cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 1,002 Documents
 94   95   96   97   98 
Tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur tengah, Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dalam Perspektif Hukum Islam Habibi; Ma'ani, Bahrul; Abdul Ghani, Ruslan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2460

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tradisi Kenduri Sko dalam Persfektif hukum Islam.penelitian ini akan melihat tradisi dari sudut pandang hukum Islam, apakah tradisi kenduri Sko sudah sejalan dengan hukum Islam dan melihat nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalam tradisi Kenduri Sko. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara yang dilakukan di Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap beberapan orang responden. Hipotesis dalam penelitian ini adalah (1) ada kebiasaan pelaksanaan tradisi Kenduri Sko; (2) ada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktik tradisi Kenduri Sko; (3) status hukum tradisi Kenduri Sko jika ditinjau dari Persfektif hukum Islam. Pengujian hipotesis menggunakan analisi deskriptif, dengan mengelompokkan data dan melakukan interpretasi. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: (1) terjadinya praktek tradisi Kenduri Sko di Kelurahan Lempur Tengah, (2) terdapat nilai-nilai Islam pada tradisi Kenduri Sko yang telah diwariskan sejak zaman dahulu, (3) hukum islam melarang beberapa acara pada tradisi Kenduri Sko, tetapi tidak semuanya, karena dalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan Islam. Berdasarkan temuan penelitian ini, tradisi kenduri Sko tetap boleh dilaksanakan dengan syarat harus menghilangkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam. Karena hal-hal yang dilarang itu menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.
Avoided Loss Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Keamanan Nasional, Ekologis, dan Human Security Indonesia Khalwani, Khulfi; Hanita, Margaretha; Cipta, Jaya D.
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2463

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan permasalahan lingkungan yang memiliki dampak multidimensional terhadap keamanan nasional, terutama melalui gangguan pada kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan luas area terbakar. Namun, capaian tersebut masih cenderung dipahami secara deskriptif dalam perspektif lingkungan, tanpa disertai pengukuran yang memadai terhadap kerugian sosial-ekonomi yang berhasil dicegah, serta belum sepenuhnya ditempatkan dalam kerangka keamanan nasional yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai kerugian sosial-ekonomi yang berhasil dihindarkan (avoided loss) akibat penurunan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mereposisi pengendalian karhutla sebagai bentuk aksi iklim yang berkontribusi terhadap penguatan keamanan nasional melalui stabilitas ekologis dan pertahanan non-militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan, yang diperkaya dengan estimasi ekonomi lingkungan berbasis data sekunder. Perhitungan avoided loss dilakukan menggunakan pendekatan konservatif per hektare dan dianalisis dalam kerangka keamanan non-tradisional. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif konstruktivisme yang memandang ancaman sebagai hasil konstruksi sosial, serta pendekatan human security yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi sebagai bagian dari keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan sekitar 78% luas karhutla dibandingkan baseline krisis 2019 telah mencegah kerugian sekitar Rp38,7 triliun. Selain memperbaiki kondisi lingkungan, pengendalian karhutla juga menurunkan risiko kesehatan, gangguan ekonomi, dan kerentanan sosial. Dengan demikian, pencegahan karhutla dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan preventif non-militer yang memperkuat keamanan nasional melalui perlindungan sistem ekologis dan kesejahteraan manusia dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.
Meso Analisis Perumusan Peraturan tentang Pengembangan dan Pengoperasian Lapangan Padel dan Olahraga di Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Fathuurrahmaan, Amma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2465

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan olahraga di masyarakat perkotaan modern, yang telah bertransformasi dari sekadar aktivitas fisik menjadi gaya hidup, identitas sosial, dan sektor ekonomi strategis. Fenomena ini jelas terlihat pada pertumbuhan padel yang pesat di Jakarta, ditandai dengan perkembangan pesat fasilitas lapangan padel. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi, sehingga menimbulkan berbagai masalah, khususnya keluhan masyarakat terkait kebisingan, gangguan lingkungan, dan perubahan sosial di kawasan permukiman. Situasi ini mengungkapkan dinamika kebijakan publik yang menarik untuk dipelajari, khususnya dalam konteks keterlambatan kebijakan dan proses perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena keluhan masyarakat terkait pengoperasian lapangan padel di Jakarta dan meneliti proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal, laporan media, dan dokumen kebijakan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan meso, yang menekankan interaksi antara opini publik, media, dan aktor kebijakan dalam proses penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pesat lapangan padel di Jakarta mencerminkan fenomena keterlambatan kebijakan, di mana pengembangan infrastruktur olahraga tidak disertai dengan regulasi yang memadai. Keluhan publik yang diangkat di ruang publik berfungsi sebagai masukan kebijakan dari perspektif pendekatan sistem, mendorong pemerintah untuk merespons melalui proses perumusan kebijakan. Lebih lanjut, proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dapat dianalisis menggunakan model Kerangka Aliran Berganda (Multiple Streams Framework), yang dicirikan oleh konvergensi aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik dalam satu jendela kebijakan. Konvergensi ketiga aliran ini menghasilkan kebijakan seperti pembatasan jam operasional, larangan pembangunan lapangan padel di kawasan perumahan, dan penggunaan wajib sistem peredam suara. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dalam konteks olahraga perkotaan tidak hanya bersifat teknokratis tetapi juga merupakan hasil interaksi antara dinamika sosial, tekanan publik, dan pertimbangan politik. Oleh karena itu, penguatan regulasi komprehensif, peningkatan partisipasi publik, dan koordinasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.
Merawat Alam, Menyembuhkan Manusia: Kajian Relasi Ekologis melalui Pemanfaatan Limbah Kulit Jeruk Nipis dan Daun Kemangi Saphira, Alyahana; Alkaira S, Tivany; Shabrina, Siti Nur
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2467

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis relasi ekologis antara manusia dan alam melalui pemanfaatan limbah kulit jeruk nipis dan daun kemangi sebagai bahan lilin aromaterapi alami. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif, yang melibatkan pengolahan limbah organik menjadi produk aromaterapi serta pengamatan terhadap karakteristik fisik, aroma, dan manfaat yang dihasilkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa limbah kulit jeruk nipis dan daun kemangi masih mengandung senyawa bioaktif, terutama minyak atsiri dan flavonoid, yang berpotensi memberikan efek relaksasi, kesegaran, dan kenyamanan psikologis. Selain itu, pemanfaatan limbah tersebut terbukti ramah lingkungan dan mampu mengurangi volume sampah organik rumah tangga. Kajian ini juga menegaskan bahwa praktik sederhana berbasis sumber daya lokal dapat menjadi sarana edukatif untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan etika ekologis. Implikasi penelitian ini mencakup penguatan kesadaran ekologis, pengembangan produk kesehatan alternatif berbasis alam, serta peluang pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan limbah organik tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.
Analisis Filsafat Kebijakan Peraturan Menteri Komdigi No. 9 Tahun 2026 Tentang Pembatasan Penggunaan Media Sosial Pada Anak Fathuurrahmaan, Amma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2468

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang telah membawa perubahan signifikan pada pola interaksi sosial, termasuk di kalangan anak-anak sebagai kelompok rentan. Di Indonesia, tingginya tingkat penggunaan media sosial oleh anak-anak tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti cyberbullying, kecanduan digital, paparan konten negatif, dan risiko eksploitasi di ruang digital. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan media sosial oleh anak-anak sebagai langkah perlindungan. Namun, kebijakan ini perlu dipahami tidak hanya secara administratif tetapi juga diteliti secara mendalam dari perspektif filsafat kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ini dari perspektif filsafat kebijakan publik dalam administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-filosofis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, seperti yang diusulkan oleh Mestika Zed, dengan memanfaatkan data primer berupa dokumen kebijakan dan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan institusional. Teknik analisis data menggunakan analisis filosofi kebijakan yang menekankan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta menggunakan pendekatan utilitarian dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan media sosial untuk anak-anak memiliki legitimasi filosofis yang kuat. Dari perspektif Surya Permana, kebijakan ini merupakan konstruksi normatif yang mencerminkan integrasi dimensi ontologis (anak-anak sebagai subjek yang rentan), epistemologis (berdasarkan pengetahuan empiris tentang dampak negatif media sosial), dan aksiologis (berorientasi pada perlindungan anak dan kesejahteraan sosial). Sementara itu, dari perspektif utilitarian, kebijakan ini dianggap rasional karena berorientasi pada pencapaian manfaat terbesar bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi anak-anak dari berbagai risiko di ruang digital. Pendekatan Jeremy Bentham menekankan memaksimalkan manfaat sosial, sedangkan John Stuart Mill menekankan pentingnya menyeimbangkan perlindungan dan kebebasan individu melalui prinsip bahaya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tidak hanya memiliki legitimasi administratif tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam kerangka filosofi kebijakan publik. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan anak sebagai kelompok rentan dan pencapaian kesejahteraan sosial kolektif. Namun, implementasi kebijakan perlu proporsional dan komprehensif untuk memastikan pengembangan otonomi anak dan kualitas hidup di era digital.
Penegakan Hukum terhadap Kasus Fraud Perbankan yang Melibatkan Teknologi Artificial Intelligence Hijriani, Hijriani; Manan, La Ode Abdul; Sallu , Sulfikar; Marlin , Marlin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2469

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap kasus fraud perbankan yang melibatkan teknologi Artificial Intelligence (AI), mengingat perkembangan AI telah melahirkan modus kejahatan baru seperti deepfake, voice cloning, synthetic identity, dan manipulasi e-KYC yang semakin sulit dideteksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan menelaah peraturan perbankan, perlindungan data pribadi, dan kebijakan OJK, untuk menjawab dua persoalan utama: efektivitas regulasi dan pengawasan yang ada, serta model penegakan hukum yang paling efektif dalam menangani fraud berbasis AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah berkembang melalui UU P2SK, UU ITE, UU PDP, POJK 11/2022, serta Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek audit algoritma, transparansi model, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa model yang paling efektif adalah Integrated Risk-Based Enforcement Model (IRBEM), yaitu model penegakan hukum terpadu yang menggabungkan deteksi dini, investigasi digital forensik, penuntutan berbasis pertanggungjawaban korporasi, dan pemulihan kerugian nasabah secara cepat. Dengan model tersebut, penegakan hukum terhadap fraud AI perbankan dapat dilakukan secara lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kejahatan digital di sektor keuangan
Jenis Jenis Media Pembelajaran dan Peranannya dalam Meningkatkan Hasil (Belajar Kognitif) Mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang Maryati, Sri; Bagas Saputra; Agnes Tiara; Revalina Septika; Juniasti, Hana Nuryoja; Anisa Rahma Utami; M Abdul Mutholib; Lutfiatul Nahdia Mataul Hayat; Muhammad Ali Ar-rasidik
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2470

Abstract

Studi ini bertujuan untuk secara komprehensif meneliti klasifikasi berbagai jenis media pembelajaran, karakteristiknya, dan fungsinya dalam konteks pembelajaran. Media pembelajaran merupakan elemen penting yang menghubungkan penyampaian informasi dari pendidik kepada siswa. Studi ini mengklasifikasikan media berdasarkan aspek-aspek seperti bentuk fisik, teknologi pendukung, dan metode penyajian, termasuk media visual, audio, audiovisual, dan digital. Lebih lanjut, jenis media dieksplorasi berdasarkan penerapannya dalam pembelajaran tradisional dan modern. Karakteristik media disoroti, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik, seperti kemampuan untuk merangsang indra, tingkat interaktivitas, dan tahap awal. Pemahaman ini sangat penting untuk menyesuaikan pemilihan media dengan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan karakteristik siswa. Selain itu, studi ini membahas peran media dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, seperti menjelaskan konsep dengan lebih jelas, memotivasi siswa, dan memberikan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Temuan studi menunjukkan bahwa penggunaan media yang tepat dan terstruktur dapat secara substansial meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik perlu mengembangkan keterampilan dalam memilih, mengelola, dan mengoptimalkan media untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Strategi Penguatan Industri Mikro dan Kecil Berbasis Potensi Lokal di Provinsi Kalimantan Barat Immanuel, Tukkot Hamonangan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2471

Abstract

Industri Mikro dan Kecil (IMK) memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi IMK di Provinsi Kalimantan Barat serta merumuskan strategi penguatan berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan literatur ilmiah (BPS, 2024; Tambunan, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sektor dominan dengan berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya adopsi teknologi. Strategi penguatan yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi usaha, akses pembiayaan, dan kolaborasi stakeholder. Sinergi antar pihak menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem IMK yang kompetitif dan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu Sibarani, Palty Zainal; Tahili , Mashuri H.; Haris , Subhan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2023. Penelitian menggunakan model implementasi George C. Edward III dengan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Sosialisasi kebijakan belum merata sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman aparatur. Selain itu, kompetensi teknis pegawai masih terbatas, sementara konsistensi penerapan dan kepatuhan terhadap standar belum maksimal. Dari sisi struktur birokrasi, meskipun pedoman dan prosedur telah tersedia, pengawasan dan evaluasi masih lemah sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam praktik administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh interaksi keempat variabel tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengawasan, serta komitmen pimpinan guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan profesional.
Problematik Hukum Hak Atas Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Zona Merah Pasca Likuifaksi di Kota Palu Yanji, Non Sri Febby; Miqat , Nurul; Lasatu, Asri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2473

Abstract

Penetapan zona merah pasca likuifaksi di Kota Palu merupakan kebijakan mitigasi bencana yang menimbulkan problematik yuridis terhadap hak atas tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penetapan zona merah terhadap hak atas tanah serta untuk menemukan problem yang menghambat pemenuhan kepastian hukum bagi pemegang hak di wilayah terdampak. Jenis penelitian adalah normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, sosiologis dan data lapangan yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Kota Palu kemudian teknik analisis menggunakan analisis kualitatif dengan penalaran hukum deduktif dan interpretatif. Rumusan masalah pertama bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang lahannya ditetapkan sebagai zona merah pasca likuifaksi, yang ke dua apa problem normatif dan empiris dalam pelaksanaan kebijakan penetapan zona merah terhadap hak atas tanah. Hasil penelitian rumusan masalah pertama menunjukan implementasi kebijakan ini belum memberikan kepastian substansif karena pemerintah cenderung mengedepankan bantuan Huntap namun menekan hak perdata warga melalui wacana hibah. Hasil penelitian rumusan masalah ke dua terdapat disharmoni yuridis antara kebijakan penataan ruang dengan jaminan hak milik warga yang terdampak likuifaksi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum substansif, sehingga diperlukan pemulihan hak melalui mekanisme pengadaan tanah dengan ganti kerugian yang adil guna menjamin perlindungan hak milik warga.

Page 96 of 101 | Total Record : 1002

 94   95   96   97   98 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1: April (2026) Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue