cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 146 Documents
 11   12   13   14   15 
Pengaturan Praktik Bekam Basah Sebagai Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia Devi Rachhmawati Suryaningrum; Purnawan Dwikora Negara; Budiarsih Budiarsih
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.843

Abstract

Praktik bekam basah merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan tradisional yang banyak digunakan masyarakat, namun belum memperoleh legitimasi yang memadai. Permenkes No. 15 Tahun 2018, mengatur kewenangan naskestrad pada tindakan non-invasif (bekam kering), sedangkan tindakan tindakan invasif ringan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atau akupunktur. Hal ini menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian hukum, dan perlakuan diskriminatif terhadap terapis bekam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada dan merumuskan model regulasi berbasis kompetensi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan berbasis kompetensi melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi nasional, dan penerbitan STR Yankestrad tingkat I dan II merupakan model regulasi yang ideal. Model ini mampu memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta memungkinkan integrasi bekam basah ke dalam sistem kesehatan nasional melalui klinik kesehatan tradisional terpadu.
Implementasi Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2024: (Analisis Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab.06.07/III/2024) Andri Junaidi Usko
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.846

Abstract

Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dengan hukum acara mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 guna menjamin kepastian dan keadilan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat dinamika dan kritik terhadap putusan Bawaslu, khususnya terkait norma dan pertimbangan hukumnya. Penelitian ini menganalisis Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 01/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/06.07/III/2024 mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dengan tujuan mengkaji implementasi mekanisme penanganan pelanggaran serta pertimbangan pembuktiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran lebih menitikberatkan pada aspek prosedural (formil), sementara aspek substansial (materiel) belum terpenuhi secara optimal dalam pertimbangan pembuktian putusan.
Pencatutan Citra dan Suara Figur Publik dalam Ekosistem Endorsement Digital Novran Aleksander Wowiling; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.866

Abstract

Pencatutan citra dan suara figur publik dalam endorsement digital semakin kompleks seiring perkembangan Artificial Intelligence (AI). Citra dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian memiliki dimensi identitas dan nilai ekonomi, sehingga penggunaannya tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian reputasional dan materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik tersebut di Indonesia serta efektivitas mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara preventif, Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan dasar perlindungan melalui prinsip persetujuan atas penggunaan data pribadi, meskipun belum secara eksplisit mengatur citra dan suara. Secara represif, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun mekanisme ini bersifat reaktif dan menghadapi kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif.
A Juridical Analysis of Artificial Intelligence Misuse for the Sexual Exploitation of Women’s Photo on Platform X Under Indonesia Positive Law Rhesas Shalatan; Mega Fitri Hertini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.875

Abstract

This article aims to analyze the misuse of Artificial Intelligence (AI) on platform X for the sexual exploitation of women's photos and assess the effectiveness of Indonesian positive law in providing protection. This article applies a juridical-normative method through a statute approach to examine regulations related to the misuse of AI. The results of the study indicate that positive legal frameworks such as the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Pornography Law, the ITE Law, the PDP Law, and the TPKS Law can be used to address the misuse of AI for sexually suggestive photo manipulation. However, all of these regulations do not specifically and explicitly regulate AI-based technology crimes, so law enforcement still relies on broadening the interpretation of the offense. Therefore, there is a need for more specific and adaptive regulatory updates to AI developments and increased responsibility of digital platforms in preventing the misuse of AI-based technology.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan Aksesibilitas Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dilla Puspita Sari; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.876

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kaitannya dengan aksesibilitas hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implikasi transformasi regulasi pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pemenuhan hak atas hunian yang legal dan aman bagi kelompok marginal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait dan pengamatan terhadap pola kepatuhan MBR di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan sistem perizinan ke berbasis digital (SIMBG) dan pengetatan standar teknis sesuai PP No. 16 Tahun 2021 menciptakan hambatan aksesibilitas yang signifikan bagi MBR. Faktor penghambat utama meliputi tingginya biaya non-retribusi untuk jasa konsultan teknis, kerumitan prosedur administratif digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.
Regulasi Perizinan Apotek dan Pedagang Besar Farmasi di Indonesia: Legalitas dalam Sistem Distribusi Obat Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Melia Rizki Ruswandi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.877

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi perizinan apotek dan pedagang besar farmasi (PBF) sebagai instrumen legalitas dalam sistem distribusi obat di Indonesia. Di tengah transformasi digital, pemerintah menerapkan sistem OSS-RBA untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur periode 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas PBF melalui sertifikasi CDOB serta izin praktik apoteker menjadi pilar penting dalam mencegah peredaran obat ilegal. Meskipun OSS-RBA meningkatkan transparansi, masih terdapat kendala pada sinkronisasi data dan kesiapan infrastruktur digital di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum perizinan farmasi berperan tidak hanya sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hak atas kesehatan, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar lembaga guna menjaga integritas distribusi obat secara nasional.
Pertanggungjawaban Perdata Bagi Penerima Waralaba dengan Itikad Tidak Baik Habibah Habibah; Thea Farina; Elin Sudiarti; Mulida Hayati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.881

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam hubungan waralaba. Sengketa bermula dari tindakan penerima waralaba yang mendaftarkan merek dengan persamaan pada pokoknya terhadap merek milik pemberi waralaba sehingga menimbulkan dugaan itikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, KUH Perdata, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada asas first to file, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik dan keadilan substantif. Perlindungan hukum diberikan secara represif dan restoratif melalui pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek, sehingga menegaskan pentingnya kejujuran dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.
Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nazira Azwa; Nuraliah Ali; Satriya Nugraha; Elin Sudiarti
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.883

Abstract

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti cryptocurrency dan dompet digital (DANA, GoPay, OVO, dan ShopeePay), namun belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang jelas dalam konteks kewarisan. Kondisi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta waris serta mengidentifikasi kesenjangan pengaturannya dalam sistem hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta (māl) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan pewaris. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum mengatur aset digital secara eksplisit sebagai objek waris, sehingga diperlukan harmonisasi.
Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang merupakan Korban Kekerasan Mental dalam Lingkungan Keluarga Rifqi Auva Hanief; Teguh Syuhada Lubis
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.891

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sekaligus menjadi korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif. Namun, pengaturan hukum masih cenderung memisahkan kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif agar perlindungan hukum bagi anak dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Ditinjau dari Tingkat Kecanduan dan Dampaknya Bagi Masyarakat : (Studi di Tanah Karo) Rika Adeyorita Br Sembiring; Widodo Ramadhana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.892

Abstract

Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan, kondisi mental, dan keamanan sosial masyarakat, termasuk di Kabupaten Tanah Karo. Tingginya angka penyalahgunaan tidak hanya meningkatkan jumlah pecandu, tetapi juga memicu tindak kriminalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penyalahgunaan sabu-sabu serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan tingkat kecanduan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku berada pada tingkat kecanduan sedang hingga berat, yang berdampak pada meningkatnya tindak pidana. Meskipun regulasi memberikan ruang rehabilitasi, dalam praktiknya tingkat kecanduan belum sepenuhnya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional.

Page 14 of 15 | Total Record : 146

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): Maret Vol 5 No 3 (2025): Desember Vol 5 No 2 (2025): Juli Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue