Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

jv
Website

Published by Alqaprint Jatinangor

ISSN : 08537984 EISSN : 28071247 DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1

Core Subject : Education,

Other

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 251 Documents

16 17 18 19 20

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DANA DESA DI KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang) Meirgin Yektris Killa; Hyronimus Rowa; Ani Martini
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang (Studi Pada Desa Baumata dan Desa Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). Permasalahan terkait sumber daya yang kurang kompeten, anggaran yang ada belum terkelola dengan baik, jumlah perangkat desa terbatas, laporan pertanggungjawaban terlambat, namun sarana dan prasarana masih terbatas. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn tentang Evaluasi Kebijakan yang dilihat dari 6 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Baumata belum terlaksana seperti yang diharapkan, perlunya peningkatan sumber daya manusia, bertambahnya jumlah aparatur di desa dan pelaksanaan kegiatan yang terfokus pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN WORLD CLASS GOVERNMENT DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU Yosinta Swarty Ganwarin; Sadu Wasistiono; Eko Budi Santoso
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam rangka mengejar visi reformasi birokrasi Pemerintahan Indonesia, yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia” dan tujuan reformasi birokrasi “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, maka dipandang perlu untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum terlaksana, sehingga Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai OPD penanggung jawab penyusunan Road Map tersebut perlu untuk mengambil tindakan dalam mewujudkan hal yang dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan World Class Government, menganalisis dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta menganalisis dan mengetahui strategi penyusunan Road Map tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan World Class Government di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum terlaksana karena masih terdapat beberapa kendala seperti belum adanya peraturan daerah yang mendasari, adanya ego sektoral antar OPD, sarana prasarana kurang memadai, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari stakeholder, serta akuntabilitas dan kapabilitas SDM Aparatur yang masih rendah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yaitu memanfaatkan potensi ASN yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas birokrasi, dan memanfaatkan perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap pembangunan Blok Masela.

TIPE-TIPE KEPENGIKUTAN PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU Fransina Jeane Matmey; Sadu Wasistiono; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pegawai pada organisasi pemerintah daerah cenderung memiliki kekuasaan yang rendah dan berusaha mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan dan harapan pimpinan untuk pencapaian tujuan organisasi. seperti halnya para pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang bekerja tanpa menyadari mereka punya kekuatan sebagai pengikut yang dapat memiliki peran cukup besar dalam memengaruhi keputusan pemimpin, sedangkan pemimpin tidak menyadari bahwa pegawai memiliki tipe dan karakter yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tipe-tipe kepengikutan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, faktor yang memengaruhi, serta model kepengikutan pegawai. Desain penelitian adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki perbedaan tipe pengikut, berupa tipe Isolates, bystanders, participants, dan activists, yang dipengaruhi oleh konsep diri berupa persepsi positif dan negatif terhadap pemimpin maupun kondisi lingkungan, dan motivasi pegawai itu sendiri. Ketika pegawai memiliki konsep diri dengan persepsi positif dan motivasi tinggi, maka pegawai tersebut termasuk dalam tipe pengikut activists, sebaliknya, jika konsep diri dengan persepsi negatif dan kurangnya motivasi pribadi, maka pegawai tersebut termasuk tipe isolates. Konsep diri dan motivasi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa gaya kepemimpinan Kepala Dinas, sarana prasarana kantor, dan kualitas sumber daya di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GOTONG ROYONG DI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATRA SELATAN Galih Andawisa; Kusworo; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kesadaran masyarakat akan lingkungan di Kota Palembang selama dua tahun terakhir mengakibatkan kurang maksimal fungsionalisasi sungai. Berangkat dari fenomena ini, Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Palembang No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Kecamatan, Mandiri dan RT/RW. Selama 5 tahun terakhir, peraturan tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun untuk memaksimalkan gotong royong di tengah masyarakat. Ditemui kendala seperti kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan, sedikitnya sosialisasi yang diterima masyarakat, dan kendala lain. Untuk itu, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Kebijakan Program Gotong Royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dengan berdasar pada teori Syukur. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori utama Syukur yang dilihat dari empat dimensi yaitu Lingkungan, Target Group, Program, Unsur Pelaksana. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan terkait pelaksanaan program gotong royong namun belum optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yakni dana/anggaran yang disediakan khusus dari APBD dan FKPD Kota Palembang yang turun langsung dalam pelaksanaan gotong-royong, Selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong, masih kurangnya kedisiplinan aparat pemerintah, dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “JOGO TONGGO” DI KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH Samsul Arifin; Diyana Nur Qoimah
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kebijakan Jogo Tonggo merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk mengatasi dampak terjadinya Covid-19. Kebijakan ini dilaksanakan berbasis kearifan lokal masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah yaitu gotong royong. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan di tingkat rukun warga (RW) dengan membuat Satgas Covid-19 yang bernaman Satgas Jogo Tonggo. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Jogo Tonggo di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Pada pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakanmetode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Untuk melakukan analisis data penulis menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Jogo Tonggo di Kecamatan Simo yang dianalisis dengan menggunakan teori implementasi Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan baik sesuai dengan pedoman yang ada. Faktor pendukung kebijakan ini adalah budaya gotong royong, kepedulian dan kebersamaan yang masih kental di masyarakat, serta koordinasi yang jelas antar pelaksana kebijakan ini. Namun, masih terdapat faktor penghambat seperti adanya warga yang belum memahami Kebijakan Jogo Tonggo, dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Upaya yang dilakukan para pelaksana kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan sosialisasi, memberikan contoh kepada masyarakat, dan melakukan contact tracking.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA Aswir Pratama; Kusworo; Bayi Priyono
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Ternate, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk pengembangan pariwisata di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan teori dari Oka A. Yoeti terkait pengembangan pariwisata serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terlaksana secara optimal. Adanya pengembangan pariwisata serta kontribusinya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi belum mampu mencapai target. Selain itu minimnya atraksi, sarana dan prasarana, yang menyebabkan kurangnya daya tarik pada objek wisata yang dikelola oleh pemerintah. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: Mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata yang dikelola pemerintah, mengupayakan legalitas area publik atau objek wisata baru untuk dikelola oleh pemerintah daerah.

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT (Studi di BKPSDM Kabupaten Sumedang) Sonia Sugian; Sampara Lukman; Ella L. Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pelaksanaan manajemen kepegawaian dilaksanakan atas dasar merit system. Era reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance membutuhkan aparatur yang berkualitas dan profesional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka pemerintah daerah harus mampu membangun sebuah sistem manajemen kepegawaian yang tertata dengan baik, khususnya dalam proses pengembangan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data triangulasi untuk penentuan strategi dengan analisis SWOT. Pada umumnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang baik. Namun saat ini masih ada kendala sehingga masih belum optimal. Pelaksanaan Diklat masih belum sesuai kebutuhan organisasi, dan masih berorientasi pada pendekatan anggaran. Untuk mutasi Pegawai Negeri Sipil merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Manfaat optimalisasi perencanaan penataan sumber daya aparatur dalam peningkatan kualitas kinerja aparatur.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KAPUBATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Rikha Murliasari
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pengadaan pegawai ini. Disamping itu juga untuk mengetahui kendala yang muncul dalam kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil ini serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kapubaten Pangandaran dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan place, person, dan paper. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kapubaten Pangandaran sudah cukup baik, tetapi masih belum dapat dilakukan penilaian maupun evaluasi dari kegiatannya. Kendala yang ada di antaranya masih adanya keterbatasan dari Pemerintah Kapubaten Pangandaran terkait adanya keterbatasan dari Pemerintah Kapubaten Pangandaran terkait kondisi Kapubaten Pangandaran yang merupakan daerah berkembang hasil dari wilayah pelekaran/Daerah Otonom Bari (DOB) serta keterbatasan teknologi yang digunakan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU Eko Budi Lestari
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Bengkulu, serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang di lakukan pemerintah daerah dalam rangka refocusing dan realokasi APBD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD di Kota Bengkulu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan di antaranya terdapat kegiatan yang sudah berjalan akhirnya ditunda, terbitnya peraturan baru dalam waktu yang singkat serta lemahnya respons terhadap arahan terbaru Pemerintah Pusat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah, meningkatkan intensitas pemeriksaan kebijakan baru, serta menetapkan percepatan pengumpulan hasil penyesuaian oleh perangkat daerah.

MANAJEMEN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sholly Salam Sitompul; Sadu Wasistiono; Fernandes Simangunsong
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus penelitian ini adalah untuk menggali, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis pengelolaan aset tanah dan bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan konsep manajemen strategis yang sebaiknya dilakukan untuk peningkatan pengelolaan aset tanah dan bangunan. Penelitian menggunakan teori oleh Doli D. Siregar terkait pelaksanaan pengelolaan aset serta faktor pendukung dan faktor penghambat. Kemudian teori Hunger dan Wheelen digunakan untuk menentukan manajemen strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara,dokumentasi, observasi, focus group discussion dan triangulasi data tentang manajemen strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan belum semuanya dibenahi. Walaupun penilaian opini dari BPK sudah baik namun masih perlu pengelolaan aset tanah dan bangunan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang kemudian ditentukan manajemen strategis yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan teori Hunger dan Wheelen didapatkan manajemen strategis antara lain: terwujudnya laporan aset OPD yang baik, terwujudnya sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik, peningkatan sistem informasi, terwujudnya sistem kerja yang profesional, terwujudnya penatausahaan aset daerah yang sesuai aturan, mewujudkan manajemen aset daerah yang semakin berkualitas.

Page 18 of 26 | Total Record : 251

16 17 18 19 20

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadang Adnan Dahlan

Contact Email alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone +6281312247263

Journal Mail Official alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location Kab. sumedang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadang Adnan Dahlan

Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com

Phone
+6281312247263

Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363

Location
Kab. sumedang,

Jawa barat

INDONESIA