Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles
682 Documents
<![CDATA[Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kendari Tahun 2010-2021 ]]>
<![CDATA[Al Mustakim]]>;
<![CDATA[Ferlin]]>;
<![CDATA[Rizal]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.140
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari Tahun 2010-2021. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Kendari berbentuk data time series. Model yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana dengan variabel bebas X (rata-rata lama sekolah) dan variabel terikat Y (tingkat pengangguran terbuka). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.]]>
<![CDATA[Peran Sumber Daya Manusia dan Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara ]]>
<![CDATA[Hado Hasina]]>;
<![CDATA[Maudhy Satyadharma]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.167
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tentang 5 (lima) aspek yakni konteks berupa kebijakan, tujuan dan sasaran, aspek input, aspek proses, aspek hasil, dan aspek dampak program pembangunan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu Tahun 2010-2014 ditinjau dari aspek Peran Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan tujuan program. Data dan informasi dijaring secara kualitatif dan dianalisa secara kuantitatif dengan instrumen utama adalah kuesioner terbuka serta ditegaskan oleh wawancara kepada informan kunci dan observasi yang memadai. Hasil penelitian disimpulkan bahwa aspek konteks memiliki indeks dengan kategori baik, aspek masukan memiliki indeks dengan kategori cukup baik, aspek proses memiliki indeks dengan kategori cukup baik, aspek produk memiliki indeks dengan kategori baik dan aspek dampak memiliki indeks dengan kategori baik. Komponen yang paling berpengaruh dalam hasil adalah peran SDM berupa inovasi, kompetensi, kreativitas serta peran pemimpin Lembaga Dinas PUTR Kab. Buton Utara dalam menciptakan perubahan baik dalam tim maupun individu dalam organisasi. Penelitian ini juga menemukan budaya kerja yang terbangun adalah menggunakan modal sosial sedangkan dari aspek pendanaan program terdapat kerjasama dengan masyarakat dengan pelibatan serta pemberdayaan masyarakat dengan penedekatan kearifan lokal Sodamparagigi yang bermakna membangun kemitraan dalam pendanaan serta pengenalan penggunaan material lokal (substandard) sebagai pengganti bahan standar umum yang biasanya digunakan untuk bahan pembentuk lapis perkerasan jalan lokal.]]>
<![CDATA[Gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen ]]>
<![CDATA[Laode Irham]]>;
<![CDATA[La Ode Muhram]]>;
<![CDATA[Maulana Saputra Sauala]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.169
<![CDATA[Dalam penyelenggaraan Pilkada tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam bidang hukum pidana dan/atau hukum administrasi. Salah satu bentuk permasalahan hukum yang sering terjadi dalam Pilkada yaitu sengketa hasil Pilkada, dan pertanyaan tentang lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terus manjadi bahan diskusi yang sampai saat ini belum mendapatkan konklusi yang final. Pada dasarnya, dalam beberapa aturan hukum telah menyebutkan bahwa perihal terjadi sengketa hasil Pilkada maka akan diselesaikan oleh suatu Badan Peradilan Khusus, tetapi notabene sampai saat ini Badan Peradilan Khusus yang dimaksud belum juga dibentuk.Banyaknya lembaga yang terlibat setidaknya akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. pada saat yang sama, juga akan menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, sekalipun misalnya sudah ada mandat pembentukan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada, namun perkembangan yang terjadi sesungguhnya masih membuka ruang untuk memikirkan sejumlah alternatif tentang desain peradilan yang berwenang menyelesaikan tidak hanya sengketa hasil pilkada, melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dalam arti, desain penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu dan pilkada harus didesain secara lebih sederhana dan efektif sebagai Lembaga negara independent.]]>
<![CDATA[Penguatan Civil Society Menuju Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Erfain]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.170
<![CDATA[Kajian penguatan civil society menuju 2024 tercermin pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manivestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat). Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum 2024.]]>
<![CDATA[Transformasi Bawaslu sebagai Penegak Keadilan Pemilu ]]>
<![CDATA[Ashar Hasyim]]>;
<![CDATA[La Ode Asrul Hari]]>;
<![CDATA[Jamal Yasir]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.171
<![CDATA[Menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu merupakan alternatif ideal untuk memaksimalkan tugas-tugas Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Dengan desain kelembagaan yang ada saat ini, tidaklah sulit untuk menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu, sebab struktur kelembagaan Bawaslu saat ini telah terbentuk mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Dari sisi kewenangan, embrio fungsi yudikatif sebenarnya telah ada dalam tubuh kelembagaan Bawaslu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan perkara sengketa proses pemilu. Dengan dasar tersebut di atas, Bawaslu dapat memainkan peran sebagai lembaga yang murni menyelesaikan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, hanya saja dalam proses transformasi sebagai badan peradilan khusus pemilu ini, integritas keanggotaan Bawaslu yang memainkan peran sebagai majelis pemeriksa/hakim harus benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan. Metode penelitian yag digunakan yakni Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil yang didapatkan yakni pembentukan Badan Peradilan Khusus seharusnya tidak bersifat quasi peradilan, tetapi melaksanakan secara utuh fungsi pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pilkada. Hal ini tidak lain karena memperkuat kedudukan Badan Peradilan Khusus itu sendiri, yakni perihal independensi. Seperti yang telah dipahami bahwa kekuasaan yudikatif harus mandiri dan bebes interfensi dari pihak manapun, karena kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menjalankan fungsi pengadil bagi pelanggar perundang-undangan. Dengan kata lain, jika independensi telah terciderai maka tidak ada lagi keadilan bagi justitiable (pencari keadilan).]]>
<![CDATA[Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis ]]>
<![CDATA[Dedon Dianta]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1: April (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i1.173
<![CDATA[Semakin bergejolaknya dunia pada era globalisasi ini atas hadirnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat dunia sangatlah modern. Hadirnya e-commerce merupakan salah satu dampak dari berkembangnya teknologi dalam dimensi perdagangan. Hadirnya e-commerce ini juga memperluas perdagangan dari yang semula hanya bersistem tatap muka, sekarang menjadi online. Tentunya juga dengan hadirnya e-commerce ini, mengharuskan adanya hukum yang mengatur tentangnya, sebagai kepastian hukum terhadap sistematika e-commerce dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini bertujuan meninjau dan mengetahui terkait dengan hukum e-commerce yang ada di Indonesia beserta dengan regulasi perijinan dalam pendirian usaha e-commerce. Hadirnya penelitian ini, penulis berharap pembaca dapat lebih paham mengenai keadaan hukum positif di Indonesia mengenai e-commerce.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Sri Khayati]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1: April (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i1.174
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana metode pembagian harta warisan yang berdasarkan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam mampu menyelesaikan permohonan atau sengketa pembagian harta warisan di antara orang-orang beragama Islam melalui lembaga Peradilan Agama Kendari. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Agama Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana data dikumpulkan melalui studi bahan-bahan kepustakaan serta wawancara lalu kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif merupakan argumetasi hukum yang logis dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1. Dalam pembagian harta warisan, orang-orang yang beragama islam diberi kebebasan untuk memilih hukum mana yang digunakan apakah menggunakan hukum waris islam (fiqh/faraidh), menggunakan hukum waris perdata barat (BW) atau menundukan diri pada Kompilasi Hukum Islam. 2. Dalam pembagian harta warisan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : a. Penentuan Ahli Waris berdasarkan Golongan atau kelompok. b. Menentukan bagian masing-masing Ahli Waris. c. Menghitung kadar atau takaran perolehan harta warisan dari ahli waris. d. Pelaksanaan pembagian/penyerahan Harta Warisan kepad Ahli Waris. 3. Dalam pembagian harta warisan berdasarkan metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kendari diperoleh fakta-fakta bahwa penyelesaian sengketa Pembagian Harta Warisan ada yang menempuh jalan damai, dan ada yang tidak dikabulkan disebabkan oleh karena gugatan/permohonan cacat formil.]]>
<![CDATA[Peran Pemimpin dalam Pencapaian Tujuan Organisasi: Studi Pada PD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Hado Hasina]]>;
<![CDATA[Maudhy Satyadharma]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1: April (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i1.175
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat mendeksripsikan dan menganalisis (1) gambaran kegiatan PPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan, (2) peran pemimpin dalam menunjang terwujudnya tujuan PPM Sultra. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode deskripsi kualitatif ini digunakan agar peneliti bisa menjelaskan lebih mendalam dan menyeluruh mengenai gambaran kasus yang terjadi di lapangan. Penelitian telah dilaksanakan di Kota Kendari pada bulan Oktober - Desember 2022. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melaksanakan kegiatan yang dilandaskan pada peran yang harus dimainkan yaitu a)menjaga, melestarikan dan mewariskan jiwa semangat 1945, b) berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional dan c) berperan aktif dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) terkait upaya pembelaan negara, (2) Pemimpin memainkan peranan yang penting dalam organisasi PPM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dapat menjalankan segala peran dan keberhasilan kegiatan yang direncanakan. Hal itu terlihat dari dipenuhinya berbagai ciri pemimpin yang efektif yaitu a)bersifat dan bersikap adil, b) memberi sugesti, c) mendukung tujuan, d)katalisator, e) menciptakan rasa aman, f) sebagai wakil organisasi, g) sumber inspirasi, dan h) bersikap menghargai.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pelatihan terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Landipo Niaga Raya Kendari ]]>
<![CDATA[Muhammad Zabir Zainuddin]]>;
<![CDATA[Suyuti]]>;
<![CDATA[Iriani Rakhma Wijaya Basyira]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.176
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan PT. Landipo Niaga Raya Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat explanatory yaitu bertujuan untuk mengetahui faktor/pengaruh penyusunan dari suatu dimensi. objek penelitian ini adalah karyawan PT. Landipo Niaga Raya yang telah mengikuti pelatihan dengan responden berjumlah 55 orang karyawan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu analisis regresi linear sederhana dengan program SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan PT. Landipo Niaga Raya Kendari. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan disini yaitu dalam meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan keterampilan yang dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan secara signifikan. Hal ini disebabkan faktor penentu prestasi kerja teraplikasi melalui ketaatan terhadap kinerja karyawan teraplikasi melalui kompetensi kerja karyawan perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan agar dapat menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya, dan pelatihan yang pernah diikuti oleh karyawan dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam volume pekerjaan, dapat juga membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini berarti bahwa dengan adanya peningkatan nilai program pelatihan maka prestasi kerja karyawan PT. Landipo Niaga Raya juga akan meningkat.Koefisien korelasi memperlihatkan bahwa antara pelatihan dan prestasi kerja karyawan PT. Landipo Niaga Raya memiliki keeratan hubungan yang cukup besar. Korelasi antara variabel independen dan dependen bersifat positif. Artinya jika nilai pelatihan naik, maka akan direspon positif dengan kenaikan nilai prestasi kerja. Pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya kesempatan karyawan yang sama serta berkesinambungan untuk mengikuti pelatihan secara nyata akan meningkatkan prestasi kerja karyawan. Adapun lainnya disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti motivasi, kepuasan kerja, kompensasi, tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan dan lain sebagainya.]]>
<![CDATA[Pengaruh Tunjangan Fungsional terhadap Kinerja Pegawai pada Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Muhammad Zabir Zainuddin]]>;
<![CDATA[La Ode Abdul Manan]]>;
<![CDATA[Sandi Hamsah]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tunjangan Fungsional terhadap Kinerja Pegawai pada Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan cara menyebarkan angket yang berisikan penyataan-pernyataan yang harus dijawab kepada sejumlah responden yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis sebab akibat (regresi linear sederhana) karena penelitian ini berusaha menyelidiki pengaruh antara dua variabel penelitian, yaitu Tunjangan Fungsional dan Kinerja Pegawai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai yang menjabat sebagai Fungsional Pustakawan yang berjumlah 16 orang. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah total sampling, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 16 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tunjangan fungsional terhadap kinerja pustakawan pada Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil pengujian determinasi menunjukkan bahwa nilai Korelasi/hubungan (R) sebesar 0,428. Nilai (R Square) 0,183 Hal ini menunjukkan bahwa hasil 18,3%, yang memiliki pengertian bahwa kontribusi variabel Tunjangan Fungsional terhadap variabel kinerja Pegawai berpengaruh tapi tidak signifikan.]]>
