cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 175 Documents
 13   14   15   16   17 
Pencemaran Lingkungan Akibat Pengolahan Lumpur Tinja pada Instalasi Lumpur Tinja di Desa Tadukan Raga Achmad Fajri Siregar; Nurhimmi Falahiyati; Akmal Samosir
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.894

Abstract

This study aims to analyze the management of fecal sludge at the Tungkusan Fecal Sludge Treatment Plant (IPLT) in Tadukan Raga Village and its impact on environmental pollution, focusing on the application of the principles of strict liability and polluter pays. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, field observations, and document analysis. The results indicate that the management of the IPLT has not met the required technical and procedural standards, as evidenced by leakage in waste channels, unpleasant odors, and declining groundwater quality in nearby communities. The principles of strict liability and polluter pays have not been optimally implemented, resulting in the absence of compensation and environmental restoration efforts for affected residents. Key challenges include weak government oversight and limited human resources. This study recommends strengthening local regulations, improving managerial capacity, and consistently applying the polluter pays principle.
Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Feby Reski Utami; Litya Surisdani Anggraeniko; Auliah Ambarwati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.895

Abstract

Artikel ini menganalisis perlindungan korban dalam perspektif keadilan restoratif serta posisinya dalam pembaharuan sistem hukum nasional indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan melalui partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pembaharuan melalui undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp dan undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kuhap mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Namun, pengaturannya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional, sehingga perlindungan korban belum optimal. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih konkret untuk menjamin pemenuhan hak korban secara efektif.
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut : (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst) Carmelita Pardede; Herlina Manullang; Samuel Situmorang
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.900

Abstract

Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh Pegawai Negeri melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan integritas penyelenggaraan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai negeri terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi karena terbukti secara sengaja terlibat dalam pengumpulan dana non-budgeter tanpa dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, tanpa adanya alasan pembenar. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti sah dan keyakinan hakim.
Keabsahan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata: (Studi Putusan 655/Pdt/2020/PT Bdg) Sharon Kristin Lubis; Said Rizal
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.912

Abstract

Sengketa hukum dalam perjanjian kerjasama sering kali terjadi akibat perbedaan pemahaman interpretasi kontrak yang memicu tuduhan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, memahami pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1338 KUH Perdata, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 655/PDT/2020/PT BDG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap putusan pengadilan, KUH Perdata, serta literatur hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun sebelas Surat Perjanjian Kerjasama secara formil telah memenuhi syarat Pasal 1320, terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Pengadilan Tinggi menilai hubungan tersebut sebagai kerjasama bisnis tanpa klausul ganti rugi eksplisit, sehingga kerugian dikategorikan sebagai risiko bisnis bersama dan gugatan ditolak seluruhnya. Disimpulkan bahwa kepastian hukum memerlukan penyusunan klausul yang rinci mengenai tanggung jawab dan alokasi risiko untuk mencegah sengketa akibat kekosongan norma dalam kontrak.
Implikasi Abolisi Tom Lembong Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi Ananda Kyara Putri Kusuma; Widodo Ramadhana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.930

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi pemberian abolisi terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada pelaku turut serta (medepleger) dalam kasus impor gula. Permasalahan muncul ketika pelaku utama memperoleh abolisi, sehingga unsur “bersama-sama” dalam delik penyertaan menjadi lemah dan menyulitkan pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya benturan antara doktrin sifat aksesoir dalam penyertaan dan prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Secara normatif, abolisi yang bersifat personal tidak menghapus fakta perbuatan, namun dalam praktik, penghapusan penuntutan terhadap pelaku utama berpotensi meruntuhkan dasar dakwaan terhadap pelaku peserta. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi impunitas, serta bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat.
Transformasi Tata Kelola BUMN dengan Pembentukan Danantara Ganda Wiatmaja; M. Iqbal Asnawi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.931

Abstract

Transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai pergeseran paradigma dari pengelolaan administratif menuju model investasi strategis berbasis superholding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan kelembagaan dari pembentukan Danantara terhadap tata kelola BUMN, khususnya dalam aspek restrukturisasi kewenangan, penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR), serta dampaknya terhadap kinerja dan akuntabilitas publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Danantara berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai investasi BUMN, terdapat risiko konsentrasi kekuasaan dan pelemahan pengawasan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama dalam memastikan keberhasilan transformasi tata kelola BUMN.
Penyelesaian Hukum Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Asniar Asniar; Asrul Hidayat; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.927

Abstract

Artikel ini menganalisis penyelesaian hukum terhadap kredit macet tanpa jaminan pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pengayoman Lapas Kelas II A Parepare serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi koperasi dalam menghadapi debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet lebih diutamakan melalui upaya non-litigasi, seperti pendekatan persuasif, musyawarah, pemberian keringanan pembayaran, dan restrukturisasi angsuran, sedangkan langkah formal berupa somasi ditempuh apabila debitur tetap ingkar. Kendala utama terletak pada ketiadaan jaminan kebendaan yang melemahkan posisi hukum koperasi. Perlindungan hukum bersumber dari perjanjian kredit dan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata, namun belum optimal karena bergantung pada itikad baik debitur, sehingga diperlukan penguatan klausul dan pengawasan kredit.
Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Viktimologi Ruly Ardiansyah; Aryadi Almau Dudy; Suheflihusnaini Ashady
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.1062

Abstract

Korban kejahatan memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memberikan keterangan untuk mengungkap tindak pidana. Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korban kejahatan dan bentuk perlindungan hukumnya dari perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, KUHP Nasional, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban masih lebih sering diposisikan sebagai saksi daripada subjek yang memiliki hak penuh dalam proses peradilan. Meski demikian, perkembangan regulasi telah memperkuat hak korban melalui perlindungan, restitusi, kompensasi, pendampingan, dan pemulihan. Perspektif viktimologi menegaskan pentingnya perlindungan korban untuk mencegah viktimisasi sekunder dan mewujudkan keadilan substantif.
Transformasi Pelayanan Publik Digital dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Tantangan Regulasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Eko Dermawan Nasution; Andryan Andryan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1027

Abstract

Transformasi pelayanan publik digital menjadi agenda penting dalam reformasi administrasi pemerintahan Indonesia. Perubahan ini ditandai oleh implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan keterpaduan layanan digital nasional, dan penguatan GovTech melalui INA Digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan regulasi dan akuntabilitas pemerintahan dalam transformasi pelayanan publik digital di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat efisiensi, transparansi, keterlacakan tindakan pemerintahan, dan akses masyarakat terhadap layanan. Namun, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, kesenjangan kapasitas daerah, risiko pelindungan data pribadi, rendahnya interoperabilitas, dan mekanisme keberatan digital yang belum kuat masih menghambat akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan standar interoperabilitas, pembagian kewenangan yang jelas, audit hukum teknologi, serta jaminan perlindungan hak warga negara dalam layanan digital.
Prinsip Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Arindy Sri Musdelifa; Sulistina Sulistina
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1038

Abstract

Kekerasan seksual di perguruan tinggi berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis, dan keberlanjutan pendidikan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo, serta mengevaluasi kebijakan pencegahan dan penanganannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Data sekunder dari literatur hukum, jurnal, dan penelitian terdahulu dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah memiliki landasan regulasi yang kuat, tetapi implementasinya terkendala keterbatasan sumber daya Satgas PPKS, rendahnya kesadaran sivitas akademika, serta budaya menyalahkan korban. Perlindungan hukum tidak cukup bertumpu pada regulasi, tetapi memerlukan komitmen institusional yang nyata, konsisten, komprehensif, dan berorientasi pada korban.

Page 15 of 18 | Total Record : 175

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2026): Juli Vol 6 No 1 (2026): Maret Vol 5 No 3 (2025): Desember Vol 5 No 2 (2025): Juli Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue