IBLAM Law Review
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Articles
311 Documents
<![CDATA[KONSEP RELEVANSI KEJAHATAN TRADING INFLUENCE DAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Dhumillah, Dewic Sri Ratnaning]]>;
<![CDATA[Oktavianto, Setya Budi Dias]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.526
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai relevansi antara tindak pidana memperdagangkan pengaruh dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023, kasus korupsi menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun. Penelitian ini mengkaji kelemahan regulasi terkait gratifikasi yang hanya terbatas pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan formal, sementara perdagangan pengaruh seringkali melibatkan pihak-pihak yang tidak secara langsung memegang jabatan formal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan domestik dan praktik internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan pengaruh merupakan modus yang kompleks karena melibatkan hubungan trilateral antara pemberi, penerima, dan perantara, dan sering kali tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang ada. Studi kasus menunjukkan bagaimana pengaruh politik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, meskipun pelakunya tidak memiliki jabatan formal. Penulis merekomendasikan reformulasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memasukkan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana yang dapat dituntut, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menjerat pelaku korupsi dengan modus ini.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt) ]]>
<![CDATA[Nurhayati]]>;
<![CDATA[Juwita]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.527
<![CDATA[Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang merusak martabat manusia dan harus digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan literatur akademis. Kasus yang menonjol di Jakarta Barat melibatkan terdakwa (nama disamarkan), yang dijatuhi hukuman 6 tahun penjara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 832/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) penerapan sanksi dalam kasus tersebut, dan (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dari perspektif kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan mengacu pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, putusan ini dinilai belum cukup memberikan efek jera. Rekomendasi yang diberikan antara lain melengkapi sanksi pidana penjara dengan pidana tambahan, seperti pengungkapan identitas pelaku secara terbuka dan kebiri kimiawi, untuk meningkatkan pencegahan dan mencapai nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.]]>
<![CDATA[SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? ]]>
<![CDATA[Cahya, Tiyar]]>;
<![CDATA[Aris, Umar]]>;
<![CDATA[Pranacitra, Resi]]>;
<![CDATA[Suriyanto, Suriyanto]]>;
<![CDATA[Dewanto, Wishnu]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i2.528
<![CDATA[Smart Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Di Indonesia, penerapan Smart Governance difokuskan melalui desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam mendukung transformasi digital nasional. Artikel ini mengeksplorasi potensi desa dalam menjalankan program transformasi digital serta menilai kesiapan Indonesia dalam menerapkannya. Meskipun berbagai inisiatif seperti Desa Digital dan Internet Desa telah diluncurkan, tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya keterampilan digital, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Kesimpulannya, desa dapat menjadi pusat inovasi digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan jika didukung dengan regulasi dan sumber daya yang memadai]]>
<![CDATA[Critique of Legislation in the Health Sector: A Review of Medical Waste Regulation in Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmawanto, Yanuar Nur]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.530
<![CDATA[Medical waste management in Indonesia has been a major concern in the healthcare sector, especially during the COVID-19 pandemic which increased the volume of medical waste. Although regulations such as Law No. 32 Year 2009 and Minister of Health Regulation No. 18 Year 2020 have been implemented, implementation faces challenges in the form of limited infrastructure, weak supervision, and high operational costs. This research uses normative juridical methods and case studies to examine the weaknesses of the regulations, implementation challenges, and impacts on public health and the environment. The results show a gap between regulations and field practices. The study recommends improved supervision, incentivisation, as well as the development of more detailed technical guidelines for medical waste management.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PARKIR LIAR DI WILAYAH JAKARTA BARAT MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI ]]>
<![CDATA[Prihadiati, Rr. Lyia Aina]]>;
<![CDATA[Fhendy, Andreas]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i3.538
<![CDATA[Transportasi atau pengangkutan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk mempercepat mobilisasi penduduk ini tidak selalu berjalan dengan baik yang diakibatkan oleh lalu lintas yang semakin padat dan kondisi ini juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perparkiran merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi terhadap pelaku pelanggaran parkir liar? Apa yang menyebabkan pelanggaran parkir liar meningkat di wilayah Jakarta Barat?,Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berkurangnya lahan parkir yang tersedia dapat menyebabkan penggunaan ruas jalan sebagai parkir liar dan membuat kemacetan yang banyak terjadi di Jakarta Barat dan penindakan yang di lakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Jakarta Barat terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut yaitu pencabutan pentil ban, penguncian ban kendaraan bermotor, pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.]]>
<![CDATA[REFORMULASI PAJAK ORANG PRIBADI SEBAGAI PEMENUHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMUNGGUTAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Benita, Santy]]>;
<![CDATA[Ardiansyah, Ardiansyah]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i3.540
<![CDATA[Penunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh peserta mandiri merupakan ancaman bagi kebersinambungan program JKN. Untuk itu perlu dicari alternatif metode pendanaan, supaya program JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dapat berkesinambungan, karena demi kepentingan pembangunan bangsa Indonesia. Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mewajibkan setiap warga mendaftar sebagai peserta program JKN. Selama ini wajib pajak yang telah membayar pajak penghasilan, merasa tidak mendapatkan imbalan langsung dari negara, karena kewajiban membayar pajak di Indonesia memang tidak ada imbalan langsung. Seharusnya pemerintah mulai memikirkan cara agar warga yang taat membayar pajak dapat merasakan imbalan langsung dari kewajiban membayar pajaknya, yaitu dengan membebaskan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan. Penelitian ini membahas bagaimana reformulasi wajib pajak orang pribadi sebagai pemenuhan iuran JKN dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan metode Library Research yang bersifat eksploratif dan berfokus pada kaidah hukum pajak dan hukum JKN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan pendanaan JKN saat ini dalam menjamin keberlangsungan program BPJS Kesehatan, sebagai kewajiban negara menyelenggarakan jaminan sosial bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat (2), dapat berasal dari pemungutan pajak, dapat mengacu pada pasal 23A. Reformulasi pajak orang pribadi sebagai pemenuhan iuran JKN dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, perlu dilakukan dengan menetapkan pembayaran pajak oleh WPOP sebagai pemenuhan memperoleh jaminan sosial bidang kesehatan.]]>
<![CDATA[PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Wijaya, Didit Wijayanto]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.546
<![CDATA[Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung. Kedua lembaga peradilan ini, meski memiliki wewenang yang berbeda menurut UUD NRI 1945, tetapi secara institusional Mahkamah Konstitusi tetap dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah suatu putusan hakim Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pertentangan Azas Res Judicata Pro Vertate Habetur Dengan Azas Preassemtion Of Innocence Dalam Peradilan Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan perkara pidana yang sama penerapan pasalnya tapi hukumanya yang berbeda di mana suatu proses putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sebagaimana yang di uraikan oleh peneliti sebelumnya. Di mana faktor penghambat ini tidak di dapat urgensi yang sangat mendasar karena di mana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berprinsip pada asas-asas hukum normative dan juga asas hukum „’Res Judicata Pro Veritate Habetur” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan di hormati maka Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini.]]>
<![CDATA[ANALISA PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI ATAS KONFIGURASI TAS OLEH PT. BATIK KERIS ]]>
<![CDATA[Firmantoro, Kiki]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i2.549
<![CDATA[Pengertian desain industri adalah penciptaan bentuk tiga dimensi, konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang dapat memberikan tampilan atau tampilan khusus pada suatu barang yang diproduksi secara massal. Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), HKI adalah hak milik yang bersumber dari kemampuan intelektual atau kegiatan kreatif, suatu kemampuan berpikir manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk, yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomi. Hukum Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 31 Tahun 2000. Banyak subjek hukum yang membatalkan desain industri karena desain industrinya telah digunakan oleh subjek hukum lain sehingga menimbulkan kerugian dan rasa ketidakadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pendaftaran desain industri tidak dapat memberikan bukti bahwa pendaftaran tersebut harus dibatalkan. Sehingga perlu adanya revisi pasal 26 Undang Undang No. 31 Tahun 2000, karena tidak disebutkan dilakukannya pemeriksaan substantif pada saat mengajukan pendaftaran Desain Industri sehingga mengakibatkan banyaknya Desain Industri yang sejenis.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS DALAM KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) ]]>
<![CDATA[Utami, Mira]]>;
<![CDATA[Aris, Umar]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.534
<![CDATA[Safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan adalah salah satu instrumen hukum negara untuk melindungi warga negara dari dampak serius akibat kerugian yang ditimbulkan dari lonjakan cepat jumlah barang impor tertentu yang terjadi dalam perdagangan dalam negeri. World Trade Organisation (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional telah menyusun rambu rambu normatif terkait perdagangan internasional yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi anggotanya, dan untuk mewujudkannya WTO telah membuka peluang seluas luasnya untuk mendukung terciptanya perdagangan bebas dengan mengusung norma norma yang telah diatur oleh WTO. Sebagai negara yang tergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan secara bilateral maupun regional, kebijakan terkait pengaturan safeguard menjadi salah satu bagian yang penting untuk melindungi kepentingan dalam negeri akibat membanjirnya produk produk impor di dalam negeri. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas dalam Kebijakan Nasional terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) untuk melindungi Industri Dalam Negeri? Apakah substansi pengaturan safeguard di Indonesia telah sesuai dengan kaidah kaidah normatif terkait safeguard yang telah diatur oleh WTO? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah terkait perlindungan hukum atas ancaman kerugian akibat tidak maksimalnya perlindungan negara kepada warga negaranya dari ancaman kerugian serius akibat serbuan produk luar negeri dalam rangka kerjasama ekonomi perdagangan bebas (Free Trade Area) antar negara maupun kumpulan negara, yang saat ini telah diratifikasi, sehingga perdagangan bebas ini tidak merugikan bangsa indonesia dan pengaturan akan safeguard di negara Indonesia sejalan dengan norma norma terkait safeguard yang telah diatur oleh WTO. Namun, pada tahap implementasinya karena permasalahan kelembagaan dan kebijakan safeguard yang kurang maksimal, diperlukan suatu terobosan yang dapat memangkas prosedur kerja dalam pemecahan masalah terkait safeguard.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS ]]>
<![CDATA[Afif, Abrar]]>;
<![CDATA[Miharja, Marjan]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.548
<![CDATA[Kekalahan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atas Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya terkait dengan pemulangan eks ISIS atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan official letters agar setiap negara memulangkan warga negaranya yang berada di kamp-kamp pengungsian Suriah. Namun, setiap negara merespon permasalahan ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Menurut data, terdapat 553 orang WNI eks ISIS yang masih berada di tempat pengungsian yang diantaranya terdapat anak-anak. Pemerintah Indonesia saat ini hanya mempertimbangkan kesempatan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun dan atas izin keluarga, Pertimbangan tersebut tentunya didasarkan atas adanya polemik di masyarakat terkait dengan isu pemulangan terhadap WNI eks ISIS atau FTF yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan baru di masyarakat, yaitu penyebaran paham radikalisme. Artikel ini mengelaborasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana FTF. Studi ini juga menjelaskan upaya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak korban tindak pidana FTF. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana FTF, sehingga diperlukan adanya perumusan kebijakan komprehensif melalui regulasi yang efektif.]]>
