cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 200 Documents
 1   2   3   4   5 
Dinamika Pengembagan Desa Wisata Mloko Sewu di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Lestari, Dewi; Hilman, Yusuf Adam; Widiyahseno, Bambang; Triono, Bambang
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.857 KB) | DOI: 10.47134/villages.v2i2.22

Abstract

Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan tepat dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor. Berdasarkan hal tersebut pengembangan desa wisata merupakan realisasi dari undang-undang otonomi daerah (UU No.22/99), maka setiap Kabupaten perlu memprogramkan pengembangan desa wisata demi meningkatkan pendapatan daerah, dan menggali potensi desa. Kawasan desa Pupus Kecamatan Ngebel mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, Salah satu wisata alam di desa Pupus kecamatan Ngebel adalah Mloko Sewu. Mloko sewu adalah inisiatif dari sebagian atau sekelompok pemuda di desa pupus untuk di jadikan desa wisata selama proses pembersihan lahan di hutan perhutani kurang lebih 6 bulan kelompok desa tersebut keberatan karena dalam proses tersebut dari pihak pemerintah desa pupus belum yakin bahwa akan di jadikan wisata karena waktu sudah di tetapkan oleh pihak perhutani belum terselesaikan maka lahan tersebut di tawarkan kepada pihak lain atau investor .dan setelah di pegang oleh pihak lain yang di kelola selama 3 bulan jadilah wisata mloko sewu dan sudah di pasarkan. Dalam Dinamika pengembangan desa wisata Mloko Sewu di Desa Pupus Kecamatan ngebel Kabupaten Ponorogo terdapat masalah antara pihak masyarakat dan pihak investor dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata Mloko Sewu yang ada di desa Pupus. penyelesaian masalah telah di selesaikan secara damai oleh pemerintah daerah. Yang tujuanya adalah mengelola bersama desa wisata Mloko Sewu.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah , Kabupaten Kolaka Utara Taufik, Ahmad; Fachrun, Muh.; Hamrun, Hamrun
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.879 KB) | DOI: 10.47134/villages.v1i2.9

Abstract

Artikel ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat desa Kalahunde yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara yaitu faktor internal meliputi faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal meliputi faktor kepemimpinan dan komunikasi.
E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020 Wijaya, Junior Hendri; Yunanto, Sutoro Eko; Setyowati, Yuli; Supardal, Supardal
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i1.27

Abstract

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia, maka diperlukan kajian tentang e-partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tahun 2003-2020. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis isi. Temuan penelitian adalah bahwa pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-participation dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik, sesuai dengan data yang peneliti dapat dalam EDGI yang menyatakan bahwa dari tahun 2003 hingga 2020, TII selalu memiliki poin terendah di antara kedua komponen EDGI yang lain, yaitu HCI dan OSI. Campur tangan kekuasaan dalam pemerintah dalam governance dan e-government itu ada, tetapi yang lebih dominan adalah keinginan untuk menjadikan tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis Wibowo, Eko; Triputro, R. Widodo
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i1.28

Abstract

Situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat sehingga menimbulkan rasa tentram dan damai. Sinergitas 3 Pilar di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden sangat berpengaruh dalam upaya pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 3 Pilar Kalurahan terdiri dari Lurah, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh 3 Pilar Kalurahan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat sudah terjalin dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan terutama dengan ketidakpuasan tokoh masyarakat atas kinerja dari unsur 3 Pilar Kalurahan di salah satu kalurahan wilayah Kapanewon Sanden tersebut. Kata kunci: sinergitas, keamanan, ketertiban
Implementasi Kebijakan Tata Kelola Reklame di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19 Rakyanto, Sri Madu; Nugroho, E.W, Tri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i1.30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tata kelola reklame di Kabupaten Sleman pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui apa kendala dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meneliti kondisi obyek yang alamiah di lapangan. Obyek penelitiannya implementasi kebijakan tata kelola reklame di Kabupaten  Sleman pada masa pandemi Covid-19. Mengacu pada tujuan penelitian, maka menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman, khususnya dinas terkait kegiatan tata kelola/penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman.  Informan yang dipilih  dengan metode purposive, memilih subyek-subyek yang dianggap terkait erat dengan tata kelola reklame, yaitu para pelaksana, pengusaha dan pengguna reklame.  Teknik pengumpulan data yang  digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.  Analisis data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu analisis data secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sejumlah kendala yang dapat dipetakan dalam implementasi kebijakan ini adalah perubahan regulasi dari pusat mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi yang sudah ada. Sumber daya manusia tahap pengawasan masih kurang memadai, sumber daya anggaran yang terbatas karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sumber daya peralatan tahap pengawasan dan penertiban belum memadai serta informasi yang kurang lengkap menjadikan kegiatan tata kelola reklame tidak optimal.  Implementasi kebijakan tata kelola reklame di Kabupayen Sleman tidak dapat lepas dari pengaruh kepentingan dari luar birokrasi (fragmentasi). Fragmentasi ini berupa permintaan penundaan, tekanan pemilik reklame yang “dinaungi kekuatan besar”, kelompok organisasi masyarakat yang mem-back up reklame tersebut sehingga tata kelola reklame tidak dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Bentuk Percepatan Pelayanan Publik di Kecamatan Lembar Lombok Barat Abdurrahman, Abdurrahman; Iswanto, Dedy
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i2.31

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknolgi informasi dalam pelayanan publik di Kecamatan lembar Kabupaten Lombok Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukan pemanfataan teknologi informasi sebagai bentuk percepatan pelayanan publik di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat belum efekif, hal tersebut bisa terlihat website yang dimiliki Kecamatan Lembar masih menumpang atau masih terintegrasi ke website Kabupaten Lombok Barat, sehingga masyarakat Kecamatan Lembar yang ingin mendapatkan pelayanan secara online harus masuk melalui website Lobar dengan menggunakan keword identitas (NIK). Dan jenis pelayanan online yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Lembar masih yang berakaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti Kartu tanda kependudukan dan Kartu Kelurga.
Analisa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Virdanti, Citra Ramadhani Ayu Nur; Triputro, R. Widodo
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i2.35

Abstract

The preparation of the LPPD is a form of accountability for the administration of local government in Sleman Regency for one year. This is mandatory because it has been stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In addition, the results of the collection of LPPDs to the Central Government will be used as a reference for policy-making on regional problems as well as an early detection tool for national policy problems.
Strategi KPU Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi Tahun 2020 Arisonatalia, Proventy; Tjahjoko, Guno Tri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i2.37

Abstract

The General Election Commission (KPU) of Sleman Regency as an election organizer at the district level is quite legitimately given the authority by law to hold the election of the Regent and Deputy Regent and/or Mayor and Deputy Mayor. In the dynamics of holding the 2020 Simultaneous Elections, the experience of the Sleman Regency KPU is quite unique. Its uniqueness lies in its implementation element, which coincides with the non-natural Covid-19 disaster as well as the threat of a natural disaster from the eruption of Mount Merapi, which at that time was on alert level III, exactly one month before the D Day of the voting. Of course, it will affect the implementation of the Simultaneous Election stages in 2020. What is the strategy of the Sleman Regency KPU in dealing with simultaneous elections in areas prone to the eruption of Mount Merapi, because the impact will affect the level of community participation? Using descriptive qualitative research, namely research that is intended to provide data as accurate as possible about humans, circumstances, or other symptoms. The author identifies that the implementation of the 2020 simultaneous elections in Sleman Regency can run well and the level of voter participation in the refugee areas is quite high, because the Sleman Regency KPU has mapped areas that are potentially affected by disasters, then coordinated communication and consolidation with stakeholders intensively resulted in policies that were effective. least risk. Consultation with the highest policy makers, namely the RI KPU as the basis for the Sleman Regency KPU to make decisions regarding the shifting of TPS. Build trust with election organizers, especially ad hoc bodies, so that the power of one command can be established, so that the implementation of the elections runs smoothly, and synergize with relevant stakeholders outside the stages, in order to facilitate coordination when the election stages will take place.
Pak Ogah dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran di Kota Yogyakarta Adhi, Asmara
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i2.32

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pak ogah sebagai kaum pinggiran/marginal dalam memperjuangkan hak-haknya, kegagalan representasi serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penangan serta pembinaan Pak Ogah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kualitatif, mengunakan pendekatan etnografi, lokasi penelitian di Yogyakarta, Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan data informan 7 orang, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara mendalam dan Dokumentasi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Serta Keabsahan data menggunakan credibilitiy Kesimpulan pada penelitian ini yaitu tidak adanya hal secara teknis yang mengatur tentang pelarangan Pak Ogah, bagaimana pemberian sanksi dan pembinaannya, maupun proses lain yang harus dilakukan setelah menertibkan Pak Ogah menjadi kendala bagi satpol PP beserta dinas sosial dalam meningkatkan efektivitas penertiban serta menciptakan program tentang aksi Pak Ogah dijalan raya. Karena fokusnya dinas sosial masih di gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar dan akan menangani apabila ada laporan dari masyarakat. Pada awalnya kehadiran Pak Ogah turun ke jalan bertujuan untuk menghindari kemacetan. Tetapi kenyataannya, seringkali keberadaan mereka membuat kemacetan Panjang. Di sejumlah ruas jalan ada yang sudah dipasang rambu-rambu resmi, seperti di jalur putar balik, membuat keberadaan mereka kurang bermanfaat. Dan masih banyaknya terjadi Premanitas dan perebutan lahan perempatan jalan membuat para Pak Ogah harus memberi sejumlah uang untuk keamanan mereka dalam bekerja. Selanjutnya belum terpenuhinya hak-hak seperti hak sosial, ekonomi serta politik Pak Ogah, seperti akses publik, Pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar sandang dan pangan. Rekomendasi untuk dinas perhubungan untuk menjadikan Pak Ogah sebagai SUPELTAS (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) sehingga Pak Ogah tidak lagi meminta insentif dari pengedara karena sudah dibina, dilatih serta diberdayakan oleh dinas perhubungan.
Governabilitas peran pemerintah desa Girikarto dalam pengembangan wisata Heha Ocean View Musmulyadi, Musmulyadi; Setyowati, Yuli
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v3i2.34

Abstract

Peran pemerintah desa dalam membanggun kawasan wisata Girikarto untuk kehidupan masyarakat lebih baik, memeiliki program-program kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah Desa Girikarto,  menjaga konsistensi dari partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan kawasan wisata, tidak adanya pelatihan dan pendampingan terkait kepariwisataan serta menjalin kemitraan yang berorientasi pada pemenuhan sumber daya produktif untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat Desa Girikarto.

Page 3 of 20 | Total Record : 200

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue