Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles
682 Documents
<![CDATA[Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah pada Kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara ]]>
<![CDATA[Nonia Sakka Lebang]]>;
<![CDATA[La Ode Muhammad Adam Nur]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2: Agustus (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i2.240
<![CDATA[Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban sebagai pelayan masyarakat diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pelaksanaan disiplin kerja aparatur pemerintah yang tertuang dalam ketentuan tersebut diatas mengandung arti bahwa seorang aparatur pemerintah mempunyai kewajiban dan larangan yang diembannya. Selain dari kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas kesehariannya untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, seorang PNS juga mempunyai hak-hak yang berupa penggajian dan promosi jabatan yang penilaiannya dilakukan berdasarkan tingkat disiplin dan kualitas kerja yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin kerja aparatur pemerintah di kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake belum mencapai taraf optimal yang ditunjukkan oleh adanya kebiasaan masuk dan pulang kantor tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi pelayanan masyarakat membutuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri masing-masing individu serta pengawasan yang rutin dari atasan mereka. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan disiplin kerja pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake adalah minimnya motivasi individu dalam bekerja dan pengaruh lingkungan kerja mereka berupa, proses pengawasan dan pemberian contoh perilaku disiplin atasan mereka yang masih rendah.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan ]]>
<![CDATA[AYU LESTARI DEWI]]>;
<![CDATA[La Panga Mpalasi]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2: Agustus (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i2.241
<![CDATA[Pembangunan Pertanian merupakan upaya sadar dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dilaksanakan melalui pendekatan Agribisnis. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan perubahan ekosistem lingkungan hidup disebabkan oleh semakin tingginya karagaman dalam implementasi kebijakan pembangunan pertanian, industri dan pelaku usaha lainnya. Perubahan kualitas lingkungan atas pemanfaatan suatu ekosistem tentunya dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya untuk kelangsungan hidup baik itu dalam sektor ekonomi dan social maupun budaya jika tidak dikelola dengan sepantasnya. Fenomena maraknya perdagangan hewan dan lalu lintas pelaku usaha sangat mempengaruhi Kesehatan hewan dimana kesehatan hewan merupakan urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Penerapan kebijakan Hewan ternak merupakan salah satu pendorong aspek bisnis di Indonesia, dimana hewan juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan (kotorannya dijadikan pupuk). Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, baik sebagai ternak bibit maupun sebagai produk hewani yang dapat diambil daging, susu, dan lainnya.]]>
<![CDATA[Prototype Usahatani Terpadu Jambu Mete Dikembangkan Petani Berbasis Entrepreneurship di Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[La Panga Mpalasi]]>;
<![CDATA[Rasidin Utha]]>;
<![CDATA[I Wayan Puguh]]>;
<![CDATA[La Oge]]>;
<![CDATA[Ayu Lestari Dewi]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2: Agustus (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i2.242
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Identifikasi karateristik faktor pembatas internal dan eksternal usahatani terpadu jambu mete, (2) Mendesain Prototype Diversifikasi Usahatani Terpadu yang dikembangkan petani jambu mete di Sulawesi Tenggara, (3) Merumuskan kebijakan prioritas strategi pengembangan diversifikasi usahatani terpadu yang ekonomis dan berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan pada sentra produksi jambu mete di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan metode survey. Penentuan sampling menggunakan Cluster sampling pada setiap pola usahatani terpadu.yang dikembangkan petani jambu mete di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1). Karateristik faktor pembatas internal dan eksternal Usahatani Terpadu jambu mete di Sultra adalah kondisi sosial ekonomi petani, pola usahatani, kelompok tani, dan penanganan pascapanen serta kebijakan pemerintah. (2). Desain Prototype diversifikasi Usahatani Terpadu yang dikembangkan petani jambu mete di Sultra ditinjau dari aspek adopsi teknologinya sebagai berikut; (a). Multiple Crops farms diversified Prototype pola Mixed Culture dengan metode horizontal dan vertikal kontrak: Jambu mete – Pisang/kelapa/ Rumput Makanan Ternak (HMT). (b). Multiple Integrated farms Diversified Prototype Pola Integrasi dengan metode vertikal koordinatif : Jambu mete - ternak Sapi/Kuda /Kambing /Unggas dan HMT. (c). Multiple Product bisnis diversified Prototype, pola Regional Farms bussines, metode Vertikal Kontrak seperti : Usaha Pengolahan Jambu mete, Usaha Sarana produksi, Usaha Pemasaran hasil Usahatani terpadu dan by produknya (3)Kebijakan . prioritas strategi pengembangan usahatani terpadu jambu mete yang ekonomis dan berkelanjutan melalui: a) Strategi PSI_KPJ (Pangkas – Sanitasi –Integrasi- Kelola- Panen – Jual), prototipe diversifikasi Multiple integrated farms, pola vertikal koordinatif. b) Rehabilitasi – Sanitasi- sambung pucuk- kelola - panen – jual (RSS-KPJ) adalah Prototipe diversifikasi Multiple crops farming system, pola horizontal dan c) PEG-PAP (Proteksi Eksport gelondong – Pabrikasi - Aneka produk - pemasaran), prototipe diversifikasi Multiple product farm bussines pola regional vertikal kontrak.]]>
<![CDATA[Use of Instagram as a Means of Promotion by Creative Fashion Industry Manager in Bekasi City ]]>
<![CDATA[Fachmi Tamzil]]>;
<![CDATA[Sarlina Sari]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.260
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Instagram sebagai Sarana Promosi oleh Pengelola Industri Kreatif Fashion di Kota Bekasi. Penelitian difokuskan pada Pengelola yang menggunakan instagram sebagai sarana promosi, ada tidaknya personil khusus yang mengelola instagram, frekuensi update informasi di instagram, materi promosi, keunggulan yang dipromosikan, penilaian keberhasilan promosi, kriteria dan tingkat keberhasilan promosi melalui instagram. Metode yang dilakukan adalah Survei dengan teknik analisis deskriptif. Teknik Pengumpulan data antara lain penyebaran angket/questioner, wawancara dan studi pustaka. Populasi penelitian adalah 220 pengelola. Sampel diukur dengan rumus Yamane yang menghasilkan ukuran sampel 69, diproporsikan berdasarkan wilayah dan ditentukan dengan cara random. Hasil penelitian memperlihatkan seluruh responden menggunakan media sosial dan instagram merupakan media sosial yang paling banyak digunakan dan dinilai paling efektif oleh Pengelola Industri Fashion di Kota Bekasi. Sebagian besar pengelola atau sekitar 97% menyediakan personil dan dana khusus untuk mengelola instagram. 78% pengelola melakukan update informasi di instagram setiap hari dan materi yang paling banyak diinformasikan mengenai daftar produk serta kualitas produk menjadi keunggulan yang dipromosikan di instagram. Sebanyak 61% pengelola selalu melakukan penilaian keberhasilan promosi dengan jumlah Friends/Like/Members sebagai kriteria utama penilaian. Beriklan melalui Instagram dinilai berhasil oleh sekitar 59% pengelola dan dianggap kurang optimal oleh 41% pengelola industri fashion di kota Bekasi.]]>
<![CDATA[Cyber Terrorism: Analisis Hukum Pidana Mengenai Serangan Bjorka Terhadap Data Negara ]]>
<![CDATA[Yuko Fitrian]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.278
<![CDATA[Pemanfaatan dunia maya bagaikan pedang bermata dua. Selain memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, tidak jarang ada yang memanfaatkan dunia maya sebagai sarana memecah belah suatu bangsa, ancaman bagi kedaulatan bangsa dan lain sebagainya. Dampak negatif dari dunia maya ini sejalan dengan kasus bocornya data pribadi milik penduduk Indonesia dan data pribadi negara Indonesia yang dilakukan oleh seorang hacker yang dikenal dengan nama bjorka. Bjorka, seperti diketahui, menjadi viral karena mengaku telah meretas data pribadi penduduk Indonesia dan data pribadi negara Indonesia. Data-data tersebut kemudian dijual dan disebarkan di situs Breach Forums. Kajian hukum yang dilakukan adalah kajian hukum normatif terhadap ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Artikel ini bertujuan untuk membedah dan mendapatkan konsep yang ideal mengenai perspektif hukum pidana, khususnya Pidana di bidang Teknologi dan Informasi, dalam mengkaji Cyber Terrorism yang dilakukan oleh Bjorka. Pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat seharusnya terlibat dalam menyusun kesimpulan terkait regulasi baru mengenai terorisme cyber. Sementara itu, semua pihak harus menyatukan pikiran dan tekad untuk melakukan konsolidasi guna membawa angin segar untuk membentuk payung hukum khusus terkait cyber terrorism yang semakin hari semakin memasuki ruang-ruang maya bangsa Indonesia. Perkembangan jaman yang selalu bergerak maju harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang relevan dengan masyarakat saat itu.]]>
<![CDATA[Mekanisme dalam penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di BPSK Prov Sultra Kota Kendari) ]]>
<![CDATA[Sri Khayati]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.283
<![CDATA[Adapun tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2. Untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan putusan BPSK dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan di BPSK Kendari, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, serta pengumpulandata2 yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu menganalisis semua data yang diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Proses pengajuan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara tertulis atau lisan melalui sekretariat BPSK. Adapun tahap selanjutnya ketua BPSK memanggil pelaku usah secara tertulis setelah ada pengaduan dari konsumen. Tahap berikutnya pihak yang bersengketa menghadap ketua BPSK yang ditugaskan untuk dijelaskan tentang mekanismenya Selanjutnya ditawarkan untuk memilih cara penyelesaian sengketanya dan para pihak menandatangani kesepakatan apabila para pihak memilih konsiliasi atau mediasi maka ketua BPSK akan membentuk majelis dan menetapkan waktu ditempat persidangan. dan bilamana para pihak memilih arbitrase, maka para pihak dipersilahkan memilih arbitrase yang disediakan BPSK, selanjutnya ketua BPSK menetapkan majelis dan waktu serta tempat persidangan. Mengenai tata cara atau bentuk penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan dengan 3 cara: Penyelesaian sengketa secara konsiliasi; (a) Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi (b) Penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Dan Kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK adalah bersifat final dan mengikat. Akan tetapi terhadap putusan BPSK ini berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 dalam Pasal 2 menyatakan keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Oleh karena itu putusan BPSK di dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara rabitrase tidak bersifat final dan mengikat. Sedangkan keputusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dan mediasi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat karena tidak dapat diajukan keberatan. Namun putusan BPSK baik putusan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ditempat konsumen di rugikan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Joko Tri Brata]]>;
<![CDATA[Catur Sugiarti]]>;
<![CDATA[Rahmisyari]]>;
<![CDATA[Asri Djauhar]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.290
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pengelolaan Pariwisata di Propinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah beberapa dokumen perencanaan daerah baik di Sulawesi Tenggara maupun daerah banding lainnya dan pendalaman dengan pengelola kebijakan pariwisata dan dianalisa dengan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian mengambarkan bahwa pengelolaan pariwisata selalu bertumpu pada perencanaan yang menegaskan potensi pada setiap wilayah, dan selalu mengoptimalkan peran lembaga pengelola baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga yang mengusahakan industri pariwisata. Saran yang disampaikan adalah semua elemen pengelola perlu melakukan inovasi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan usaha wisata.]]>
<![CDATA[SIM Card dengan Identitas Palsu: Melanggar Hukum atau Area Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Syarif Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.292
<![CDATA[Perlindungan data pribadi sangat penting dalam kegiatan pendaftaran kartu SIM card, terutama jika menggunakan data pribadi orang lain. Pendaftaran kartu SIM card dengan menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin dapat membahayakan privasi dan keamanan data pribadi orang tersebut. Tindakan ini juga melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan SIM card dengan identitas palsu dan mempertimbangkan aspek hukum serta perlindungan data pribadi yang terkait. SIM card dengan identitas palsu telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, karena dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, penipuan, dan pelanggaran privasi. Dalam penelitian ini, kami menjelajahi konsep identitas palsu, perlindungan data pribadi, serta kerangka hukum yang mengatur penggunaan SIM card. Berdasarkan hasil kajian normatif, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah penggunaan SIM card dengan identitas palsu, antara lain: (1) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pendaftaran kartu SIM; (2) edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko penggunaan identitas palsu; (3) peran aktif penyedia layanan telekomunikasi dalam memastikan kepatuhan pelanggan terhadap regulasi dan melindungi data pribadi mereka; serta (4) pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi area kelabu dalam perlindungan data pribadi.]]>
<![CDATA[Modal Sosial Pengelolaan Pariwisata Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Abdul Nashar]]>;
<![CDATA[Siti Jawiah]]>;
<![CDATA[Joko Tri Brata]]>;
<![CDATA[Nonia Sakka Lebang]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.296
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Modal Sosial dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Kendari Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah beberapa dokumen yang berkaitan dengan modal sosial dan Pariwisata di Kota kendari . Hasil penelitian mengambarkan bahwa pengelolaan pariwisata dapat dan akan lebih baik jika dilaksanakan dengan penguatan pada modal sosial yang bertumpu pada Tiga unsur utama dalam modal sosial yakni ; mutual trust (saling percaya), reciprocity (hubungan timbal balik), dan jaringan sosial (networking). Modal sosial merujuk pada norma-norma, jaringan dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat melalui: 1. Sharing information (berbagi informasi), 2. Coordinating activities (mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas) dan 3. Peran antar anggota kelompok dalam membuat keputusan bersama. Bentuk Modal ssial dalam sosial Mapping adalah : 1. Social bounding (perekat sosial), 2. Social bridging (jembatan sosial), dan 3. Social linking (hubungan/jaringan sosial)]]>
<![CDATA[Pengaruh Harga Pokok Penjualan dan Volume Penjualan terhadap Laba Kotor pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Periode 2012-2021 ]]>
<![CDATA[Putriawan, Adelia]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.301
<![CDATA[Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan harga pokok penjualan dan volume penjualan terhadap laba kotor PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 2012-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial variabel harga pokok penjualan terhadap laba kotor yang ditunjukkan dengan koefisiaen regresi sebesar 0,409, dan nilai signifikan uji t sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau α = 5%. Sedangkan untuk variabel volume penjualan nilai signifikansi sebesar 0,858 yang berarti lebih besar dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa Volume Penjualan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap laba kotor, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sementara uji simultan (uji F) yang dihasilkan untuk variabel harga pokok penjualan dan volume penjualan terhadap laba kotor PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk menunjukkan nilai R Square sebesar 0,972 yang berarti baharga harga pokok penjualan dan volume penjualan memiliki pengaruh 97,2% dan sisanya sebsar 2,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.]]>
