cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 222 Documents
 19   20   21   22   23 
Kinerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menyalurkan Aspirasi Rakyat pada Era Demokrasi Digital Khaz , Fitra; Lestari, Alya; Ramadani, Ananda; Febryani, Dinda; Lestari, Indah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.391

Abstract

Transformasi digital mengubah cara warga negara mengakses informasi, berkomunikasi, berorganisasi, serta menyalurkan aspirasi politik. Dalam demokrasi digital, aspirasi tidak lagi hanya disampaikan melalui musyawarah dan mekanisme formal, tetapi juga melalui komentar, tagar, pesan langsung, dan kanal pengaduan daring yang real time dan terdokumentasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menyalurkan aspirasi rakyat pada era demokrasi digital di Kota Dumai, serta mengidentifikasi mekanisme penghimpunan dan tindak lanjut aspirasi beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Mulyono, SE selaku Ketua DPC PKB Kota Dumai, dan dilengkapi data persepsi melalui kuesioner daring (19 responden). Analisis dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran aspirasi PKB bersifat hibrida: kanal luring melalui jejaring komunitas, kegiatan sosial budaya, dan koordinasi dengan DPRD; kanal daring melalui komunikasi di media sosial dan instrumen survei online. Fokus aspirasi yang menonjol berkaitan dengan kebutuhan dasar, terutama ketahanan dan ketersediaan pangan, serta penguatan harmoni masyarakat multietnik melalui pengedepanan adat. Faktor pendukung mencakup legitimasi sosial, rutinitas koordinasi organisasi, dan peluang perluasan jangkauan komunikasi digital. Faktor penghambat utama adalah kemiskinan dan keterbatasan literasi, termasuk literasi digital dan keamanan ruang digital, yang memengaruhi kualitas partisipasi dan keberlanjutan umpan balik. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola aspirasi berbasis SOP, mekanisme feedback yang terukur, dan perlindungan data pada kanal digital. Temuan ini menegaskan bahwa visibilitas digital harus diiringi sistem manajemen aspirasi, agar interaksi daring berujung pada advokasi kebijakan nyata di tingkat daerah.
Implementasi Program Siap Antar Dokumen Kependudukan (SADOKU) dalam Pelayanan KTP-EL di Kabupaten Deli Serdang Pardede, Andhika; Yuliani, Febri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.398

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi hambatan akses bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, dan warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, sehingga diperlukan inovasi yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis jalannya implementasi Program Siap Antar Dokumen Kependudukan (SADOKU) dalam pelayanan inklusif perekaman e-KTP bagi kelompok rentan, menggunakan teori Ravyansyah dkk (2022) sebagai dasar analisis melalui metode kualitatif berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SADOKU berjalan sesuai tiga aspek teori: masalah relatif mudah dikendalikan, struktur kebijakan jelas melalui Prosedur dan dukungan dana, serta lingkungan pelaksanaan kondusif berkat kolaborasi lintas sektor dan dukungan pimpinan. Namun, hambatan tetap muncul seperti kondisi geografis yang luas, kendaraan operasional menua, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keluarga yang menyembunyikan anggota keluarga yang ODGJ karena stigma. Penelitian merekomendasikan perbaikan sarana operasional, pemberian penghargaan non-finansial, dan penguatan kolaborasi dengan Dinas Sosial untuk menjangkau kelompok rentan yang belum terdata.
Sinergi Program Sejuta Catin dalam Edukasi Pencegahan Stunting: Studi Kasus Kolaborasi KUA dan Stakeholder di Kecamatan Medan Perjuangan Azmi, Muhammad; Nabila, Fadwa; Pransetia, Arya; Fadli, Muhammad; Sani, Putri; Aqila, Fani; Dermawan, Edo; Hasibuan, Abdillah; Arya, Muhammad; Prasetyo, Azhar
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.410

