cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 338 Documents
 24   25   26   27   28 
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU TIDAK DIDAMPINGI PENERJEMAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Suwoto, Hadisubroto; Darwis, Nurlely; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.508

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses peradilan pidana tanpa didampingi penerjemah. Fokus utama penelitian adalah mengkaji apakah keterangan saksi tunarungu memiliki nilai yang setara dengan saksi normal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 168 KUHAP dan Pasal 27 UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa penerjemah bahasa isyarat, keterangan mereka sering dianggap kurang valid karena hambatan komunikasi. Penerjemah diperlukan untuk memastikan keterangan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh majelis hakim. Kendala dalam aksesibilitas penerjemah menciptakan potensi diskriminasi terhadap penyandang tunarungu dalam sistem peradilan. Kesimpulannya, reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tunarungu mendapatkan hak yang setara di pengadilan, termasuk akses terhadap penerjemah, agar keterangan mereka dapat diterima sebagai bukti sah. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBANGUNAN KARAKTER: MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BERINTEGRITAS Susilawati, Efi; Widagdo, Gatot S.
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.509

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter dan integritas warga negara. Selain itu, penelitian ini juga akan menawarkan strategi dan pendekatan baru dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan, sehingga dapat lebih efektif dalam membentuk warga negara yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter warga negara yang berintegritas. Melalui penelaahan berbagai sumber literatur, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema penting terkait topik tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA MEMBANTU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK Ariyanto, Teguh; Sudarto, Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.514

Abstract

Dalam praktek banyak ditemukan kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris. Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Untuk akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan notaris dalam tindak pidana membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik berdasarkan praktek peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan Pengaturan Notaris Dalam Tindak Pidana Membantu Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Tindak Pidana Membantu Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dari hasil penelitian untuk perbaikan dibuatkan pengaturan mengenai tindak pidana notaris yang membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dibuatkan secara khusus dalam UU, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Permenkumham. Dan Majelis Hakim yang memutus perkara seharusnya memberikan saksi etika terhadap notaris selain memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera bagi notaris.
CESSIE PIUTANG SEBAGAI SARANA PENGGANTIAN KEDUDUKAN KREDITOR DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Astuti, Sri; Sinaga, Niru Anita; Sudarto, Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.515

Abstract

Betapa pentingnya cessie dalam jual-beli piutang di Indonesia, karena kreditor saat mengetahui piutang yang telah dibeli tidak bernilai karena gagal untuk ditagihkan kepada debitor di Indonesia. Permasalahannya adalah Bagaimana Pengaturan Cessie Piutang Sebagai Sarana Penggantian Kedudukan Kreditor Dalam Pengajuan Kepailitan dan PKPU Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia? Dan Bagaimana Penerapan Cessie Piutang Sebagai Sarana Penggantian Kedudukan Kreditor Dalam Pengajuan Kepailitan dan PKPU Berdasarkan Praktek Pengadilan Niaga di Indonesia? Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji penerapan cessie piutang sebagai sarana penggantian kedudukan kreditor dalam pengajuan Kepailitan dan PKPU berdasarkan praktek Pengadilan Niaga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah penerapan Cessie Piutang Sebagai Sarana Penggantian Kedudukan Kreditor Dalam Pengajuan Kepailitan dan PKPU Berdasarkan Praktek Pengadilan Niaga di Indonesia yaitu bahwa penerapan cessie dalam praktik pengadilan niaga, cessie sering digunakan sebagai dasar pengalihan sebagian piutang (hak tagih) pemohon PKPU sebagai kreditor kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru (cessionaris) yang sering digunakan untuk memenuhi persyaratan minimal dua kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Kesimpulannya cessie yang dibuat setelah permohonan Pailit atau PKPU diajukan, tidak hanya menjadikan syarat permohonan tidak terpenuhi, namun juga kerugian Termohon PKPU akibat adanya partial assignment yang menjadi dasar diajukannya permohonan PKPU seharusnya juga menjadi alasan batalnya perjanjian obligatoir atas cessie dalam kasus a quo sehingga dapat lebih menjamin kepastian hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK Sugiyatmi, Nur; Gultom, Potler; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.516

Abstract

Kenakalan anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum di usia yang masih sangat belia. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali anak-anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana membawa senjata tajam agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatian pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Untuk akan diteliti lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan praktek peradilan di Indonesia dan bagaimana pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan praktek peradilan anak di indonesia dengan menjalani pidana kepada anak dengan pidana pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan pada balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus (brsampk) handayani  dan membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah rp 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) UU 12/1951 Jo UU 11/2012 Dari hasil penelitian untuk perbaikan Para Penegak Hukum dalam penanganan kasus anak yang membawa senjata tajam tanpa hak ini perlu di sesuaikan dengan undang-undang perlindungan anak dan sejatinya penting dilakukannya diversi sebelum masuk ke persidangan sehingga terjadi kesepakatan antara penegak hukum dan orang tua/wali anak yang selanjutnya di arahkan atau di serahkan kepada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bimbingan ataupun pelatihan kerja dan Pengaturan tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk harus dibuat secara khusus oleh Pemerintah dalam KUHP, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham. Kata Kunci: senjata tajam, anak, pertanggung jawab pidana.
THE ROLE OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES (TNI) IN ADDRESSING TERRORISM AS AN EFFORT TO SAFEGUARD THE SOVEREIGNTY AND INTEGRITY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Casmudin; Sujono; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.517

Abstract

Acts of terrorism carried out systematically and massively create an atmosphere of widespread terror for citizens, effectively and efficiently, that the involvement of the TNI in eradicating criminal acts of terrorism, which is part of acts of terrorism, is not in the realm of law enforcement. Therefore, it is interesting to examine the position of the Indonesian National Army in the National Defense System of the Republic of Indonesia and the role of the Indonesian National Army in dealing with acts of terrorism as an effort to maintain the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To answer these problems, normative legal research methods (normative juridical) are used with a statutory approach, case approach, conceptual approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. The research found that the position of the Indonesian National Army in the National Defense System of the Republic of Indonesia and the Role of the Indonesian National Army in Handling Acts of Terrorism as an Effort to Maintain Sovereignty is regulated in Article 30 Paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, apart from that in Paragraph (2) and Paragraph (3) This is confirmed in Article 3 and Article 4 of Law 34/2004 or the TNI Law, which states that in the deployment and use of military force, the TNI is subordinate to the President. Then the role of the Indonesian National Army in handling acts of terrorism as an effort to maintain the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in Article 5 jo. Article 7 Paragraph (2) letter b number 3 which relates to the main tasks of the TNI in military operations other than war gives the TNI the authority to deal with acts of terrorism, based on state policies and political decisions. The position of the TNI in the state administration system is the main component of the state defense system to protect sovereignty, territorial integrity and the safety of the nation. To provide legal certainty and justice, it needs to be strictly regulated in ministerial regulations and/or Commander-in-Chief regulations regarding the role and duties of the TNI in dealing with acts of terrorism.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TERKAIT PERHITUNGAN TRANSFER PRICING (STUDI KASUS ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL) Ardiansyah, Ardiansyah; Ichsan, Muhammad
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.55

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Pajak dalam sengketa pajak harga transfer yang sangat berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan perbaikan.  Penentuan harga transfer dalam bidang perpajakan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan multinasional dengan berupaya mendapatkan tarif pajak paling rendah. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian dengan teknik deskriptif dengan pendekatan kasus. Dengan teknik deskriptif peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merekomendasikan agar penyelesaian sengketa perpajakan non-litigasi atau Alternative Dispute Resolusi (ADR) patut dipertimbangkan. Wajib Pajak harus diberikan layanan konsultasi pada saat menyiapkan dokumen harga transfer. DJP hendaknya mengkaji TP Docs yang disampaikan Wajib Pajak sesegera mungkin dan mengatur lebih detail kriteria dan tata cara pemilihan data/perusahaan pembanding.
Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Ismail, Ismail; Rofiqi, Moh. Hasbi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.411

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menimbulkan dampak ketatanegaraan yang sangat mendasar bagi lembaga-lembaga negara di Indonesia, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan adanya kondisi tersebut, timbul pertanyaan, kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 pasca perubahan; dan rekonstruksi kedudukan MPR yang ideal untuk menguatkan check and balances sistem pemerintahan di Indonesia. Artikel ini menjawab dua pertanyaan tersebut dengan metode yuridis normatif. Sehingga menghasilkan tiga kesimpulan, pertama, gagasan PPHN oleh MPR tidak sesuai dengan sistem presidensial dan konsep konvensi ketatanegaraan itu sendiri; Kedua, MPR dapat mengeluarkan Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun berpotensi membuka permasalahan ketatanegaraan lainnya.
KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PERMA 1 TAHUN 2006 TENTANG CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PN JAKPUS NO.89/Pdt.G/BPSK/2 Sodugaon, Herbet; Lumban, Padimun
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.447

Abstract

Penulis membahas tentang keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Perma 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Analisis Terhadap Putusan Pengadiolan Negeri Jakarta Pusat Nomor.89/Pdt.G/BPSK/2014/PN-JKT.PST. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu : (1) Bagaimanakah korelasi Putusan Arbitrase BPSK dengan upaya hukum keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dengan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)? (2) Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.89/Pdt.G/BPSK/2014/PN-JKT.PST. sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil pelitian sebagai kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini. Pertama, kewenangan Arbitrase BPSK dengan tegas telah diatur oleh undang-undang baik UUPK, UUAAPS, dan oleh UU Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai peradilan swasta yang menjalankan fungsi mengadili di samping peradilan public, dimana putusannya bersifat final and binding, yang hanya dapat dibatalkan apabila putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pembatalan yang demikian terbatas kepada amar Putusan Arbitrase, berupa membatalkan atau menolak permohonan pembatalan, sehingga tidak ada pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara dan dengan demikian Putusan Pengadilan dalam pembatalan Putusan Arbitrase tidak menciptakan amar yang baru apalagi menyimpang dari Petitum pemohon dalam pemeriksaan Arbitrase. Kedua, amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Upaya keberatan dari Pelaku Usaha yang dikalahkan di Tingkat Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta No.89/Pdt.G/BPSK/2014/PN.JKT.PST. melanggar Perma nomor 1 Tahun 2006.
PERANAN SAKSI AHLI DALAM HUKUMAN RICHARD ELIEZER SEBAGAI “JUSTICE COLLABORATOR” ATAS PEMBUNUHAN JOSUA HUTABARAT Manullang, Sihol; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.448

Abstract

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf, yang dituntut dalam perkara terpisah, menimbulkan perhatian masyarakat. Bahwa, Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah eksekutor dalam pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Josua Hutabarat. Richard melakukan penembakan atas perintah Ferdy Sambo. Meskipun terdakwa Richard Eliezer merupakan eksekutor, ia mendapatkan hukuman paling ringan di antara semua terdakwa. Dalam posisi sebagai Justice Collaborator, Tim Pengacara dan Richard berhasil menghadirkan para Saksi Meringankan yang pas, rohaniawan Pastor Von Magnis Suseno, psikolog Liza Marielly Djaprie dan psikolog forensik Reza Idragiri Amriel, ahli hukum pidana Dr Albert Aries. Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Richard) “mencuri” rasa keadilan masyarakat. Apa yang selama ini hilang dari sanubari masyarakat, ditemukan dalam diri Richard. Yaitu: Kejujuran. Kalau tak ada Richard, pembunuhan Josua bisa-bisa lewat begitu saja, menjadi dark number (kasus yang hilang). Bersamaan dengan ini, Richard Eliezer menjadi Justice Collaborator, dia mengungkap segala sesuatu dengan jujur. Tindakan ini mengundang simpati kepada Richard, sebagaimana terlihat dari pemberitaan media massa. Bukan hanya para saksi meringankan. Kemudian, 122 akademisi mengangkat diri mereka sendiri sebagai “Sahabat Pengadilan.” Karena Richard membunuh berdasarkan perintah, mereka meminta agar Richard dihukum seringan-ringannya. Richard, hanya dihukum selama 18 bulan. Penyidikan Richard Eliezer sejak awal memang laksana drama, mempermainkan emosi masyarakat. Pengaduan Richard Eliezer semula menyangkal, kemudian menjadi Justice Collaborator. Unik. Bahkan, ada pula pendukung Richard yang selalu hadir dalam sidang, menyebut nama diri sebagai “Richard Angel.” ***

Page 26 of 34 | Total Record : 338

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue