cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 146 Documents
 11   12   13   14   15 
Praktik Penggadaian Barang Jaminan Sepeda Motor yang Masih Terikat Hak Fidusia Nyoni Novia Indriani; Andrianto Andrianto Prabowo; Dodik Wahyono
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.796

Abstract

Praktik pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan ketika debitur menggadaikan sepeda motor yang masih terikat jaminan tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penggadaian objek jaminan fidusia serta bentuk penegakan hukum terhadap debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur perdata, seperti eksekusi jaminan dan gugatan, maupun jalur pidana melalui ketentuan khusus mengenai jaminan fidusia atau penggelapan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala. Disimpulkan bahwa jaminan fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi memerlukan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum.
The Effectiveness of Legal Protection Against Bullying in the Medical Residents' Education Nancy S. Lampus; Ibnu Subarkah; M. C. Inge Hartini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.804

Abstract

The increasing prevalence of bullying during medical residents’ education has tarnished the integrity of education in Indonesia, harmed various parties, and reduced public trust in the specialist doctor education system. The government has enacted several regulations as efforts to prevent and address bullying in specialist doctor education, accompanied by the imposition of strict sanctions on perpetrators. This study aims to analyze the effectiveness of statutory regulations in providing legal protection to trainees during the Medical Residents’ Education Program (PPDS-1). The research employs an empirical legal research method with a sociological-empirical approach. The types and sources of data include primary data collected through interviews and secondary data obtained from the literature. The analysis applies qualitative descriptive techniques, with explanations presented in a structured and systematic manner. Conclusions are drawn to address the core issues under investigation. Normatively, the substance of the regulations is sufficiently clear and relatively appropriate; however, gaps remain in their implementation, as they have not yet achieved optimal effectiveness.
Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi Akbar Azis Julianto; A.Basuki Babussalam
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.820

Abstract

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan dalam sistem registrasi dan identifikasi serta mendukung penegakan hukum lalu lintas. Tren modifikasi kendaraan mendorong perubahan pada bentuk, ukuran, bahan, warna, dan karakter huruf-angka TNKB, yang berpotensi menurunkan keterbacaan dan menghambat identifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum TNKB dan pertanggungjawaban pengendara yang menggunakan TNKB modifikasi berdasarkan hukum positif, serta merumuskan sanksi yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa standar TNKB telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya, namun penegakan sanksi masih menghadapi kekaburan norma. Modifikasi TNKB belum dirumuskan sebagai pelanggaran tersendiri, sehingga penindakan sering bergantung pada penafsiran. Penelitian ini mengusulkan penguatan sanksi administratif yang bersifat pemulihan, sanksi pidana sebagai ultimum remedium, serta peningkatan edukasi dan pembinaan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Sandi Mangara Sijabat; Tahasak Sahay; Elin Sudiarti; Karlinae D. Bangas
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.824

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna yang mengalami kebocoran data pribadi pada pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertumbuhan pesat layanan pinjaman online di Indonesia memunculkan risiko kebocoran data pribadi yang merugikan nasabah. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif terkait perlindungan data pribadi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online wajib bertanggung jawab secara perdata atas kebocoran data pribadi nasabah yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran hukum. Korban kebocoran data dapat mengajukan gugatan maupun pengaduan kepada otoritas pengawas untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan haknya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pengamanan data dan mekanisme pertanggungjawaban bagi penyelenggara layanan pinjaman online agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan data pengguna.
Fast Track Legislation sebagai Produk Konfigurasi Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi Publik Nirwana Theresya Siboro
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.831

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap praktik fast track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia serta implikasinya terhadap partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa percepatan legislasi kerap dilakukan dalam konfigurasi politik elitis, membatasi partisipasi publik yang bermakna, sehingga berpotensi menurunkan legitimasi dan kualitas produk hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pengaturan prosedural fast track legislation yang tetap menjamin keterbukaan dan partisipasi publik untuk mewujudkan negara hukum demokratis.
Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi di Indonesia Fuji Syifa Safari; Ivans Januardy; Satriya Nugraha; Eny Susilowati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.832

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan struktural dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada tahapan pra-legislasi sebelum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam praktiknya, proses pembentukan regulasi pada tahap awal meliputi pembulatan konsepsi, harmonisasi, dan evaluasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara dengan kewenangan yang tersebar dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi kewenangan yang berdampak pada lemahnya pengendalian kualitas legislasi sejak tahap awal pembentukannya. Fragmentasi ini semakin diperparah oleh penerapan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing lembaga, yang mendorong setiap institusi untuk berfokus pada tugas pokok dan fungsi normatifnya masing-masing, sehingga membatasi intervensi lintas sektor dan menyebabkan tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan final terhadap kualitas substansi RUU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi perbandingan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi regulasi yang saat ini dijalankan oleh berbagai lembaga masih bersifat koordinatif dan administratif, sehingga belum mampu menjamin konsistensi norma, kepastian hukum, dan efektivitas kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai lembaga terpusat dengan mandat pengendalian kualitas regulasi, termasuk perencanaan, harmonisasi substantif, evaluasi, serta penerapan regulatory impact assessment, merupakan solusi guna mewujudkan sistem legislasi nasional yang terintegrasi, efisien, dan selaras dengan prinsip good regulatory governance.
Aspek Tanggung Jawab Terhadap Waktu Tunggu Pelayanan Poliklinik di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Marina Permata Sang Nyoman Oka Purbawa; Fatkurohman Fatkurohman; Andrianto Andrianto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.628

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum terhadap waktu tunggu pelayanan poliklinik di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Marina Permata. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan, kebijakan internal rumah sakit, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Temuan menunjukkan bahwa 62,5% pasien mengalami waktu tunggu melebihi dua jam, yang diakibatkan keterlambatan dokter karena tindakan medis emergensi maupun praktik di fasilitas lain. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan pasien. Kerangka regulasi yang berlaku, mencakup UUD 1945, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, Permenkes tentang Standar Pelayanan Minimal, serta SOP internal, menetapkan batas maksimal waktu tunggu sebesar 60 menit. Penelitian menyimpulkan bahwa manajemen RS Marina Permata bertanggung jawab secara hukum dan etik atas keterlambatan pelayanan. Perbaikan sistem manajemen waktu tunggu, penguatan kebijakan internal, dan penegakan disiplin tenaga medis diperlukan guna mewujudkan pelayanan kesehatan bermutu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kewenangan Dokter Umum Dalam Meracik Krim Etiket Biru untuk Perawatan Medis Estetika Janet Tjondro; Zahir Rusyad; Andriyanto Andriyanto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.724

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan dokter dalam peracikan dan pemberian krim etiket biru serta mengidentifikasi konsekuensi yuridis atas praktik estetika medis tanpa kompetensi yang tepat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap hukum kesehatan Indonesia, UU Kesehatan 2023, PP 28/2024, serta regulasi kefarmasian dan praktik kedokteran. Hasil menunjukkan krim etiket biru tergolong sediaan obat sehingga tunduk pada ketentuan peracikan dan pengawasan farmasi yang mensyaratkan kompetensi apoteker. Dokter estetika berwenang memberikan terapi, tetapi tidak dapat meracik sediaan topikal secara mandiri kecuali melalui kolaborasi dengan apoteker. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan kompetensi dan kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, hingga pidana. Penelitian menyimpulkan perlunya penataan standar layanan estetika medis melalui penguatan regulasi kompetensi, kolaborasi interprofesional, dan pengawasan distribusi sediaan topikal demi keselamatan pasien serta kepastian hukum.
Kewajiban Edukasi Kesehatan di Puskesmas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Weny Gunawan; Djoko Imbawani Atmadjaja; Andriyanto Andriyanto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.766

Abstract

Artikel ini menganalisis aspek yuridis tentang pelaksanaan edukasi kesehatan di Puskesmas menurut perspektif HAM, khususnya pemenuhan hak atas informasi kesehatan. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat menerima edukasi sebagai upaya promotif-preventif. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan dominasi pelayanan kuratif, yang berdampak terabaikannya edukasi. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan dua hambatan yuridis-kebijakan utama. Pertama, standar akreditasi dan evaluasi mutu Puskesmas belum memberikan bobot penilaian yang dominan (minimal 60%) pada indikator UKM, yang memuat edukasi dan literasi kesehatan. Kedua, regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait insentif pendanaan belum secara signifikan mengaitkan besaran insentif dengan capaian UKM. Kondisi ini menciptakan dorongan kelembagaan yang keliru dan bertentangan dengan mandat undang-undang untuk mengutamakan upaya promotif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi total standar akreditasi dan penyesuaian regulasi JKN untuk menjamin state obligation Puskesmas dalam pemenuhan hak atas edukasi kesehatan.
The Effectiveness of Law on the Obligation of B3 Medical Waste Management by Healthcare Facilities in Tana Toraja Regency Welem Tandilolok Sitohang; Djoko Imbawani; Inge Hartini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.837

Abstract

This study analyzes the effectiveness of legal obligations in managing hazardous and toxic (B3) medical waste by healthcare facilities in Tana Toraja Regency, focusing on RS Fatima Makale, RSUD Lakipadada, and RS Sinar Kasih Tana Toraja. The research is motivated by an incident of illegal medical waste disposal at the Padangiring landfill in December 2024. It employs a socio-legal approach by evaluating compliance with Law Number 17 of 2023 on Health, Government Regulation Number 22 of 2021, and Minister of Health Regulation Number 2 of 2023. Primary data were collected through interviews with hospital management, the Health Office, the Environmental and Forestry Office, waste transporters, and affected communities, supported by literature review. The findings indicate that the effectiveness of waste management remains low across stages, including segregation, temporary storage, transportation, treatment, and reporting. Key obstacles include limited human resources, inadequate infrastructure, weak inter-agency coordination, and reactive supervision. The study concludes that overall effectiveness ranges from moderately effective to ineffective.

Page 13 of 15 | Total Record : 146

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): Maret Vol 5 No 3 (2025): Desember Vol 5 No 2 (2025): Juli Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue