Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Articles
251 Documents
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Isay Wenda]]>;
<![CDATA[Ermaya Surdinata]]>;
<![CDATA[M. Irwan Tahir]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (543.505 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v13i3.480
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat DPRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam Tata Tertib bahwa tugas Dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya Dewan selalu mengutamakan urusan politik. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak profesional, itu dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, dengan indikator penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Bahkan, sangat sering terjadinya gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. (3) Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang Administrasi, wewenang Ekonomi hingga wewenang Politik demi mengatur segala permasalahan sosial daerah tersebut.]]>
<![CDATA[STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Arief Kurniawan Siregar]]>;
<![CDATA[Ella Wargadinata]]>;
<![CDATA[Yana Sahyana]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i1.522
<![CDATA[Berdasarkan data laporan Kabupaten Labuhanbatu dalam angka Tahun 2020, dapat dipahami bahwa ada tiga sumber pendapatan daerah dari pajak yang belum maksimal yaitu Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan; 1) Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 2) Faktor internal dan faktor eksternal dalam mencapai target penerimanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode diskriptif dengan cara pendekatan kualitatif, maka dari itu penulis sebagai instrumen kunci harus melakukan survey lokasi langsung ke objek penelitian yang dituju. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, Wawancara, dan Teknik Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, strategi yang efektif yang sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu terbagi menjadi tiga bagian yaitu; 1) verifiikasi data; 2) validasi data; 3) update data. Strategi ini sudah berjalan baik dan terus dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. Kedua, analisis faktor Lingkungan Internal, Kekuatan; 1) Tersedia sarana dan prasarana yang memadai; 2) Memiliki Sumber Daya Manusia yang mencukupi dalam kedisipilinan dan kompetensinya; 3) Memiliki payung hukum Pusat dan Daerah sebagai dasar penetapan. Kelemahan; 1) Belum memiliki sistem informasi berbasis IT/Online; 2) Terbatasnya tempat-tempat pembayaran dan pelayanan: 3) Belum memiliki fasilitas kendaraan operasional jemput bola pelayanan dan pembayaran PBB ke setiap Kelurahan, Peluang; 1) Semakin solidnya kerja sama; 2) Adanya dukungan kemajuan informasi dan komunikasi. Ancaman; 1) Terdapat sebagian besar wajib pajak yang kurang kooperatif dan menghindari membayar pajak; 2) Masih terdapat masyarakat yang belum menginformasikan tanah dan bangunan nya ke Kantor Pelayanan Pajak.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIFABEL DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Hendra Felani]]>;
<![CDATA[Rikha Murliasari]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i1.523
<![CDATA[Kesetaraan dalam bidang kesejahteraan sosial bagi masyarakat difabel merupakan hak yang memang harus diperoleh. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat difabel tidak akan menjadikan putus harapan dalam memperoleh kesejahteraan sosial ekonomi yang layak seperti halnya induvidu lainnya. Berbagai macam potensi diri masyarakat difabel pada masa sekarang sudah mulai terlihat dengan bukti adanya beberapa perusahaan baik dari perusahaan pemerintah maupun dari perusahaan swasta menerima tenaga kerja dari masyarakat difabel. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat difabel yang difokuskan penyandang disabilitas kekurangan fisik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan berdasarkan teori Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data dan display Data. Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat difabel tidak hanya diberikan pembinaan dan pelatihan saja, namun selain dari pada hal tersebut untuk menumbuhkan rasa kepercyaan diri mereka bentuk bantuan boleh berupa bantuan sembako, akses peminjaman kredit lunak sebagai permodalan usaha mereka dan pendampingan dalam menjalankan roda usaha mereka mutlak di lakukan, sehingga upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat difabel dapat terwujud dengan baik dan tepat guna. Untuk mengatasi belum meratanya pananganan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara pihak pemerintah dan non permerintah sebagai bentuk perwujudan pemerataan kebutuhan sosial dan ekonomi dengan cara memperdayakan komunitas-komunitas panyandang disabilitas di wilayah kabupaten Bantul. Hal tersebut bertujuan agar upaya pemberantasan kemiskinan dan tingkat pengangguran masyarakat difabel dapat teratasi dengan baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Imam Indrayadi]]>;
<![CDATA[Kusworo]]>;
<![CDATA[Ali Hanafiah Muhi]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i1.524
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah diterapkan. Namun, pada pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran terhdap kebijakan ini dan belum maksimalnya kinerja satgas dalam menertibkan parapelanggar kebijakan ini.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA ]]>
<![CDATA[Nurhadi]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i1.525
<![CDATA[Artkel ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, hambatan yang di hadapi serta upaya yang dilakukan dalam membantu perekonomian masyarakat akibat dampak Covid-19 tersebut. Artikel ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik observasi partisipatif dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis menggunakan teknik analisis data triangulasi. Berdasarkan pembahasan artikel ilmiah ini, menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan upaya untuk melaksanakan bantuan kepada masyarakat namun masih ditemukan beberapa hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah. Hambatan-hambatan tersebut sudah di upayakan agar dapat di selesaikan sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Saran yang dilakukan yaitu pemerintah daerah membuat regulasi agar masyarakat mengetahui strategi yang dijalankan]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Septian Adi Putra]]>;
<![CDATA[Sadu Wasistiono]]>;
<![CDATA[H. Ali Hanafiah Muhi]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i1.526
<![CDATA[Kabupaten Merangin masih banyak terdapat desa yang belum memiliki BUMDes sejumlah 69 Desa dan BUMDes yang tidak aktif berjumlah 78 BUMDes, artinya lebih dari 70 persen dari 205 yang belum memiliki BUMDes DPMD selaku Dinas yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 untuk melakukan pembinaan BUMDes melalui program dan kegiatannya yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini berjudul kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto dan analisis strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil penelitian ini yaitu: kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes di Kabupaten Merangin belum baik dilihat dari beberapa indikator Produktivitas belum seluruh Desa mempunyai BUMDes hal tersebut disebabkan oleh kekurangan anggaran dan rendahnya kapasistas aparatur desa dalam menggali potensi dan kurangnya dukungan masyarakat. Indikator resposibilitas belum lengkap dilihat dari belum adanya SOP, rencana aksi atau jadwal pembinaan per desa dan belum adanya peraturan Bupati mengatur pembinaan BUMDes. Indikator responsivitas belum memenuhi kebutuhan atau keperluan pengurus BUMDes dan Kepala Desa karena materi pembinaan yang diberikan masih bersifat umum. Indikatorakuntabilitas kinerja DPMD dalam pembinaan BUMDes belum mencapai terbaik atau AA bahkan adanya perbedaan alokasi anggaran pembinaan BUMDes dengan pembinaan lembaga kemasyarakatn desa yang sangat banyak. indikator kualitas layanan pembinaan yang diterima oleh pemerintah Desa dan pengurus BUMDes belum berdampak besar terhadap kemajuan BUMDes bahkan BUMDes yang ada banyak berskal kecil. Terdapat lima faktor internal startegis dan lima faktor Eksternal Strategi. Kemudian terdapat dua strategi DPMD. Adapun saran peneliti memberikan tiga saran untuk meningkatkan kinerja DPMD dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Merangin.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Permata Ayu Putri S.]]>;
<![CDATA[Ermaya Suradinata]]>;
<![CDATA[Rossy Lambelanova]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i1.527
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah-masalah dalam pengimplementasian standar operasional prosedur dalam pencapaian kinerja di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan standar operasional prosedur dalam pencapaian kinerja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancaara dan observasi. Adapun informan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang berjalan tidak sesuai diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak kepada komunikan. Terdapat beberapa hambatan yang membuat pesan yang disampaikan komunikator tidak dapat diterima dengan komunikan. Proses komunikasi yang berlangsung dalam konteks situasional mengharuskan komunikator memperhatikan situasi ketika komunikasi dilakukan. Sebab faktor sosiologis-antropologis-psikologis memengaruhi kelancaran berkomunikasi. Faktor psikologis seperti keadaan komunikan yang kurang mampu menerima pesan komunikator secara psikologis juga menghambat kelancaran komunikasi. Komunikator sebagai “alat”untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Salah pengucapan akan menimbulkan salah pengertian (misunderstanding), atau salah tafsir (misinterpretation) yang kemudian menimbulkan salah komunikasi (miscommunication). Untuk itu, seorang komunikator harus mengucapkan pernyataannya dengan jelas dan tegas serta disusun dengan kalimat yang logis agar tidak menimbulkan salah pengertian atau pemahaman.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA ]]>
<![CDATA[Rikha Murliasari]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i1.528
<![CDATA[Fokus dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tangerang No. 50 Tahun 2018 tentang pedoman penilaian kinerja pegawai negeri sipil dan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Provinsi Banten? Kedua, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Tangerang No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Provinsi Banten? Ketiga, Apa sajakah upaya dalam mengatasi faktor penghambat Peraturan Buapti Tangerang No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Provinsi Banten? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini adalah mplememtasi Petaturan Bupati Tangerang No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan penghasilan berbasis kinerja mempunyai indikator-indikator yang memengaruhinya antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 50 tahun 2018 terbagi menjadi internal dan eksternal. Upaya dalam menyelesaikan faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Tangerang No. 50 Tahun 2018 terdiri dari upaya peningkatan langsung dan tidak langsung.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT ]]>
<![CDATA[Nixcon Monteqin Sinaga]]>;
<![CDATA[M. Irwan Tahir]]>;
<![CDATA[Meltarini]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i1.529
<![CDATA[Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari masih dominan pada kategori cukup. Dilain sisi Masih adanya PNS pada Badan Kepegawaian, Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari yang kurang memahami penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dalam menjalankan peraturan tersebut juga belum adanya bimbingan teknis yang intensif bagi PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut. Fokus penelitian ini kepada bagaimana efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Serta melihat bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden (sampel berjudul), penelahaan dokumen serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam melihat efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten ManokwariProvinsi Papua Barat adalah dengan teori Gibson (2001). Sedangkan dalam melihat strategi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai menggunakan Analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity ), dan ancaman (threat) (SWOT) dari Bryson (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat telah berangsur-angsur meningkat, walaupun masih banyak kekurangan yang seharusnya dilakukaan oleh BKD Kabupaten Manokwari dalam memaksimalkan penilaian prestasi maupun peningkatan prestasi kerja Pegawai di BKD. BKD Kabupaten Manokwari harus melakukan beberapa stratgi yang dianalisis melalui Analisis SWOT. Serta didapati bahwa walaupun masih banyak kekurangan, tetapi BKD Kabupaten Manokwari telah melalakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ektivitas pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian Daerah.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA DI KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Firminius Marianus Sedo Seka]]>;
<![CDATA[Juanda]]>;
<![CDATA[Muhadam Labolo]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jv.v14i2.575
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata budaya dengan menggunakan collaborative governance, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada belum mampu mememberikan hasil yang baik sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ketidaksiapan akses, sarana prasarana dan fasilitas pendukung, kurangnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan akademisi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan, serta kurangnya promosi dari media massa mengenai potensi pariwisata budaya. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Donahue & Zeckhauser yang melihat pelaksanaan kolaborasi dari empat hal, yakni Collaboration for Productivity, Collaboration for Information, Collaboration for Legitimacy, dan Collaboration for Resources. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada dalam pengembangan pariwisata budaya yaitu: (1) Pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah; (2) Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat; (3) Pengembangan pemasaran melalui media massa dalam pemasaran pariwisata yang kreatif sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Ngada; (4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata yang kreatif dan berwawasan lingkungan; (5) Melakukan kerjasama yang baik dalam pengelolaan objek wisata dan pelestarian kebudayaan Ngada Bersama dengan unsur-unsur terkait; (6) Pengelolaan anggaran yang baik sehingga alokasi anggaran yang ada dapat dimaksimalkan dalam rangka pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ngada.]]>
