cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
Kerugian Pengusaha Atas Rusaknya Peralatan Elektonik Akibat Pemadaman Listrik Pradnyani, Widya Egi; Wibawa Putra, Komang Satria; Nandari, Ni Putu Sawitri; Mahadewi, Kadek Julia
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.659

Abstract

Pemadaman listrik mendadak berdampak signifikan terhadap pelaku usaha yang sangat bergantung pada peralatan elektronik. Gangguan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan barang, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi seperti terhentinya produksi dan hilangnya potensi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyedia listrik, khususnya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), terhadap kerugian pelaku usaha akibat pemadaman listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Ketenagalistrikan, UU BUMN, UU Perlindungan Konsumen, dan Permen ESDM 18/2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan sebagai konsumen yang berhak atas pelayanan listrik yang andal serta kompensasi atas kerugian, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional. Namun, regulasi yang ada masih belum memberikan perlindungan secara proporsional terhadap sektor usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan skema kompensasi yang lebih inklusif, agar penyelenggaraan layanan publik oleh bumn dapat berjalan secara adil dan akuntabel. Kata kunci: Pemadaman Listrik, Peralatan Elektronik, Tanggung Jawab Hukum
Tanggung Jawab Klinik Kecantikan Memberikan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Akibat Pelayanan Tanpa Izin Mahadewi, Putu Pande Ayu Sintya; Wibawa Putra, Komang Satria; Sutrisni, Ketut Elly; Mahadewi, Kadek Julia
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.661

Abstract

Riset ini tujuannya untuk mengkaji tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat pelanggaran pelayanan tanpa izin melalui pendekatanbyuridis normatif. Fokus kajian diarahkan pada Per-UU, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha. Fenomena maraknya klinik kecantikan illegal menunjukan adanya kelemahan pengawasan dan ketidakjelasan norma, yang berdampak pada meningkatnya resiko kerugian bagi konsumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai klinik kecantikan belum ditata dengan khusus dalam Per-UU Indonesia, sehingga memunculkan kekosongan norma terkait standar operasional dan akreditasi. Kekaburan norma juga terlihat dalam batasan definisi tenaga kesehatan dan ruang lingkup tindakan estetika medis, sehingga membuka peluang terjadinya praktik ilegal. Tanggung jawab hukum pelaku usaha mencakup tiga aspek, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Riset ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi melalui pengaturan khusus tentang klinik kecantikan, penegasan standar layanan, serta penguatan instrumen pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen dan menciptakan kepastian hukum dalam praktik layanan. Kata kunci: Klinik kecantikan, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Hukum.
Permasalahan Etis dan Batasan Legal: Hak Untuk Hidup dan Medically Assisted in Dying Halim, Ricko Chandra; Krisna Prasada, Dewa; Wirya Darma, I Made; Edi Rusmana, I Putu
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.663

Abstract

Artikel ini mengkaji dilema etis dan batasan hukum Medically Assisted in Dying (MAiD) serta perbedaannya dengan Physician Assisted Suicide (PAS). Analisis menelusuri latar historis MAiD dan menyoroti argumen kemanusiaan bagi pasien penyakit terminal yang mengalami penderitaan tak tertahankan. Meskipun MAiD telah dilegalkan di beberapa yurisdiksi seperti Kanada dan New Jersey, praktik ini masih menimbulkan persoalan etis dan hukum serius, khususnya di Indonesia yang mengkategorikannya sebagai pembunuhan. Melalui penelitian yuridis normatif, artikel ini mengkritisi ketiadaan kerangka hukum internasional yang jelas dan menilai implikasi MAiD terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak menentukan nasib sendiri. Kajian ini bertujuan memperkaya diskursus MAiD dengan menawarkan perspektif hukum yang menyeimbangkan otonomi individu dan nilai-nilai etis masyarakat.
Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Puspitasari, Ni Putu Intan; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.665

Abstract

Perkawinan sebagai lembaga hukum memiliki implikasi penting terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, syarat sah perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sayart sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa syarat sah perkawinan meliputi syarat material dan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan dari sisi hukum, tetapi juga memberukan perlindungan terhadap hak anak, istri, dan kepentingan Masyarakat. Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Batas Usia, Kepastian Hukum
Tinjauan Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Paradigma Hukum Progresif dalam Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Rumah Tangga Purnomo, Adi; Juman Romdani, Akhmad
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.701

Abstract

Penelitian ini menyajikan tinjauan komparatif antara interpretasi Al-Qur'an mengenai otoritas suami dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya dalam konteks QS. An-Nisā’ 4:34 melalui lensa Tafsir Al-Misbah, dengan kerangka filosofis Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Relevansi konvergensi ini dianalisis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, hasil penelitian menunjukkan konvergensi signifikan: Tafsir Al-Misbah secara tegas menolak pemukulan fisik (dharb) sebagai solusi untuk nusyuz, sebuah pandangan yang sepenuhnya selaras dengan mandat anti-kekerasan dalam UU PKDRT. Secara normatif, baik interpretasi agama yang moderat maupun hukum positif sepakat pada larangan KDRT. Meskipun demikian, implementasi UU PKDRT menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti budaya patriarki yang mengakar dan rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradigma Hukum Progresif, yang mengedepankan keadilan substantif dan menuntut penegak hukum yang empatik dan berintegritas, sangat krusial. Penerapan Hukum Progresif berfungsi sebagai jembatan penting untuk mengatasi kesenjangan antara norma ideal (agama dan hukum positif) dan praktik penegakan, guna mewujudkan perlindungan perempuan yang holistik dan berkelanjutan
Relevansi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Upaya Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan Era Presiden Prabowo Ramdani, Dadan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.751

Abstract

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu keniscayaan. Hal ini didasari karena kehidupan ketatanegaraan Indonesia senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis sehingga hal ini menuntut Undang-Undang Dasar untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode perubahan terhadap UUD 1945 dilaksanakan melalui metode formal maupun informal. Kedua metode tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk menegakan supremasi konstitusi Indonesia serta untuk menjamin hak-hak konstitusinal seluruh warga negara Indonesia. Dalam pertimbangan moral/etis bahwa tidak ada relevansi antara amandemen kelima UUD 1945 pada saat pemerintahan Presiden Prabowo terhadap proses optimalisasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini didasari karena belum terdapat suatu keadaan yang mendesak untuk dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 dan justru akan berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Amendments to the UUD 1945 are inevitable. This is because Indonesia's constitutional life is constantly changing and dynamic, requiring the Constitution to adapt to current circumstances. This type of research falls into the category of normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach) and analyzed descriptively qualitatively. The method of amendment to the UUD 1945 was implemented through formal and informal methods. Both methods complement each other to uphold the supremacy of the Indonesian constitution and to guarantee the constitutional rights of all Indonesian citizens. In moral/ethical considerations, there is no relevance between the fifth amendment to the UUD 1945 during President Prabowo's administration and the process of optimizing the Indonesian state system. This is based on the fact that there is no urgent situation to amend the UUD 1945 and it will actually affect the stability of the government.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Musik di Media Sosial Dan Mekanisme Penyelesaiannya Dalam Hak Kekayaan Intelektual Lestari, Julia Dwi; Fadhilah, Meita
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.812

Abstract

Penelitian ini menganalisis Perlindungan hukum terhadap karya cover lagu di media sosial serta mekanisme penyelesaian sengketanya dalam lingkup kekayaan intelektual. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, kajian ini menyoroti kompleksitas pelanggaran hak cipta akibat distribusi digital tanpa izin. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan dasar perlindungan, tantangan masih muncul terkait rendahnya literasi hukum pengguna dan keterbatasan pengawasan konten digital. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dianggap lebih efisien dan menjaga relasi antar pihak. Studi ini merekomendasikan edukasi hukum, peningkatan pengawasan digital, serta penegakan hukum yang konsisten guna mendukung perlindungan hak cipta di era digital.
Peran Notaris dalam Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Build Operate Transfer (BOT) Restoran Sangria di Surabaya Andhiani, Wanda
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.826

Abstract

Wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian dari pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam penelitian ini, kasus wanprestasi terjadi pada kontrak BOT dalam pengelolaan kasus Sangria by Pianoza di Surabaya. Penelitian ini berfokus menilik peran Ferry Gunawan sebagai notaris dalam kasus tersebut yang mana telah membuat Akta Perjanjian Pengelolaan Nomor 12 tanggal 27 Juli 2022. Dalam keterlibatannya, ia diduga melakukan pemalsuan akta perjanjian dalam pengelolaan Restoran Sangria by Pianoza di Surabaya. Namun, dalam proses penyelesaian kasus tersebut, penelitian ini menemukan bahwa Ferry menunjukkan sikap netralitas dan membuktikan bahwa ia telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Peran yang dijalankan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, KUHPerdata, dan kode etik profesi. Akta yang telah dibuat oleh Ferry memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena disusun berdasarkan kesepakatan para pihak, dibacakan di hadapan para pihak, serta ditandatangani secara sadar dan sukarela. Maka dari itu, Ferry Gunawan sebagai notaris tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak yang bersalah dalam kasus wanprestasi tersebut.

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December 2025 Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue