cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Other
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 251 Documents
 18   19   20   21   22 
ANALISIS PRODUK INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT Ely Sukmana
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.577

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis produk inovasi dalam kebijakan publik dan penerapan produk inovasi kebijakan publik dari berbagai daerah. Inovasi kebijakan publik, sebagai kaidah yang sesungguhnya akan memberikan penguatan dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan kebijakan publik di masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Teknik survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep yang relevan dengan kajian produk inovasi kebijakan publik. Sedangkan dalam pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai sumber baik dokumen pemerintah maupun pemberitaan sosial media, media masa cetak dan elektronik sebagai data sekunder, yang akan diolah dan digambarkan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian analisis data dilakukan berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik yang selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah adanya upaya menghasilkan produk inovasi kebijakan publik dimensi baru dan bermanfaat bagi masyarakat yang dapat membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. produk Inovasi diterapkan sejak awal perencanaan kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Maulana Syaputra; Kusworo; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.578

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengetahui besarnya pengaruh penempatan kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Secara teoritis penempatan kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap Kepuasan kerja individu didalam organisasi untuk mencapai tujuan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu sebanyak 127 orang dengan sampel penelitian berjumlah 56 orang. Teknik sampling yang digunakan, yaitu Stratified Random Sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil nilai t hitung sebesar 2,906 dengan signifikansi 0,004 dimensi penempatan kerja yang paling besar memengaruhi kepuasan kerja, yaitu dimensi latar pendidikan dan tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai terhadap posisi jabatan dan bidang pekerjaan pegawai. 2) Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil nilai t hitung sebesar 2,186 dengan signifikansi 0,029 dimensi lingkungan kerja yang paling besar memengaruhi kepuasan kerja, yaitu dimensi penataan ruangan kerja yang belum baik dan tingkat keamanan lingkungan kerja yang belum aman dan nyaman. 3) Besarnya pengaruh penempatan kerja dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja ditunjukkan dengan nilai Rsquare sebesar 0,415 (kategori moderate). Dengan nilai R square sebesar 0,415 maka hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dipengaruhi oleh penempatan kerja dan lingkungan kerja sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor laindi luar model penelitian ini. Dengan upaya perbaikan terhadap dimensi-dimensi penempatan kerja dan lingkungan kerja, maka peningkatan kepuasan kerja tentunya dapat diwujudkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Studi pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Tahun Anggaran 2020 Yasinta Dwi Lestari; Kusworo; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.579

Abstract

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan pada Poyek pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan target. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya untuk memperoleh data dan informasi mengenai kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan triangulasi data. Teori yang digunakan dikemukakan oleh McCubbins dan Schwatz (1984: 65-79) di mana ada dua model pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik, yaitu model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight. Hasil penelitian didapati bahwa Implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawam Barat pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu Tahun Anggaran 2020 berjalan dengan normatif tetapi tidak maksimal karena keterbatasan kewenangan dan lingkup pengawasannya. Kendala yang dihadapi juga tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja karena melibatkan para stakeholder yang lain. Adapun kendala yang dihadapi yaitu, target pembangunan tol belum terealisasi, progress pembebasan lahan lamban, benturan antara regulasi dengan kepentingan masyarakat terdampak. Sementara itu upaya yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu: pemberlakuan skema padat karya, penyertaan modal pada BUMD PT Jasa Sarana, kerjasama dengan MUSPIDA Kabupaten Sumedang, Koordinasi dengan BPN, dan BUMD PT Jasa Sarana. Saran yang diberikan, yaitu dengan pengembangan teknik dan prosedur pengawasan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan koordinasi dengan stakeholder, perbaikan pengadministrasian kegiatan pengawasan, pemberian Diklat kepada anggota DPRD Jawa Barat sesuai dengan tugasnya.
ANALISIS KINERJA UPTD KAWASAN KONSERVASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN PEMELIHARAAN JASA LINGKUNGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KEPULAUAN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT Daud Napasau; Ermaya Suradinata; Ismail Nurdin
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.580

Abstract

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, memiliki kewenangan untuk mengelola pemungutan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan melalui Badan Layan Umum Daerah (BLUD) selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan melihat hasil pendapatan dari penerimaan pemungutan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan yang kurang maksimal atau menurun dan banyaknya keluhan dari penerima layanan seperti wisatawan dan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Fokus dari penelitian ini adalah melihat dan menganalisis kinerja dari UPTD kawasan konservasi kelautan dan perikanan Provinsi Papua Barat dalam pemungutan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini menggunakan teori dari Mangkunegara terkait kinerja dari para pegawai yang dilihat dari indikator kinerja yaitu, kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Kemudian untuk menentukan strategi ke depannya dalam rangka meningkatkan kinerja UPTD, yaitu dengan menggunakan analisis ASOCA dari Suradinata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data, penelitian melakukan observasi, wawancara serta mengumpulkan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dari pegawai dari pada UPTD kawasan konservasi kelautan dan perikanan sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai. Strategi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja UPTD yaitu, pertama adanya peningkatan SDM melalui Diklat dan Bimtek mengenai Tupoksi. kedua Pembuatan SOP pelayanan. Dan ketiga Membangun komunikasi dan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK KELURAHAN PADA BIDANG ADMINISTRASI KELURAHAN SEKELOA KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Risal Salim Ahmad; Hyronimus Rowa; Rizari
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.582

Abstract

Program e-Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di Kelurahan Sekaloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Masalah yang terjadi masyarakat yang menggunakan pelayanan publik secara manual selalu dua kali lebih banyak daripada yang menggunakan elektronik kelurahan dalam empat tahun terakhir. Masyarakat merasa bahwa pelayanan melalui e-Kelurahan lebih lambat dibanding secara manual. tenaga IT yang kurang menjadi penyebab lambatnya pelayanan melalui e-Kelurahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam mencapai penerapan program Elektronik Kelurahan dan mengidentifikasi strategi untuk peningkatannya. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pelayanan publik menurut Satibi, kesuksesan sistem informasi menurut Delone & McLean, dan analisis SWOT oleh Rangkuti. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. dalam pengumpulan data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan tentang berbasis elektronik di Kelurahan Sekaloa Kecamatan Coblong Kota Bandung sudah berjalan dengan efektif, meskipun masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, aplikasi e-Kelurahan telah memberikan akses kemudahan yang penggunaannya telah dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui dana APBD Kota Bandung, aplikasi e-Kelurahan masih perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan agar mudah dipahami oleh semua masyarakat. Perlu adanya beberapa saran untuk terus diupgrade supaya dapat optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG PADA KAMPUNG DEKAI DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN Christoffel; Yusi Eva Batubara; I Gede Pastina Widagda
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.639

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung pada Kampung Dekai tahun 2016-2020 (2) hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana kampung pada Kampung Dekai (3) cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana kampung pada Kampung Dekai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung dari tahun 2016-2020 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung pada Kampung Dekai yaitu tahun 2016 (97,22%), 2017 (97,90%), 2018 (100%), 2019 (98,04%), dan 2020 (100%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana kampung pada Kampung Dekai adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana kampung yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana kampung dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.
EFEKTIVITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Manuel De Araujo Mau; Hyronimus Rowa; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.640

Abstract

Penelitian ini berjudul Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu dan untuk mendeskripsikan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-government di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan teori dari Wilkinson terkait efektivitas sistem yang dilihat dari 11 indikator sistem, yaitu relevan, efisien, ketepatan waktu, aksesibilitas, akurat, keamanan, kapasitas, eleksibilitas, keandalan, ekonomi dan kesederhanaan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang digunakan untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis e-government di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu belum efektif. Hal ini tampak dari 11 indikator sistem informasi dari Wilkinson di mana masih mengalami kendala, terutama pada aspek indikator, yaitu: relevan, aksesibilitas, kapasitas, keandalan, eleksibilitas, dan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: (1) Menggunakan laboratorium Komputer untuk mengadakan pelatihan kepada semua Operator SIMREDA setiap OPD di Kabupaten Belu (2) Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada upaya pemanfaatan potensi daerah yang ada (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIMREDA dalam perencanaan pembangunan daerah (4) Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan (5) Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar OPD (6) Peningkatan perencanaan partisipatif (7) Peningkatan kualitas pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja, dan (8) Terbitkan Standar Operasional Prosedur.
PENGARUH KOMUNIKASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT M. Harun Alrasyid; Layla Kurniawati; Bambang Supriyadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.641

Abstract

Pemerintah Indonesia menggunakan asas dekonsentrasi wilayah administrasi dan asas desentralisasi untuk daerah otonomi. Sistem penyelenggaraan kewenangan otonomi dari pemerintah pusat sampai daerah kabupaten dan kota didasarkan pelimpahan kekuasaan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mengantisipasi pengelolaan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. Seorang Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Penyelenggara pemerintahan dalam negeri yang dibekali oleh sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan, mewujudkan kemampuan dalam menjalankan organisasi pemerintah dengan memegang teguh kode etik profesional kepamongprajaan. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, metode servei dan verifikasi. Populasi pada penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di Kabupaten Bandung Barat yang terdapat pada Pasar Padalarang dan Pasar Lembang (Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, 2019) sebanyak 483 pedang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk variabel komunikasi diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 261, apabila dilihat kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian tampak variabel komunikasi pada range 215,80 – 282,19 termasuk kriteria cukup baik. Variabel kompetensi memiliki nilai rata-rata sebesar 261,8 termasuk pada range 215,80 - 282,19 berada pada kriteria cukup baik. Variabel kinerja memiliki nilai rata-rata sebesar 282,3 termasuk pada range 282,20 - 348,59 berada pada kriteria baik. Komunikasi dan kompetensi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja Satpol PP dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
ANALISIS PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI DALAM MENINGKATKAN MINAT MEMBACA PADA SEKOLAH DASAR YPPK BOMOMANI KECAMATAN MAPIA, KABUPATEN DOGIYAI, PROVINSI PAPUA TENGAH Magdalena Boga; Dety Mulyanti
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengembanangan budaya literasi di Sekolah Dasar YPPK Bomomani Kecamatan Mapia, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsitif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Data di analisis dengan model interaktif yang terdiri dari data reduction, data display, dan verification. Pengecekan keabsahan data, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Proses pengembangan budaya literasi dasar dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: (1) perencanaan pengembangan budaya literasi, diwujudkan dalam bentuk perumusan tujuan, perumusan program, perumusan strategi, dan pengelolaan sarana dan prasarana. (2) implementasi pemgembangan budaya literasi. Implementasi pengembangan budaya dari proses pembiasaan, pengembangan, dan pengajaran. (3) evaluasi dilaksanakan berupa evaluasi sebulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi pengembangan budaya literasi dapat meningkatkan kegemaran, ketertarikan, dan minat membaca pada siswa.
EFEKTIVITAS PLAZA PELAYANAN PUBLIK TIMOR ATAMBUA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Florianus Mario Ndapa; Tjahya Supriatna; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.643

Abstract

Berdasarkan statistik laporan/pengaduan masyarakat yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia pada 2015 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah menjadi pengaduan yang paling tinggi dibandingkan Instansi lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dengan membuat terobosan membangun Mall Pelayanan Publik yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia salah satunya di Kabupaten Belu dengan nama Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua. Dengan berdirinya Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara terpisah pada setiap instansi yang terkait pelayanan publik dapat di integrasikan ke dalam satu gedung sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Teori yang digunakan adalah indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Tampubolon dengan membaginya menjadi 5 (lima) indikator yaitu Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Keadaptasian, dan Perkembangan. Selanjutnya pendekatan yag digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dengan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas. Setelah menganalisis dan mengetahui strategi maka peneliti menggunakan Litmust Test sebagai sarana untuk mengurutkan strategi-strategi yang paling strategik dalam meningkatkan efektivitas. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,dan mengumpulkan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan publik pada Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua berjalan dengan efektif, di mana pelayanan dilakukan menggunakan teknologi sehingga lebih efisien dan meningkatkan produksi pelayanan sehingga mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya ditemukan 3 (tiga) isu strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan yaitu; meningkatkan kerja sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun OPD dan Instansi lain terkait pelayanan publik untuk pengembangan Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua, melakukan pelatihan untuk semua pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait penggunaan aplikasi si-CANTIK dalam pelayanan, dan membuat nota kesepahaman antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap hasil kinerja Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua.

Page 20 of 26 | Total Record : 251

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue