cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwito
Contact Email
jurnal.unhan@idu.ac.id
Phone
+628121550347
Journal Mail Official
jurnal.unhan@idu.ac.id
Editorial Address
niversitas Pertahanan Republik Indonesia ( UNHAN RI) Kompleks IPSC Sentul - Bogor 15141 Telp. 021-29618754 Fax. 021-29618773 Website : www.idu.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Published by Universitas Pertahanan Republik Indonesia
ISSN : 26205262     EISSN : 26207400     DOI : 10.33172/jpbh
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah merupakan wadah para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik, sekaligus perwujudan kontribusi intelektual terhadap perkembangan keilmuan di bidang Pertahanan dan Bela Negara melalui tulisan ilmiah baik berupa kajian maupun hasil penelitian. Jurnal Pertahanan & Bela Negara diterbitkan setiap tiga bulan sekali dalam setahun, yakni bulan April, Agustus dan Desember. Tujuan utama Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah untuk mengembangkan, memperkaya, dan menjadi referensi kajian bidang ilmu pertahanan dan bela negara, serta menjadi bahan pembelajaran dan pengkajian bagi para akademisi yang memiliki fokus dan minat pada bidang ilmu pertahanan dan bela negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara melingkupi kajian ilmu pertahanan dan bela negara dari perspektif strategi, manajemen, kebijakan, dan teknologi pertahanan, serta bidang kajian lainnya yang terkait ilmu pertahanan dan bela negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 316 Documents
 4   5   6   7   8 
Maritime Axis And Indonesia’s National Security: Challenge And Hope Safril Hidayat dan Ridwan
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v7i3.242

Abstract

Abstract - The maritime and marine potentials are so great on the one hand, were a blessing on Indonesia's geographical condition, but on the other hand, it can lead to conflict. Exploitation and illegal activities on marine resources without considering to sustainability will worsen the welfare of society and oftenly conflicting international relations. As a country that becomes the crossing of foreign ships where four straits of the seven important straits of the world exist in Indonesian waters, Indonesia is a country that is vulnerable from the side of maritime security. Crime in Indonesian waters is still frequent, either by Indonesian citizens themselves or foreign nationals. The Government of Indonesia with the Nawa Cita program has the vision of Indonesia as a maritime axis of the world. Meanwhile, as a policy, the successful implementation of maritime axis policy is largely determined by content of policy and context of implementation. The successful implementation of maritime axis policy will impact the realization of the welfare and security of Indonesian society. This article uses a qualitative approach with data sources and literature related to maritime axis. Validity and reliability of data is done by reference triangulation. The results show that the implementation of maritime shaft policy still requires the readiness of the implementer as the front guard of maritime axis policy along with the development of maritime infrastructure of international standard.Key words: maritime axis, content of policy, context of implementation, national security
The State Defense Form Through Cultural Education On Energy Saving Khusnul Khotimah
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v7i3.243

Abstract

Abstract – A strong country is a nation that has a united citizen in defending, fighting and protecting the country from all kinds of threats that occur, both military and non-military through awareness of defending the state for the integrity of the territory of Republic of Indonesia (NKRI). The concept of defending the state can be realized through energy-efficient culture education for the sustainability of Indonesia's energy in the future.This article is intended to apply energy efficient and rational culture through the application of basic energy-saving values which include: (1) development of green education curriculum through energy conservation materials (efficient, wise and energy savvy); (2) developing the concept of energy-saving lifestyle habits in two directions (learning from student to student so that active student participation) such as turning off energy source equipment (tap water, lamp, AC) when they are not used continuously with assistance from educator which will become a positive habit that is embedded from childhood to use energy efficiently and rationally. The energy-saving culture education is not only a normative appeal, but there must be clear regulation on energy saving through cooperation between Ministry of Research and Technology and Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Defense. Therefore, the development culture of energy application continuously can be created with commitment from all academic society of education state defenses.Keywords: defending the state, energy conservation, education
Dampak dari Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Industri Pertahanan Terhadap Strategi Operasi dan Rantai Pasok dari PT Pal dan PT Daya Radar Utama dalam Memproduksi Alat Utama Sistem Senjata TNI Angkatan Laut Syaiful Anwar
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.262

Abstract

Abstrak – Dua perusahaan Indonesia, yaitu PT PAL dan PT Daya Radar Utama (DRU), telah diberi tugas oleh Pemerintah Indonesia untuk memproduksi beberapa kapal perang untuk Angkatan Laut Indonesia. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan di bidang industri pertahanan, yang antara lain mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan sistem senjata utama TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan strategi operasi dan rantai pasok dari PT PAL dan PT DRU dalam memproduksi kapal perang. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Penulis menganalisis data empiris yang diperoleh dalam penelitian lapangan yang didukung oleh beberapa teori, yaitu teori strategi, teori strategi operasi dan rantai pasokan, teori kebijakan publik, dan teori kemandirian. Dari hasil analisis, ada beberapa temuan. Kebijakan tersebut memberi dampak positif pada industri tersebut, seperti: peningkatan kerjasama di antara mereka, perbaikan proses manufaktur karena standarisasi produk, peningkatan tingkat kemandirian industri, dan peningkatan kemampuan dari perusahaan lokal karena kerja sama dengan pihak asing. Namun, kebijakan tersebut tetap memberikan dampak negatif kepada perusahaan, seperti: rendahnya penerapan manajemen rantai pasokan, rendahnya penggunaan bahan domestik dan komponen kapal, dan rendahnya persaingan usaha yang adil di kalangan industri pertahanan dalam negeri.Kata Kunci: strategi operasi, rantai pasokan, kapal perang, PT PAL, PT DRU, TNI AL, Pemerintah Indonesia, kebijakan industri pertahanan
Sekuritisasi Isu Keamanan Maritim Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia di Admm Plus On Maritime Security Rizky Reza Lubis
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.264

Abstract

Abstrak – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak persoalan keamanan maritim yang perlu dikelola secara tepat melalui pendekatan diplomasi pertahanan, termasuk dalam kerangka ASEAN. ADMM Plus on Maritime Security sebagai forum dan dialog pertahanan tertinggi di ASEAN yang membicarakan persoalan keamanan maritim diharapkan dapat membangun rasa saling percaya antar-negara ASEAN dan negara luar ASEAN dalam mengatasi persoalan maritim. Namun, beberapa tujuan yang ingin dicapai belum tercapai dengan baik dikarenakan banyaknya persoalan keamanan maritim yang bersifat kompleks pada lingkup domestik. Tulisan ini akan menggunakan teori sekuritisasi, konsep diplomasi pertahanan, dan konsep keamanan maritim untuk menganalisis persoalan keamanan maritim di Indonesia yang perlu disekuritisasi untuk mendukung diplomasi pertahanan Indonesia di ADMM-Plus on Maritime Security. Namun, tahap sekuritisasi tersebut menghadapi beberapa tantangan dari berbagai aspek, terutama kebiasaan pemimpin politik yang cenderung menggunakan isu keamanan maritim hanya sebagai instrumen politik sehingga mengabaikan isu keamanan maritim yang merupakan ancaman bagi negara.Kata Kunci : keamanan maritim, sekuritisasi, ADMM-Plus, diplomasi pertahanan
Membangun Ketahanan Energi Pendukung Pertahanan Maritim Melalui Pemanfaatan Mikroalga Sebagai Biodiesel Bagi Masyarakat Pesisir Khusnul Khotimah
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.266

Abstract

Abstrak – Sumber daya kelautan sebagai sumber daya energi menjadi salah satu sarana pembangunan kekuatan maritim dan pemersatu pertahanan wilayah bagi Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah sebagian besarnya perairan, serta posisi silang yang strategis menjadi sumber fundamental bagi pengembangan energi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan mikroalga sebagai tumbuhan laut yang potensial sebagai bahan bakar biodiesel, campuran solar bagi masyarakat pesisir Indonesia. Metode penelitian pada kajian artikel ini menggunakan konsep studi literatur dan observasi penelitian penulis sebelumnya, yang akan menghasilkan analisis dari tujuan energi sebagai pendukung pertahanan maritim yang mencakup: (1) pemahaman dengan baik tata pengelolaan dan pengembangan sumber daya energi kelautan melalui penggunaan biodiesel sebagai energi terbarukan dari tumbuhan laut mikroalga;(2)  terciptanya kesadaran dan kerjasama yang efektif antara masyarakat pesisir, pemerintah serta industri akan kebesaran sejarah bangsa Indonesia berasal dari penguasaan lautan sebagai sumber pertahanan dalam membangun ketahanan energi pendukung pertahanan maritim.Kata Kunci : kekuatan maritim, ketahanan energi, mikroalga
Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim Anta Maulana Nasution
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.267

Abstract

Abstrak – Indonesia memiliki luas laut hampir 2/3 lebih luas dari daratan. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada pada titik silang antara Samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu posisi silang ini memberikan sebuah jalur strategis bagi pelayaran dunia dimana setiap pengiriman dari wilayah barat menuju timur dan sebaliknya akan melewati wilayah laut Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang ataupun tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan ancaman keamanan maritim semakin meningkat, seperti kasus-kasus IUU fishing, penyelundupan, dan perompakan. Ancaman-ancaman ini sangat mengganggu pembangunan ekonomi kelautan, mengingat masih terbatasnya alutsista dan personel instansi penegak hukum laut. Oleh karena itu, peran serta nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut mencegah ancaman keamanan maritim sangat dibutuhkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskiptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stake holder dan organisasi kenelayanan, kemudian data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisa data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut dalam hal ini PSDKP KKP dan TNI AL untuk mencegah ancaman keamanan maritim merupakan prescribed role atau peran yang dianjurkan. Prescribed role ini ditunjukkan dengan adanya program Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk PSDKP dan Pembinaan Desa Pesisir yang dibentuk TNI AL. Dalam hal ini, nelayan berperan dalam menyuplai informasi-informasi terkait ancaman keamanan maritim seperti IUU fishing, penyelundupan, perompakan dan ancaman lainnya kepada PSDKP dan TNI AL sehingga bisa langsung bertindak untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut terjadi.Kata Kunci : ancaman keamanan maritim, nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir)
Analisis Kegagalan Organization For Prohibited Of Chemical Weapon (Opcw) Sebagai Organisasi Perlucutan Senjata Pada Konflik Suriah Denik Iswardani Witarti; Anggun Puspitasari
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.268

Abstract

Abstrak – Tulisan ini menganalisis tentang kegagalan Organization for Prohibited of Chemical Weapon (OPCW) dalam menangani upaya perlucutan senjata kimia di Suriah. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri menjadi tantangan OPCW dalam menjalankan perannya untuk melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia di seluruh dunia. OPCW sendiri yang terbentuk pada tahun 1997 merupakan implementasi dari Chemical Weapon Convention (CWC) 1993. Permasalahan utama dari kajian ini yaitu faktor-faktor kegagalan OPCW dalam upaya pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia pada konflik Suriah. Hasil kajian menunjukkan upaya pelucutan senjata kimia di Suriah oleh OPCW dilakukan dengan mengirim dan menghancurkan senjata kimia milik pemerintahmengalami kegagalan. Meski OPCW telah mengklaim Suriah sudah terbebas dari senjata kimia namun ternyata masih ditemui penggunaan senjata kimia oleh kelompok terroris ISIS dan kelompok oposisi yang tidak diakui pemerintah. Kesimpulannya, peran OPCW menurut konsep perlucutan senjata dan organisasi inernasional masih belum sepenuhnya berhasil. OPCW hanya mampu mendeteksi penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Organisasi ini tidak memiliki kewenangan dalam menangangi masalah penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh aktor non-state.Kata Kunci : senjata kimia, konflik Suriah, OPCW, pelucutan senjata
Implementasi Diplomasi Pertahanan: Sinergi Indonesia dengan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Di Perbatasan Laut Renni Novia Saputri Gumay; Amarulla Octavian; Yoedhi Swastanto
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.269

Abstract

Abstrak – Imigran ilegal adalah permasalahan bersama antara Indonesia dan Australia. Namun, dalam penanganannya di wilayah perbatasan laut, Indonesia melakukan pendekatan kemanusiaan dan Australia melakukan pendekatan keamanan melalui Operation Sovereign Border yang berdampak pada konfrontasi diplomatik kedua negara. Fokus studi ini adalah menilai sinergi kedua negara dalam upaya menangani imigran ilegal di wilayah perbatasan laut. Kerangka teoritis studi ini adalah konsep keamanan nasional dan migrasi sebagai isu keamanan untuk membahas kepentingan nasional kedua negara. Konsep cooperative security diplomasi pertahanan, dan teori naval diplomacy serta konsep sinergi untuk menganalisis implementasi diplomasi pertahanan secara keseluruhan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengolahan data dilakukan dengan software NVivo yang sangat bermanfaat untuk coding, triangulasi data dan menemukan relasi data dengan narasumber, sedangkan Soft System Methodology digunakan sebagai teknik analisis data yang terdiri atas tujuh tahap penelitian yang sangat komprehensif dalam menjelaskan penelitian. Hasil studi ini adalah kedua negara belum bersinergi. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan keamanan non-tradisional yang sama dan kepentingan keamanan tradisional yang berbeda sebab Indonesia mempunyai basis kepentingan teritorial yang bertolak belakang dengan kepentingan imigrasi Australia. Indonesia dan Australia telah melaksanakan diplomasi pertahanan secara bilateral melalui 2+2 Dialogue, Pertemuan Menteri Pertahanan dan Navy to Navy Talk tetapi belum menghasilkan solusi konkrit sehingga sharing responsibility dan Confidence Building Measures belum tercapai. Dengan demikian dibutuhkan naval diplomacy untuk mendukung diplomasi pertahanan melalui patroli terkoordinasi yang harus dirumuskan SAP dan SEP agar kepentingan kedua negara dapat tercapai.Kata Kunci : imigran ilegal, keamanan nasional, diplomasi pertahanan, sinergi, soft system methodology 
Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat Lia Safitri; Ichsan Malik; Josephine R. Marietta
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.270

Abstract

Abstrak – Studi ini menganalisa mengenai upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Ketaping merupakan wilayah berkembang yang memiliki potensi konflik tanah ulayat, dimana tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau merupakan pengikat bagi kaum dan identitas. Terjadinya konflik tanah ulayat di wilayah ini tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi konflik yang berakhir pada krisis. Konflik yang disebabkan oleh konflik tanah ulayat pernah terjadi di wilayah ini, akan tetapi tingkat eskalasi konflik di wilayah ini tidak tinggi, meskipun berada di wilayah konflik. Studi ini dianalisis menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik untuk menganalisa upaya pencegahan konflik tanah ulayat serta kerja sama KAN dan pemerintah. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dengan pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, penelitian lapangan dan studi pustaka yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah serta masyarakat setempat dan niniak mamak. Dari hasil studi didapatkan bahwa rendahnya eskalasi konflik di Nagari Ketaping ini karena adanya upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari dengan menggunakan kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat sehingga pencegahan konflik dapat dilakukan. Selain itu dengan adanya pengoptimalan berlakunya hukum adat yang merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh Nagari Ketaping dan sinergitas yang baik dari pemerintah dengan KAN menyebabkan Nagari tingkat konflik di Nagari ini rendah.Kata Kunci : pencegahan konflik, tanah ulayat, kerapatan adat nagari, kearifan lokal, hukum adat
SECURITIZATION OF MARITIME SECURITY ISSUES IN SUPPORTING INDONESIA’S DEFENSE DIPLOMACY AT ADMM-PLUS ON MARITIME SECURITY Rizky Reza Lubis
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.275

Abstract

Abstract –Indonesia is one of the countries which has many maritime security issues that needs to be managed appropriately through defense diplomacy approach, including the ASEAN framework. ADMM Plus on Maritime Security as the highest defense forum and dialog in ASEAN on maritime security issues is expected to be able to build confidence building measures and mutual trust between ASEAN member states and non-member states in solving maritime security issues. However, some goals have not been achieved due to many complex problems on maritime security in domestic sphere. This paper will use securitization theory, defense diplomacy concept, and maritime security concept for analyzing the maritime security issues in Indonesia which need securitization for supporting its defense diplomacy at ADMM Plus on Maritime Security. However, the securitization progress faced several challenges coming from various aspects, especially the habit of political leaders that only use maritime security as political instrument without concerning to the real security issues.Keywords: Maritime Security, Securitization, ADMM-Plus, Defense Diplomacy

Page 6 of 32 | Total Record : 316

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2026): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 3 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 3 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 3 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 3 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 3 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 9 No. 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 8 No. 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 3 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara More Issue