Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles
682 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah ]]>
<![CDATA[Cecep Jamani]]>;
<![CDATA[Endang Budiati]]>;
<![CDATA[Sugeng Eko Irianto]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.84
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk memahami peran dan alur kebijakan pengawasan, anggaran dan legislasi dari DPRD Lampung tengah terhadap kebijakan di bidang kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu dalam bentuk PBI APBD (penerima bantuan iuran) BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif dengan analisis data, wawancara DPRD, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, dan Perangkat Desa. Untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan hasil data menggunakan metode USG Metode Urgency, Seriousness, Growth yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala. Hasil penelitian bahwa program PBI BPJS sebagian tidak tepat sasaran sehingga perlu penanganan serius sehingga sesuai tujuan PBI BPJS tercapai secara maksimal.]]>
<![CDATA[Peran Veteran dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Pada Masyarakat: Studi pada DPD LVRI Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Maudhy Satyadharma]]>;
<![CDATA[Erfain]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.85
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat mendeksripsikan dan menganalisis (1)gambaran DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, (2) peran DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan semangat nasionalisme di masyarakat dan (3) kendala yang dihadapi DPD LVRI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong peningkatan semangat nasionalisme. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode deskripsi kualitatif ini digunakan agar peneliti bisa menjelaskan lebih mendalam dan menyeluruh mengenai gambaran kasus yang terjadi di lapangan. Penelitian telah dilaksanakan di Kota Kendari pada bulan Juli – Agustus 2022. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) keadaan veteran Ri di Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari sisi jumlah anggota setiap tahun mengalami penurunan, keadaan organisasi berkembang menjadi 5 Markas Cabang (Macab) sejak tahun 2018 hingga sekarang serta sebagian besar Veteran RI di wilayah Sulawesi Tenggara menerima hak-hak mereka sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) peran anggota veteran RI dalam menanamkan karakter semangat nasionalisme kepada masyarakat dalam bentuk keteladanan, peran sebagai inspirator dan peran sebagai motivator dan (3) kendala yang dihadapi oleh Veteran RI dalam menanamkan karakter semangat nasionalisme kepada masyarakat adalah jumlah veteran yang terus menerus berkurang, dana operasional yang tidak memadai dan Pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari ]]>
<![CDATA[AYU LESTARI DEWI]]>;
<![CDATA[Alimuddin]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.86
<![CDATA[Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, dan keluarga dimasa depan. Anak memiliki kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan baik. Penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam perbuatan pidana seringkali kita jumpai berbagai jenis tindak kejahatan misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan). Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak khususnya di Indonesia. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan seksual sehingga dapat memberikan efek jera semaksimal mungkin.]]>
<![CDATA[Analisis Kesiapan Para Penyuluh Keluarga Berencana Kota Kendari dalam Percepatan Penurunan Stunting ]]>
<![CDATA[Herlina]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.96
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1) kesiapan para penyuluh Keluarga Berencana di Kota Kendari dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan penurunan kasus stunting, 2) faktor yang mempengaruhi kesiapan para penyuluh Keluarga Berencana Kota Kendari dalam program percepatan penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan terkait kesiapan para penyuluh KB di Kota Kendari dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. Waktu penelitian dilaksanakan dari Bulan September-Oktober 2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Secara umum para penyuluh Keluarga Berencana di Kota Kendari memiliki kesiapan dalam program percepatan penurunan stunting dilihat dari aspek kondisi fisik, mental dan emosional ; aspek kebutuhan, motif dan tujuan namun belum memiliki kesiapan dari aspek keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari., 2)Hambatan yang dialami oleh para penyuluh Keluarga Berencana di Kota Kendari dalam program percepatan penurunan stunting yaitu a)sumber daya dan b)struktur organisasi.]]>
<![CDATA[Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmad Satria]]>;
<![CDATA[Ivan Wagner]]>;
<![CDATA[Setyo Utomo]]>;
<![CDATA[Rizki Amalia Fitriani]]>;
<![CDATA[Agustinus Astono]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.88
<![CDATA[Pengadilan administrasi menjadi salah satu bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif. Reformasi birokrasi, termasuk pada tubuh lembaga peradilan administrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah problematika. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil peradilan administrasi, telah menekankan penyimpangan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur). Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perwujudan peradilan administrasi di Indonesia masih menggunakan hukum acara lama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara pengadilan administrasi di Indonesia masih memuat sejumlah pembatasan yurisdiksi pemeriksaan PTUN. Khusus pada Pasal 2 huruf e, menjadi problematis apabila dikaitkan dengan keputusan administrasi yang menyimpang dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penyimpangan dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya cacat hukum, sehingga ketentuan pembatasan yurisdiksi itu sudah seharusnya dipahami sekali lagi bahkan ditinjau ulang. Penelitian normatif ini berusaha untuk membahas seputar problematika tersebut dan menyiapkan argumen untuk mengatasi problematika itu.]]>
<![CDATA[Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hokum terhadap Putusan Verstek: Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi ]]>
<![CDATA[Sumantri]]>;
<![CDATA[Suriani Bt Tolo]]>;
<![CDATA[La Niasa]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.98
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya hukum perlawanan (verzet) yang dipraktekan di Pengadilan Negeri Kendari khususnya yang berkenaan dengan limit waktu pengajuan upaya hukum perlawanan dalam hal putusan disampaikan secara tidak langsung kepada Tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif kualitatif yang terkait dengan limit waktu upaya hukum perlawanan yang diterapkan dalam hal putusan verstek disampaikan secara tidak langsung. Selain itu juga penulis menganalisis perlakuan pejabat peradilan (juru sita, panitera dan hakim) terhadap tergugat, sehingga akan diketahui bagaimana independensinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait dengan upaya hukum verzet, di Pengadilan Negeri Kendari menerapkan limit waktu 14 hari meskipun pemberitahuan putusan disampaikan secara tidak langsung sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR. Hal ini, tentu sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat. Perlakuan yang demikian itu juga bertentangan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Talcot Parson yaitu hukum sebagai mekanisme integrasi dan Teori Roscoe Pound di mana hukum dilihat sebagai keseimbangan kepentingan. Selain bertentangan dengan 2 teori hukum di atas perlakukan pejabat peradilan yang demikian itu juga bertentangan dengan asas equal justice under law di mana manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan asas audi et alteram partem atau asas mendengar kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum ]]>
<![CDATA[La Ode Hariru]]>;
<![CDATA[Suriani Bt Tolo]]>;
<![CDATA[La Niasa]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.99
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif kualitatif di mana yang dianalisis adalah perlakuan aparat penegak hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (persero) dalam kasus PT. Perusahaan Listrik Negara Persero sebagaimana diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor: 94/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2019/PT. DKI dan Putusam Mahkamah Agung RI Nomor: 1903K/PID.Sus/2021. Hasil penelitian menunjukan, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, jaksa dan hakim khususnya pada peradilan judex facti memperlakukan PT. PLN Persero bukan sebagai perusahaan badan hukum sehingga hal ini bertentangan dengan teori badan hukum, asas-asas hukum BUMN Persero termasuk ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Akibat dari perlakuan demikian itu maka antara kerugian BUMN dengan kerugian Negara sebagai pemegang saham memiliki korelasi secara langsung sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akibat selanjutnya ialah dengan memperlakukan PT. PLN bukan sebagai badan hukum maka tidak ada pemisahan antara harta kekayaan PT. PLN dengan kekayaan Negara sehingga kerugian yang diderita PT. PLN dianggap sebagai kerugian Negara. Karena itu direksi diminta bertanggung jawab di mana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrument penuntutannya dengan alasan telah menimbulkan merugikan Negara atau perekonomian Negara meskipun kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari wanprestasinya PT. TPPI dalam memasok BBM pada PT. PLN.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Program Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan ]]>
<![CDATA[Arsalim]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.129
<![CDATA[Kebijakan transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. Potret kehidupan sosial ekonomi warga komunitas transmigran berkelindang diantara konteks struktural dan kultural. Bagi warga komunitas transmigran yang sudah tergolong sukses membangun kehidupan sosial ekonomi dilingkungan barunya dengan menunjukkan kemampuan memenuhi berbagai jenis kebutuhan sehari-hari adalah karena etos, spirit dan motivasi kerjanya yang lebih doniman ketimbang mereka yang belum mampu menunjukkan hasil ditengah lingkungan sosial yang baru. Namun demikian ada hal penting yang harus diformulasikan yaitu yang berkaitan dengan persiapan lahan yang seharusnya tidak menjadi sengketa ketika masyarakat transmigrasi tiba di lokasi tersebut. Penempatan warga transmigrasi disuatu lokasi UPT yang tidak diawali dengan studi kelayakan secara akurat atas status kepemilikan tanah, sehingga kerap kali mencemaskan dan perselisihan, terutama pihak warga komunitas transmigran asal. Selain itu pula, persiapan sosial juga sangat penting karena dengan pola transmigrasi dan masyarakat lokal yang di mukimkan dalam satu wilayah tentunya akan menimbulkan gesekan budaya dan pola hidup. Oleh sebab itu perencanaan permukiman transmigrasi baru harus disiapkan secara matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kabupaten Konawe Selatan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Ayu Fatmasari Tumaleno]]>;
<![CDATA[Kartina Rusti Riazis]]>;
<![CDATA[Rosnawintang]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.135
<![CDATA[Perkembangan jumlah penduduk menjadi peran penting dalam meningkatkan PDRB di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan perkembangan pertumbuhn ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka kita haru melihat PDRB yang telah tersedia di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga berarti akan meningkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan PDRB di daerah peran pemerintah sangat diperlukan yaitu membuat strategi dan perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Tenggara.]]>
<![CDATA[Analisis Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat sebagai Dampak Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Wisata Pantai Toronipa di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe ]]>
<![CDATA[Haeruddin]]>;
<![CDATA[Siti Jawiah]]>;
<![CDATA[Nonia Sakka Lebang]]>;
<![CDATA[Risman Togala]]>;
<![CDATA[Erfain]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.136
<![CDATA[Secara geografis Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi objek wisata yang sangat menarik, salah satunya adalah Kabupaten Konawe yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah berkembang menjadi salah satu wilayah yang memiliki karakteristik wisata bahari dan wisata pantai berbasis kearifan lokal (local wisdom). Masyarakat Kelurahan Toronipa selama ini hanya mencari sumber penghasilan dari kegiatan pertanian dan perikanan sebagai petani dan nelayan dengan penghasilan yang rendah. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang ada di Kelurahan Toronipa dapat menjadi potensi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat dimasa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku ekonomi masyarakat sebagai dampak pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat di Kelurahan Toronipa sebagai dampak pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa pendapatan ekonomi yang cukup meningkat, walaupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Masalah yang terjadi dalam upaya pengembangan pariwisata di Kelurahan Toronipa adalah belum maksimalnya peran stakeholder yang terlibat. Namun terdapat pengaruh positif terhadap pengembangan ekonomi lokal berupa inisiatif untuk menggerakkan masyarakat Kelurahan Toronipa dalam pengembangan wisata.]]>