Abstract

Stunting merupakan permasalahan nasional yang memerlukan penanganan preventif sejak fase pra-nikah melalui penguatan edukasi kesehatan, kesiapan gizi, dan ketahanan keluarga. Pendekatan hulu dinilai strategis karena faktor risiko stunting sering kali bermula dari kurangnya pemahaman calon orang tua terhadap kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pemenuhan gizi sebelum kehamilan. KUA Kecamatan Medan Perjuangan sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan memiliki posisi strategis dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin (catin) melalui bimbingan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisitas antara KUA Kecamatan Medan Perjuangan dengan berbagai stakeholder yakni Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan PPLKB dalam mengimplementasikan Program Sejuta Catin sebagai upaya preventif pencegahan stunting di wilayah urban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara mendalam dengan penghulu dan penyuluh agama, serta studi dokumentasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kolaborasi lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi lintas sektoral berjalan efektif melalui pembagian peran yang komprehensif dan saling melengkapi. KUA berperan dalam penguatan nilai religius dan ketahanan keluarga, Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan skrining gizi, sementara PPLKB memberikan edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pola asuh. Integrasi layanan dalam satu forum edukasi mampu meningkatkan kesadaran, kesiapan, dan partisipasi aktif catin terhadap pentingnya persiapan kesehatan sebelum menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi terintegrasi berbasis kecamatan merupakan model strategis, adaptif, dan berkelanjutan dalam memperkuat pencegahan stunting secara sistematis, khususnya di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang kompleks.
Implementasi Program Posyandu Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak Sari, Yunita; Sukmawati, Nur; AlFaraby, Muhammad; Pradina, Laras; Sa’diah, Rahmatul; Perdana, Aditya
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.411

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang melibatkan kader Posyandu, petugas kesehatan, aparat pemerintah desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan penyuluhan kesehatan. Program ini meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak, meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, fluktuasi partisipasi masyarakat, kapasitas kader yang belum merata, serta kendala geografis dan aksesibilitas. Keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan pemerintah desa, kinerja kader, peran petugas kesehatan, dan partisipasi masyarakat, sehingga penguatan fasilitas, peningkatan kapasitas kader, dan strategi sosialisasi yang lebih efektif diperlukan untuk mengoptimalkan program.
Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data di Kabupaten Dairi Pakpahan, Daulat
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.412

Abstract

Perencanaan pembangunan daerah berbasis data merupakan kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dikembangkan sebagai platform nasional yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya pemanfaatan SIPD di beberapa daerah belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi SIPD dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta organisasi perangkat daerah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah membantu meningkatkan integrasi data dan konsistensi dokumen perencanaan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, permasalahan teknis sistem, serta koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal. Meskipun demikian, SIPD memiliki peran penting sebagai instrumen good governance dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi SIPD memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta perbaikan sistem dan koordinasi lintas sektor.
Analisis Yuridis Command Responsibility Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia Victor Fernando Panjaitan; Mukhlis. R; Erdiansyah
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.413

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia berat seringkali melibatkan aktor militer dalam struktur komando yang kompleks, sehingga prinsip tanggung jawab komando sangat penting untuk memastikan akuntabilitas atasan ketika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kejahatan tersebut. Namun, penerapannya dalam hukum Indonesia masih lemah, terutama karena rumusan yang diskresioner dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan dominasi yurisdiksi militer, yang mengurangi transparansi dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan personel angkatan bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan komparatif, studi ini menganalisis kesenjangan antara peraturan nasional dan standar internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa. Temuan menunjukkan inkonsistensi normatif yang signifikan yang menghambat penuntutan yang efektif, menyoroti perlunya harmonisasi hukum Indonesia dengan prinsip-prinsip internasional dan revisi Undang-Undang Pengadilan Militer untuk memastikan akuntabilitas yang lebih jelas dan keadilan yang lebih baik bagi para korban
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Zura Hidayati; Hafzana Bedasari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.414

Abstract

Abrasi merupakan ancaman serius bagi wilayah pesisir Indonesia, khususnya di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengalami kerusakan garis pantai mencapai 90.000 meter. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan abrasi dan mengidentifikasi faktor penghambatnya menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus diterapkan melalui wawancara mendalam dengan 11 informan dari BPBD, Dinas PUPR, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak, dilengkapi observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum optimal pada keempat dimensi Edward III: komunikasi belum merata ke wilayah terpencil, sumber daya terbatas (anggaran, alat berat, tenaga teknis), disposisi pelaksana bervariasi, dan struktur birokrasi mengalami fragmentasi antarinstansi. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi, serta perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) antarinstansi yang melemahkan koordinasi dan memperlambat penanganan darurat. Meskipun program seperti pembangunan pemecah gelombang dan penanaman mangrove telah dilaksanakan, dampaknya belum signifikan mengurangi laju abrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman kompleksitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah kepulauan dengan keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau Tamba Togap Tambun; Ruqayah Qisthijahra; Harapan Tua R.F.S
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.415

Abstract

Studi ini membahas bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau (BPK). Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK berperan dalam memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Fokus utama studi ini adalah pada implementasi empat prinsip penting, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan informasi publik, dan supremasi hukum dalam proses audit dan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas melalui sistem penilaian kinerja yang terstruktur dan pengawasan berlapis. Transparansi juga terlihat dari kemudahan akses informasi publik melalui berbagai saluran resmi. Selain itu, keterbukaan dalam pelayanan informasi terus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari segi supremasi hukum, seluruh proses audit dan perilaku pegawai mengacu pada peraturan yang berlaku dan didukung oleh sistem pelaporan pelanggaran untuk menjaga integritas lembaga. Meskipun implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sudah relatif baik, peningkatan literasi masyarakat terkait layanan informasi dan penguatan penggunaan teknologi masih menjadi tantangan di masa mendatang. Secara keseluruhan, komitmen dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Perwakilan Provinsi Riau BPK telah berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan kepercayaan masyarakat
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Dinamika Tata Kelola Lokal: Perspektif Good Governance di Kabupaten OKU Timur Dafa, Pasha
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.416

Abstract

This study examines the accountability of Village Fund management and local governance dynamics in Kabupaten OKU Timur, South Sumatra, from a good governance perspective. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations in selected villages. The findings indicate a gap between procedural compliance and substantive accountability. Although administrative reporting and financial documentation largely meet regulatory requirements, transparency remains largely formalistic and community participation is mostly limited to consultative processes. Local power relations, elite dominance, and differences in institutional capacity influence decision-making and resource allocation. Consequently, accountability practices tend to focus on administrative compliance rather than fostering genuinely participatory and socially accountable governance.
Motivasi Mengikuti Komunitas Indonesia Escorting Ambulance (IEA) Koordinator Wilayah Riau Wahyudi, Rahmat; Ihsan, Muhammad
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.422

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan aktivitas, motivasi, dan hambatan yang dihadapi anggota Indonesia Escorting Ambulance (IEA) Koordinator Wilayah Riau dalam menjalankan perannya sebagai relawan pengawal ambulans. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan utama anggota IEA adalah melakukan pengawalan ambulans secara terkoordinasi agar perjalanan pasien kritis menuju rumah sakit berjalan cepat dan aman. Motivasi anggota bersifat ganda, mencakup motivasi intrinsik berupa keinginan menolong sesama, kepuasan batin, empati, serta aktualisasi diri, dan motivasi ekstrinsik berupa pelatihan keterampilan, pengembangan soft skills, apresiasi masyarakat, jaringan sosial yang lebih luas, serta pengakuan sosial. Selain itu, penelitian menemukan adanya hambatan internal, seperti kurangnya disiplin waktu, miskomunikasi, dan keterbatasan sumber daya, serta hambatan eksternal berupa resistensi pengguna jalan, teguran dari pihak berwenang, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Analisis teoritis dengan teori Maslow dan Self-Determination Theory menunjukkan bahwa keterlibatan anggota IEA tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, tetapi juga kebutuhan psikologis berupa otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.

Page 22 of 23 | Total Record : 222

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue