cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,264 Documents
 318   319   320   321   322 
Studi Kesesuaian Penyimpanan Obat Emergency di PBF Mulia Multi Medika Berdasarkan CDOB: Study of the Suitability of Emergency Drug Storage at PBF Mulia Multi Medika Based on CDOB Eka Rahmatia Puabengga; Robert Tungadi; A Mu’thi Andy Suryadi
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11674

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penyimpanan obat emergency di PBF Mulia Multi Medika berdasarkan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan observasional melalui observasi langsung menggunakan lembar checklist dan wawancara dengan Apoteker Penanggung Jawab serta kepala gudang. Data dianalisis dengan membandingkan hasil observasi terhadap ketentuan CDOB dan dihitung dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 indikator yang diamati, sebanyak 20 indikator dinyatakan sesuai dan 4 indikator tidak sesuai, sehingga diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 83,33% dengan kategori sangat baik. Ketidaksesuaian disebabkan oleh tidak tersedianya jenis obat tertentu yang memerlukan fasilitas penyimpanan khusus, bukan karena ketidaksesuaian penerapan standar. Secara keseluruhan, sistem penyimpanan obat emergency telah memenuhi sebagian besar persyaratan CDOB sehingga mampu menjaga mutu, keamanan, stabilitas, dan ketersediaan obat selama proses penyimpanan serta distribusi kepada fasilitas pelayanan kesehatan. ABSTRACT This study aims to determine the level of compliance with emergency medication storage at Mulia Multi Medika Pharmaceutical Wholesalers (PBF) based on Good Drug Distribution Practices (CDOB) guidelines. The study employed a descriptive method with an observational approach, involving direct observation using a checklist and interviews with the responsible pharmacist and warehouse manager. Data were analyzed by comparing the observation results to CDOB requirements and calculated as a percentage. The results showed that of the 24 observed indicators, 20 were deemed to be in compliance and 4 were non-compliant, resulting in a compliance level of 83.33%, categorized as very good. Non-compliance was due to the unavailability of certain types of medications requiring special storage facilities, not due to inconsistencies in standard implementation. Overall, the emergency medication storage system met most of the CDOB requirements, ensuring drug quality, safety, stability, and availability during storage and distribution to healthcare facilities.
Digitalisasi Pelayanan Publik melalui Sistem Online Single Submission (OSS): Studi Kasus Perizinan Usaha di Indonesia: Digitalization of Public Services through the Online Single Submission System (OSS): A Case Study of Business Licensing in Indonesia Theresia Krisintani; Havestim Julio Haridugan Nomleni
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11677

Abstract

Artikel ini mengkaji proses digitalisasi pelayanan perizinan usaha di Indonesia melalui implementasi sistem Online Single Submission (OSS), platform perizinan terintegrasi berbasis elektronik yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menggunakan pendekatan studi literatur sistematis dengan analisis dokumen kebijakan dan data statistik resmi periode 2020 hingga 2026, penelitian ini menelaah perkembangan, capaian nyata, tantangan, serta prospek sistem OSS dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang diluncurkan pada 9 Agustus 2021 berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan kemudahan perizinan usaha. Berdasarkan data resmi BKPM, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkat dari 613.250 NIB pada sisa 2021 menjadi 2.461.775 NIB pada 2022, menembus 10.000.019 NIB kumulatif per 16 Agustus 2024, dan mencapai 15,4 juta NIB per 25 Februari 2026 dengan lebih dari 96 persen dimiliki pelaku usaha mikro. Pembaruan regulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 memperkuat sistem dengan perluasan cakupan dari 16 menjadi 22 sektor, penetapan Service Level Agreement, dan mekanisme fiktif positif. Kendati demikian, implementasi masih menghadapi kendala kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, belum optimalnya integrasi antarsistem, dan kapasitas aparatur yang belum merata. Artikel ini merekomendasikan penguatan pendampingan, perluasan infrastruktur, dan sinergi antarlembaga sebagai prioritas kebijakan. ABSTRACT This article examines the digitalization of business licensing services in Indonesia through the Online Single Submission (OSS) system, an integrated electronic licensing platform managed by the Ministry of Investment/BKPM. Employing a systematic literature review of policy documents and official statistical data from 2020 to 2026, this study analyzes the development, empirical achievements, challenges, and prospects of OSS within the national bureaucratic reform framework. Findings reveal that the Risk-Based OSS (OSS-RBA), officially launched on 9 August 2021 under Job Creation Law Number 11 of 2020, has produced measurable improvements in licensing efficiency and accessibility. According to official BKPM data, Business Identification Number (NIB) issuance grew from 613,250 in 2021 to 2,461,775 in 2022, reached a cumulative 10,000,019 NIBs by 16 August 2024, and climbed to 15.4 million NIBs as of 25 February 2026, with over 96 percent belonging to micro-enterprises. The regulatory update through Government Regulation Number 28 of 2025 expanded sector coverage from 16 to 22, established binding Service Level Agreements, and introduced a positive-fiction mechanism. Nevertheless, implementation continues to face challenges including digital literacy gaps, infrastructure limitations in remote areas, suboptimal inter-system integration, and uneven bureaucratic capacity. This article recommends strengthening facilitation services, expanding digital infrastructure, and enhancing inter-agency synergy as key policy priorities.
Pengambilan Keputusan Berbasis Data dalam E-Government: Analisis Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia: Data-Based Decision Making in E-Government: An Analysis of the Implementation of the National Socio-Economic Single Data (DTSEN) on Social Assistance Policies in Indonesia Irene Wine Umbu Moto; Aurelia Maharani Olin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11678

Abstract

Transformasi digital pemerintahan telah mendorong pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dalam tata kelola publik modern. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya tingkat inclusion error dan exclusion error dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyebabkan distribusi bantuan sosial tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kebijakan bantuan sosial di Indonesia, mengkaji peran DTSEN dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada e-government, serta mengidentifikasi implikasi implementasi DTSEN terhadap tata kelola pemerintahan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DTSEN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 merupakan instrumen strategis integrasi data nasional yang berpotensi mengatasi fragmentasi data antar kementerian/lembaga. Implementasi DTSEN memperkuat fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti dalam kebijakan bantuan sosial melalui peningkatan akurasi data, validasi silang lintas instansi, dan pemutakhiran data secara berkala. Meskipun demikian, tantangan terkait interoperabilitas sistem, kapasitas sumber daya manusia di daerah, dan perlindungan data pribadi masih memerlukan perhatian serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DTSEN berpotensi menjadi fondasi e-government yang lebih efektif dan akuntabel apabila didukung oleh tata kelola data yang kuat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. ABSTRACT The digital transformation of government has underscored the importance of data-driven decision-making in modern public governance. The primary problem motivating this research is the high rate of inclusion and exclusion errors in the Integrated Social Welfare Data (DTKS), which has led to inaccurate targeting of social assistance distribution. This study aims to analyze the implementation of the National Socio-Economic Single Data (DTSEN) in Indonesia's social assistance policy, examine DTSEN's role in supporting data-driven decision-making within e-government, and identify the implications of DTSEN implementation for digital government governance. The study employs a qualitative approach using a library research method, drawing on national and international scientific journals, academic books, government regulations, and official policy documents. The findings indicate that DTSEN, established under Presidential Regulation Number 4 of 2025, constitutes a strategic instrument for national data integration that has the potential to address data fragmentation across ministries and agencies. DTSEN implementation strengthens the foundation of evidence-based decision-making in social assistance policy through improved data accuracy, cross-agency data validation, and periodic data updates. Nevertheless, challenges related to system interoperability, human resource capacity at the regional level, and personal data protection still require serious attention. This study concludes that DTSEN has the potential to become a more effective and accountable e-government foundation if supported by robust data governance and commitment from all stakeholders.
Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Wilayah dan Kota: Tinjauan Literatur dan Kerangka Regulasi di Indonesia: Public Participation in Urban and Regional Planning Decision Making: A Literature Review and Regulatory Framework in Indonesia Ludgardis Yuniar Sae Putri; Jihan
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11687

Abstract

Partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, tetapi implementasinya masih cenderung bersifat formalitas dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pola partisipasi publik, mengidentifikasi hambatan, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi dalam perencanaan wilayah dan kota. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap artikel ilmiah terbitan 2015–2025 dan dokumen regulasi terkait penataan ruang. Analisis dilakukan melalui teknik analisis tematik dengan mengelompokkan dan mensintesis temuan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik partisipasi publik masih didominasi tingkat tokenisme yang ditandai konsultasi satu arah, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya mekanisme umpan balik. Efektivitas partisipasi dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang inklusif, literasi keruangan masyarakat, pemanfaatan platform digital, dan komitmen pemerintah daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya transformasi menuju partisipasi yang lebih substantif agar mampu meningkatkan kualitas dan legitimasi keputusan dalam perencanaan tata ruang. ABSTRACT Public participation is a crucial principle in regional and urban planning in Indonesia, but its implementation still tends to be formal and has not significantly influenced decision-making. This study aims to examine public participation patterns, identify barriers, and analyze factors influencing the effectiveness of participation in regional and urban planning. The study employed a qualitative approach using a literature review method, examining scientific articles published between 2015 and 2025 and regulatory documents related to spatial planning. The analysis was conducted using thematic analysis techniques, categorizing and synthesizing findings from various sources. The results indicate that public participation practices are still dominated by tokenism, characterized by one-way consultation, limited access to information, and weak feedback mechanisms. The effectiveness of participation is influenced by inclusive institutional design, public spatial literacy, the use of digital platforms, and local government commitment. This study emphasizes the need for a transformation towards more substantive participation to improve the quality and legitimacy of decisions in spatial planning.
Strategi Pemasaran Usaha Budidaya Ikan Koi (Cyprinus carpio) di Agro Koi Farm Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur: Marketing Strategy for Koi Fish (Cyprinus carpio) Farming at Agro Koi Farm in Rembang Village, Ngadiluwih Subdistrict, Kediri Regency, East Java Febryan Dewandaru; Amtha Putra Wahidiyah; Soleh Ichwan Al Hasan; Supriyadi Supriyadi; Ongky Aji Saputro
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11688

Abstract

Agro Koi Farm merupakan salah satu usaha budidaya ikan koi yang menerapkan sistem produksi terpadu mulai dari pembenihan hingga pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan Agro Koi Farm serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan bauran pemasaran (4P) dan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agro Koi Farm menerapkan strategi pemasaran melalui segmentasi pelanggan, penyediaan produk berkualitas, penetapan harga yang kompetitif, promosi berbasis media sosial, serta saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kualitas produk dan sistem budidaya terpadu menjadi kekuatan utama, sedangkan promosi yang belum optimal dan risiko distribusi menjadi kelemahan. Peluang berasal dari meningkatnya permintaan ikan koi dan pemasaran digital, sementara ancaman meliputi persaingan usaha, fluktuasi harga, dan risiko pengiriman. Strategi tersebut mendukung peningkatan jangkauan pasar dan keberlanjutan usaha Agro Koi Farm. ABSTRACT Agro Koi Farm is a koi fish farming business that implements an integrated production system from breeding to marketing. This study aims to analyze the marketing strategies implemented by Agro Koi Farm and identify internal and external factors using SWOT analysis. The research employed a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using the marketing mix (4P) and SWOT analysis to evaluate the business's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results indicate that Agro Koi Farm applies marketing strategies through customer segmentation, high-quality products, competitive pricing, social media promotion, and both direct and indirect distribution channels. SWOT analysis revealed that product quality and an integrated farming system are the company's main strengths, while limited promotional activities and distribution risks remain weaknesses. Opportunities arise from the growing demand for koi fish and digital marketing, whereas threats include business competition, price fluctuations, and shipping risks. These strategies have contributed to expanding market reach and supporting the sustainability of Agro Koi Farm.
The Role of State Sukuk Instruments and the Central Bank in the Movement of the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI). ABDUL AZIS R
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 7: Juli 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11691

Abstract

This study analyzes the influence of government sukuk (SBSN) and central bank sukuk (BI Sukuk) on the performance of the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI). The rapid development of Islamic financial instruments in Indonesia emphasizes the strategic role of SBSN and BI Sukuk in the Islamic capital market. However, the high volatility of the ISSI and the weak integration of fiscal and monetary policies raise questions about the effectiveness of these instruments. Using a positivistic approach and quantitative methods, this study uses PLS-SEM on monthly data for the 2020–2024 period. The results show that SBSN has a positive and significant effect on the ISSI, reflecting increased investor confidence and strengthening the Islamic stock market. Conversely, BI Sukuk has a negative and insignificant effect, indicating its more dominant role as a monetary instrument to absorb liquidity. The model has high predictive power with a Q² value of 0.826. These findings confirm the effectiveness of SBSN in supporting the Islamic capital market and recommend an evaluation of BI Sukuk policy to strengthen market integration and Islamic investor participation.
Analisis Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi di Indonesia: Kajian Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Hakim: Analysis of the Implementation of Additional Criminal Sanctions in the Form of Revocation of Political Rights for Corruption Convicts in Indonesia: A Study of Legal Certainty and Consistency of Judges' Decisions Akhirmawati Laia; Zemirsyah Zaglul Putra; Della Desvita Amelia; Haura Alivia Nasywa; Evi Valentina Febrianti Indah Saputri; Nabila Aura Malika
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11697

Abstract

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan bagi terpidana korupsi telah diatur secara normatif dalam Pasal 10 jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun payung hukumnya cukup kuat, praktik penerapannya di pengadilan tindak pidana korupsi menunjukkan inkonsistensi yang signifikan: sebagian terpidana dijatuhi pidana tambahan ini sementara yang lain dengan karakteristik perkara serupa tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, faktor pertimbangan hakim, serta konsistensi penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam putusan pengadilan tipikor di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menelaah sejumlah putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, serta putusan peninjauan kembali Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman yudisial yang baku menjadi akar inkonsistensi tersebut, yang pada gilirannya menggerus kepastian hukum (rechtssicherheit). Penelitian ini merekomendasikan perlunya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur parameter objektif penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik guna menjamin konsistensi putusan sekaligus memperkuat fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan korupsi. ABSTRACT The revocation of political rights as an additional criminal sanction for corruption convicts has been normatively regulated under Article 10 jo. Article 35 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) and Article 18 paragraph (1) letter d of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. Despite its strong legal basis, implementation in anti-corruption courts reveals significant inconsistency: some convicts receive this additional sentence while others with comparable case characteristics do not. This research aims to analyze the legal basis, judicial considerations, and consistency of the application of political rights revocation in Indonesian corruption court rulings. Using a normative juridical method with a case approach, this study examines Supreme Court decisions, including Decision Number 537 K/Pid.Sus/2014 and Number 1195 K/Pid.Sus/2014, as well as judicial review Decision Number 32 PK/Pid.Sus/2020. The findings indicate that the absence of standardized judicial guidelines is the root cause of this inconsistency, which in turn undermines legal certainty (rechtssicherheit). This research recommends the issuance of a Supreme Court Regulation establishing objective parameters for applying political rights revocation to ensure judicial consistency and strengthen the deterrent function of punishment in combating corruption.
Logika Pengambilan Keputusan Petani Lahan Kering di NTT dalam Mitigasi Krisis Iklim: Perspektif Rasionalitas Subsisten dan Tata Kelola Kebijakan Adaptasi: The Logic of Decision-Making of Dryland Farmers in NTT in Mitigating the Climate Crisis: The Perspective of Subsistence Rationality and Adaptation Policy Governance Yohanes Betran Siregar; Niken Agischa Tasyalonika Bengkiuk
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11700

Abstract

Krisis iklim global memicu terjadinya anomali cuaca ekstrem berupa false start dan dry spell berkepanjangan sepanjang siklus hidrologi 2025–2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Fenomena ini mengeksalasi kerentanan sosio-ekologis sistem pertanian lahan kering semi-arid. Artikel ini mengkaji struktur logika pengambilan keputusan para petani subsisten dalam memitigasi risiko iklim ekstrem melalui pertautan perspektif Sosiologi Ekonomi Agraria dan Ilmu Administrasi Negara. Menggunakan desain kualitatif deskriptif berbantuan analisis dokumen sekunder otoritatif dari instansi pemerintahan nasional dan daerah sepanjang periode 2025–2026, studi ini mengevaluasi titik bentur antara intervensi kebijakan pangan makro dengan respons adaptasi mikro di tingkat tapak. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan pola tanam intercropping multi-varietas, reintroduksi budidaya sorgum melalui teknik ratooning, serta kristalisasi hybrid knowledge (konvergensi data dasarian BMKG dan etnosains lokal) merupakan perwujudan dari konsep bounded rationality serta safety-first principle. Sebaliknya, evaluasi kebijakan publik mengindikasikan kegagalan program adaptasi seragam (one-size-fits-all) akibat patologi birokrasi dan asimetri informasi institusional. Penelitian ini merekomendasikan transformasi radikal tata kelola agraria daerah menuju kerangka local-based governance yang mengintegrasikan diskresi birokrasi lokal, kelembagaan adat, dan kepastian perlindungan hukum varietas lokal NTT. ABSTRACT The global climate crisis triggered extreme weather anomalies in the form of false starts and prolonged dry spells throughout the 2025–2026 hydrological cycle in East Nusa Tenggara (NTT) Province. This phenomenon has escalated the socio-ecological vulnerability of semi-arid dryland farming systems. This article examines the decision-making logic structural components of subsistence farmers in mitigating extreme climate risks through the intersection of Agrarian Economic Sociology and Public Administration Science. Utilizing a descriptive qualitative design supported by authoritative secondary document analysis from national and regional government agencies over the 2025–2026 period, this study evaluates the friction point between macro food policy interventions and micro adaptation responses at the field level. The analysis indicates that the implementation of multi-variety intercropping, the reintroduction of sorghum cultivation via ratooning techniques, and the crystallization of hybrid knowledge (the convergence of BMKG decadal data and local ethnoscience) manifest bounded rationality and the safety-first principle. Conversely, public policy evaluation indicates the failure of uniform adaptation programs (one-size-fits-all) due to bureaucratic pathology and institutional information asymmetry. This study recommends a radical transformation of regional agrarian governance toward a local-based governance framework that integrates local bureaucratic discretion, custom institutions, and legal protection guarantees for NTT local crop varieties.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN TRANSPARANSI KEUANGAN PUBLIK Muhammad Arief Miraj
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11701

Abstract

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji melalui penelitian ini dengan menghubungkannya pada penguatan transparansi keuangan publik. Empat persoalan utama menjadi fokus kajian yaitu penerapan akuntabilitas program serta pembukaan informasi keuangan kepada masyarakat kemudian kendala yang muncul selama pelaksanaan dan sejauh mana akuntabilitas berfungsi sebagai alat kontrol atas penggunaan dana negara. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang dilandasi oleh pendekatan studi kepustakaan di mana seluruh data yang dianalisis merupakan data sekunder sehingga informasi tidak didapatkan melalui wawancara atau kuesioner serta observasi lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup berbagai regulasi dan petunjuk teknis kemudian publikasi resmi pemerintah serta dokumen anggaran lalu informasi dari lembaga pengawas sedangkan artikel ilmiah dan literatur mengenai tata kelola keuangan publik juga menjadi bagian dari sumber tersebut. Analisis dilaksanakan dengan cara menelaah isi dokumen serta melakukan triangulasi sumber melalui perbandingan informasi yang berasal dari regulasi dan dokumen anggaran kemudian pedoman pelaksanaan dan juga publikasi lembaga pengawas. Temuan dari kajian ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas MBG paling utama tampak pada keberadaan landasan hukum dan pedoman teknis lalu pembagian peran pelaksana serta pencatatan kegiatan kemudian pelaporan dan pengawasan hingga evaluasi serta tindak lanjut. Transparansi aspek finansial diwujudkan melalui penyebarluasan rencana anggaran serta keterbukaan terhadap dokumen pengelolaan organisasi dan informasi mengenai realisasi kegiatan yang juga melibatkan pengawasan dari pihak luar. Program ini tetap bergulat dengan berbagai rintangan seperti jangkauan target yang sangat luas beserta jumlah pemangku kepentingan yang beragam kemudian perbedaan kemampuan antar wilayah dan potensi terjadinya penyelewengan dana sedangkan akses warga terhadap data belum tersebar secara setara. Akuntabilitas yang terstruktur mampu memperkuat transparansi melalui pendokumentasian penggunaan dana publik yang lebih rapi sehingga dapat ditelusuri serta terbuka untuk pengawasan oleh pihak terkait.
Analisis Kesalahan Pengatur Lalu Lintas Udara (ATC) terhadap Kecelakaan dan Insiden Penerbangan: Sebuah Literature Review: Analysis of Air Traffic Control (ATC) Errors in Aviation Accidents and Incidents: A Literature Review Ganang Sulistya Hendrarto; Rany Adiliawija; Elfi Amir
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 7: Juli 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11702

Abstract

Kesalahan Pengatur Lalu Lintas Udara (ATC) merupakan salah satu faktor kritis yang berkontribusi pada kecelakaan dan insiden penerbangan di seluruh dunia. Literature review ini bertujuan menganalisis, mengidentifikasi, dan mensintesis bukti ilmiah terkait jenis, penyebab, dan dampak kesalahan ATC terhadap keselamatan penerbangan. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect (2002–2023). Dari 87 artikel yang ditemukan, sebanyak 10 memenuhi kriteria inklusi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa human error merupakan faktor dominan dalam insiden ATC (>70%), dengan penyebab utama meliputi beban kerja berlebih, kelelahan, dan kegagalan komunikasi. Penerapan Safety Management System (SMS) dan kerangka Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) terbukti efektif dalam mitigasi risiko. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan keselamatan ATC nasional dan pengembangan pelatihan berbasis human factors. Air Traffic Control (ATC) errors are among the most critical factors contributing to aviation accidents and incidents worldwide. This literature review aims to analyze, identify, and synthesize scientific evidence regarding the types, causes, and impacts of ATC errors on aviation safety. A systematic literature search was conducted across Google Scholar, Scopus, and ScienceDirect, covering publications from 2002 to 2023. Of the 87 articles initially identified, 10 met the inclusion criteria and were subjected to in-depth analysis. The synthesis reveals that human error is the dominant factor in ATC-related incidents (>70%), with primary causes including excessive workload, fatigue, and communication failures. The implementation of Safety Management Systems (SMS) and the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) framework has proven effective in risk mitigation. These findings carry important implications for national ATC safety policies and the development of human factors-based training programs.

Page 320 of 327 | Total Record : 3264

 318   319   320   321   322 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 7: Juli 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 6: Juni 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 5: Mei 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 4: April 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 3: Maret 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 2: Februari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 1: Januari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) April 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 11: November 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 9: September 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 6: Juni 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 5: Mei 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 7: July 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 7: JULI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 6: JUNI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 5: MEI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 4: APRIL 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 3: MARET 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 1: JANUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2021 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 4: JULI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 2: MEI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) More Issue