Deviance: Jurnal Kriminologi
Deviance Jurnal Kriminologi (ISSN 2580-3158 for printed version and ISSN 2580-3166 Online version), is a peer-reviewed, open-access journal published by Universitas Budi Luhur. This journal publishes twice a year (June and December). Deviance Jurnal Kriminologi publishes articles on criminological Issue. The journal invites scholar to submit original articles from variety of persperctives (sociological, philosophical, geographical, psychological, jurisprudential, cultural, political, policy standpoints, etc), focusing on crime and society
Articles
105 Documents
<![CDATA[Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan pada Undang-Undang Organisasi Masyarakat Pasal 59 (4) Huruf C ]]>
<![CDATA[Yogi Pambudi]]>;
<![CDATA[Mirra Noor Milla]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (756.586 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v3i1.870
<![CDATA[Pemerintah dengan dasar ihwal kegentingan mengeluarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang menggantikan UU Ormas Tahun 2013, kemudian Perppu tersebut disahkan menjadi UU oleh DPR. Pada UU Ormas terdapat kebijakan yang mampu menghentikan atau membubarkan suatu organisasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, tanpa melalui proses persidangan. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 45 Pasal 28E Ayat 3. Pada UU Ormas Pasal 54 Ayat 4 terdapat kata “menganut” yang mampu memberikan penafsiran sepihak, sehingga mampu menimbulkan bias. Dengan adanya pembubaran sepihak dari pemerintah dalam membubarkan organisasi tertentu dapat memicu munculkan dominasi sosial dan penyalahgunaan kekuasaan (abusive of power) dari pemerintah terhadap organisasi tertentu. Maka dari itu diperlukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pemahaman sepihak pemerintah dalam membuat suatu keputusan bias. Dalam penelitian ini akan berfokus pada Pasal 59 (4) huruf c tentang kata “menganut” yang mampu menimbulkan berbagai permasalahan tertentu, dengan melakukan pendekatan analisis kebijakan retrospektif, dan analisis kebijakan deskriptif. Pada akhirnya studi ini memberikan rekomendasi untuk menjalankan proses pengadilan (due process of law) terhadap organisasi tertuduh yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dilakukan agar memberikan ruang berpendapat dan membela diri dari organisasi tertuduh, sehingga pemerintah atau peradilan dapat menerima pemahaman dari sudut lain (perspective taking) agar terhindar dari keputusan yang bias.]]>
<![CDATA[Program Rehabilitasi Sosial Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan Deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur ]]>
<![CDATA[Lia Kristiani]]>;
<![CDATA[Ety Rahayu]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 4, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.686 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v4i1.1309
<![CDATA[Rehabilitasi sosial untuk foreign terrorist fighters (FTF)-Deportan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus ditujukan untuk memulihkan keberfungsian sosial dan menurunkan tingkat radikalisme deportan sehingga mereka bisa kembali lagi ke masyarakat. Program tersebut terdiri dari pembinaan fisik, pembinaan mental, pelatihan keterampilan, dan wawasan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan rehabilitasi sosial dalam penanganan deportan di RPTC Bambu Apus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai institusi yang terlibat dan klien serta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dikarenakan terkendala keterbatasan sumber daya, khususnya payung hukum, anggaran, dan sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[Analisis Keadilan Restoratif dalam Kasus Penghinaan Presiden Jokowi oleh Anak di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Chazizah Gusnita]]>;
<![CDATA[Marvive Viano]]>;
<![CDATA[Putri Puspita]]>;
<![CDATA[Yosafat Kevin]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (707.958 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v2i1.875
<![CDATA[Anak yang berhadapan dengan hukum sedikit banyak mengalami perasaan traumatis akibat kejahatan yang terjadi, baik sebagai pelaku maupun korban. Apalagi dampak teknologi saat ini membuat kejahatan dapat dengan mudah diketahui masyarakat luas. Kombinasi antara anak yang melakukan kejahatan dan informasi kejahatannya yang cepat diketahui orang banyak akan sangat mungkin mempengaruhi masa depan anak, baik dari segi sosial, mental, dan psikis. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering kita temui di internet dan beberapa dilakukan oleh anak di bawah umur. Laporan ini menganalisis keadilan restorative yang dilalui oleh seorang anak di BRSAMPK Handayani dengan kasus ujaran kebencian yang ditujukan kepada presiden. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk melengkapi data primer sebelumnya. Hasilnya, BRSAMPK Handayani sebagai balai rehabilitasi telah menjalankan prosedur rehabilitasi menurut UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses ini menjadi prioritas BRSAMPK Handayani agaranak dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.]]>
<![CDATA[Mengukur dan Mengembangkan Konsep Diri Anak Menuju Terbentuknya Kepribadian Anak yang Memiliki Kemandirian terhadap Bullying di Kelas XI Sma Islam Harapan Ibu Pondok Pinang Jakarta Selatan ]]>
<![CDATA[Kartono Kartono]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.788 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v3i2.1104
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan gambaran yang tepat mengenai konsep diri anak menuju terbentuknya kepribadian yang tangguh menghadapi masalah bullying di SMA Islam Harapan Ibu Pondok Pinang Jakarta Selatan, dan (2) mengembangkan pendekatan praktis dari konsep pendidikan yang teoritis menjadi suatu hal yang dapat dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.Ada beberapa rambu yang harus dipahami pada saat mengenal diri seorang remaja. Proses pencarian identitas yang dilakukan oleh seseorang, dimana pencarian identitas tersebut dilakukan melalui proses untuk mendekatkan diri dengan orang lain atau kelompok masyarakat tertentu. Pembentukan sosok idola yang terjadi pada diri seseorang akan melalui proses yang berbeda Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Islam Harapan Ibu Pondok Pinang Jakarta Selatan. Sampel yang diambil adalah kelas XI yang berjumlah 30 siswa yang diambil secara purposive sampling. Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa konsep diri anak, angket dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengukur dan mengembangan konsep diri anak dapat membentuk kepribadian anak. Mengembangkan konsep diri anak dapat membentuk kepribadian anak sebesar 75% kategori baik sekali, 19% kategori baik dan 6% dengan kategori cukup. Selain itu siswa merespon baik (78%) setelah diterapkan pengembangan konsep diri.]]>
<![CDATA[Kekerasan Simbolik Berita Kriminal di Media Massa ]]>
<![CDATA[Chazizah Gusnita]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1969.289 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v1i1.593
<![CDATA[Violence is not only done physically but can also be symbolic. Symbolic violence is the meaning, logic and beliefs that are biased but subtly and vaguely imposed on the other as true. Symbolic violence is based on a long-established and socially long-standing social expectations and beliefs. Coercion is done smoothly and vaguely so that the public does not realize and feel it as coercion. By hiding the violence, it is hoped that the symbolic violence can be accepted by the audience as something reasonable. Symbolic violence by the media in the form of language, symbols, text, images, and other mass media attributes. Mass media is able to form labeling, stigma, new discourse in society by doing such symbolic violence. The worst thing is that perpetrators and victims of symbolic violence are not aware of the spread of this "crime". Finally, symbolic violence is perpetuated in society and is even considered to be legitimate.]]>
<![CDATA[Hukuman Penjara Seumur Hidup dan Genosida ]]>
<![CDATA[Ariani Hasanah Soejoeti]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.405 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v2i2.913
<![CDATA[Vonis hukuman penjara seumur hidup merupakan sanksi yang paling keras yang diberikan oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) bagi mereka yang terbukti bersalah atas kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski demikian, sebagian orang masih menganggap bahwa hukuman ini terlalu biasa untuk kejahatan yang sifatnya luar biasa ini. Artikel ini akan membahas kasus Radovan Karadzic, mantan pemimpin Serbia Bosnia yang divonis bersalah pada tahun 2016 atas kejahatan Genosida (dan kejahatan lainnya) terhadap 8.000 Muslim Bosnia. Baru-baru ini, hukuman terhadap Karadzic dinaikkan dari 40 tahun menjadi penjara seumur hidup karena dianggap lebih mencerminkan gravitasi kejahatan Karadzic serta tanggung jawabnya akan kejahatan terbesar dan paling parah yang pernah dikaitkan dengan satu orang di ICTY. Dengan mengangkat beberapa argumen terkait hukuman yang dianggap paling pantas untuk tipe kejahatan seperti genosida, penulis berpendapat bahwa ICTY harus mengkaji ulang kebijakan penghukumannya dengan menerapkan new corporal punishment yang dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku ataupun sebagai penggentar bagi seluruh masyarakat dunia.]]>
<![CDATA[Peran Militer dalam Kontra-Terorisme di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rizky Ihsan]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (714.393 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v3i1.871
<![CDATA[Tulisan ini berargumen bahwasanya keterlibatan militer dibutuhkan negara dalam kegiatan kontra-terorisme di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, aktivitas terorisme sekarang ini bertujuan untuk merebut wilayah negara dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Sejalan dengan hal tersebut, struktur teritorial militer dan keahliannya dalam intelijen dan pertempuran dapat menjadi aset berharga bagi negara dalam melawan terorisme. Meskipun demikian, mekanisme kontrol secara politik tetap dibutuhkan untuk menjamin bahwa kegiatan kontra terorisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Kontrol Sosial oleh Perusahaan Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Pelanggaran Kode Etik Agen Asuransi terhadap Nasabah ]]>
<![CDATA[Putri Marlinda]]>;
<![CDATA[Mohammad Kemal Dermawan]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 4, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.258 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v4i1.1308
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang upaya kontrol sosial oleh perusahaan asuransi kepada para agen asuransinya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia yang seiring dengan minimnya pemahaman calon nasabah terhadap pola kerja produk asuransi sehingga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran kode etik misrepresentasi yang dilakukan oleh agen asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan akan asuransi terutama yang berkaitan dengan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi moderat dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol eksternal yang baik sebagai suatu upaya pencegahan tindak pelanggaran kode etik harus dibarengi dengan kontrol internal yang baik pula karena pada dasarnya setiap individu memiliki kehendak bebas yang merefleksikan konformitas dirinya dalam suatu tatanan sosial.]]>
<![CDATA[Gagasan Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Kejahatan Kerah Putih ]]>
<![CDATA[Supriyono B.S]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.062 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v1i1.589
<![CDATA[The positive law or legal positivism which among others imposed in Indonesia, separates expressly between law and morals or between applicable law and the supposed law (das sein and das sollen). In the positivist attitude, there is no other law except the command of the lawgivers. Even part of the flow of positive law is known as legism, which argues that law is identical with the law. The term white collar crime was coined by Edwin Sutherland in 1993 described as a crime committed by business-related individuals or a top-class socioe-conomic. This paper is intended to examine the positive law enforcement and try to offer legal action against white collar crime in Indonesia, especially by the Corruption Eradication Commission (KPK) which is increasingly facing serious obstacles from unexpected or suspected white-collar criminals, especially which has political power. This study is a document study as one form of qualitative research that gives greater space to subjective considerations of researchers when compared with quantitative research. Therefore this paper is limited to offering ideas, not a comprehensive study that considers relevant aspects. The data used are secondary, both from books and mass media coverage.]]>
<![CDATA[Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Erni Rahmawati]]>
<![CDATA[ Deviance Jurnal kriminologi Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Budi Luhur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (699.005 KB)
|
DOI: 10.36080/djk.v2i1.874
<![CDATA[Penelitian ini membahas strategi pemulihan bagi korban peradilan pidana sesat dan pengendalian sosial formal peradilan pidana sesat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dengan melibatkan unsur/aparat dalam sistem peradilan pidana, serta anggota organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang melayani kebutuhan korban, termasuk korban peradilan pidana sesat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat viktimisasi struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Viktimisasi struktural tersebut menyulitkan korban peradilan pidana sesat untuk mendapatkan berbagai bentuk pemulihan yang seharusnya telah menjadi haknya. Perumusan terkait pemulihan bagi korban perlu diupayakan, termasuk didalamnya pencegahan dari berbagai pelanggaran, salah satunya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan otoritas/aparat dalam menangani perkara kejahatan yang mendorong terjadinya peradilan pidana sesat. Strategi pemulihan mencakup pemulihan dampak materiel dan imateriel dengan cara dan proses tertentu dan dengan mengharuskan keterlibatan berbagai aktor dari negara. Lebih jauh, pengendalian sosial formal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peradilan pidana sesat memerlukan perubahan mendasar dari dua hal terpenting pada sistem peradilan pidana, yaitu perubahan dari sistem itu sendiri dan perubahan karakter pada unsur/aparat dalam sistem peradilan pidana, serta perkembangan masyarakat secara luas.]]>
