cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 682 Documents
 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Abdul Nashar; Haeriyah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: April (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i1.55

Abstract

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuantujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Lnggea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada bidang pelaksanaan adminstrasi pemerintahan Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berperan secara efektif dalam menunjang pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemrintahan di Desa Langgea Indah: a. Tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan cara penerapan dari fungsi administrasi pemerintahan desa baik secara konseptual maupun teknis; b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan menajemen pembangunan desa; c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.
Effectiveness of Village Government: Study at Onewila Village Office, Ranomeeto District South Konawe Regency Haeruddin; Abdul Nashar; St. Jawiah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: April (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i1.56

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data; menggunakan Model Interaktif. Hasil penelitian; menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan terkait Fokus Peneletian, yaitu; Indikator Produksi, Efisiensi, Dan Adaptasi/ Fleksibilitas telah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi: a. Hendaknya kualitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan perangkatnya perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau penataran. b. Hendaknya Sumber pendapatan keuangan Pemerintah Desa seperti Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan lain seperti Dana Desa lebih dioptimalkan. c. Hendaknya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang cukup memadai. D. Hendaknya Fasilitas kerja disediakan secara memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas perangkat desa.
Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Sufrianto, Sufrianto; Joko Tri Brata; Asri Djauhar; Sufrianto; St. Jawiah; Ni Komang Esi Yuningsih
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: April (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i1.57

Abstract

Partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi  selain  telah  menjadi  kata  kunci  dalam  pembangunan,  juga menjadi  salah  satu  karakteristik  dari  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik.  Tujuan umum penelitian adalah mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan Khusus penelitian adalah mendeskripsikan partisipasi masyarakat dari aspek ; (1) masalah dan kebutuhan (2) peluang yang sama dalam perencanaan; (3) sinergitas perencanaa dan (4)  Legalitas perencanaan. Metode Penelitian adalah dengan desain penelitian kualitatif menggunakan partisipan secara acak kepada mereka yang memneuhi kriteria sudah bermukim diatas 40 tahun, enggunakan metode observasi dan wawancara, sementara itu teknik analisa data dengan triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masalah dan kebutuhan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang dimasyarakat. Berkaitan  masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam perencanaan, dibutuhkan kerja keras Kepala Desa Alebo agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Berkaitan dengan Sinergitas perencanaan, belum dilakukan optimal, karena keterlibatan masyarakat belum terwakili. Berkaitan dengan indikator keempat yakni Legalitas perecanaan, sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sudah mengacu  pada  semua peraturan yang berlaku. Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, maka untuk menyempurnakan perencanaan partisipatif, maka faktor keterlibatan masyarakat dapat ditingkatan dengan upaya ; (1) Pendidikan melalui pelatihan, (2) meningkatkan Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan (3) meningkatkan Partisipasi aktif dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.
Penelitian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Seni Tari: Konsep dan Metode Dwiyana Habsary; Indra Bulan; Afrizal Yudha Setiawan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.62

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dan metode dalam mengkaji nilai karakter dalam materi seni khususnya seni tari. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Konsep yang digunakan nilai karakter, koreografi, dan pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, antara lain studi pustaka, berupa kajian artikel-artikel yang menulis tentang nilai karakter terutama penelitian nilai karakter yang terdapat dalam pembelajaran seni. Wawancara yang dilakukan pada beberapa guru seni di sekolah yang terdapat di Bandar Lampung. Dokumentasi berupa rekaman wawancara baik berupa rekaman suara, maupun rekaman tangkap layar. Hasil penelitian ini berupa prosedur meneliti nilai karakter yang ada pada materi pembelajaran seni.
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara: Studi Pasca Pelaksanaan Program PNPM-MP Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.65

Abstract

Implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah terkait konten dan konteks kebijakan yang ditunjukan oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi kebijakan PNPM-MP yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan PNPM-MP. Berdasarkan hasil penelitian ini konsep baru yang dihasilkan adalah bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, ditentukan oleh komitmen terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang visioner serta didukung dengan anggaran yang dikelola secara objektif, transparan dan akuntabel.
Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Rahmad Satria; Rizki Amalia Fitriani; Agustinus Astono; Purwanto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.67

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, antara lain studi pustaka, berupa kajian artikel-artikel yang menulis tentang judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Wawancara yang dilakukan pada beberapa Penyidik Polri dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar. Dokumentasi berupa rekaman wawancara. Hasil penelitian ini adalah tindakan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pelestarian Hutan melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Marningot Tua Natalis Situmorang; Linda Noviana
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.68

Abstract

Paper ini merupakan hasil penelitian terhadap Program Perhutanan Sosial berbasis masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola hutan bersama Perum Perhutani. Program tersebut bernama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dalam konsep nya program ini harus mensejahterakan seluruh rakyat yang berada di sekitar hutan dengan hutan tetap lestari. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di desa yang lahannya masuk dalam Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Puncak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cianjur, wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sangat besar manfaatnya bagi mayarakat yang tinggal di sekitar hutan walaupun harus diakui masih terdapat berbagai kekurangan yang harus disesuaikan dengan peraturan dan kebiasaan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan kehidupannya terhadap hutan itu sendiri.
Perlindungan Hukum Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah di Kendari Sri Khayati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan teoritis dalam industrilisasi dan perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah Penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidaih-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. yaitu norma-nonna hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Perattran Menteri Negara/ Kepala Bsdan Pertsnahan Nasional, Keputusan Menteri dan Keputusan Pengadilan bahwa fungsi sosial hak milik atas tanah dianggap menjadi dua kepentingan yakni kepentingan individu pemilik tanah dan kepentingan di luar individu pemilik tanah. Munculnya pembangunan industri melahirkan perubahan-perubahan yang ada gilirannya menentukan eksistensi fungsi sosial hak milik atas tanah. Fungsi sosial yang diidealkan dalam normatif aktualisasinya sangat ditentukan oleh perubahan sosial yang terjadi. Sosial-kultural yang semakin majemuk dan heterogen menentukan aktualisasi fungsi sosial tersebut. Fungsi sosial sebagai nilai, berkembang dan berubah berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu dan dari kelompok manusia satu kepada kelompok manusia yang lain. Fungsi sosial dipahami berdasar keajengan (regularities, nomos) atau keseregaman (uniformities), bukan sebagai norma positif dan bukan sebagai keharusan-keharusan semata. Jadi fungsi sosial dipahami bukan dalam tataran idealnya melainkan lebih pada tataran aktualnya sebagai realitas yang teramati. Jadi penguasaan dan penggunaan tanah dalam masyarakat yang pada hakikatnya merupakan produk dari bekerjanya berbagai faktor yang saling berinteraksi, yaitu, dinamika internal, intervensi pemerintah dengan berbagai kebijakan.
Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum Purwanto; Rizki Amalia Fitriani; Yenny Aman Serah; Agustinus Astono; Weni Sentia Marsalena
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.72

Abstract

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.  kelebihan dari penggunaan metode hybrid arbitration ialah memberikan putusan yang final,  Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan, dan Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kelemahan  hybrid arbitration, antara lain: Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai,  rentan dan dapat ditantang serta  Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar menjadi berat sebelah. Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode hybrid arbitration sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui arbitration karena metode hybrid arbitration merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan terlebih dahulu, apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode hybrid sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.
Model pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari St. Fatmawati.L; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.73

Abstract

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari terhadap Narapidana antara lain pelaksanaan pembinaan kepribadian, yang mana terdiri dari pembinaan kerohanian agama (Islam, Kristen, Katholik, dan Budha), Pembinaan terkait eksistensi kesadaran nasionalisme, penyuluhan terkait  Hukum maupun HAM, penyuluhan pada aspek  kesehatan, pembinaan rekreasi yang terdiri atas pembinaan olahraga, kegiatan acara nonton tv, dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada pembinaan kemandirian atau ketrampilan dan kesenian. Seluruh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari yang berjumlah 106 orang telah menerima program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS dengan aman dan tertib. Sedangkan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari antara lain adalah kurangnya jumlah petugas pengamanan yang berjaga, masih adanya oknum petugas yang menjembatani Narapidana mempunyai barang-barang terlarang seperti (handphone, powerbank, kabel charge), kurangnya dana untuk bahan makanan yang akan diberikan kepada Narapidana sehingga menyebabkan makanan yang dikonsumsi kurang layak, kurangnya pengetahuan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mengenai tata cara penggunaan senjata api, sehingga menyebabkan petugas yang berjaga tidak di bekali dengan senjata apapun untuk berjaga-jaga ketika terjadi keributan antar Narapidana di dalam blok hunian

Page 3 of 69 | Total Record : 682

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue