cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aen Fariah
Contact Email
aenfariah1995@gmail.com
Phone
+6282214018102
Journal Mail Official
aenfariah1995@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pangeran Cakrabuana, Greenland Sendang Regency No. E6 Sumber Cirebon Jawa Barat, Indonesia
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Action Research Literate (ARL)
Published by Ridwan Institute
ISSN : 26139898     EISSN : 28086988     DOI : https://doi.org/10.46799
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences
Action Research Literate is a scientific journal in the form of research and can be accessed openly. This journal is published biannual by Syntax Corporation Indonesia. Development of the company make the this Journal is transferred management to the Ridwan Institute which became the part of of Syntax Corporation Indonesia. Action Research Literate provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. This journal publishes research articles covering multidisciplinary sciences, which includes: Humanities and social sciences, contemporary political science, Educational sciences, religious sciences and philosophy, economics, Engineering sciences, Health sciences, medical sciences, design arts sciences and media.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 674 Documents
 64   65   66   67   68 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia P, P Advent Christian S; Panjaitan , Juniver Dame
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.2998

Abstract

Kajian terhadap kebijakan hukum pidana sering kali lebih menitikberatkan pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan, sementara posisi korban cenderung terabaikan dalam proses penegakan hukum. Dalam perihal HAM, korban memiliki kepastian untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, serta pemulihan yang layak atas penderitaan yang dialaminya. Jurnal dibentuk dalam rangka menganalisis serta mengevaluasi tindakan hukum berdasarkan hukum pidana Indonesia kepada korban tindak pidana, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum nasional serta internasional lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui sudut pandang perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan sudut pandang konseptual (conceptual approach), serta dianalisis berdasarkan deskriptif-analitis. Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hak korban, seperti hak menerima restitusi, remunerasi, dan pemulihan, namun implementasinya masih lemah dan belum sepenuhnya berperspektif korban. Ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban mengindikasikan adanya kekosongan normatif dan lemahnya kebijakan kriminal yang responsif terhadap korban. Lebih lanjut, penegakan hak-hak korban selalu menemui banyak kesulitan, termasuk terbatasnya akses terhadap keadilan, ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya, serta minimnya mekanisme yang berpihak kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana nasional yang berlandaskan dasar dan pedoman HAM dan keadilan restoratif, yang secara aktif mengintegrasikan perlindungan dan pemberdayaan korban ke dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Reformasi ini mencakup penyusunan regulasi khusus tentang perlindungan korban, penguatan institusi pendukung, serta peningkatan kesadaran aparat penegak hukum akan pentingnya perspektif korban dalam penanganan perkara pidana. Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi instrumen represif terhadap pelaku, tetapi juga menjadi alat perlindungan dan pemulihan bagi korban dalam kerangka keadilan yang menyeluruh.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blt. Suhartoyo, Suhartoyo
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.2999

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP. Analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/PDT.G/2014/PN.Blt menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda. Penelitian ini merekomendasikan pemberian dukungan psikologis dan sosial kepada korban, bantuan pendampingan, dan intervensi ahli psikologis untuk mengatasi dampak trauma. Selain itu, pengadilan berperan dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara dan/atau denda terhadap pelaku sebagai implementasi keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi Kemampuan Digital dan Transformasi Digital dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surabaya Lesmono, Pramudji Dwi
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.3000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kemampuan digital dan transformasi digital dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner kepada 33 pegawai sebagai responden dari total populasi 68 pegawai. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kemampuan digital dan transformasi digital sebagai variabel independen, serta kinerja pegawai sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan digital berada pada kategori sedang (87,88% responden), transformasi digital pada kategori sedang (84,85% responden), dan kinerja pegawai pada kategori sedang (87,88% responden). Temuan mengindikasikan bahwa implementasi kemampuan digital dan transformasi digital berkontribusi positif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Penguatan kapasitas digital serta optimalisasi transformasi digital dalam sistem kerja dan pelayanan internal sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan responsif di lingkungan pemerintah daerah.
Studi Perubahan Garis Pantai dengan Menggunakan Penginderaan Jauh Berbasis Gis/Geographic Information System di Desa Atep Oki Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa Mopoliu, Mohamad Fazri; Kumaat, Joyce Ch.; Suoth , Grace F. E.
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.3001

Abstract

Masalah dalam penelitian ini yaitu perubahan garis pantai yang terjadi di desa Atep Oki Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Slawesi Utara, Perubahan garis pantai yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan rusaknya sebuah ekosistem pesisir pantai oleh abrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya perubahan garis pantai dan mengetahui perubahan garis pantai yang terjadi dalam waktu dua tahun yaitu tahun (2015 dan 2020). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan Teknik pengukuran dan pemetaan, Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Digital Shoreline Analysis System (DSAS) dan peneliti menggunakan teknik (NSM) Net Shorline Movement dan (EPR) End Point Rate untuk menganalisa perubahan garis pantai di desa Atep setiap tahunnya. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pantai Atep Oki telah mengalami perubahan garis pantai secara dinamis, hal ini disebabkan oleh adanya aktifitas alam diantaranya, Arus, Pasang surut, Gelombang dan Batimetri yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan ekosisitem yang berada di wilayah pesisir pantai. Perubahan garis pantai terjadi karena disebabkan oleh abrasi. Adapun Rata-rata abrasi pada pantai sebesar 8,9 meter/tahun dan memiliki jarak perubahan garis pantai (2015 dan 2020) sebesar 36,51 meter. Berdasarkan dengan data yang ada abrasi terjadi secara cepat dan terus menerus mengikis wilayah daratan. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah membangun bangunan pelindung pantai guna mencegah abrasi pantai yang lebih besar.
Perancangan Aplikasi Pemesanan Makanan untuk Mendukung Digitalisasi UMKM Kuliner di Batam Zulwinda Putri, Naura; Prima Resda, Dodi
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.3002

Abstract

Batam City as a center of industry and trade has great potential in the culinary MSME which sector plays an important role in the local economy. However, culinary MSMEs in Batam face challenges in terms of effective digital marketing, especially amid the dominance of online food ordering platforms by large restaurants. This research aims to design a Flutter-based mobile application that can be digital solution for Batam culinary MSMEs to facilitate marketing and expand their market reach. The research method used is qualitative with literature studies, interviews, and field surveys for data collection. The results of the application design include registration features, product catalog, product details, shopping cart, to the checkout process with a choice of payment and shipping methods. With this application, it is It is expected that Batam culinary MSMEs can increase sales and support the development of an inclusive digital economy in Batam City.
Pengaruh Substitusi Tepung Labu Kuning (Cucurbita moschata) pada Pembuatan Kue Serabi Manis Bandung Terhadap Kualitas Fisik dan Daya Terima Konsumen Nurtianto, Siti Lutfia
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.3004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh substitusi tepung labu kuning pada pembuatan kue serabi manis Bandung terhadap kualitas fisik dan daya terima konsumen. Metode penelitian menggunakan eksperimen dengan substitusi tepung labu kuning sebesar 10%, 20%, dan 30% dari total tepung terigu. Pengujian kualitas fisik meliputi daya kembang dan baking loss, sedangkan daya terima konsumen dinilai melalui uji organoleptik terhadap aspek warna, rasa manis, rasa labu kuning, aroma labu kuning, tekstur lembut, tekstur berpori, dan tekstur berserat oleh 30 panelis agak terlatih. Hasil uji fisik menunjukkan nilai daya kembang tertinggi pada substitusi 30% (30,2%) dan baking loss tertinggi pada substitusi 30% (11,0%). Uji organoleptik menunjukkan substitusi 10% memperoleh nilai tertinggi pada aspek warna (4,33), tekstur lembut (4,4), tekstur berpori (4,36), dan tekstur berserat (4,26). Substitusi 20% memperoleh nilai tertinggi pada aspek rasa manis (3,80) dan aroma labu kuning (4,20). Dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung labu kuning 10% merupakan formula terbaik yang paling diterima konsumen dengan karakteristik fisik yang baik dan dapat menjadi alternatif diversifikasi produk kue tradisional Indonesia.
Fundamental Breach Of Contract: A Comparative Review Of The Cisg and Upicc in International Commercial Contract Widyadhana, Putri Batari; Lauw, Desi Yanti Yohanes
Action Research Literate Vol. 9 No. 8 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i8.3006

Abstract

The concept of fundamental breach forms a cornerstone of international commercial contract law, as it determines the circumstances in which a party may terminate the contract and seek appropriate remedies. In the context of cross-border transactions, where parties often come from different legal traditions, a clear understanding of this doctrine is essential to ensure legal certainty and protect legitimate commercial expectations. The notion of fundamental breach is addressed under both the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), though these instruments adopt distinct approaches. The CISG sets a structured framework, requiring that the breach substantially deprive the injured party of its contractual expectations and that this result be foreseeable to the breaching party. In contrast, the UPICC focuses on substantial non-performance and considers additional elements, including whether strict compliance was of the essence, whether the non-performance was intentional or reckless, and whether future performance can reasonably be relied upon. These differing approaches raise important questions regarding their practical implications for parties to international commercial contracts. The authors conclude that while both frameworks aim to balance legal certainty with fairness, the CISG provides a more defined standard, whereas the UPICC offers greater flexibility by focusing on the impairment of the aggrieved party’s contractual interests.
Penerapan Arsitektur Microservice dan Progressive Web Apps (PWA) pada E-Learning Sekolah Hinterland Pardosi, Magdalena; Resda , Dodi Prima
Action Research Literate Vol. 9 No. 8 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i8.3007

Abstract

Pendidikan di daerah pedalaman menghadapi banyak tantangan, termasuk infrastruktur yang terbatas, konektivitas internet yang tidak stabil, dan akses terbatas ke perangkat digital. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan solusi teknologi yang fleksibel, ringan, dan mampu beroperasi dalam berbagai kondisi jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan sistem E-Learning berbasis arsitektur layanan mikro yang terintegrasi dengan teknologi Progressive Web Apps (PWA) untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembelajaran di sekolah-sekolah pedalaman. Arsitektur layanan mikro memungkinkan sistem E-Learning dikembangkan secara modular, memungkinkan setiap layanan dikembangkan, diuji, dan dioperasikan secara independen. Pendekatan ini memfasilitasi pemeliharaan yang lebih mudah, pengembangan berkelanjutan, dan skalabilitas sistem. Sementara itu, teknologi PWA memungkinkan platform E-Learning diakses seperti aplikasi seluler asli, menawarkan kemampuan offline, caching data, dan peningkatan kinerja—fitur yang sangat cocok untuk kondisi internet yang terbatas di daerah pedalaman. Hasil implementasi menunjukkan bahwa kombinasi layanan mikro dan PWA meningkatkan keandalan dan aksesibilitas sistem E-Learning di sekolah pedalaman. Pengujian sistem yang dilakukan di beberapa sekolah terpencil menunjukkan peningkatan partisipasi siswa dan manajemen konten yang lebih efisien oleh guru. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi pendekatan teknologi adaptif dapat berfungsi sebagai alternatif yang layak untuk digitalisasi pendidikan di daerah dengan infrastruktur terbatas.
Implementation of Spbe Policy in Employment Services in Bogor City Khan, Sahib; Sartika, Ika
Action Research Literate Vol. 9 No. 8 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i8.3015

Abstract

The Government of Indonesia has established the Electronic-Based Government System (SPBE) policy through Presidential Regulation No. 95 of 2018 as a digital transformation initiative in governance. This policy aims to achieve effective, efficient, transparent, and accountable government, while improving the quality of public services. This study examines the implementation of the SPBE policy in labor services in the City of Bogor using a qualitative approach based on literature review and document analysis. The findings indicate that the Bogor City Government has adopted SPBE in the labor sector by developing the “BogorKerja” employment information system, which provides a job vacancy portal, online issuance of job seeker cards (AK1), and integration with national platforms (the Ministry of Manpower’s KarirHub). Labor-related licensing services and administrative processes have also been digitalized, for example through e-ticket services for AK1 processing and the use of online applications. Furthermore, Bogor City launched the digital platform “Bogor Single Window (BSW)” as a super-app integrating various public services – including employment services – accessible with a single login. This implementation is supported by the City’s Manpower Office as a key actor in verifying data, facilitating hybrid job fairs, and coordinating with central agencies. Nevertheless, challenges remain, such as cross-system integration, improving personnel IT competencies, ICT infrastructure, and user outreach. Innovations undertaken, such as e-ticketing, job-matching portals, and central-local service integration, have enhanced service efficiency. The study concludes that SPBE implementation in Bogor’s labor services has progressed in line with national policy, though continuous efforts in infrastructure enhancement, human resource capacity, and user adoption are needed to fully realize SPBE objectives.
Formulasi dan Potensi Antibakteri Mouthwash Infusa Bunga Mawar Merah (Rosa Damascena Mil) Melalui Uji Organoleptik dan Uji pH Ananda, Reva Dwi; Khoirunnisa, Safitri Nur; Trisnawati, Sella; Purboastuti, Sindy Arum
Action Research Literate Vol. 9 No. 8 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i8.3016

Abstract

Dental caries, especially caused by the bacteria Streptococcus mutans, is a common oral health problem. Long-term use of synthetic chemical mouthwashes poses health risks, prompting the search for safe and effective natural alternatives. This study aims to formulate and evaluate the antibacterial potential of red rose infusion mouthwash (Rosa damascena Mill) through organoleptic tests and pH tests. Red rose infusion is made and formulated into three mouthwash preparations with different infusion concentrations (5%, 10%, and 15%), using additives such as sodium benzoate, glycerin, Tween 80, oleum menthae piperitae, 70% ethanol, and aquadest. Organoleptic testing includes the observation of color, aroma, and clarity, while pH testing is performed to ensure the safety of the preparation. The antibacterial activity test was carried out using the inhibition zone measurement method. The results of organoleptic tests show color variations from yellow to clear peach with a distinctive mint mixed with rose aroma, as well as good clarity in all formulations. The pH test results showed that the three formulations were within the physiological pH range of the oral cavity (6.0–7.5), namely 6.78 (5%), 6.45 (10%), and 6.11 (15%), so they were safe to use. However, the antibacterial activity test showed that only formulations with an infusion concentration of 5% had an inhibition zone (6.56 mm), while concentrations of 10% and 15% showed no antibacterial activity. This is in contrast to the literature that states that higher concentrations of rose extract can result in larger barrier zones.

Page 66 of 68 | Total Record : 674

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 10 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 9 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 8 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 6 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 5 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 4 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 3 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 2 (2025): Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate Vol. 8 No. 12 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 11 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 10 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 9 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 4 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 3 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 2 (2024): Action Research Literate Vol. 8 No. 1 (2024): Action Research Literate Vol. 7 No. 12 (2023): Action Research Literate Vol. 7 No. 11 (2023): Action Research Literate Vol. 7 No. 10 (2023): Action Research Literate Vol. 7 No. 9 (2023): Action Research Literate Vol. 7 No. 2 (2023): Action Research Literate Vol. 7 No. 1 (2023): Action Research Literate Vol. 6 No. 2 (2022): Action Research Literate Vol. 6 No. 1 (2022): Action Research Literate Vol. 5 No. 2 (2021): Action Research Literate Vol. 5 No. 1 (2021): Action Research Literate Vol. 4 No. 2 (2020): Action Research Literate Vol. 4 No. 1 (2020): Special Issue Action Research Literate Vol. 4 No. 1 (2020): Action Research Literate More Issue