Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Articles
200 Documents
<![CDATA[Analisis Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bantul ]]>
<![CDATA[Sudarcun Sudarcun]]>;
<![CDATA[Zakiyudin Fikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 4, No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i1.39
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pemberdayaan dan penataan PKL yang di lakukkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. PKL adalah salah satu sektor informal yang menjadi sumber retribusi dalam menambah pendapatan asli daerah, namun pada suatu sisi maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang semerawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Penelitian ini menggukana metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan observasi, dan juga sumber data sekunder yang berasal dari dokumen pemerintah seperti LAKIP dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini dinyatakan pemberdayaan dan penataan yang dilakukan pemerintah belum optimal karena Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul hanya berupa: penyuluhan dan bantuan tenda dagangan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan modal kepada PKL, namun bantuan tenda yang diberikan selain dapat meningkatkan kualitas layanan juga dapat meningkatkan usaha dari Pedagang yang bersangkutan. Sedangkan penataan PKL yang dilaksanakan sudah maksimal karena sudah dilakukan pendataan dan relokasi sejak tahun 2013.]]>
<![CDATA[Proses Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Bangli ]]>
<![CDATA[Matallia Sari, Anak Agung Ayu Sita]]>;
<![CDATA[Korri Arisena, Gede Mekse]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i1.38
<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menggali potensi dan mengembangkan kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat desa yang akan memperbaiki perekonomian desa. Proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus berjalan dengan baik. Pengelolaan BUMDes yang baik akan berdampak baik bagi pemerintah desa yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) akan membantu proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat 17 BUMDes yang berdiri di tiga Kecamatan di Kabupaten Bangli. Penelitian ini bertujuan untuk : 1). mengidentifikasi karakteristik, 2) menganalisis proses pembentukan, 3) menganalisis pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan ditentukan dengan metode sensus, data penelitian diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) BUMDes di Kabupaten Bangli sebagian besar sudah menjalankan usahanya selama 3-5 tahun. Sebagian besar jenis usaha yang dijalankan adalah usaha bisnis keuangan (financial business), jumlah karyawan BUMDes dipengaruhi oleh jenis bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Semakin banyak jenis bidang usaha yang dijalankan maka semakin banyak pula memerlukan tenaga kerja untuk dipekerjakan. 2) Dalam proses pembentukan BUMDes, berjalan denga baik karena telah memenuhi keseluruhan syarat administrasi yang tertuang di peraturan perundang-undangan serta keseluruhan proses pembentukan BUMDes melalui proses musyawarah Desa (Musdes). 3) Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bangli telah menerapkan enam prinsip tata kelola BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable dengan baik.]]>
<![CDATA[Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus Di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar ]]>
<![CDATA[Kusumawardhana, Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i1.45
<![CDATA[Desa Mas, Ubud sudah terkenal ke manca negara sebagai desa penghasil seni kerajinan patung. Tersohornya Desa mas sebagai bagian Desa Wisata Ubud sebagai destinasi wisata tentu tidak terlepas dari peran aktif masyarakat sekaligus berbagai upaya konsisten pemberdayaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan seni budaya. Dengan sejarah dan budaya yang kaya serta keindahan alam yang menakjubkan, desa ini memiliki potensi besar untuk pariwisata berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada upaya menganalisis penerapan Pariwisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mas, Ubud, Kabupaten Gianyar sebagai Desa Wisata yang telah menjadi destinasi internasional. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya Pariwisata Berkelanjutan untuk diterapkan selaras dengan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata yang menjadi tujuan turis mancanegara.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo ]]>
<![CDATA[Christyana, Nurindah]]>;
<![CDATA[Mutmainah, Nur Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i1.46
<![CDATA[Penelitian bertujuan mendapatkan gambaran terkait peran BUMDES dalam pengembangan UMKM di Desa Plunjaran, menganalisis peran BUMDES bagi masyarakat dan pemerintah Desa Plunjaran serta memberikan rekomendasi program untuk pengembangan UMKM. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran BUMDES Neo Trisabunda dalam pengembangan UMKM di Desa Plunjaran baik, mampu menjadi wadah untuk UMKM dengan memberikan fasilitas pemasaran produk UMKM masyarakat, sehingga produk lokal Plunjaran bisa terjual hingga ke berbagai wilayah. Peran untuk masyarakat dan pemerintah Desa Plunjaran berkaitan dengan pembangunan melalui SDGs mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yaitu memberikan PADes pada tahun 2020. Selanjutnya menciptakan lapangan pekerjaan yaitu menjadikan masyarakat sebagai karyawan di BUMDES dengan sistem penggajian. Kemudian memberikan donasi untuk masyarakat kurang mampu dan difabel sebesar 2,5% dari penghasilan BUMDES Neo Trisabunda. Adapun saran untuk lebih meningkatkan pengembangan UMKM Desa Plunjaran yaitu BUMDES memberikan bimbingan maupun pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat lokal khususnya pelaku UMKM yang belum bermitra dengan BUMDES.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Khakim, Muhammad Salisul]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i1.47
<![CDATA[This study aims to explain the political participation of the younger generation in preparing for the general election in 2024. This political participation is influenced by several factors, ranging from modernization, social class, intellectuals, elite conflict, to political decisions. Factors in political participation determine the quality of the political elite who will lead the country in the future. This study uses a qualitative and quantitative approach, with data collection through literature studies and through questionnaires that affect the influence of political participation for the younger generation on elections. This study shows that the role of the younger generation has a fairly high political participation role, namely as the main effort to change the role of the country for the better. However, what needs to be prepared at this time is not only to carry out socialization and political education on the use of voting rights in the general election in 2024, but what is more important is an understanding of the orientation and projections of political parties and political figures who will fill the constellation of a better state in the future.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2017 – 2019) ]]>
<![CDATA[Rulandari, Novianita]]>;
<![CDATA[Alvin, Guntur Fiqri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i1.48
<![CDATA[Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan penerimaan negara adalah dengan memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, hal tersebut dilakukan dengan memperbarui kebijakan dalam bidang perpajakan dan memaksimalkan potensi pajak. Setelah dilakukan hal tersebut penerimaan negara yang didapat dari sektor pajak meningkat dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengawasan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru 2017 – 2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis data menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru Tahun 2017 – 2019), Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru Tahun 2017 – 2019), dan Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kualitas Pelayanan dan Pengawasan secara bersama-sama Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru Tahun 2017 – 2019).]]>
<![CDATA[Hubungan Pengetahuan Ibu Terhadap Stunting Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Studi Pada: Kalurahan Caturharjo) ]]>
<![CDATA[Fadlah, Nur Ummi]]>;
<![CDATA[Saharuddin, Erni]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i2.50
<![CDATA[Masalah stunting di Indonesia adalah ancaman serius yang perlu diperhatikan secara serius dan khusus. Dalam layanan kesehatan, kualitas dan keamanan semakin dipantau melalui pengumpulan indikator kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting pada balita di kalurahan Caturharjo kabupaten Sleman dan menganalisis upaya meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai strategi penurunan angka stunting yang dilakukan pemerintah di Kalurahan Caturharjo Kabupaten Sleman. Metode penelitian ini adalah penggabungan dua pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif atau mixed methods dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini yaitu ibu yang memiliki anak dibawah lima tahun berjumlah 80 orang. Hasil dari penelitian ini yaitu masingmasing variabel penelitian diketahui dari hasil analisis korelasi menggunakan uji chi-square (p < 0,05) menunjukkan bahwa ada hubungan antara antara kedua variabel (p = 0.004). Pelayanan kesehatannya cukup baik dengan prosedur pelayanan yang sistematis dengan waktu yang fleksibel.]]>
<![CDATA[Dinamika Internal Parti Politik Mempengaruhi Kualiti Demokrasi Parti Islam ]]>
<![CDATA[Arifin, Muhamad Zainul]]>;
<![CDATA[Anuar, Hairol]]>;
<![CDATA[Noradha, Noradha]]>;
<![CDATA[Normazaini, Normazaini]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i2.51
<![CDATA[Parti politik adalah asas utama sistem demokrasi, dinamika yang berlaku dalam parti politik adalah pemboleh ubah yang mempengaruhi kualiti demokrasi. Corak dan ideologi parti politik mempunyai persamaan dan perbezaan sesuai dengan keadaan sesuatu bangsa, terutama Indonesia adalah negara pluralistik yang mempunyai berbagai macam perbezaan sehingga wajar memilih system multi-parti yang beragam. Parti politik ideologi Islam di Indonesia terdiri dari beragam parti yang bertujuan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi umat Islam di Indonesia. Dengan perkembangan sejarah dan kemajuan teknologi, telah terjadi pergeseran dalam tujuan parti berakibat menimbulkan perselisihan cenderung berpecah belah. Sekiranya pengurusan parti berjalan dengan baik maka kelangsungan parti akan baik. Kajian ini mengupas literatur untuk melihat sistem pengurusan, kelangsungan parti dari aspek sejarah dan peraturan parti. Selanjutnya, penelitian mendalam terhadap literatur berkaitan turut membuktikan bahawa faktor dalaman dan luaran parti dapat menghambat keberlangsungan parti. Secara spesifiknya, literatur atau penerokaan ilmiah bersabit hubungan antara pengurusan dan kelangsungan parti dapat menjayakan hasil akhir perjuangan parti.]]>
<![CDATA[Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent ]]>
<![CDATA[Sutarna, Iwan Tanjung]]>;
<![CDATA[Subandi, Azwar]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i2.52
<![CDATA[Studi ini berjudul “Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent”. Dilatari oleh munculnya fenomena local elit capture yang semakin menciderai kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemerintah pada aras lokal Desa. Menggunakan pendekatan principal-agent sebagai pisau teoretik dalam memaknai korupsi pada aras lokal Desa. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneropong fenomena sosial yang diteliti dalam membaca dan menganalisis setiap data yang ditemukan. Penelitian ini menghasilkan temuan. Pertama, korupsi sebagai akibat asimetri informasi diantara principal dan agent. Kekuasaan atas informasi dimanfaatkan oleh elit lokal untuk mengkapitalisasi proses pembangunan. Kedua, korupsi terjadi karena ketiadaan mekanisme pengawasan publik pada aras lokal.]]>
<![CDATA[Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Utami, Viona Nabilla Huda]]>;
<![CDATA[Sasmita, Siska]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v4i2.53
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, rerata korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami kepada pihak berwajib dengan dalih dapat merugikan korban nantinya. Situasi ini menjadi isyarat diperlukannya intervensi pihak non-keluarga dan non-aparat, seperti masyarakat/komunitas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Inisiatif sudah dimulai di Kota Bukittinggi melalui pembentukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Tulisan ini bermaksud mengelaborasi peran Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan konsep community governance. Untuk itu, dilakukan wawancara dengan sejumlah informan yaitu anggota Gerakan PATBM Kelurahan Campago Guguak Bulek, anggota P2TP2A, Unit PPA Polres, staf Kelurahan, masyarakat Kelurahan serta pihak keluarga korban; yang diiringi pula dengan kajian terhadap dokumen kegiatan Gerakan PATBM. Temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek community governance dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Komunitas mampu memenuhi semua indikator community governance yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu community leadership, community empowerment dan community ownership.]]>
