cover
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles 1,253 Documents
Manajemen Event Pekan Olahraga Nasional dalam Perspektif Administrasi Publik: Studi pada Peran KONI Pusat sebagai Penyelenggara Annisa Faraz Muzayana; Tirto Prima Putra; Djoni Gunanto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.2995

Abstract

Penelitian ini membahas manajemen event Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 dari perspektif administrasi publik, dengan fokus pada peran KONI Pusat sebagai penyelenggara dan pengarah dalam tata keprotokolan. Kajian ini penting karena PON XXI merupakan PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi, sehingga membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang lebih rumit. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Media Humas KONI Pusat sekaligus Ketua Bidang Media Humas Panwasrah Wilayah Aceh, dokumen Panwasrah, laporan monitoring media, regulasi keolahragaan dan keprotokolan, serta berita resmi pemerintah. Analisis menggunakan teori collaborative governance Ansell dan Gash yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, dan hasil kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KONI Pusat berperan sebagai pengarah, pengawas, koordinator komunikasi, dan penjaga citra penyelenggaraan. Praktik keprotokolan tidak hanya terlihat pada tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, tetapi juga pada pengaturan akses media, layanan tamu penting, media center, Redaksi Bersama, serta respons terhadap isu publik. Kolaborasi lintas aktor membantu mengurangi keterbatasan sumber daya, mempercepat penyelesaian masalah, dan menjaga kelancaran acara resmi. Namun, evaluasi tetap diperlukan, terutama terkait kesiapan sumber daya, perencanaan sejak awal, dan standar layanan keprotokolan yang lebih seragam.
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam Pengarsipan Digital di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Cahya Arkania; Irmina Sri Ekowati; Djoni Gunanto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.2997

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong instansi publik untuk menerapkan sistem pengelolaan arsip berbasis elektronik, termasuk melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Namun, implementasi pengarsipan digital di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) masih menghadapi berbagai tantangan, yang ditunjukkan oleh penurunan hasil pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pengarsipan digital di lingkungan Lemhannas RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta mendukung penerapan paperless office. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa perbedaan kompetensi digital pegawai, keterbatasan anggaran, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan belum tersedianya regulasi internal mengenai tata naskah dinas elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola transformasi digital.
Pengaruh Investasi R&D, Struktur Modal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Navara Nisha Aulia; Sofie
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3013

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investasi research and development (R&D), struktur modal, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor consumer cyclical dan consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 109 observasi yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi research and development (R&D) dan struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan struktur modal yang optimal dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
Tata Kelola Pemberian Izin Pertambangan terhadap Pembangunan di Kabupaten Morowali Priska Amalia; Tati; Gurnadi Ridwan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3017

Abstract

Pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama di Kabupaten Morowali yang merupakan salah satu pusat industri basis nikel di Indonesia. Perluasan sektor pertambangan yang cepat menuntut sistem tata kelola perizinan yang sesuai, selaras dengan empat puluh prinsip terbaik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar mampu menyeimbangkan peningkatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola perizinan pertambangan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Morowali menggunakan lima indikator tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam tata kelola perizinan pertambangan telah menghasilkan konflik pertambangan yang relatif lebih rendah sehingga mendorong investasi dan pembangunan daerah, yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morowali untuk periode 2022–2025. Namun, masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi informasi, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terjamin, serta kurangnya keseragaman dalam pemantauan dan penegakan. Dengan demikian, peningkatan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aktor yang penting agar dapat mewujudkan tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Fungsi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Velya Putrica Salsabila; Yeni Sulistiowati; Khoirul Anwar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3026

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak dasar warga negara yang penyelenggaraannya harus terhindar dari praktik maladministrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman Republik Indonesia melakukan transformasi instrumen pengawasan dari Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan karakteristik Penilaian Maladministrasi dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia serta menganalisis fungsinya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian Maladministrasi berkedudukan sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap dimensi input, proses, output, pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan penyelenggara terhadap Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan yang hasilnya dituangkan dalam Opini Ombudsman Republik Indonesia. Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini (early warning system) terhadap potensi maladministrasi, sarana perbaikan tata kelola pelayanan publik, penguatan akuntabilitas penyelenggara, serta penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, Penilaian Maladministrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan preventif, tetapi juga sebagai mekanisme yang berkontribusi terhadap pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Analisis Pengelolaan Arsip Pada Unit Sumber Daya Manusia Dan Umum Di Ombudsman Republik Indonesia Alifia Putri; Oktaviyani Daswati; Muhammad Khoirul Anwar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3027

Abstract

Penelitian ini membahas pentingnya pengelolaan arsip yang efektif sebagai bagian krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di era transformasi digital, dengan fokus pada Unit Sumber Daya Manusia dan Umum di Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengelolaan arsip berdasarkan indikator sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem kearsipan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di unit ini sudah berjalan dengan baik, didukung oleh keberadaan arsiparis yang kompeten, sarana penyimpanan arsip yang memadai, dan penerapan sistem digital seperti aplikasi Simaori untuk pengelolaan arsip digital. Namun, terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi arsiparis, terutama terkait pengarsipan digital, serta kendala teknis pada pengunggahan arsip digital yang perlu diatasi. Sistem kearsipan yang meliputi penyimpanan, pelayanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip telah dilakukan sesuai prosedur yang mendukung keamanan dan efisiensi pengelolaan arsip. Kesimpulannya, pengelolaan arsip di Ombudsman Republik Indonesia sudah cukup efektif namun masih perlu pengembangan berkelanjutan khususnya pada aspek sumber daya manusia dan teknologi agar dapat mendukung administrasi organisasi yang tertib, aman, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengembangan pengelolaan arsip di lembaga pemerintahan lainnya.
Persepsi Keharmonisan Keluarga Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Orangtua Pada Mahasiswa Anisa Nurlitasari; Andreas Yudha Fery Nugroho; Jatu Anggraeni
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3035

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui Persepsi Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Persepsi Pola Asuh Orangtua Pada Mahasiswa. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara persepsi pola asuh orangtua dengan persepsi keharmonisan keluarga. Sampel dalam penelitian ini 175 mahasiswa disalah satu universitas di Yogyakarta dengan pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan kuantitatif korelasi product moment. Metode pengumpulan data menggunakan skala persepsi keharmonisan keluarga dan skala persepsi pola asuh. Hasil analisis korelasi product moment menunjukkan bahwa nilai r = 0.686 dengan nilai signifikansi p = 0.001 (p<0.05) sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Sumbangan efektif persepsi pola asuh terhadap persepsi keharmonisan keluarga 47% dan sisanya 53% berasal dari faktor lain.
Efektivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Fitur Laporan Warga pada Aplikasi JAKI dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif di DKI Jakarta Raihan Nabil As’sya Bany; Nuruli Khotimah; Mawar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3038

Abstract

Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) merupakan salah satu inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berpotensi menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai platform pelayanan publik terintegrasi. Salah satu fitur yang dikembangkan adalah Laporan Warga, yang berfungsi sebagai media penyampaian pengaduan masyarakat terhadap berbagai permasalahan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui fitur Laporan Warga pada aplikasi JAKI dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis efektivitas mengacu pada indikator Sutrisno yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Laporan Warga pada aplikasi JAKI telah berjalan efektif sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap layanan, tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, keberhasilan penyelesaian laporan yang mencapai 98,7%, serta meningkatnya komunikasi dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, implementasi fitur Laporan Warga memberikan dampak nyata berupa meningkatnya responsivitas pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan dan mendorong perbaikan berbagai fasilitas publik berdasarkan laporan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat perbedaan waktu penyelesaian laporan antarperangkat daerah sehingga aspek ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fitur Laporan Warga pada aplikasi JAKI telah efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif di DKI Jakarta, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan efisiensi waktu penanganan laporan agar kualitas pelayanan publik semakin optimal.
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI Farrel Fadhil Pratama; Nurhasan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3039

Abstract

Penelitian ini mengkaji antinomi norma secara horizontal antara fiksi hukum harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketegaran Asas Nasionalitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan utama difokuskan pada akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta upaya pelindungan hukum preventif dan kuratif bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campuran agar terhindar dari sanksi pelepasan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Perjanjian Perkawinan bertindak sebagai instrumen harmonisasi mutlak yang secara dogmatis menyimpangi fiksi harta bersama, sehingga memutus potensi masuknya unsur kepemilikan asing. Akibat hukum dari pembuatan perjanjian tersebut adalah pulihnya kualifikasi subjektif WNI secara utuh, yang membebaskannya dari ancaman sanksi hapusnya hak milik dalam batas waktu satu tahun menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA. Kesimpulannya, WNI diwajibkan secara mutlak memenuhi Asas Publisitas melalui pencatatan Perjanjian Perkawinan pada Kantor Pertanahan (BPN) guna memberikan daya ikat eksternal yang melindungi kedaulatan aset secara absolut. Disarankan adanya harmonisasi regulasi lintas sektoral untuk memfasilitasi pencatatan ini secara seragam.
Dinamika Solidaritas Sosial pada Organisasi Keluarga Mahasiswa Jakarta Raya UIN Sunan Gunung Djati Bandung Teguh Saepudin; Adon Nasurullaah Jamaludin; Kustana
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3062

Abstract

Solidaritas sosial merupakan elemen fundamental dalam menjaga keberlangsungan organisasi mahasiswa kedaerahan sebagai wadah pengembangan diri, penguatan identitas kedaerahan, dan pembentukan hubungan sosial di antara mahasiswa perantau. Namun, perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh tuntutan akademik, menurunnya partisipasi anggota, serta perkembangan kondisi organisasi telah memengaruhi dinamika solidaritas sosial di dalam organisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika solidaritas sosial di kalangan anggota Organisasi Keluarga Mahasiswa Jakarta Raya UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengkaji pola interaksi sosial, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta strategi organisasi dalam mempertahankan solidaritas antaranggota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori solidaritas sosial Émile Durkheim, khususnya konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik, digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sosial dalam organisasi mengalami dinamika yang terus berkembang, yang tercermin dari menurunnya intensitas partisipasi anggota akibat tanggung jawab akademik, komitmen pribadi, keterbatasan program organisasi, serta tantangan dalam komunikasi. Meskipun demikian, solidaritas tetap terpelihara melalui adanya identitas kedaerahan yang sama, komunikasi yang efektif antaranggota, koordinasi yang kuat dalam struktur organisasi, dukungan alumni, serta berbagai kegiatan organisasi yang memperkuat rasa memiliki secara kolektif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan solidaritas sosial dalam organisasi mahasiswa kedaerahan bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun interaksi yang berkesinambungan, memperkuat identitas kolektif, serta mengadaptasi strategi organisasi terhadap perubahan kondisi sosial yang dialami para anggotanya.