cover
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles 344 Documents
Probelmatika Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI) Saputra S, Eko; Bakry, Muammar Muhammad
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13720

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas tentang status hukum rumah potong ayam yang ada di pasar sentral rakyat Sungguminasa Kabupeten Gowa. Masalah ini kemudian disusun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu 1). Apa standarisasi  LPPOM MUI dalam sembelihan ayam potong?, 2) Bagaimana status hukum ayam potong yang dijual di pasar?. Tulisan ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yang di mana penulis langsung terjun ke lapangan dengan diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan ayam yang halal mengacu pada standarisasi LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia) adapun standar yang ditentukan yaitu ada 8 dan penyembelihan ayam potong di pasar sentral rakyat Sungguminasa kabupaten Gowa halal hanya saja belum memiliki labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.Kata kunci: Penyembelihan; Ayam potong; Standarisasi LPPOM MUI.  AbstractThis paper discusses the legal status of chicken slaughterhouses in the Sungguminasa people's market, Gowa Regency. This problem is then organized into subproblems or research statements, namely 1). What is the standard of LPPOM MUI in slaughtering of broilers ?, 2) What is the legal status of broilers sold in the market ?. This paper uses field research, in which the writer jumps into the field with the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that halal chicken slaughtering refers to the standardization of LPPOM MUI (Indonesian Ulema Council) as for the specified standards, namely 8 and slaughtering of slaughtered chickens in the central market of the people of Sungguminasa, halal Gowa regency, however, it does not yet have halal labeling from the Indonesian Ulema Council.Keywords: Beef chicken, LPPOM MUI Standardization, Sungguminasa people's market, Gowa district.
PERAN KEPOLISIAN REASORT GOWA DALAM MENANNGULANGI BALAPAN LIAR DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATAEN GOWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Kahar, Muhammad; Sohrah, Sohrah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13721

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas tentang  peran Kepolisian Reasort Gowa dalam menanggulangi balapan liar di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam). Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana upaya Kepolisian dalam Menanggulangi balapan liar? (2) Bagaiman prosedur Penanganan balapan liar di Polres Gowa? (3) Bagaimana pendapat pemuka agama terhadap balapan liat?. tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang di mana penulis langsung terjung ke lapangan  dengan di perkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.(1) Upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di jalan masuk padifalley golf yaitu: (a) upaya preventif, melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan sosialisasi keselamatan berlalulintas (b) upaya represif, upaya penindakan tersebut berupa tilang dan penyitaan (2) Prosedur penanganan balapan liar di Polres Gowa yaitu : (a) melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan masyarakat (b) melakukan raziah atau patroli secara rutin (c) melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti. (2) pendapat imam desa pallantikang mengenai balapan liar di jalan masuk padifalley golf sangat mengganngu masyarakat karna suara yang berisik dan mengganggu penggunaan jalan lain.Kata kunci: Balapan Liar; remaja; KepolisianAbstractThis paper discusses the role of the Reasort Gowa Police in tackling illegal racing in Pattallassang District, Gowa Regency (Perspective of Islamic Law). The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: (1) What is the Police effort to tackle illegal racing? (2) What is the procedure for handling illegal races at Gowa Police Station? (3) What is the opinion of the religious leaders towards the clay race? This paper uses the field research method, in which the writer directly enters the field by strengthening the results of interviews and documentation. The results of the research and discussion in the writing of this thesis can be concluded as follows: (1) The efforts of the police in tackling illegal races at the entrance of padifalley golf are: (a) preventive efforts, prevention by conducting public education and socialization of traffic safety (b) repressive measures, enforcement measures in the form of speeding tickets and seizures (2) Procedures for handling illegal races at the Gowa Police Station, namely: (a) conducting counseling to schools and communities (b) conducting routine raids or patrols (c) making arrests and confiscating goods Proof. (2) the opinion of the pallantikang village priest regarding the wild race at the entrance to padifalley golf greatly disturbs the public because of the noise and disturbing use of other roads. Keywords: Wild Race; Teenager; Police
RITUAL ANDINGINGI DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agus, Agus; Mustafa, Adriana
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13722

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas tentang ritual Andingingi komunitas Kajang Desa Tanah Towa Kecematan Kajang Kabupataen Bulukumba. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. yang dimana penulis lansung terjun ke lapangan dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ritual Andingingi  merupakan tradisi yang dilakukan dari turun temurun. Ritual Andingingi yaitu kegiatan yang dilakukan sekali dalam setahun. Jika dikaitkan dengan agama, maka hal tersebut dapat mengarah kepada kemusyirikan, karena mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta segala-galanya. Namun, dilain hal mereka mempercayai adanya kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka masih mengakui kekuatan lain selain dari kehendak dan kekuasaan Tuhan.Kata Kunci: Ritual Andingingi; Kajang; Bulukumba. AbstractThis paper discusses the Andingingi ritual, 1) What is the purpose of the Andingingi riual, which is carried out by the Kajang community Tanah Towa Village, Kecabung Kajang, Bulukumba Regency ?, 2) What is the form of the Andingingi Kajang community? 3). What is the Islamic view of the Andingingi ritual of the Kajang community, Tanah Towa Village, Kecajang Kajang District, Bulukumba? To discuss the above problems, the type of research conducted is field research. where the writer jumped into the field with the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that the Andingingi ritual is a tradition carried down from generation to generation. Andingingi ritual is an activity that is carried out once a year. If it is related to religion, then it can lead to shirk, because they acknowledge God as the creator of everything. However, on the other hand they believe in supernatural forces that affect human life. They still recognize other strength apart from God's will and power.     Keyword: The Andingingi Ritual; Kajang; Bulukumba
BERMAZHAB DALAM PANDANGAN HADIS NABI SAW Riswan, Riswan; Maidin, Muhammad Sabir
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13723

Abstract

AbstrakDalam persoalan mazhab, terdapat golongan yang fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji mazhab lebih dalam khususnya dengan pandangan hadis Nabi saw. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengidentifikasi alasan bermazhab, 2) mengetahui manfaat bermazhab, dan 3) mengetahui pandangan bermazhab menurut hadis Nabi saw. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitia normatif. Pendekatan ini berdasarkan hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur’an, hadis Nabi saw., pendapat para ulama dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini tergolong library research, data yang terkumpul dianalisi dengan metode kualitatif yakni dengan menyeleksi data, menyajikan data lalu menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari hadis Nabi saw., tidak ada hadis Nabi saw. secara spesifik yang mewajibkan bermazhab ataupun melarang bermazhab. Namu jika dikaji secara mendalam peneliti melihat mazhab merupakan kumpulan pendapat serta metode yang digunakan dari suatu proses penggalian hukum dengan istinbāṭ maupun ijtihad. Secara tersirat ummat yang tidak mampu menggali dan menemukan hukum sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur’an dan hadis, sebaiknya bermazhab karena al-Qur’an memerintahkan bertanya kepada yang ahli dan mengamalkan pendapat ahli, itulah yang disebut bermazhab. Rasullah juga telah memberikan petunjuk tentang generasi ummatnya yang terbaik. Dengan hadis tersebut umat dapat memilih dan melihat mana mazhab yang termasuk dalam generasi ini. Implikasi penelitian ini adalah bermazhab dengan metode ijtihad imam mujtahid (manḥaj) dan bermazhab dengan pendapat atau fatwa imam mujtahid (qaul) harus bisa dibedakan agar tidak ada lagi yang menyamakan antara orang awam dengan ulama yang bisa berijtihad dalam persoalan bermazhab kaitannya dengan taqlīd. Bagi orang awam sebaiknya bermazhab karena tidak punya kapasitas dalam berijtihad. Walaupun dalam hadis dan al-Qur’an tidak ada dalil secara spesifik menjelaskan tentang wajib tidaknya bermazhab, namun bila dikaji secara mendalam banyak ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana mestinya kita bermazhab. Salah satunya adalah ayat tentang Mu‘āż.Kata kunci: Bermazhab; Mazhab; Hadis Nabis.
PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fitriani R, Kartika; Mustafa, Zulhasari
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13724

Abstract

AbstrakMakassar merupakan salah satu kota dengan jumlah perokok yang cukup besar. Rokok elektrik (Vape) sendiri sudah terdapat di Makassar sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai obat-obatan. Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi pecanduan rokok supaya berhenti merokok. Karena rokok tetaplah rokok yang harus digunakan sesuai batas normal supaya terhindar dari masalah kesehatan dari dampak rokok tersebut.. Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penggunaan rokok elektrik (vape) di kota makassar dalam perspektif hukum islam. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat tentang rokok elektronik lebih sehat dan aman dari lingkungan dan Dampak sosial di sekitar ialah segelintir orang risih banyaknya berita hoax, rokok tembakau juga masih menjadi pilihan bagi masyarakat umum yang masih setia terhadap rokok tembakau serta Rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama yang menjadikan keduanya dihukumi makruh. Akan tetapi juga didefinisikan dihukumi hukum makruh sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, apabila merugikan diri sendiri dan orang lain maka hukumnya menjadi haram.Kata Kunci: Rokok Elektrik; Vape; Hukum IslamAbstractMakassar is a city with a large number of smokers. The electric cigarette (Vape) itself is already in Makassar as a commodity for the trade of other electronic devices, not as a medicine. Electronic cigarettes are seen as a tool for addicts to quit smoking. Because cigarettes are always cigarettes which should be used within normal limits in order to avoid health problems due to the effects of these cigarettes. The author is encouraged to conduct research on the use of electric cigarettes (vape) in the city of Makassar from the perspective of Islamic law. The author uses a type of normative legal research that uses bibliographic studies and interviews to obtain data. The author may conclude that the public understanding of electronic cigarettes is healthier and safer than the environment and the social impact around is a handful of people uncomfortable with the many hoax news, tobacco cigarettes are also still an option for the general public who are still loyal to tobacco cigarettes and conventional cigarettes and e-cigarettes which were the same as the two punished makruh. However, he is also defined as being punished by Makruh law as long as he does not harm himself and others, if he harms himself and others, the law becomes haram.Keywords : Vape Electric Cigarettes; Islamic Law.
PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018) Nur, A.Muhammad; Wijaya, Abdi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13725

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah Problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018. Sebagaimana latar belakang penulis dengan melihat angka perceraian di pengadilan agama yang cukup tinggi maka penulis melakukan penelitian dengan sub masalah yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sungguminasa? 2. Bagaiman problematika mediasi di pengadilan agama sungguminasa?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung dengan hakim serta melaui buku, catatan ataupun arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018, dan untuk mengetahui problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari – desember 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan sebagaiman mestinya dengan tahapan pertama yaitu tahap pra mediasi, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi dan tahap ketiga yaitu tahap akhir mediasi. Adapun problem yang di temukan penulis dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu pertama kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, kedua akumulasi kekecewaan salah satu pihak, ketiga tindakan yang di perbuat salah satu pihak tidak dapat di terima, keempat para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), kelima ketidak hadiran salah satu pihak, dan keenam adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak. Dengan melihat uraian problem selama dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka penulis berpendapat bahwa masalah masalah yang menghambat proses mediasi yaitu para pihak itu sendiri karena dengan  berdasarkan upaya pengadilan yang telah memberikan fasilitas ke kedua belah pihak namun tetap saja para pihak tetap bersikeras untuk berpisah. Dan tindakan tindakan yang di lakukan pengadilan khususnya  dalam menyukseskan proses mediasi telah sejalan dengan anjuran aturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Kata kunci: Para pihak; Mediasi; Perceraian.
ETIKA JIMA’ MENURUT IMAM MAZHAB Makmur, Muh. Adil; Aisyah, Siti
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13726

Abstract

AbstrakArtikel ini membahas Etika Jima’ Menurut Imam Mazhab. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Berdasarkan judul yang peneliti angkat, jenis pendekatan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram atau boleh tidaknya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik didalam sebuah kehidupan tentu dibutuhkan proses yang baik pula. Demikian juga dengan hubungan seksual, untuk memperoleh keturunan yang baik  (saleh) tentu saja hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan etika yang benar. Selain itu hal terpenting sebelum melakukan hubungan seksual yaitu kedua pasangan harus dalam suatu ikatan pernikahan yang halal menurut syariat Islam karena hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan merupakan perbuatan zina dan tergolong dalam dosa besar, baru setelah adanya pernikahan untuk melakukan hubungan seksual, sudah seyogyanya bagi kedua pengantin untuk memperbagus penampilan satu sama lain dengan sesuatu yang disenangi pasangannya serta menguatkan hubungan di antara keduanya dengan segala hal yang masih berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh Syariat Islam dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bagi seorang suami ketika istrinya dalam keadaan istihadhah hendaknya menunggu sampai keadaan istrinya normal kembali dalam melakukan hubungan suami istri. Kemudian Dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat-pendapat lain, kemudian dipilih pendapat terkuat.Kata kunci: Jima’; Etika Hubungan Seksual; Imam Mazhab.AbstractThis articel discusses ethics Jima ' according to the Imam of the sect.The type of research that researchers will use is qualitative research. Based on a headline that foster researchers then a suitable type of approach is a normative approach. The normative approach is a study of Islam that looks at the problem of formal and normatif's legal angles. Formal legal intent is to do with halal-haram or whether it is possible. While the Normatifnya is all the teachings contained in the Nash. The results of this research show that to get something good in a life is certainly needed a good process anyway. Likewise with sexual intercourse, to obtain a good descent (righteous) of course the sexual intercourse must be done with correct ethics. In addition, the most important thing before having sexual intercourse is that both spouses must be in a marriage bond that is halal according to Islamic law because sexual intercourse without marriage is adultery and belongs to the big sin, new After marriage to sexual intercourse, it should be for both brides to make the appearance of each other with something that is faved by the partner and strengthen the relationship between them with all things still are within the confining of the Islamic sharia by leaving the forbidden things. For a husband when his wife is in the state of Istihaadah should wait until his wife's normal state is back in the relationship of husband and wife. Then in reviewing an opinion, it is best to pair with other opinions, and then be chosen the strongest opinion.Key words: Jima '; Ethics; Sexual Intercourse; Imam Mazhab.
PERTIMBANGAN MASLAHAT-MUDARAT TERHADAP PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN PINRANG Subandi, Akbar; Puyu, Darsul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13727

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas permasalahan tentang pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua dan Pandangan hukum islam terhadap Pengasuhan Anak oleh orang tua serta faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua di kabupaten Pinrang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan hukum islam terhadap pengasuhan anak oleh orang tua serta faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Konsep pengasuhan anak ialah mendidik dan membina anak menurut ajaran Islam dan as-sunnah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa api neraka. Serta pengasuhan anak secara islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qura’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar orang tua di kabupaten Pinrang menerapkan pengalihan pengasuhan anak yang cenderung otoriter dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pengalihan pengasuhan anak ialah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.Kata kunci: Pengasuhan, Tinjauan Hukum Islam, Mattiro Sompe, Pinrang.                                                              AbstractThis paper discusses issues regarding the transfer of childcare by parents and Islamic legal views on childcare by parents and the factors causing the transfer of childcare by parents in Pinrang district. This writing aims to determine the view of Islamic law on parenting by parents and the factors causing the transfer of parenting by parents. This type of research is field research because this research study is part of the discourse on the study of legal sociology. The concept of parenting is to educate and nurture children according to the teachings of Islam and as-Sunnah is a way desired by God so that our children can be awake from the torments of hellfire. And Islamic childcare is a unified whole of the attitudes and treatment of parents of young children in caring, educating, fostering, accustoming, and mentoring children optimally based on Al-Qura'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. Most of the parents in Pinrang district apply the transfer of childcare that tends to be authoritarian and the very significant influence in the transfer of childcare is economic factors and educational factors.Keywords: Parenting, Islamic law review, Mattiro Sompe, Pinrang
EFEKTIVITAS PENGAJIAN KITAB KUNING TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM BAGI SANTRI DI PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULUM SOREANG MAROS Natsir Mb, Jung Muhammad Nur; Haddade, Abdul Wahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13728

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengajian kitab terhadap pemikiran hukum bagi santri di pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros. Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research dengan pendekatan yang digunakan pendekatan sosial (non doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektive dari bentuk pengajian kitab kuning di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros tetap terpelihara sampai pada saat ini dan dilaksanakan dengan metode, Khalaqah. Demi meningkatkan pemikiran Hukum bagi santri oleh pihak pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros yakni mewajibkan santri mengikuti pengajian kitab yang dimana kitab-kitab tersebut merupakan kitab warisan yang sejak berdirinya pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros yang sebagian besar kitab hukum, seperti kitab, Fathul qorib, Riyadu shalihin, tanwirul qulub dan hampir semua kitab yang dipakai mengandung hokum. Pengaruh dari pemikiran dan pemahaman Fiqhi Santri Dipondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros Tentang pemikiran hukum Imam Maliki Dan Imam Syafi’i sangatlah berpengaruh dan diajarkan Tentang etika dalam perbedaan pendapat, namun santri/wati lebih dominan memahami dan mendalami pemikiran Imam Syafi’i. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan pendidikan yakni peserta didik yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. dirasakan perlu fungsionalisasi lembaga pendidikan Islam terutamanya pesantren yang bertujuan untuk mentrasmisikan nilai-nilai kitab kuning yang terkandung didalamnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pesantren tidak mengalami kendala dalam mempertahankan tradisi kitab kuningnya, baik pada persoalan bahasa, metode, materi sampai kepada persoalan minat santri sendiri.Kata Kunci: Pengajian Kitab Kuning; Santri: Pondok Pesantren; Nahdlatul Ulum Maros.
Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perkasah Pandji Palantei; Fatmawati Hilal
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.14830

Abstract

Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah NU dan Majlis Tarjih Muhammadiyah, merupakan lembaga-lembaga yang dianggap mempunyai otoritas berfatwa (al-Ijazat li al-Ifta). Ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dua lembaga tersebut berbentuk fatwa yang bersifat diwani atau ahkam taklifiyyat. Meskipun Muhammadiyah maupun NU telah membuat lembaga fatwa untuk kemudian melakukan sebuah ijtihad dalam menjawab sesuatu hal yang belum terdapat dalam nash. Namun hal penting yang perlu dicatat bahwa beberapa solusi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap, hal ini tidak terlepas daripada adanya fatwa yang berbeda dalam melihat persoalan terkhusus tentang hukum dalam merokok itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahtsul Masail dalam menghukum merokok makruh mengunakan metode: Pertama menggunakan kaidah fiqh, kedua, menggunakan pendekatan mahzab atau qauli para ulama, ketiga, menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah ushuliyah serta kaidah fiqhiyyah, keempat, pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan Majelis Tarjih dalam menghukumi haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: Pertama, menggunakan metode Makosid As-Syariah, kedua, Majelis Tarjih menggunakan dalilah amm, yaitu surah Al-Araf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori al-khabaits yakni sesuatu yang buruk dan keji, ketiga, menggunakan dilalah amm, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 26-27, keempat, menggunakan prinsip at-tadriij (berangsur), at-taisir (kemudahan), dan adam al-kharaj (tidak mempersulit), kelima, menetapkan hukum merokok dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut. Sebagai lembaga dengan identitas dan popularitas keagaaman terbesar tentunya Muhammadiyah dan NU diharapkan sebagai garda terdepan dan menjadi basis akar rumput dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat terkhusus persoalan yang belum mempunyai nash. Fatwa dari kedua lembaga tersebut sangatlah berpengaruh bagi umat Islam dan juga para pengikut di antara kedua ormas tersebut.

Page 2 of 35 | Total Record : 344