cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Margareth Rantung
Contact Email
administro@unima.ac.id
Phone
+6282192078663
Journal Mail Official
administro@unima.ac.id
Editorial Address
Program Studi Administrasi Negera, Kampus Unima di Tondano Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 95632
Location
Kab. minahasa,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara
Published by Universitas Negeri Manado
ISSN : 27146413     EISSN : 27146421     DOI : https://doi.org/10.53682/administro.v2i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
urnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara is a journal published twice a year (June and December) with open and free access. Jurnal Administro has been published since 2019 by LPPM UNIMA (ISSN: 2714-6413 and e-ISSN: 2714-6421) and recevied articel in Bahasa and English for being published. This Journal embraces manuscripts in the field of public administration in the form of book reviews and also article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. We invite lecturers, researchers, students of Public Administration and other related disciplines to submit articles on the results of field research, theoretical discourse, and document content analysis to Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara. The administro journal has been supported by the OJS 3 website system which is a new website that been moved from the old website with the OJS 2 support. (link: http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 144 Documents
 11   12   13   14   15 
Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Takalondokang, Laily F.; Dilapanga, Abdul R.; Siwij, Devie S. R.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v6i2.10613

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pembayaran gaji berkala di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pembayaran Kenaikan Gaji Berkala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme pembayaran Kenaikan Gaji Berkala di Dinas Pendidikan Daerah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, meskipun masih terdapat keluhan keterlambatan dalam penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala; 2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pelayanan yang mumpuni baik dari segi kuantitas maupun kualitas; dan 3) Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pembayaran Kenaikan Gaji Berkala sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa Komputer, Printer dan Jaringan Wifi yang sering mengalami gangguan juga proses birokrasi penandatanganan SK Kenaikan Gaji Berkala yang masih tergolong panjang.
Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri 8 Manado Thomas, Sally Y.; Dilapanga, Abdul R.; Kairupan, Sisca B.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v6i2.10614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 8 Manado, khususnya dalam pengelolaan keuangan sekolah dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen sekolah, guru, serta staf keuangan, dan didukung oleh observasi serta analisis dokumen terkait penggunaan Dana BOS. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam pengelolaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOS di SMA Negeri 8 Manado secara umum telah sesuai dengan pedoman pemerintah, namun terdapat beberapa tantangan dalam alokasi dana dan pencatatan yang akurat. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala administratif berpengaruh pada efisiensi pengelolaan dana. Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan Dana BOS memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung operasional sekolah, meskipun diperlukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan pelaporan untuk mencapai pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam memahami kendala dan peluang dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah menengah, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Dana BOS melalui pelatihan staf dan peningkatan sistem pelaporan.
Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada SMA Negeri 8 Manado Sitorus, Reuni A. M.; Dilapanga, Abdul R.; Mamonto, Fitri H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v6i2.10615

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, menganalisis serta menginterprestasikan efektifitas implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri 8 Manado sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif, karena : 1) Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar sudah melibatkan semua komponen sekolah; 2) Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan SMAN 8 Manado sudah berjalan dengan baik, melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah dengan mengambil peran dan tanggung jawab masing-masing; 3) Berbagai kegiatan P5 dengan ragam tema yang telah dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, kemandirian, gotong royong, kebersamaan, kebhinnekaan global, kreativitas dan tanggung jawab, meskipun diakui bahwa masih ada kendala yang dihadapi; 4) Pendampingan minat dan bakat siswa bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan; dan 5) Factor pendukung yaitu frekuensi sosialisasi yang begitu intens, pemberdayaan komunitas belajar, pengaktifan kegiatan MGMP sesuai rumpun bidang studi, keterlibatan BBPMP, BBGP dan stakeholder pemerintah daerah, sedangkan factor yang menghambat dari sisi penyediaan sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan lagi.
Probity Audit Oleh Inspektorat Kota Kotamobagu (Studi Pada Pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022) Mokoagow, Kartika S.; Masengi, Evi E.; Dilapanga, Abdul R.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v6i2.10616

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan probity audit oleh Inspektorat Kota Kotamobagu pada pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana probity audit diterapkan oleh institusi pemerintah untuk meminimalisir risiko pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk proyek pembangunan yang signifikan seperti gedung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi lapangan untuk pengumpulan data. Analisis data melibatkan teknik-teknik seperti reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga mencakup uji validitas untuk memastikan kredibilitas dan keandalan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang signifikan yang mempengaruhi efektivitas probity audit yaitu : kurangnya dokumen pendukung, tidak memadainya transparansi, dan tidak adanya evaluasi kinerja yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai tantangan dalam penerapan probity audit tetapi juga menyoroti perlunya integrasi yang lebih baik antara prinsip pengadaan barang/jasa yang baik dan pengawasan administrasi publik. Dengan demikian, rekomendasi yang diajukan dapat menjadi acuan untuk perbaikan praktis dan kebijakan bagi instansi terkait di tingkat lokal maupun nasional dalam rangka mencapai standar pelayanan publik yang lebih tinggi dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama di Kota Bitung Kawengian, Imanuel; Wawointana, Thelma; Kandouw, Selphius R.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v6i2.10617

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui, mendesrkipsikan dan menganalisa bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi program penerima jasa tenaga ahli insentif rohaniawan dalam menjada kerukunan beragama di Kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program penerima Jasa Tenaga ahli Insentif Rohaniwan dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bitung belum optimal, hal ini dapat dilihat dari: a) Pemberian Insentif kepada rohaniawan masih terdapat kendala yaitu insentif yang ditransfer ke rekening para tokoh agama yang sering tidak tepat waktu pada tokoh agama dan masih ada tokoh agama di Kota Bitung yang belum mengetahui tentang program ini; b) Pemerintah yang jarang melakukan pemantauan pelayanan secara langsung dan hanya berpatokan di hasil laporan Tokoh Agama, ini tentunya hal yang penting untuk di evaluasi, karena dalam kebijakan ini sangat penting untuk memantau apakah program ini baik atau tidak jalankan; c) Dengan adanya program ini rohaniawan/tokoh agama membawakan ajaran sesuai dengan tujuan program yang di jalankan pemerintah Kota Bitung untuk membangun spiritual masyarakat. Program pemberian insentif bagi para rohaniawan untuk menjadi tradisi bagi masyarakat masih memiliki kemungakinan yang kecil, karena pelaksanaan program ini bergantung pada pemerintah.
Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat di Lembaga Adat Suku Boeng Bitjara, Dominggus Isak
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.11963

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelestarian adat di Lembaga Adat Suku Boeng. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dengan empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan pelaksana dan struktur organisasi dan tata aliran kerja pelaksana. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang pengumpulan datanya melalui metode dokumentasi dengan empat keunggulan: (1) lebih hemat tenaga, waktu dan biaya, karena biasanya sudah tersusun dengan baik; (2) peneliti mengambil data dari peristiwa yang lalu; (3) tidak ada kesangsian masalah lupa; dan (4) lebih mudah mengadakan pengecekan. Hasil penelitian ini ialah komunikasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan 7C, yakni: completeness, conciseness, concreteness, consideration, clarity, courtesy, dan correctness;  sumber daya  yang tersedia ialah para karyawan PT. NHM yang ditugaskan di bagian Social Performance  dan staf Lembaga Adat Suku Boeng dalam hal ini Tim Implementasi Program; ikhtiar Lembaga Adat Suku Boeng ialah agar tidak terjebak dalam pusaran proxy war, namun lebih selektif dan solutif; dan terdapatnya Standard Operating Procedures (SOP) yakni membuat rencana dan ajukan; membuat RAB; mengambil rekomendasi; menerima transfer dana; menyerahkan LHK dan mengecek lapangan.
Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa Oley, Fanda; Kairupan, Sisca B.; Tarore, Steven V.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa melalui empat sub fokus utama, yaitu kesesuaian dengan standar prosedur, indikator kinerja utama (IKU) pegawai, output dan outcome yang terukur, serta pemberian reward dan punishment. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif denagn menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 8 orang informan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya pelatihan dan sosialisasi SOP, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar prosedur, lemahnya keterlibatan pegawai dalam penetapan IKU, serta kurangnya pemahaman terhadap indikator kinerja. Selain itu, ketidakjelasan indikator output dan outcome serta kurangnya panduan teknis menyebabkan kesulitan dalam mengukur keberhasilan kerja. Sementara itu, sistem reward dan punishment dinilai belum berjalan konsisten, transparan, dan adil.
Efektivitas Pelayanan Publik pada Puskesmas Tonsea Lama di Kabupaten Minahasa Sumarandak, Linda; Kairupan, Sisca B.; Bulo, Laurens
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12077

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tonsealama, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kualitas layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada informan yang telah ditentukan sebanyak 10 orang. Teknik analisis data yakni dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tiga sub fokus: (1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) standar jumlah dan kualitas personal/SDM kesehatan; dan (3) kepatuhan terhadap petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Tonsealama belum sepenuhnya memenuhi indikator SPM Kesehatan untuk ibu hamil. Terdapat kekurangan alat medis dasar seperti Reagen pemeriksaan golongan darah dan strip pemeriksaan glukoprotein. Rasio tenaga kesehatan, tenaga nutrisionis yang tidak ada, sehingga pelayanan prenatal kurang komprehensif. Selain itu, penerapan SOP belum konsisten, sehingga praktik pelayanan bervariasi dan tidak sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Tiga faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan fasilitas pelayanan (alat), tidak adanya tenaga nutrisionis, dan minimnya pelatihan berkala bagi bidan serta perawat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tonsealama masih belum optimal.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Minahasa Utara Warouw, Marce Lidya; Kairupan, Sisca B.; Bulo, Laurens
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Minahasa Utara serta Faktor-faktor determinannya.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi terkait proses penyusunan RIPJPID. Analisis data penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RIPJPID telah dilakukan sesuai dengan pedoman Perpres Nomor 78 Tahun 2021 secara bertahap dan partisipatif, dengan melibatkan koordinasi lintas sektor. Namun, terdapat kendala dalam pengumpulan data berbasis bukti dan sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan. Ketersediaan anggaran, SDM, serta fasilitas pendukung sudah ada, tetapi masih terbatas dalam fleksibilitas anggaran, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi yang optimal. Koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder berjalan dengan baik melalui mekanisme musyawarah mufakat, meskipun ada tantangan seperti perbedaan prioritas dan keterbatasan waktu. Faktor determinan utama keberhasilan implementasi meliputi ketersediaan anggaran yang memadai, kapasitas SDM, efektivitas koordinasi, serta dukungan teknologi dan sistem informasi.
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Balirangeng, Maryeke; Mokat, Jetty E. H; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak pakai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung. Pengelolaan BMN yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi anggaran, distorsi dalam laporan keuangan, serta kendala dalam perencanaan aset negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yakni dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan penghapusan BMN telah menggunakan sistem digital seperti Sakti dan SIMAN V2, masih terdapat tantangan berupa kesalahan input data, kurangnya pemutakhiran inventaris, serta keterbatasan kapasitas SDM. Prosedur penghapusan BMN telah mengacu pada regulasi seperti PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 83/PMK.06/2016, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Proses penghapusan membutuhkan waktu rata-rata satu tahun anggaran dan terkendala koordinasi lintas unit serta keterlambatan dalam validasi data administratif. Selain itu, transparansi pelaporan penghapusan BMN masih terbatas pada pihak internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, pembaruan sistem inventaris secara berkala, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas unit guna mencapai efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara.

Page 14 of 15 | Total Record : 144

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara More Issue