cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Articles 200 Documents
Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2020 Saputra, Dery Anggelean; Atmojo, Muhammad Eko
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.252 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i2.18

Abstract

Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan menjadi salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo yang telah berhasil memberdayakan masyarakat desa melalui industri kerajinan daun pandan. Mayoritas masyarakat yang dulunya hanya berpenghasilan dari pertanian dan peternakan, kini mampu memperoleh tambahan penghasilan dari kerjaninan daun pandan tersebut. Perajin daun pandan di Desa Tanjungharjo dapat memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp 500.000 perbulan bahkan lebih, apabila pesanan mengalami peningkatan. Keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat ini tentu saja mendatangkan pengaruh yang baik pada peningkatan ekonomi di Desa Tanjungharjo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis indikator-indikator pada pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungharjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator pada pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi di Desa Tanjungharjo, yaitu modal, partisipasi, kontrol dan kesejahteraan, sedangkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungharjo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu SDA, pengembangan SDM, permodalan, pemasaran, dan juga pengawasan.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Margo Mulyo” Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo N, Chicha Meyzahra; Khoirurrosyidin, Khoirurrosyidin; Harsono, Jusuf
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.562 KB) | DOI: 10.47134/villages.v1i2.7

Abstract

Desa Ngindeng adalah desa yang terletak di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 44,452 Ha. Desa Ngindeng ini bukan desa tertinggal, Desa Ngindeng sekarang ini sudah mulai berkembang. Dengan berkembangnya Desa Ngindeng sudah mendirikan BUMDes untuk membantu menghidupkan, mengembangkan peluang  yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa, dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat membantu perekonomian masyarakat.BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 yang bernama “Margo Mulyo”. Pengelolaan adalah suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. BUMDes merupakan elemen dan instrumen penggerak ekonomi masyarakat desa.Oleh karena itu, kajian ini mendeskripsikan tentang bagaimana awal pembentukan BUMDes, strategi pengelolaan BUMDes dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menggunakan metode deksriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilokasi. Dalam proses pembetukannya BUMDes “ Margo Mulyo” ini, BUMDes berdiri pada tanggal 18 bulan april tahun 2016 dengan melalui Musyawarah Desa karena BUMDes ini miliknya Desa. Strategi pengelolaannya melihat peluang yang ada tetapi tidak berbenturan dengan masyarakat dan kendalanya segi permodalan, pengembangan wisata dan kepedulian masyarakat
Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon Agasya, Hesti Nauli Fitri; Jatnika, Muhammad
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.672 KB) | DOI: 10.47134/villages.v3i1.25

Abstract

Pemerintah Desa Pamengkang sesungguhnya telah mulai menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi serta laporan keuangan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun mengevaluasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat terukur hanya dari pengelolaan keuangan, pertanyaan seperti Apakah anggaran yang digunakan  telah mendukung sepenuhnya visi misi Pemerintah Desa ?, Apakah target yang ditetapkan selaras dengan lingkungan Pemerintahan di sekitarnya serta level Pemerintahan diatasnya yaitu Kecamatan/Kabupaten? Serta pertanyaan terkait kinerja sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan lainya tidak dapat terjawab hanya dengan menilai pengelolaan keuangan, namun perlu meninjau komponen  perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas keuangan secara paralel dan utuh. Hal –hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling berkorelasi dan disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja, pada Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dikenal dengan istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.  Melalui penelitian ini penulis bermaksud mengungkap urgensi penerpan Sistem AKuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Pamengkang untuk mewujudkan Good Governance. 
Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi Kokotiasa, Wawan
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.757 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i1.13

Abstract

Pengaturan otonomi desa dalam Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya untuk merespon proses globalisasi. Tulisan ini mendiskusikan korelasi antara implementasi otonomi desa yang memberi peluang pembangunan desa lebih berdaya dan mandiri dengan pengaruh globalisasi yang sudah menyentuh kehidupan masyarakat desa. Pengaruh proses globalisasi terhadap implementasi otonomi desa dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, otonomi desa merespon globalisasi dengan mengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun dan mengembangkan ekonomi di desa. Sedangkan dalam pengertian negatif, otonomi desa telah termarjinalkan dan tertekan dalam system kapitalis dan mekanisme pasar yang menggurita.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat Kinasih, Inten; Widiyahseno, Bambang; DJ, Ekapti Wahjuni
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.148 KB)

Abstract

Keberadaan Pemerintah Desa, saat ini tidak lagi sebagai wilayah yang terpinggirkan, terlebih pasca diresmikan undang – undang no 06 tahun 2004 Tentang Desa, wajah desa berubah drastis, dimana desa diberikan dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat besar, sehingga dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki supaya dikelola,  salah satu alternatif yang mungkin dilakukan adalah mengembangkan BUMDes sebagai lembaga yang dikelola secara professional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.  Kajian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder, berupa: hasilwawancara, observasi, dan juga dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data hasil wawancara peneliti menentukan informan atas dasar pemahamannya terhadap obyek kajian. Hasil penelitian menjelaskan jika Upaya BUMDes “Mekar Sari” sangat terlihat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut nampak pada Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Morosari pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 9.264.000,00,- atau  jika di prosentasekan mendapat keuntungan sekitar 0,064%  dari PAD Desa Morosari, meskipun prosentase tersebut masih terlalu sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan pemasukan Pendapatan Asli Desa yang lainnya, sudah cukup besar. Meskipun kontribusi BUMDes “Mekar Sari” tidak terlalu banyak mengalir ke Pendapatan Asli Desa, akan tetapi kegiatan tersebut telah menjadikan Desa Morosari menjadi mandiri sehingga tidak selalu bergantung dengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Tidak optimalnya peran BUMDes Mekar Sari dalam pengembangan ekonomi desa yaitu terkait dengan tahapan awal yang masih dilakukan sebagai upaya rintisan, sehingga masih memiliki banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, akan tetapi jika diimbangi dengan pengembangan unit usaha yang ada pastinya akan meningkat juga hasil prosentase yang diperoleh pertahunnnya.
Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Hakim, Arief Rachman; Simangunsong, Fernandes
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.707 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i2.20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pola koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pemberian BLT DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Teori yang digunakan adalah teori koordinasi menjelaskan bahwa koordinasi meliputi 5 (lima) indikator yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, dan terakhir kontuinitas perencanaan. Metode penelitian nya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya, antara lain: Sekretaris Daerah, Ketua Komisi 1 DPRD, Asisten 1 Sekretariat Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Labuan Amas Selatan, Camat Batang Alai Utara, Kepala Desa Lubunganak dan Kepala Desa Banua Kepayang. Terdapat faktor pendukung seperti : adanya pengawasan pemerintah, peran aktif RT/RW dan kerjasama yang baik antar pelaksanaan di desa, serta peran serta masyarakat umum dalam mensukseskan program tersebut. Faktor penghambatnya diketahui adanya salah paham dan kurang lancarnya komunikasi akibat tidak ada jaringan komunikasi, serta adanya perbedaan persepsi di dalam masyarakat.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Fachrun, Muh.; Muhiddin, Amir; Hardi, Rudi; Akbar, Muh. Randhy
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.446 KB) | DOI: 10.47134/villages.v1i2.8

Abstract

Artikel ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor internal meliputi faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal meliputi faktor kepemimpinan dan komunikasi.
Model Pengembangan BUMDES (Bada Usaha Milik Desa) Berbasis Teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Rumbino, Geraldo Syaloom; Siregar, Gilang Kurniawan; Pradnyana, I Putu Handika; Simangunsong, Fernandes
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (911.571 KB) | DOI: 10.47134/villages.v3i1.26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) berbasis teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun konsep yang dipakai sebagai rujukan dan analisis adalah konsep Simangunsong (2021) dalam buku Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan telah tercapai. Seperti yang kita ketahui kita berada di era digital dimana segala hal yang dilakukan dan terjadi tidak terlepas dari adanya peran kemajuan teknologi yang ada saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di era ini bagaikan pedang bermata 2 (dua) dimana disatu sisi dapat membantu dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia seperti promosi tempat wisata melalui media sosial  yang berupa badan usaha milik Desa yang bergerak melalui bidang pariwisata sehingga menarik jumlah wisatawan lebih banyak namun disisi lain juga menjadi ancaman dimana semakin maraknya kasus penipuan berbasis digital dan dampak negatif lainnya yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil mengatasi persoalan tersebut dengan mengoptimalisasi dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat pesatnya kemajuan teknologi saat ini.Kata Kunci : BUMDES, Teknologi, Desa
Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar Rinto, Muh; Muhiddin, Amir; Mone, Ansyari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.077 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i1.11

Abstract

Artikel ini membahs tentang Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. dan apa faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa; Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan Wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan yaitu bentuk kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa menunjukan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdiri dari; a). Faktor pendukung koordinasi yaitu masyarakat dan Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa; b). Faktor penghambat koordinasi yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahmi fungsi dan Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.
Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dewi, Lina Kumala; Triono, Bambang; Dewi, Dian Suluh Kusuma
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.841 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangat berperan penting. Hal ini dikarenakan bahwa dalam merealisasikan proyek pembangunan mudah mengalami ancaman kegagalan sepanjang tidak memberdayakan penduduk terkait dalam semua proses yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan pengawasan pembangunan. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. dimana masyarakat harus terjun langsung dalam pembangunan desa, terutama pembangunan fisik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah Kepala Keluarga yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rabat beton di Desa Ngranget yang berjumlah 95 KK. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 Orang. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.Teknik analisa data yakni mendeskripsikan hasil penelitian atau data dengan wujud apa yang didapatkan penulis baik itu hasil wawancara, atau hasil dokumentasi baik secara lisan maupun tulisan kemudian diteliti dan dipelajari dan diambil kesimpulan.  Hasil penelitian ini bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan rabat beton di Desa Ngranget berupa pikiran (perencanaan) tergolong rendah, partisipasi berupa tenaga tergolong tinggi, partisipasi berupa keahlian tergolong cukup rendah, dalam bentuk barang tergolong rendah, dan partisipasi bentuk uang tergolong sangat rendah.

Page 2 of 20 | Total Record : 200