cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 126 Documents
 9   10   11   12   13 
Praktik Penggadaian Barang Jaminan Sepeda Motor yang Masih Terikat Hak Fidusia Nyoni Novia Indriani; Andrianto Andrianto Prabowo; Dodik Wahyono
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.796

Abstract

Praktik pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan ketika debitur menggadaikan sepeda motor yang masih terikat jaminan tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penggadaian objek jaminan fidusia serta bentuk penegakan hukum terhadap debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur perdata, seperti eksekusi jaminan dan gugatan, maupun jalur pidana melalui ketentuan khusus mengenai jaminan fidusia atau penggelapan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Disimpulkan bahwa jaminan fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi memerlukan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum.
The Effectiveness of Legal Protection Against Bullying in the Medical Residents' Education Nancy S. Lampus; Ibnu Subarkah; M. C. Inge Hartini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.804

Abstract

The increasing prevalence of bullying during medical residents’ education has tarnished the integrity of education in Indonesia, harmed various parties, and reduced public trust in the specialist doctor education system. The government has enacted several regulations as efforts to prevent and address bullying in specialist doctor education, accompanied by the imposition of strict sanctions on perpetrators. This study aims to analyze the effectiveness of statutory regulations in providing legal protection to trainees during the Medical Residents’ Education Program (PPDS-1). The research employs an empirical legal research method with a sociological-empirical approach. The types and sources of data include primary data collected through interviews and secondary data obtained from the literature. The analysis applies qualitative descriptive techniques, with explanations presented in a structured and systematic manner. Conclusions are drawn to address the core issues under investigation. Normatively, the substance of the regulations is sufficiently clear and relatively appropriate; however, gaps remain in their implementation, as they have not yet achieved optimal effectiveness.
Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi Akbar Azis Julianto; A.Basuki Babussalam
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.820

Abstract

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan dalam sistem registrasi dan identifikasi serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. Tren modifikasi kendaraan mendorong perubahan pada bentuk, ukuran, bahan, warna, dan karakter huruf-angka TNKB, yang berpotensi menurunkan keterbacaan dan menghambat identifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum TNKB dan pertanggungjawaban pengendara yang menggunakan TNKB modifikasi berdasarkan hukum positif, serta merumuskan sanksi yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa standar TNKB telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, namun penegakan sanksi masih menghadapi kekaburan norma. Modifikasi TNKB belum dirumuskan sebagai pelanggaran tersendiri, sehingga penindakan sering bergantung pada penafsiran. Penelitian ini mengusulkan penguatan sanksi administratif yang bersifat pemulihan, sanksi pidana sebagai ultimum remedium, serta peningkatan edukasi dan pembinaan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Sandi Mangara Sijabat; Tahasak Sahay; Elin Sudiarti; Karlinae D. Bangas
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.824

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna yang mengalami kebocoran data pribadi pada pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertumbuhan pesat layanan pinjaman online di Indonesia memunculkan risiko kebocoran data pribadi yang merugikan nasabah. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif terkait perlindungan data pribadi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online wajib bertanggung jawab secara perdata atas kebocoran data pribadi nasabah yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran hukum. Korban kebocoran data dapat mengajukan gugatan maupun pengaduan kepada otoritas pengawas untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan haknya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pengamanan data dan mekanisme pertanggungjawaban bagi penyelenggara layanan pinjaman online agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan data pengguna.
Fast Track Legislation sebagai Produk Konfigurasi Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi Publik Nirwana Theresya Siboro
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.831

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap praktik fast track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia serta implikasinya terhadap partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa percepatan legislasi kerap dilakukan dalam konfigurasi politik elitis, membatasi partisipasi publik yang bermakna, sehingga berpotensi menurunkan legitimasi dan kualitas produk hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pengaturan prosedural fast track legislation yang tetap menjamin keterbukaan dan partisipasi publik untuk mewujudkan negara hukum demokratis.
Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi di Indonesia Fuji Syifa Safari; Ivans Januardy; Satriya Nugraha; Eny Susilowati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.832

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan struktural dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada tahapan pra-legislasi sebelum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam praktiknya, proses pembentukan regulasi pada tahap awal meliputi pembulatan konsepsi, harmonisasi, dan evaluasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara dengan kewenangan yang tersebar dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi kewenangan yang berdampak pada lemahnya pengendalian kualitas legislasi sejak tahap awal pembentukannya. Fragmentasi ini semakin diperparah oleh penerapan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing lembaga, yang mendorong setiap institusi untuk berfokus pada tugas pokok dan fungsi normatifnya masing-masing, sehingga membatasi intervensi lintas sektor dan menyebabkan tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan final terhadap kualitas substansi RUU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi perbandingan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi regulasi yang saat ini dijalankan oleh berbagai lembaga masih bersifat koordinatif dan administratif, sehingga belum mampu menjamin konsistensi norma, kepastian hukum, dan efektivitas kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai lembaga terpusat dengan mandat pengendalian kualitas regulasi, termasuk perencanaan, harmonisasi substantif, evaluasi, serta penerapan regulatory impact assessment, merupakan solusi guna mewujudkan sistem legislasi nasional yang terintegrasi, efisien, dan selaras dengan prinsip good regulatory governance.

Page 13 of 13 | Total Record : 126

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): Maret Vol 5 No 3 (2025): Desember Vol 5 No 2 (2025): Juli Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue