengurangan di hulu, surat edaran pengurangan plastik bertahan sejak 2023 tanpa pengawasan karena mandatnya tidak memaksa dan tidak ada konflik yang mendorong perubahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan minimum dibentuk bersama oleh pusat dan daerah, dan bahwa satu kebijakan dapat sekaligus bersifat simbolik di hilir dan eksperimental di hulu. Konsistensi jadwal dari pusat dan penguatan instrumen hulu di daerah diperlukan.
Dampak Pemekaran Kementerian terhadap Kecepatan Pelayanan Publik: Tinjauan Aturan Tata Kerja Pemerintah Achmad Amzal Maulana; Qamal Qamal; Minawara Minawara
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1134

Abstract

estrukturisasi kabinet melalui pemekaran kementerian menghadirkan dilema antara penajaman fokus isu strategis nasional dan risiko inefisiensi administrasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran kementerian terhadap kecepatan pelayanan publik melalui tinjauan aturan tata kerja pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis telaah dokumen kebijakan, meliputi Undang-Undang Kementerian Negara, Peraturan Presiden mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta pedoman tata laksana lintas sektor. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan, hierarki koordinasi, dan friksi prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kementerian memicu fase transisi kelembagaan yang kompleks terkait penataan regulasi internal, redistribusi aparatur, dan pemindahan aset. Ditemukan potensi tumpang tindih fungsi antara kementerian koordinator, kementerian hasil pemekaran, dan kementerian teknis eksisting, khususnya pada rantai perizinan terpadu. Penambahan pos struktural memperpanjang rantai komando vertikal maupun horizontal, yang pada fase awal menurunkan kecepatan respons layanan akibat kekosongan petunjuk teknis operasional. Namun, akselerasi pelayanan dapat dicapai melalui ketegasan batas kewenangan, pemangkasan formalisme birokrasi, dan penguatan integrasi sistem digital antar-instansi. Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kelembagaan ditentukan oleh kejelasan aturan tata kerja yang adaptif, bukan sekadar banyaknya pos kementerian. Pemerintah disarankan segera menetapkan regulasi operasional terpadu dan standar pelayanan minimal lintas sektor guna mencegah degradasi mutu layanan selama masa transisi.

Page 8 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024, JGPI Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021, JGPI More Issue