cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 76   77   78   79   80 
PENERAPAN PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK TERHADAP TEMPAT TAHANAN ANAK YANG DIBEDAKAN DENGAN TAHANAN ORANG DEWASA (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK KOTA) - A11111006, MELKY ANDRIE
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sebagai generasi muda dan penerus bangsa, dalam perjalanan hidupnya tidak serta merta sesuai dengan harapan orang tua. Banyaknya permasalahan dan bahkan kasus kejahatan di kehidupan masyarakat berkaitan dengan kenakalan anak membuat pemerintah Indonesia membuat suatu regulasi yang mengatur tentang Peradilan Anak, oleh karena itu peemrintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak sebagai acuan dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam criminal justice system, Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak diberikan kewenangan dalam melakukan upaya paksa yakni penahanan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Dalam pelaksanaan penahanan yang diatur pada pasal 54 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat  tahanan orang dewasa, namun dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik terkadang tahanan anak dicampur dengan tahanan dewasa, sehingga hal tersebut menyalahi aturan dan dapat menimbulkan efek psikologi dan berpengaruh terhadap anak yang ditahan dirumah tahanan negara di kepolisian. Beberapa faktor penyebab tahanan anak dicampur dengan tahanan dewasa diantaranya tidak adanya fasilitas ruang tahanan kepolisian khusus bagi anak serta tidak adanya ruang khusus bagi anak di Rumah Tahanan Negara di Pontianak, serta akan menyulitkan proses penyidikan. Penahanan anak merupakan alternatif terakhir dalam upaya paksa penyidik terhadap proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu beberapa upaya yang dilakukan terhadap anak yang harus dipisahkan dengan tahanan dewasa, diantaranya yakni membuat ruang tahanan khusus bagi abak di rumah tahanan negara, menitipkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus anak serta melakukan penahanan rumah atau kota terhadap anak Pada era modern saat ini generasimudasebagaipeneruscitacitaperjuanganbangsadansumberinsanipembangunannasional,harusdiarahkanuntukmenjadikaderpeneruspejuanganbangsadanmanusiapembangunan.Seoranganakmerupakanbagiandariasetbangsapeneruscita-citaperjuanganbangsadansebagaisumberdayamanusia yang berkualitas, tangguh serta berjiwa luhur. Seorang anak juga merupakananugrahTuhan Yang MahaEsa, yang didalamdirinyamelekatharkatdanmartabatsebagaimanusiaseutuhnya. Untuk mempersiapkananakseperti yang diharapkanbukanlahmerupakanpersoalan yang mudah. Seringkalikitadengardanlihatkejahatan-kejahatansertapelangaran-pelanggaran yang dilakukanjustruolehmereka yang masihdikategorikansebagaianak.Padajamansekaranginianakanaksemakinbanyakterjerumuspadaperbuatan-perbuatan yang bukanhanyabersifatkenakalansaja, tapisudahpadatingkatkejahatan.Meningkatnyakejahatan yang di lakukanolehanakinitidakterlepasdarikondisimasyarakatsekitar yang masihjauhketinggalanbaikdarisegipendidikan, ekonom, maupun agama.   Sebagai  bagian dari masalah-masalah sosial yang ada, kenakalan anak-anak merupakan masalah yang serius karena akan mengancam kehidupan suatu bangsa. Penyakit sosial anak-anak dan remaja muncul sebagai akibat melemahnya pengertian dan kewaspadaan terhadap kebutuhan dan permasalahan usia anak itu sendiri. Sifat-sifat sulit diatur, berontak, merajuk, kumpul-kumpul, suka meniru, mulai jatuh cinta, hura-hura dan sebagainya, adalah rangkaian pola perilaku yang selalu muncul membayangi sisi  Dalam melaksanakan  pembinaan  dan  memberikan perlindungan  terhadap  anak,  diperlukan  dukungan,  baik  yang menyangkut  kelembagaan maupun  perangkat hukum  yang  lebih memadai, khsusunya mengenai penyelenggaraan  pengadilan  bagi anak, Pemerintah Indonesia dalam melindungi anak sebagai generasi muda telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namundisisi lain Seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Perbuatan kejahatan dalam kategori kejahatan berat,perilakuanak yang beradadalamberita-berita di media massadantelevisi di Indonesia perilakuanakbanyak yang menjuruskepadatindakpidanakejahatan, sepertipemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahianantarpelajardanbahkan pembunuhan. Sehingga ancaman hukuman dari kejahatan yang lebih dari 5 tahun tersebut harus dilakukan penahanan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan.   Pada tingkat Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota, Penyidik yang melakukan penahanan terhadap anak, ditempatkan didalam rumah tahanan negara di Polresta Pontianak Kota. Dalam hal penahanan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan harus berpedoman pada KUHAP. Namun untuk proses penyidikan terhadap anak, khususnya dalam hal penahanan anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang  Pengadilan Anak,menyatakan bahwa :  (3)  Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.  Namun kenyataannya dalam pelaksanaan penahanan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan kejahatan, sering dilakukan penahahan dengan mencampurnya dengan tahanan orang dewasa. Hal tersebut jelas bertentangan dengan proses penyidikan khususnya dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Meskipun sesuai Pasal 20 KUHAP, dimanadalam melakukan penahananterhadap seseorang merupakan wewenang dari Penyidik.   Penempatan anak dalam tahanan bersama orang dewasa dapat membuat tekanan psikologis dan pengaruh jahat yang ada di dalam ruang tahanan dapat memberikan pengaruh bagi anak yang berbaur dan bergaul dengan orang dewasa. Pada akhirnya anak yang berada dalam lingkup tahanan orang dewasa,dapat berfikir dan bertindak secara labil dan berpola pikir seperti orang  dewasa.  Berdasarkanlatarbelakangpermasalahandiatas, makaPenelititertarikuntukmenelitidanmengungkapfaktasertamenuangkannyadalamsuatuSkripsidenganjudul: “PENERAPAN PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK TERHADAP TEMPAT TAHANAN ANAK YANG DIBEDAKAN DENGAN TAHANAN ORANG DEWASA   Keyword : Penahanan Anak dan Rumah Tahanan Negara  
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK PANGAN OLAHAN ANTARA PD. SERBA MAKMUR DENGAN PELANGGAN DI KOTA PONTIANAK - A01110140, METTA CHRESTELLA GUNARDI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian  ini  menggunakan  metode  empiris  dengan  pendekatan  secara deskriptif  analisis,  yaitu  dengan  menggambarkan  dan  menganalisa  keadaan yang  terjadi  sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  dilakukan.  Dalam penelitian  ini,  Penulis  melakukan  wawancara  kepada  pemilik  PD.  Serba Makmur dan juga menyebarkan kuesioner (angket) terhadap pihak pelanggan.   PD.  Serba  Makmur  adalah  perusahaan  yang  menjual  produk  pangan olahan kepada  pihak pelanggan toko di  kota Pontianak.  Perjanjian jual  beli produk pangan olahan terjadi, saat pihak pelanggan telah setuju tentang jenis, jumlah, harga barang yang dipesan, dan juga tentang sistem pembayarannya yaitu  pihak  pelanggan  mempunyai  kewajiban  membayar  produk  pangan olahan    yang  telah  diterimanya  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  hari penyerahan produk pangan olahan dilakukan. Maka ketika pihak pelanggan telah setuju, pihak PD. Serba Makmur akan langsung  mengantarkan barang pesanan ke tempat pelanggan dan akan diberikan nota pembelian yaitu nota kepada  pelanggan  sebagai  bukti  bahwa  telah  disepakatinya  transaksi perjanjian jual beli produk pangan olahan. Namun di dalam pelaksanaannya, pihak pelanggan telah wanprestasi  dalam melakukan pembayaran, sebab di dalam perjanjian jual beli produk pangan olahan, telah terjadi keterlambatan pembayaran yang melebihi tenggat waktu 1 (satu) bulan yang disepakati.   Adapun faktor penyebab pihak pelanggan melakukan wanprestasi karena ada keperluan lain yang mendesak, perkembangan usaha yang tidak menentu, dan belum ada dana untuk membayar  yang disebabkan  pembeli lain belum membayar.   Sikap  dari  pihak  pelanggan  yang  wanprestasi    dalam  melaksanakan kewajibannya  melakukan  pembayaran  pada  perjanjian  jual  beli  produk pangan  olahan  mengakibatkan  kerugian  secara  finansial  bagi  PD.Serba Makmur. Dalam hal ini, teguran secara lisan berupa penagihan dilakukan PD. Serba  Makmur  terhadap  pihak  pelanggan  agar  dapat    segera  melaksanakan pembayaran, dan jangka waktu 14 (empat belas) hari diberikan kepada pihak pelanggan  untuk  melunasi  pembayaran  tersebut.Setelah  diberikan perpanjangan waktu pembayaran, ternyata  masih ada pihak pelanggan yang menunggak pembayaran. Terhadap pihak pelanggan yang masih menunggak pembayaran dan wanprestasi tersebut, upaya  yang  dilakukan oleh PD. Serba Makmur  yaitu  penyelesaiannya  hanya dengan cara kekeluargaan dan tidak menempuh  jalur  hukum  karena  untuk  menjaga  untuk  menjaga  nama  baik pelanggan.  Akan  tetapi,  sanksi  tetap  diberikan    kepada  pihak  pelanggan berupa  tidak   diberikan   kesempatan  lagi   untuk  melakukan   pemesanan sampai  pembayaran  pembelian    produk  pangan  olahan  sebelumnya  telah lunas dibayar.Keywords:  Perjanjian jual beli, Produk pangan olahan, Wanprestasi
WANPRESTASI SISWA DALAM PERJANJIAN JASA KURSUS MENGEMUDI PADA INSTRUKTUR TELADAN PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONTIANAK - A01108209, ERLIANSYAH PARLINDUNGAN NASUTION
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jasa antara instruktur Teladan Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan siswa kursus mengemudi, merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang dibuat secara lisan. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Walaupun perjanjian tersebut dibuat secara lisan tetapi kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis, dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Untuk mengikuti kursus mengemudi tersebut, diwajibkan mendaftar kepada instruktur Teladan Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan membayar uang muka minimal Rp200.000,00. Besarnya biaya kursus serta mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) siswa dikenakan Rp.800.000,00. Sedangkan hanya mengikuti kursusnya saja siswa dikenakan biaya Rp.500.000,00. Kursus tersebut dilakukan selama 1 jam perhari dalam waktu 10 hari. Setelah kursus tersebut berakhir, siswa kursus diwajibkan melunasi sisa biaya kursus tersebut. Dalam hasil penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, dan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jasa antara instruktur Teladan Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan siswa kursus masih ada siswa yang belum melaksanakan pembayaran sisa uang kursus tepat pada waktunya, akibatnya instruktur Teladan Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memberikan teguran kepada siswa kursus yang wanprestasi tersebut agar segera melunasi biaya kursus dan apabila itu tidak dilakukan maka Instruktur Teladan Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat akan menahan sertifikat mengemudi serta surat izin mengemudi (SIM) siswa yang wanprestasi tersebut. Alasan siswa yang melakukan wanprestasi tersebut adalah karena kondisi keuangan yang mendesak untuk keperluan lain sehingga belum dapat melunasi sisa pembayaran biaya kursus mengemudi tersebut dan adapula yang belum menerima kiriman dari orang tuanya. Upaya yang dilakukan instruktur Teladan Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah terus melakukan penagihan. Sedangkan perselisihan di dalam perjanjian jasa antara instruktur Teladan Primer Koperasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan siswa kursus ini belum pernah diselesaikan lewat jalur hukum ke Pengadilan Negeri Pontianak, hanya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Keywords : Perjanjian Jasa, Wanprestasi
KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA KUALA DUA KABUPATEN KUBU RAYA SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH MENDAFTARKAN PERUBAHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - A01111119, YOGI PRIMADI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan Masalah adalah Faktor Apa Yang Menyebabkan Masyarakat Pemegang Hak Atas Tanah di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tidak Mendaftarkan Perubahan Data Fisik Dan Data Yuridis Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ?”, adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mendaatkan data dan informasi pelaksanaan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis tanah oleh anggota masyarakat di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada Kantor Pertanahan Kabupaten  Kubu Raya,  2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab masyarakat di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tidak mendaftarkan perubahan data fisik dan atau data yuridis tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, 3. Untuk mengungkapkan akibat hukum tidak di daftarkannya perubahan data fisik dan atau data yuridis tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya,  4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam mensosialisasikan pada masyarakat mengenai arti pentingnya pendaftaran perubahan data fisik dan atau dara yuridis tanah yang dimiliki masyarakat. Hipotesis penelitian adalah: Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Pemegang Hak Atas Tanah di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tidak Mendaftarkan Perubahan Data Fisik Dan Data Yuridis Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Adalah Karena Kurangnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Sertifikat Hak Atas Tanah“. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris , dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat peneltian ini dilakukan , kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang akhir Hasil penelitian adalah: 1. Bahwa masyarakat di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tidak mendaftarkan perubahan data fisik dan atau data yuridis tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, 2. Bahwa faktor yang menyebabkan pemegang hak atas tanah tidak mendaftarkan perubahan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat hak atas tanah,  3.       Bahwa Akibat Hukum tidak didaftarkannya perubahan data fisik dan atau data yuridis tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah belum adanya perlindungan jaminan kepastian hukum bagi pemilikan hak atas tanah, 4. Bahwa Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar setiap perubahan data fisik dan atau data yuridis tanah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, adalah penyebaran pamlet mengenai arti pentingnya pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis tanah, namun belum pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan perubahan data fisik dan atau data yuridis tanah.   Kata kunci : Pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis tanah
ANALISIS PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN - A11109111, TOMMY PRAMUDISTIRA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tommy Pramudistira. NIM: A 11109111. Judul: ANALISIS PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi Fakultas Hukum Untan tahun 2013. Seiring dengan kompleksnya permasalahan sosial serta tidak seimbangnya pemikiran masyarakat, maka berdampak pada munculnya berbagai permasalahan hukum ditengah-tengah masyarakat. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Akibat Hukum Atas Perkawinan Campuran Antar Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Tujuan Penelitian : (1). Untuk menguraikan dan menjelaskan tentang perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. (2). Untuk menganalisis dampak pelaksanaan perkawinan campuran antar warga negara Indonesia dan warga negara asing setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Metode Penelitian yang digunakan yakni: Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan meneliti bahan kepustakaan berupa data primer, sekunder, dan tersier di mana penelitian hukum normatif difokuskan pada asas hukum. Kesimpulan : (1). Bahwa peraturan tentang perkawinan di Indonesia beraneka ragam, terkait dengan masalah perkawinan campuran, batas keagamaan, etnis, dan ras tidak lagi menjadi penghalang. (2). Bahwa akibat dari perkawinan campuran adalah menyangkut tentang kewarganegaraan anak. Selain itu kewarganegaraan dari pihak warga negara Indonesia juga menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal pilihan kewarganegaraan. Saran-saran : (1). Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia hendaknya dilakukan unifikasi, terutama pada hal-hal yang menyangkut permasalahan perkawinan campuran. Sehingga ada ketertundukan para pihak dalam pelaksanaan perkawinan campuran. Instansi yang berwenang dalam melakukan proses serta pencatatan perkawinan campuran, hendaknya lebih selektif dengan menampilkan berbagai peraturan yang sekiranya dapat memproteksi (melindungi) kepentingan hukum warga negara Indonesia. (2). Harus diciptakan peraturan perundang-undangan, yang lebih rinci mengatur masalah kewarganegaraan dari pasangan perkawinan campuran, serta anaknya. Maka yang terpenting kewarganegaraan apa yang harus dipilih oleh anak ketika perkawinan orang tuanya telah berakhir. Selain itu dalam hal pengaturan harta bersama pasangan perkawinan campuran hendaklah membuat perjanjian kawin, yang bertujuan untuk mengatur arah kepemilikan dari harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Keywords : Perkawinan Campuran, Warga Negara, Undang-undang perkawinan.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN RODA DUA YANG MEMODIFIKASI NOMOR PLAT KENDARAANNYA DALAM HUBUNGAN DENGAN PASAL 280 JO PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK - A01110011, ANDREAS PURBA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa : Setiap orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor  di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa tidak digunakannyya plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikeluarkan oleh aparat berwenang oleh para pelaku selaku pengemudi kendaraan bermotor roda dua adalah karena para pelaku merasa plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikeluarkan oleh aparat berwenang tidak menarik, tidak sesuai dengan seleranya dan tidak kuat. Bahwa kurang tegasnya penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan para pelaku (pengemudi) kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikeluarkan oleh aparat berwenang karena adanya adanya Keputusan Mahkajapol tentang tabel tilang yang dirasakan masih ringan. Bahwa indikasi adanya rasa toleransi dari aparat hukum atas pelanggaran tidak menggunakan/melengkapi plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikeluarkan oleh aparat berwenang adalah masih adanya pelaku pelanggaran yang tidak diproses secara hukum hingga di Pengadilan, dan menerima uang titip sidang, atau damai di tempat. Bahwa selain karena adanya toleransi dari aparat penegak hukum atas pelanggaran tidak menggunakan/melengkapi plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikeluarkan oleh aparat berwenang juga disebabkan kurangnya kesadaran hukum para pelaku (pengemudi) kendaraan bermotor roda. Keywords : Plat Kendaraan Roda Dua, Hukum Pidana
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PENGUSAHA TOKO PELARIS DENGAN PEMBELI DI KARIMUNTING KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG - A01110090, SUPRIYADI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalampenelitianini, penulismenggunakanMetodeEmpirisdenganpendekatansecaraDeskriptifAnalisis, yaitusuatu proses penelitian yang dilakukandenganmenggambarkandanmenjelaskangejala-gejala yang tampakpadasaatpenelitiandilakukan. TokoPelarisadalahsalahsatudaribanyaknyatokobarangyang ada di DesaKarimuntingKecamatan Sungai Raya KepulauanKabupatenBengkayang.TokoPelarisiniberdiripadatahun 2009 dansampaisaatinimasihmenjalankanusahadagangnya.Letaknyaberadatepat di pusatpasarKarimuntingdidekatpemukimanmasyarakatmenjadikantokoinimemilikibanyakpelanggan yang tinggaldisekitardaerahtersebut. Dalammenjalankanusahanya, padadasarnyatokoPelarismenggunakansistempembayaransecaratunai.Yaitupembelimengambilbarang yang di inginkandanlangsungmelakukanpembayaranditempatsaatitujuga.Namunseiring berjalannya waktudikarenakanpekerjaansebagianbesarmasyarakatsekitar yang mayoritas bekerja diperkebunan sawit dan hanya memiliki uang tunai pada saat penerimaan upah, membuattokoPelarismemberikanpilihanpembayaran lain yaitudenganperjanjianpembayarandenganjangkawaktutertentuyaitupembelimengambilbarang-barang yang dibutuhkanterlebihdahuludanpembayaranakandilakukanpadatanggal 1 sampaitanggal 10 bulanberikutnya.Dalam penelitianini yang menjadipermasalahanadalah“ApakahPembeliTelahMelakasanakanKewajibannyauntukMembayarHargaPembelianBarangDenganTokoPelarisKarimuntingSesuaiDenganJumlahdanJangkaWaktuDari hasilpenelitian yang dilakukandapatdisimpulkanbahwaperjanjianantara pihak Toko Pelaris dengan pembeli dilakukan secara lisan atas asas kepercayaan. Yaitu pembayaran dilakukan sessuai dengan jumlah harga dan jangka waktu yang telah disepakati yakni tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan berikutnya. Akan tetapipembeli di sinitidakmemenuhikewajibannyadalampembayaran, yaitupembelilalaimelakukanpembayaranpadatanggal dan jumlah yang disepakati.Dari tindakanpembelitersebut, makadapatdikatakantelahwanprestasi. Adapun faktor yang menyebabkanpihakpembeliwanprestasidalam perjanjian dengan Pihak Toko Pelaris dikarenakan biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar digunakanuntukkeperluanlainnya.Mengenaicara penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yaitu Toko Pelaris dengan pembeli dilakukan secara kekeluargaan.       Keyword : Perjanjian, Wanprestasi, Jual Beli 
WANPRESTASI PELANGGAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TERHADAP PT.PLN (PERSERO) AREA PONTIANAK RAYON SUNGAI JAWI - A11109058, TIKA OCTA CELVIA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang ketenagalistrikan, secara yuridis untuk penyambungan tenaga listrik perlu diadakan perjanjian antara calon pelanggan dengan pihak PLN. Bentuk perjanjian antara pelanggan dengan pihak PLN adalah perjanjian tertulis yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik. Didalam perjanjian jual beli tenaga listrik mencantumkan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban dari PLN adalah menyalurkan tenaga listrik sedangkan hak dari PLN adalah menerima pembayaran setiap bulannya sesuai dengan pemakaiannya. Begitu juga dengan pelanggan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dari pelanggan adalah mendapatkan aliran tenaga listrik sedangkan kewajiban dari pelanggan adalah membayar tagihan rekening listrik setiap bulannya. Walaupun di dalam perjanjian telah disepakati, telah ditentukan tata cara pembayaran rekening listrik, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran dan hal-hal yang dianggap perlu. Namun demikian masih ada saja pelanggan yang melakukan wanprestasi (lalai melaksanakan kewajiban) berupa keterlambatan dalam membayar tagihan rekening listrik. Oleh sebab itu PLN haruslah mengetahui faktor-faktor penyebabnya agar bisa mengantisipasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis untuk memberikan gambaran sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan. Kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan terakhir. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan PLN dikarenakan keadaan ekonomi, dan kelalaian yang disebabkan kurangnya kesadaran pelanggan dalam melakukan pembayaran tepat waktu. PLN memberikan sanksi berupa denda keterlambatan, pemutusan sementara dan pembongkaran rampung. Untuk itu PLN haruslah mengambil upaya untuk memperkecil terjadinya wanprestasi salah satunya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum guna untuk meningkatkan kesadaran pelanggan. Keyword: perjanjian jual beli tenaga listrik, wanprestasi
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA PONTIANAK - A01109182, SUTOPO HARIANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dalam Pasal 138 ayat 3 kewajiban menyediakan Angkutan Umum adalah Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Kewajiban tersebut ditujukan kepada setiap pemilik kendaraan pribadi yang ingin menggunakan kendaraannya sebagai angkutan umum. Apabila pemilik kendaraan pribadi tidak mentaati kewajiban tersebut maka pemilik kendaraan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, bahwa pemilik kendaraan pribadi menjadikan kendaraannya sebagai angkutan umum dengan tidak mendaftarkan kendaraannya harus bertanggungjawab terhadap segala akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Keputusan Meneteri Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Pengangkutan Orang Di Jalan Dengan Menggunakan Kendaraan Umum diharapkan Negara dan Angkutan Umum Resmi tidak dirugikan dengan adanya Kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai Angkutan Umum, serta penerapan sanksi yang diberikan benar-benar dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan yang deskriptif analisis. Teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi langsung serta teknik komunikasi tidak langsung dan menggunakan teknik Simple Random Sampling dalam penentuan sampel penelitian. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih ada pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan kendaraan pribadinya sebagai angkutan umum.Adapun faktor penyebab pemilik kendaraan pribadi menggunakan kendaraan pribadinya sebagai angkutan umum adalah pemilik kendaraan ingin mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar retribusi kepada pemerintah Kota Pontianak. Pemilik kendaraan pribadi tersebut mendapatkan sanksi karena dengan perbuatannya tersebut pemilik kendaraan telah merugikan orang lain dan Negara. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pontianak adalah bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk merazia kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum Kota Pontianak. Peran serta Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, diharapkan dapat meyelesaikan permasalahan yang terjadi di bidang transportasi khususnya transportasi darat. Keyword : Perbuatan Melawan Hukum, Pengangkutan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH MUCIKARI DAN CALO DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT VICTIMOLOGI - A01107098, MU’AMMAR IHSAN SUMARSONO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini pergaulan bebas bukan hanya untuk kesenangan semata tetapi juga dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mengambil keuntungan dengan menjadikan anak yang masih di bawah umur sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) atau yang biasa dikenal dengan prostitusi. Adapun yang dimaksud eksploitasi seksual terhadap anak atau prostitusi anak adalah seseorang yang mengambil keuntungan secara seksual dari seorang anak dengan memberikan imbalan tertentu berupa uang atau imbalan lainnya. Eksploitasi seksual terhadap anak termasuk dalam masalah sosial yang mengganggu nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, dan sangat berlawanan dengan hukum yang berlaku. Salah satu unsur pidana kesusilaan dalam kasus ekploitasi seksual terhadap anak adalah Wanita Tuna Susila, Mucikari atau biasa di sebut germo serta pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya seperti Calo yang mencarikan pelanggan untuk mucikari atau germo. Dari berbagai data yang penulis dapatkan, persoalan eksploitasi seksual terhadap anak muncul lebih banyak karena latar belakang kondisi rumah tangga. Misalnya anak putus sekolah karena ketidak mampuan orang tua. Bisa juga anak terjebak dalam hidup foya-foya, membutuhkan uang besar sementara orang tua tidak bisa memenuhi keinginan itu, sehingga anak menjual dirinya melalui jaringan prostitusi yang tersebar di sekitar lingkungannya. Hasil yang di dapat nantinya di bagi dengan si mucikari atau calo. Biasanya untuk menawarkan anak-anak kepada lelaki hidung belan, mucikari atau calo akan membawa foto anak tersebut. Melihat pentingnya permasalahan tersebut, maka harus di tanggulangi secara bijak dan serius oleh pihak terkait atau pihak berwenang serta didukung sepenuhnya pula oleh masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara alami, jasmani maupun sosial. Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditandatangani pada bulan Oktober 2002, yang mana undang-undang tersebut diharapkan mampu melindungi pertumbuhan anak hingga dewasa agar mendapatkan pertumbuhan yang layak sebagaimana yang kita harapkan. Berdasarkan undang-undang tersebut, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak, sudah jelas bahwa posisi anak adalah sebagai korban walaupun menjadi pelajur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah kemauan dari dirinya. Anak dikatakan korban selain belum matangnya pemikiran dan pendewasaan pada dirinya, juga jiwa labil yang masih melekat membuat terlalu mudahnya anak untuk dirayu dan di iming-imingi sesuatu sehingga tanpa pemikiran yang panjang si anak punya keinginan untuk terjun ke dunia prostitusi yang penuh dengan bahaya yang akan di hadapinya di kemudian hari. Dari hilangnya keperawanan, harga diri, kehamilan hingga penyakit seksual seperti HIV/AIDS yang dapat mengancam jiwa anak tersebut. Dikarenakan dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, kedudukan anak adalah korban, maka ilmu yg digunakan dalam membahas kasus ini yaitu viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim=korban). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh dan tampak sebagaimana di dapat dari hasil penelitian lapangan saat penelitian ini dilakukan.   Keywords: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual Terhadap Anak, Viktimologi

Page 78 of 123 | Total Record : 1226

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue